IndoPROGRESS - Kajian

Tentang Strategi Kiri

2008-08-10T17:54:00.000-07:00

Tanggapan Terhadap Stevel Ellner
Marta Harneceker

ARTIKEL Steve Ellner, berargumen bahwa tiga strategi anti-neoliberal kiri muncul di benua kita pada tahun 1990an. Strategi tengah (centrist), yang diasosiasikan dengan Jorge Castaneda; yang diasosiasikan dengan saya sendiri memprioritaskan perjuangan melawan neoliberalisme; dan strategi James Petras di mana proposisi anti-neoliberal tidak menutupi perjuangan anti-imperialis dan anti-kapitalis.

Strategi yang diambil dari tulisan saya diringkas menjadi berikut: Akhir siklus revolusi anti-imperialis telah tiba. Kesulitan mencapai kemenangan dalam periode ultra-konservatif saat ini adalah besar, dan dengan begitu perlu memprioritaskan perjuangan-perjuangan anti-neoliberal, bukannya anti-imperialis atau anti-kapitalis, dan mengutamakan ruang-ruang lokal dengan tujuan memperkuat kiri. Adalah juga perlu membangun aliansi yang lebar. Ellner menyintesis strategi yang saya kedepankan, dalam serangkaian tulisan saya yang hanya sedikit membahas tema tersebut. Ia, walau demikian, tidak mengkonsultasikan buku saya La izquierda despues de Seattle (Harnecker, 2001), di mana saya secara eksplisit mengacu pada subyek tersebut. Sesungguhnya, judul asli buku tersebut adalah "Tugas-tugas Strategis: Mengartikulasikan Partai-partai Kiri dan Tatanan Sosial Kiri dengan Tujuan Membentuk Suatu Front Anti-Neoliberal Yang Besar."

Saya hendak mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan lebih lanjut beberapa ide saya dan agar pembaca dapat memahami lebih baik posisi saya dalam topik ini. Saya perlu memulai dengan mengklarifikasi istilah "kiri," karena itu memiliki makna yang berbeda bagi penulis yang berbeda. Saya memahami kiri sebagai konvergensi semua kekuatan yang melawan sistem kapitalis dengan logika profitnya, yang memperjuangkan masyarakat alternatif yang berdasarkan humanisme dan solidaritas dan dibangun atas kepentingan kelas pekerja, yang membebaskan mereka dari kemiskinan materi dan penderitaan spiritual yang dikembangbiakkan oleh kapitalisme. Kiri, dengan demikian, terdiri bukan saja atas partai atau organisasi politik kiri; ia juga menyertakan aktor-aktor sosial dan gerakan.

Imperialisme dan Globalisasi: Memperhitungkan Perkembangan Baru

Sekarang dengan telah diberikannya definisi terhadap istilah "kiri," saya dapat menerangkan posisi saya terkait globalisasi dan imperialisme. Adalah penting bagi kaum kiri untuk menghayati sifat-sifat baru dari hal-hal yang muncul dalam beberapa dekade terakhir.

Kita hidup dalam suatu dunia yang cukup berbeda dengan tahun-tahun awal revolusi Kuba, suatu dunia yang penuh rintangan tapi, juga kesempatan. Adalah krusial bagi kaum kiri, untuk memahami sepenuhnya hal yang pertama dengan tujuan mengelaborasikan strategi yang memungkinkan kita mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dan untuk memahami yang kedua, agar dapat mengendalikan keuntungan-keuntungan ini dengan memformulasikan alternatif yang didasarkan atas solidaritas. Saya yakin - sebagaimana telah sering kali saya nyatakan - bahwa untuk menghadapi "tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh dunia dan untuk memajukan perjuangan bagi transformasi sosial yang mendalam, perlu menghindari nostalgia dan - dengan berbasiskan realitas baru yang kita temui - secara kreatif membangun masa depan" (Harnecker, 1999, 388).

Dalam hal inilah, saya memiliki perbedaan serius dengan tulisan-tulisan James Petras. Petras menunjukkan ketidakpercayaan terhadap semua pihak yang menyatakan, sedang terjadi perubahan-perubahan penting di dunia, dan yang sejalan dengan itu, menunjukkan pentingnya respon-respon baru di pihak kaum kiri.

Tidak dapat dibantah lagi, sesuatu yang baru telah muncul akibat revolusi informasi: sistem komunikasi dunia telah mengalami revolusi. Kapital kini tidak saja telah menjangkau tempat-tempat paling terpencil di dunia - sebagaimana telah dilakukannya sejak abad ke-16 - tapi, sebagaimana dicatat Castells (1997, 120), telah mampu berfungsi sebagai suatu unit tunggal dalam waktu-nyata dalam skala planet (a single unit in real time on a planetary scale). Jumlah uang yang massif ditransfer dalam hitungan detik melalui sirkuit elektronik yang menyatukan dunia finansial. Ini adalah fenomena baru yang telah dimungkinkan dalam dekade terakhir abad 20, berkat infrastruktur baru yang dibangun oleh teknologi informasi dan komunikasi. Chesnais (1997, 20) menambahkan, penjelasan terhadap perkembangan ini dengan kehadiran persyaratan institusional, yang mengeliminir penghalang yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Eropa. Dunia kini semakin berfungsi sebagai sebuah unit operatif, sebuah pasar kapital global.

Di luar area finansial, sesuatu yang secara kualitatif baru telah hadir dalam wilayah produksi. Proses produksi yang sama telah terinternasionalisasi. Produk-produk tidak perlu lagi difabrikasi secara keseluruhan dalam satu negeri, melainkan tiap-tiap komponen difabrikasi dalam beragam wilayah di penjuru dunia. Hal yang sama terjadi dalam sektor jasa. Akibatnya, banyak proses yang melibatkan operasi-operasi padat-karya (labour-intensive) memilih negeri-negeri Selatan, di mana buruh murah mendominasi (Harnecker, 1999, 134-135).

Dinamika kapital yang baru, tidak menjadikan negeri-negeri kurang berkembang terserap secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian dari sirkuit ekonomi nasional. Dengan kata lain, persoalannya bukan lagi "dua sirkuit berbasis nasional yang memiliki hubungan yang rumit dengan perdagangan dunia, melainkan sebuah sistem produktif yang saling berhubungan, yang terdiri dari proses produktif dan buruh yang beroperasi secara international, dalam pengertian bahwa mereka bergantung pada kapital transnasional" (Agacino, 1997, 12).

Korporasi besar berupaya untuk membebaskan dirinya dari kekangan negara agar dapat berfungsi tanpa batasan-batasan. Walau demikian, mereka bergantung pada negara yang sama untuk memfasilitasi operasi-operasi bisnisnya, mengubah kementerian luar negeri dan cabang-cabang pemerintahan lainnya menjadi kantor-kantor bisnis, dalam pengertian sesungguhnya untuk melayani kepentingan mereka (Harnecker, 1999, 146).

Walaupun istilah "globalisasi" awalnya diciptakan di Amerika Utara, ia tidak perlu ditolak karena alasan ini. Kita perlu mengembangkan taktik dan strategi baru untuk fenomena baru yang mengkaraterkan kapitalisme dalam era globalisasi. Lebih penting lagi, imperialisme tidaklah hilang tetapi, mengambil bentuk yang baru.

Kita tidak dapat menyamakan tindakan yang dijalankan dalam dunia bipolar, yang ada pada saat kemenangan revolusi Kuba, ketika kubu sosialis memberikan dukungan dari belakang bagi gerakan revolusioner - dan sedemikian rupa berfungsi untuk meredam eksploitasi kapitalis di barat - dengan tindakan dalam dunia unipolar saat ini, yang didominasi Amerika Serikat. Serupa dengannya, kita tidak bisa menyamakan tindakan dalam suatu dunia yang mana kaum buruh memiliki kekuatan yang lebih besar dalam negosiasi karena mampu melumpuhkan produksi, dengan suatu dunia di mana kapital dapat dengan segera merespon peningkatan upah atau pajak apa pun, dengan berpindah ke negeri yang lebih menjanjikan. Hal yang sama terjadi ketika suatu negeri memutuskan untuk lebih menekankan program-program pengembangan sosial dan mengakibatkan pelarian kapital yang jumlahnya sangat besar.

Menurut Noam Chomsky (1998), terdapat semacam "senat virtual" yang terdiri dari spekulator finansial. Bila suatu negeri memutuskan untuk lebih menekankan program-program pengembangan sosial, "senat virtual" ini dapat dengan sekejap mengambil keputusan menentang kebijakan-kebijakan itu, dengan menarik sejumlah besar kapital dari suatu negeri, dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan.

Mendefinisikan Strategi Politik: Akhir dari Era Revolusi Anti-Imperialis

Saya perlu mengklarifikasikan apa yang saya maksudkan dengan "strategi," karena istilah ini biasa mengacu pada fenomena tertentu.

Ia dapat dipergunakan, contohnya, untuk menyinari arah perkembangan dan persatuan kaum kiri. Kita dapat berbicara tentang strategi komunikasional, strategi ekonomi, strategi budaya, dsb. Ketika Ellner bicara tentang strategi kiri, ia mengacu pada strategi politik. Bila kita menggunakan istilah tersebut dalam pengertian ini, janganlah kita menyamakannya dengan tujuan jangka-panjang dari perjuangan politik.

Strategi politik adalah seni mendefinisikan siapa kawan dan musuh kita, maupun sektor-sektor yang dapat dinetralisir dalam tahap atau periode historis tertentu. Strategi tidak dapat diformulasikan di luar konteks historis; adalah perlu memperhitungkan apa yang sedang terjadi di dunia dan di tiap negeri.

Maka, penting bagi pembaca, untuk memiliki informasi tentang latar belakang tesis yang disinggung Ellner yakni, yang terkait dengan akhir dari era revolusi anti-imperialis, yang merupakan respon dari runtuhnya blok sosialis setelah 1989 dan yang saya definisikan dalam buku saya La Izquierda en el umbral del Siglo XXI:

"Uni Soviet secara resmi terdisintegrasi pada 3 Desember 1991. Tidak ada lagi yang dapat mengabaikan bahwa terjadi perubahan drastis dalam perimbangan kekuatan global, dan telah dimulai suatu periode "uni-polarisme" militer serta sentrisme ekonomi, politik dan budaya yang berkiblat ke Utara. Kaum Kiri telah kehilangan kawan strategisnya yang penting.

"Dalam konteks ini, gerakan bersenjata kehilangan garda belakangnya dan kebanyakan dari mereka diharuskan mencari negosiasi untuk solusi terhadap konfrontasi militer yang telah berkecamuk selama lebih dari satu dekade.

"Tesis tentang menutupnya siklus revolusi anti-imperialis - spesifiknya konfrontasi total dalam front militer dan ekonomi melawan imperialisme - muncul sebagai reaksi terhadap korelasi kekuatan baru di tingkat dunia. Tesis ini, yang membingungkan banyak di antara kita, ketika dikedepankan oleh [pimpinan Sandinista] Victor Tirado - dalam konteks kekalahan elektoral Sandinista dan kegagalan Soviet - kini semakin banyak diterima oleh sektor-sektor di Kiri. Menerima itu bukan berarti meninggalkan keyakinan bahwa hanya melalui suatu program anti-imperialislah negeri-negeri kita dapat mencapai kedaulatan penuh dan perkembangan nasional. Tesis ini sekedar suatu pengakuan tentang rintangan yang ada terhadap kemenangan dalam periode ultrakonservatif ini. Barangkali akan lebih akurat untuk mengatakan, dengan korelasi kekuatan di tingkat dunia saat ini, kemungkinan suatu konsolidasi proses anti-imperialis revolusioner di wilayah ini untuk sementara menemui akhirnya. (Harnecker, 1999, 65.)"

Walaupun kini hubungan antara kekuatan politik sedemikian rupa membaik untuk keuntungan kaum kiri, saya tetap meyakini bahwa sangatlah sulit, kalau bukan tak mungkin, bagi proses anti-imperialis revolusioner untuk mengonsolidasikan diri di Amerika Latin. Saya di sini merujuk pada kemungkinan suatu kemenangan anti-imperialis di satu negeri dalam bentuk yang terisolasi. Perjuangan anti-imperialis, yang pada saat ini tak lebih dari perjuangan melawan globalisasi neoliberal, hanya dapat maju bila negara-negara kuat di dunia dihadapkan pada perlawanan global, dan dalam kasus spesifik Amerika Latin, bila berkembang suatu mekanisme artikulasi bersama di antara negeri-negeri yang paling penting, termasuk Brasil, Argentina, Venezuela, dan Kolombia. Dengan demikian, yang telah berakhir adalah era revolusi anti-imperialis nasional, dan bukan perjuangan anti-imperialis itu sendiri.

Memang, kita dapat dengan mudah membayangkan kemunculan suatu kesatuan perjuangan anti-imperialis di penjuru benua ini. Walau demikian, keberadaan korelasi kekuatan yang negatif dalam tingkat dunia, mengharuskan kaum kiri menempatkan batasan-batasan terhadap wilayah tindakannya, suatu keharusan yang tidak diterima oleh beberapa analis.

Memang, seorang penulis telah menentang posisi saya dengan menegaskan bahwa tidak ada revolusi yang dilancarkan di bawah kondisi-kondisi yang mendukung, sambil mengajukan revolusi Kuba sebagai satu contohnya (lihat Ellner, 2004, 29). Saya adalah yang pertama menerima pernyataan ini. Konsep politik yang saya pertahankan dalam karya saya La izquierda en el umbral ... tepatnya berada dalam garis tesis ini. Di situ saya berargumen, seni politik adalah seni membangun kekuatan, dengan kata lain, mengubah korelasi kekuatan melalui suatu cara, sehingga hal-hal yang tampak mustahil saat ini menjadi dimungkinkan di masa depan. Tapi, pernyataan itu tidak berarti bahwa semuanya adalah mungkin. Para pemimpin Kuba sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan, revolusi Kuba tidak akan mungkin terjadi bila kubu Soviet tidak eksis pada saat itu. Korelasi kekuatan di tingkat dunia pada akhir 1950an dan 1960an, ketika kubu sosialis sedang membesar, memungkinkan fenomena Kuba dan proses pembebasan nasional di Asia dan Afrika.

Strategi Politik untuk Periode Saat Ini: Pembangunan Suatu Front Anti-Neoliberal Yang Lebar

Walaupun musuh-musuh kita sangatlah kuat, terdapat semakin banyak penolakan terhadap model globalisasi di antara mayoritas penduduk, dikarenakan ketidakmampuannya memecahkan problem-problem yang paling mendesak. Kebijakan neoliberal yang diterapkan oleh kapital multinasional dengan perlindungan Amerika Serikat - yang memiliki kekuatan militer dan media komunikasi terkuat di dunia - tidak hanya gagal memecahkan problem-problem ini, tapi mereka memperparah penderitaan dan ketersingkiran sosial di saat kekayaan semakin terkonsentrasikan dalam tangan-tangan yang semakin lama semakin sedikit.

Sebagaimana saya nyatakan dalam La izquierda despues de Seattle, "Dalamnya krisis serta luas dan beragamnya sektor-sektor yang terkena dampaknya ... mengarah kepada skenario yang sangat menguntungkan dan kondusif bagi pembangunan suatu blok sosial alternatif yang berbasis sangat luas, dengan kekuatan yang sangat besar berkat sifat dari komponen-komponennya" (Harnecker, 2001, 141). Blok ini dapat melibatkan mayoritas luas penduduk. Selain sektor-sektor tradisional berupa kelas pekerja perkotaan dan pedesaan, dan sektor-sektor yang paling termiskinkan dan terpinggirkan, kita dapat memanfaatkan sektor-sektor menengah yang termiskinkan, pengusaha skala kecil dan menengah, anggota-anggota ekonomi informal, mayoritas kelas profesional, kaum pengangguran, kaum lanjut usia, para anggota koperasi, polisi, dan prajurit militer tingkat rendah dan menengah.

Ke dalam pengelompokkan ini, kita harus tambahkan sektor-sektor kapitalis yang telah memasuki kontradiksi obyektif dengan kapital transnasional. Kita di sini tidak merujuk pada suatu "borjuasi nasional progresif" yang mampu memainkan peran memimpin dalam mengembangkan proyek pengembangan nasionalnya sendiri, tetapi sektor-sektor yang agar dapat bertahan tidak memiliki alternatif selain memasukkan diri ke dalam proyek nasional, kerakyatan. Sektor-sektor ini bergantung pada kredit dari negara dan diuntungkan oleh pasar internal yang besar bagi produk-produk mereka, yang dirangsang oleh kebijakan sosial dari suatu pemerintahan progresif.

Neoliberalisme memiskinkan mayoritas besar penduduk di negeri-negeri kita. Ia melakukannya dalam hal sosio-ekonomi, dan juga dari sudut pandang kondisi-kondisi subyektif. Maka, kita harus berseru tidak hanya kepada mereka yang secara ekonomi dilumpuhkan oleh globalisasi, tapi juga kepada mereka yang menderita diskriminasi dan ditindas oleh sistem: kaum perempuan, pemuda, anak-anak, lanjut usia, penduduk asli, negro, minoritas agama tertentu, homosexual, dll. Blok yang diusulkan ini harus memberikan ruang - sebagaimana dinyatakan tadi - bagi "mereka semua yang menderita akibat konsekuensi dari sistem yang ada dan yang rela mengambil komitmen untuk berjuang menghadang langkah majunya" (Harnecker, 2001, 141-142).

Untuk mengartikulasikan kepentingan aktor-aktor yang beragam tersebut, perlu untuk memformulasi tuntutan-tuntutan kongkrit terbatas yang mempraktekkan strategi konvergensi (Harnecker, 491). Pendeknya, kita butuh mengelaborasi suatu program yang menggabungkan kepentingan dari mereka semua yang menjadi korban neoliberalisme. Platform ini akan menghadang perkembangan proyek neoliberal dan menawarkan alternatif kongkrit, seperti program anti-kelaparan yang diformulasikan oleh Presiden Brasil, Lula.

Bagaimana Mengatasi Rintangan dalam Aturan Sistem Demokratik Saat Ini

Kita harus memahami, betapa rapuhnya demokrasi di Amerika Latin. Rejim-rejim ini berada dalam batasan-batasan atau demokrasi "pengawasan," dimana keputusan penting tidak diadopsi oleh kongres tapi, oleh entitas yang lepas dari kontrolnya: agen keuangan internasional besar (IMF, WB), bank sentral, dan badan keamanan nasional.

Kini semakin tampak bahwa kelas penguasa lebih dapat mentolerasi kemenangan kandidat kiri, karena posisi mereka semakin buruk bila hendak memodifikasi tatanan yang ada. Untuk mengatasi batasan-batasan ini, ide Simon Bolivar tentang pengartikulasian kepentingan bersama negeri-negeri kita semakin mungkin diterapkan. Kita tidak mencapai banyak bila terisolasi, bila bersatu kita membuat negeri-negeri kuat menghormati kita dan kita dapat menemukan solusi ekonomi, politik, dan budaya yang semakin memerdekakan kita dari mereka.

Walaupun Lula memenangkan kepresidenan dengan dukungan elektoral yang, bahkan lebih besar dibandingkan Chavez pada 1998, kita tak dapat melupakan bahwa hasil tersebut merupakan produk dari aliansi politik yang lebar, yang kini diperlukan untuk memerintah negeri itu. Partai Buruh Lula, adalah minoritas di kedua kamar Kongres, dan walaupun mengontrol sejumlah kotapraja dan pemerintahan negara bagian, ia juga minoritas dalam dewan-dewan kotapraja. Terhadap hambatan ini harus ditambahkan juga ketergantungan Brasil terhadap kapital keuangan internasional dalam tingkat yang jauh lebih besar dibanding Venezuela dan industri petroleumnya. Apakah ini berarti pemerintah sepert Lula, tak dapat berbuat apa-apa untuk menghadirkan transformasi sejati?

Kembali kepada konsep politik sebagai pembangunan kekuatan sosial untuk mengubah korelasi kekuatan saat ini sehingga hal-hal yang kini tampak tak mungkin menjadi mungkin di esok hari, masa depan pemerintah Lula sebagi besar bergantung pada kapasitas gerakan rakyat untuk mengorganisir diri dan berkembang. Mentransformasi gerakan rakyat menjadi pengelompokan yang menentukan, akan mengubah perimbangan kekuatan untuk keuntungan blok progresif. Hanya dalam bentuk inilah komitmen programatik yang diambil Lula, dapat berjalan maju. Dinamika ini secara khusus penting karena pemerintah Lula terbelah dua menjadi kekuatan yang menginginkan transformasi masyarakat dan mereka yang menyangkal keberadaan alternatif dari subordinasi terhadap kapital keuangan internasional.

Pemerintah progresif Amerika Latin harus memahami - sebagaimana saya yakin Presidente Chavez memahaminya dengan baik - bahwa tidak ada perubahan riil yang dicapai tanpa suatu sektor rakyat yang terorganisir dan terpolitisir dengan baik, yang melancarkan tekanan untuk memajukan proses dan mampu belajar dari kesalahan dan deviasi-deviasi. Harus dipahami bahwa rakyat kita harus menjadi aktor utama proses transformasi.

Memajukan Pertumbuhan Kekuatan Kiri: Peran Pemerintah Lokal

Kiri harus memperhitungkan transformasi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang penting, yang muncul dalam waktu baru-baru ini di dunia. Bentuk baru dominasi kapitalis melampaui wilayah ekonomi dan negara; mereka mempenetrasi serat-serat masyarakat, dengan begitu mengubah persyaratan perjuangan. Pengaruh media komunikasi, contohnya, begitu besar sehingga mampu menarik sektor luas penduduk kepada sikap-sikap kapitalis. Akibatnya, represi semakin tak dibutuhkan dibandingkan sebelumnya, untuk menjamin reproduksi sistem yang ada. Noam Chomsky benar ketika menyatakan, propaganda dibutuhkan oleh demokrasi borjuis sebagaimana halnya represi oleh negara totaliter.

Terhadap kondisi itu, perlu ditambahkan tidak adanya kepercayaan rakyat kebanyakan terhadap politik dan politikus. Rakyat muak dengan janji-janji yang tak dapat dipenuhi dan dengan demikian hanya sekedar berpropaganda tentang masyarakat alternatif tidaklah cukup. Butuh untuk mendemonstrasikan dalam praktek-praktek sehari-hari apa yang dikhotbahkan. Ini hanya mungkin "dengan mengembangkan alternatif kerakyatan terhadap kapitalisme dengan cara membuang motif profit dan hubungan-hubungan yang dipaksakan olehnya dan menggantikannya dengan suatu logika baru yang humanistik dan didasarkan pada solidaritas dalam ruang-ruang yang dikuasai oleh kaum kiri" (Harnecker, 2001, 164-165). Dengan demikian perlu dicapai suatu tipe demokrasi "dari-bawah" yang baru.

Ellner benar saat menunjukkan bahwa saya menolak argumen kaum kiri radikal, yang memandang kontrol terhadap pemerintahan kotaparaja atau negara bagian sebagai "mengelola kapitalisme." Sebaliknya, adalah penting untuk mengambil keuntungan dari ruang-ruang lokal, karena pemerintahan kotapraja yang berada di tangan kaum kiri dapat memainkan peran penting dalam memajukan perkembangan kekuatan kiri dan melaksanakan pembangunan alternatif. Pemerintahan kotapraja harus ditransformasikan menjadi suatu percontohan yang mendemonstrasikan potensi dari proyek politik yang secara sosial berbeda.

"Pemerintahan-pemerintahan ini dapat membuka ruang-ruang yang kondusif bagi pembentukan persyaratan budaya dan politik yang memajukan otonomi organisasional masyarakat dan dalam bentuk ini bergerak menuju konstitusi diri subyek tersebut, yang merupakan basis satu-satunya dimana masyarakat sosialis baru dapat dibangun" (Harnecker, 2001, 171-172)

Saya yakin, sangat perlu untuk mengupayakan, bukan saja transformasi pemerintahan lokal yang dijalankan kaum kiri menjadi percontohan; hal yang sama berlaku bagi ruang-ruang lainnya yang dikuasai kaum kiri - komunitas pedesaan, universitas, front-front komunitas dan buruh dan mahasiswa, koperasi, stasiun radio alternatif, dsb. Lebih jauh lagi, pengalaman ini mewakili suatu medan ideal untuk menguji batasan-batasan yang diciptakan oleh kerangka neoliberal.

Penting bagi kaum kiri untuk menang, agar rakyat memahami kebutuhan untuk melampaui batasan-batasan ini. Hanya melalui pengalaman-pengalaman demikianlah, beragam aktor-aktor sosial mulai memahami bahwa untuk memperluas proyek-proyek humanistik dan berbasiskan solidaritas ini butuh mengakhiri sistem kapitalis, yang mana logika profitnya mewakili rintangan terhadap pembangunan alternatif macam apapun.

Proses Bolivarian Venezuela dan Penciptaan Suatu Subyek Revolusioner

Sehubungan dengan proses revolusioner Bolivarian (pro-Chavez) yang sedang berlangsung di Venezuela, dan perbedaan-perbedaannya dengan Partai Buruh (PT) di Brasil, adalah benar (sebagaimana dinyatakan Ellner) bahwa saya belum mengalamatkan diri saya secara spesifik kepada sektor-sektor yang tersingkirkan. Walau demikian, saya telah tunjukkan dalam berbagai wawancara bahwa Chavez telah tak mampu bergantung pada dukungan suatu gerakan buruh terorganisir yang kuat maupun partai politik yang kuat, sebagaimana halnya kasus Allende di Chile dan Lula di Brasil. Kelemahan ini membuat Chavez mencari dukungan solid Angkatan Bersenjata, satu-satunya struktur yang menjangkau seluruh negeri itu dengan pengecualian Gereja Katolik, yang jelas-jelas diidentikkan dengan kaum oposisi.

Sektor-sektor kunci dari oligarki Venezuela tak memiliki jiwa identifikasi nasional, dan ini menjelaskan deklarasi perangnya terhadap pemerintahan Chavez. Bukan berarti pemerintahan Chavez tidak seharusnya melakukan upaya gabungan untuk meraih dukungan sektor-sektor bisnis dengan suatu kebijakan kredit khusus untuk menggalakkan pengembangan mandiri, yang menjadi tujuan pemerintah.

Proyek anti-neoliberal Chavez terkandung dalam Konstitusi 1999, tapi rintangan institusional dan sosialnya begitu besar sehingga kemajuannya lamban. Barangkali, kemajuan paling signifikan dalam tahun kemarin adalah beragam jenis kampanye (dikenal sebagai Missions) di wilayah pendidikan dan kesehatan. Mission yang terbaru dinamakan "Vuelvan Caras," yang berupaya menciptakan sumber-sumber pekerjaan baru dalam model ekonomi yang humanistik dan berbasiskan solidaritas.

Saya yakin adalah penting untuk melakukan penelitian, sebagaimana dianjurkan Ellner, tentang apa makna sektor-sektor penduduk tersingkirkan terhadap proses Bolivarian dan bagaimana sikap mereka yang biasa mengharap pemberian telah ditransformasi menjadi penentu politik dan pendukung aktif perubahan. Menurut pertimbangan saya, aspek yang paling luas jangkauannya dari proses Venezuela yang dipimpin dengan sangat mahir oleh Chavez, adalah cara-cara yang digunakan untuk menciptakan suatu subyek revolusioner yang telah mempenetrasi kesadaran sektor-sektor yang terpinggirkan maupun kelas pekerja.***

Artikel ini diterjemahkan oleh Data Brainanta, dari judul asli On Leftist Strategy, dan dimuat di jurnal Science & Society, (Vol. 69, No. 2, April 2005, 142–152).

Perdebatan Strategi Anti-Neoliberal Di Amerika Latin

2008-08-02T08:04:00.000-07:00

Steve Ellner

Abstrak:

Pada dekade 1990an, tiga strategi muncul di Amerika Latin dalam perjuangan melawan neoliberalisme: pendekatan Jorge Castaneda yang memberikan peran kunci pada kaum tengah (sentris); strategi yang diasosiasikan dengan Marta Harnecker yang mana kaum kiri memprioritaskan anti-neoliberalisme; dan strategi yang dibela oleh James Petras yang mana tuntutan anti-neoliberal tidak menutupi perjuangan anti-imperialisme atau anti-kapitalis. Pengalaman di Venezuela (Rafael Caldera), Argentina (Fernando de la Rua), Chile (Ricardo Lagos) dan Meksiko (Vicente Fox), di mana strategi Castaneda dipraktekkan, mendemonstrasikan bahwa tujuan-tujuan neo-liberal menjadi kabur ketika kaum tengah mendominasi koalisi yang memerintah. Kasus Hugo Chavez di Venezuela dan 'Lula' di Brasil membuktikan pengaruh kaum "borjuasi nasional," buruh terorganisir dan sektor-sektor masyarakat yang terpinggirkan dalam menentukan arah anti-neoliberal yang diambil pemerintah. Bertentangan dengan pemikiran Petras, tokoh pemimpin dan organisasi non kiri sangatlah penting dalam kemenangan Chavez dan Lula dan dalam respon mereka terhadap tantangan awal.

PERISTIWA baru-baru ini di Amerika Latin, mematahkan klaim neoliberal bahwa mengurangi radius aktivitas negara akan memperdalam demokrasi dan mengakibatkan peningkatan penghasilan secara tetap bagi baik kaum kaya maupun miskin. Sepanjang dekade 1990an, hampir semua presiden Amerika Latin menerapkan formula-formula neoliberal, tapi hasilnya dalam front politik maupun ekonomi terbukti mengecewakan. Sementara ekonomi stagnan dan polarisasi sosial semakin dalam, kekuasaan eksekutif yang eksesif, dikenal sebagai hyperpresidensialisme, menyebabkan beberapa ilmuwan politik mengarakterkan sistem politik tersebut hanya sebagai hampir demokratik (O'Donnell, 1994; Oxhorn dan Ducatenzeiler, 1998). Menjelang akhir 1990an, gerakan anti-neoliberal yang mulai muncul berhasil mencatat beberapa kemenangan dalam pemilu presidensial. Pada dekade setelahnya, anti-neoliberalisme melancarkan ofensif, sebagaimana dibuktikan oleh diskursus presiden berhaluan kiri Hugo Chavez (Venezuela) yang dengan keras anti-neoliberal, dan kemenangan pemilu presiden Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Lucio Gutierrez (Ekuador) dan Nestor Kirchner (Argentina).

Kebangkrutan neoliberalisme telah mendorong kaum anti-neoliberal untuk mengembangkan strategi politiknya sendiri. Muncullah tiga proposal: pendekatan Kiri-Tengah yang diajukan oleh politikus-akademisi Meksiko Jorge Castaneda, yang mana kaum kiri meminang "kaum tengah" agar menjauh dari kanan dengan berbasiskan program alternatif terhadap neo-liberalisme; strategi yang diasosiasikan dengan teoretikus Marxis dari Chile Marta Harnecker, yang mana kaum kiri memprioritaskan anti-neoliberalisme, sementara menghindari baik tuntutan-tuntutan yang lebih kiri maupun aliansi dengan kaum kanan yang akan secara substansial mencairkan intisari anti-neoliberalisme; dan strategi yang lebih kiri yang dibela oleh James Petras yang mana tuntutan anti-neoliberal dikedepankan tapi tidak menutupi perjuangan anti-imperialis atau anti-kapitalis.

Yang menjadi dasar perdebatan tiga strategi ini adalah tantangan yang dihadapi kaum kiri dalam memformulasikan tuntutan dan tawaran model dalam era globalisasi. Dalam dua dekade terakhir, isu-isu seperti privatisasi, nasionalisasi, tarif proteksi, dan investasi asing di Amerika Latin telah menjadi lebih kompleks dari pada masa lalu, ketika partai-partai sosial demokratik dan kiri masih mengusung peningkatan strategi-strategi kontrol negara terhadap ekonomi. Sedikit kaum Kiri di Amerika Latin yang mengutuk privatisasi atau modal asing per se, dan tak dapat lagi ditemukan pembela autarki, meskipun beberapa kaum kanan menyebut kaum kiri sebagai "dinosaurus" atas tuduhan mengusung model yang sudah usang itu.¹ Menghadapi latar baru yang kompleks ini, tidaklah mudah menentukan musuh yang dijadikan target, memformulasikan slogan dan mendefinisikan strategi. Maka, contohnya, para pimpinan anti-neoliberal di Amerika Latin telah gagal menghubungkan tuntutan yang muncul dari berbagai perjuangan seputar privatisasi.² Dibandingkan masa lalu, kaum kiri Amerika Latin lebih dituntut untuk memperhitungkan mobilitas modal multinasional dan menangani berbagai macam isu yang tak selalu dapat dibingkai dalam gambaran hitam dan putih.

Artikel ini bertujuan memberikan pandangan umum terhadap formulasi yang dikedepankan oleh Castaneda, Harnecker dan Petras. Posisi-posisi ini mewakili titik-titik acuan utama dalam perdebatan tentang strategi kiri di Amerika Latin. Sebagai tambahan, ketiga penggagas strategi ini cukup dikenal di antara kaum kiri dan lingkaran intelektual di Amerika Latin, karena merupakan penulis yang produktif dan memiliki hubungan erat selama tahunan dengan pimpinan politik dan sosial di sisi kiri spektrum politik.

Artikel ini berupaya mengisi celah yang kosong dalam literatur yang ada. Meskipun formulasi-formulasi ini penting, tidak ada tulisan neoliberalisme akademik maupun jurnalistik yang secara jelas mendefinisikan dan membedakan ketiganya, tidak pula menghubungkannya dengan kebangkitan gerakan dan pemerintahan anti-neoliberal. Artikel ini juga mengeksplorasi beberapa implikasi kelas dari tiga tesis ini, terutama dengan meninjau konsep "borjuasi progresif" dan "kelas terpinggirkan," yang keduanya sangat bersandar pada strategi anti-neoliberal.

STRATEGI KIRI-TENGAH

1. Argumen untuk Aliansi Lebar

Selama satu dekade sebelum penunjukkannya sebagai Menteri Luar Negeri Meksiko pada 2000, Jorge Castaneda menggunakan strategi anti-neoliberal untuk Amerika Latin. Dalam karyanya yang terkenal Utopia Tak Bersenjata: Kaum Kiri Amerika Latin setelah Perang Dingin, Castaneda (1993) meletakkan basis bagi proposalnya di kemudian hari tentang aliansi kiri-tengah dengan memformulasikan suatu program untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan nasionalis, tapi dengan sepenuhnya dan cermat memperhitungkan paksaan globalisasi. Langkahnya menghindari reformasi-reformasi yang lebih berjangkauan luas, memungkinkannya menarik sektor-sektor di sisi kanannnya ke dalam aliansi. Castaneda mungkin menggebuki kuda mati dalam bagian awal Utopia Tak Bersenjata - suatu serangan terhadap gerakan gerilyawan Fidelista yang sudah musnah - tapi dalam bagian kedua ia mengedepankan proposal kongkrit bagi suatu pendekatan baru untuk merevitalisasi kaum kiri baru di Amerika Latin. Proposal utamanya terdiri dari suatu model neo-Macan Asia, di mana negara memberikan prioritas bantuan khusus kepada sektor-sektor ekspor dan menghindari favoritisme, tapi, berbeda dengan pemerintahan seperti Korea Selatan, mengajukan suatu "piagam sosial ... dan piagam lingkungan hidup yang menciptakan keharmonisan ke atas, bukannya ke bawah" (Castaneda, 1994, 317). Setelahnya, Castaneda berpisah jalan dengan pengusung standard kiri Cuauhtemoc Cardenas, untuk mendukung pencalonan presiden Vicente Fox dan kemudian naik menjadi Menteri Luar Negeri. Bagi banyak pihak, peralihannya ini mempertanyakan kredibilitas Castaneda sebagai seorang kiri yang bona fide.

Walau demikian, Castaneda lebih maju dari "Jalan Ketiga" a la Blair-Clinton, karena proposalnya untuk globalisasi dirancang untuk mereformasi dan memanusiawikan struktur kapitalis yang ada, tapi tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Castaneda menjadikan modal spekulatif internasional sebagai target dengan menyerukan suatu pajak khusus untuk menghukum investor yang tiba-tiba menarik diri dari suatu negeri, sejalan dengan apa yang dengan sia-sia diusulkan oleh Francois Mitterand dan dijadikan inisiatif oleh Augusto Pinochet (di antara sekian orang lainnya) dalam skala rendah di Chile.

Bermula pada 1994, Castaneda mengajukan suatu strategi aliansi kiri-tengah di penjuru benua itu dan mempertemukan sederetan panjang aktor politik dan intelektual dalam berbagai konferensi untuk mengeksplorasi kemungkinan pendekatannya ini dan mengerjakan perinciannya. Sebagai kelanjutannya, "Konsensus Buenos Aires" (suatu tantangan terhadap "Konsensus Washington" yang neoliberal) dirancang untuk memperkuat demokrasi di Amerika Latin dengan mengkombinasikan penolakan institusi pusat tersebut terhadap populisme yang tak bertanggungjawab dengan kepedulian sosial kaum kiri secara luas.

Pernyataan utama Konsesus itu, dirancang oleh Castaneda dan berjudulkan "Setelah Neoliberalisme: Suatu Jalan Baru," menekankan "misi-misi" kaum kiri dan tengah yang saling melengkapi. Yang kiri adalah untuk "memerangi ketaksamaan," sementara yang kanan adalah untuk "mengarahkan non-konformitas kelas menengah dan memperluas sistem penghargaan (merit system) di seluruh kehidupan sosial." Dokumen tersebut menyerukan penguatan (solidification) kekuasaan negara di hadapan tendensi globalisasi dan kebijakan neoliberal yang mengikisnya. Pendanaan proses semacam ini, yang menyertakan program-program konprehensif bagi sektor-sektor yang tak diistimewakan, akan diambil dari penerapan secara ketat pajak penjualan, bukannya pajak penghasilan progresif yang lebih sulit untuk diterapkan. Untuk memperkuat pembelaannya, Castaneda meniupkan realisme: "Kalau bertindak terlalu jauh, mereka [para kapitalis] hanya akan angkat kaki. Yang akan terjadi adalah pelarian modal, dan pelarian pemodal - mereka akan pergi dan hidup di tempat lain; atau mereka akan menggulingkan pemerintahan, yang ini mereka mampu lakukan" (Castaneda, 2001, 32).

Castaneda mendesak kaum tengah untuk memutus hubungan eratnya dengan kaum kanan yang bersandar pada sekutu dari dalam dan luar negeri yang jauh lebih kuat dari mereka. Dengan memutus hubungan dengan kaum kanan, tersedia dua pilihan bagi kaum tengah: mengajukan kandidatnya sendiri atau beraliansi dengan kiri. Castaneda yakin bahwa pilihan pertama ditakdirkan gagal dengan berlakunya sistem elektoral dua putaran di seluruh benua tersebut, sehingga pembentukan aliansi menjadi suatu keharusan politik.

Bagi Castaneda, anti-neoliberalisme kadang kala cukup terlaksana oleh aksi-aksi mereka yang mengaku berada dalam kubu pro-neoliberal. Dengan begitu Castaneda memuji Presiden Brasil berhaluan tengah Fernando Henrique Cardoso, karena menaikkan tarif untuk melindungi industri nasional dan ia berharap bahwa "dengan mencapai tahap yang sungguh-sungguh redistributif dalam masa jabatannya" ia akan berpisah dengan kaum kanan dan memeluk strategi kiri-tengah. Castaneda juga berargumen bahwa "tema sentral kaum kiri," termasuk perjuangan melawan ketaksamaan dan kemiskinan dan pandangan bahwa model neoliberal sudah berlebihan, telah secara umum semakin diterima bahkan di kalangan Bank Dunia dan lingkaran pimpinan negara-negara berkembang (Castaneda, 1996, 30-32).

Strategi Castaneda melampaui penyatuan partai-partai politik progresif dan moderat karena juga mencoba merangkul kaum borjuis "nasional" atau "progresif". Castaneda menunjukkan bahwa gerakan Komunis sesungguhnya telah mengedepankan pendekatan ini pada tahun 1930an dalam bentuk front kerakyatan (popular frontism), yang di Latin Amerika dimaksudkan untuk menarik kaum yang dicap sebagai "borjuasi nasional progresif" (Ellner, 1988, 25-31). Menurut Castaneda, sebagai akibat revolusi Kuba dan gerakan gerilya pada 1960an, front kerakyatan digantikan oleh tujuan-tujuan yang lebih sayap kiri. Sebagai kelanjutannya, ofensif kanan internasional, yang dihantarkan oleh pemerintahan Reagan dan Thatcher pada 1980an, semakin mempersempit kemungkinan menarik sektor-sektor moderat ke dalam aliansi-aliansi yang diinspirasikan oleh kaum kiri (Castaneda, 1993, 23, 72).

Pendeknya, strategi kiri-tengah Castaneda mencoba merevitalisasi aliansi-aliansi berbasis lebar yang meniru gerakan Komunis tahun 1930an dan 1940an, yang di Amerika Latin dirancang untuk memenangkan dukungan kaum borjuasi nasional. Sesungguhnya, sektor ini adalah yang paling diuntungkan dari anti-neoliberalisme. Mereka tak hanya diuntungkan oleh tarif tinggi untuk meminimalisir import, tapi juga oleh subsidi yang ditujukan untuk pengembangan industri. Maka secara relatif kesuksesan atau kegagalan pemerintahan kiri-tengah merupakan ukuran bagi potensi politik kaum borjuasi nasional "progresif", dan sesungguhnya membantu mengindikasikan apakah formasi kelas tersebut sebenarnya ada.

2. Lapangan Ujian bagi Strategi Kiri-Tengah

Castaneda menunjukkan bahwa walaupun kinerja elektoral kaum kiri secara keseluruhan sejak 1980an telah mengecewakan, strategi kiri-tengah mencatat kesuksesan elektoral yang dramatis: tiga kemenangan calon kandidat Concertacion di Chile (termasuk pimpinan sosialis Ricardo Lagos pada 2000), terpilihnya Rafael Caldera di Venezuela pada 1993; kemenangan Fernando de la Rua di Argentina pada 1999, dan terpilihnya Vicente Fox di Mexico pada 2000. Kini, paska perseteruan ekonomi dan politik dalam pemerintahan de la Rua yang berujung pada pengunduran-dirinya pada Desember 2001, dan pengunduran diri mendadak oleh Castaneda dari jabatan Menteri Luar Negeri setahun kemudian, dibutuhkan suatu evaluasi terhadap strategi itu.

Di Meksiko, Castaneda meyakinkan Fox untuk menerima strategi kiri-tengahnya sejak awal kampanye presiden. Sementara di satu sisi menolak usulan kaum Kiri untuk menggelar pemilihan awal (primaries) untuk menominasikan kandidat bersama, Fox menyerukan "aliansi warga" yang memotong spektrum-spektrum politik. Ini, akibatnya, berarti memposisikan diri sebagai pembela kepentingan rakyat dan menjauhkan diri dari kaum Kanan dengan menarik individu-individu Kiri ke dalam kubunya. Dalam kampanyenya, Fox menunjukkan penghormatan terhadap memori korban mahasiswa dalam pembantaian Olimpiade 1968. Ia juga berkunjung ke Kuba dan bersilaturahmi dengan Fidel. Seakan-akan peralihan sikap ini tidak cukup meyakinkan kaum Kiri tentang niat baiknya, Fox yang dikenal anti-buruh berikrar untuk mengakui otonomi terbatas bagi gerilyawan Zapatista dalam wilayah yang mereka kontrol, dan menelan sentimen anti-serikat-buruhnya dengan memuji gerakan serikat buruh independen Meksiko. Menyusul terpilihnya ia, Fox menawarkan dua hingga tiga jabatan kabinet penting kepada Partai Revolusioner Demokratik (PRD) yang mana Cardenas merupakan anggotanya, namun tawaran ini ditolak. Castaneda dengan sengit mengkritik PRD yang mencibir aliansi kiri-tengah, bahkan meskipun ia mengakui bahwa Fox tak hendak berpisah dengan "paradigma pasar yang berdefinisi luas, yang secara khusus tidak saya suka ... tapi harus saya terima" (Castaneda, 2001, 32).

Dengan kehadiran kaum kiri yang lemah dan tak terorganisir dalam kubu Fox dan komitmen neoliberal sang Presiden, kasus Meksiko dapat dipandang sebagai karikatur model kiri-tengah sebagaimana awalnya menjadi visi Castaneda. Di Argentina dan Chile, perimbangan kekuasaan antara kiri dan tengah cukup jelas dengan keduanya saling berkompetisi melalui persyaratan sama dalam pemilihan awal untuk memilih kandidat presiden. Dalam kedua negeri itu pemenang kontes tersebut meraih kemenangan dalam pemilihan presiden. Namun meskipun bersama-sama menyandang status sebagai mitra kunci dalam aliansi yang berhasil, kaum kiri di Argentina dan Chile gagal menekankan isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan neoliberal, dan akibatnya kaum kiri kehilangan kredibilitasnya.

Di Argentina, front kiri FREPASO bersatu dengan Partai Radikal yang moderat pada Agustus 1997 untuk membentuk "Aliansi," yang hanya beberapa bulan kemudian menyapu pemilihan kongres. Partai Radikal dan FREPASO sepertinya memiliki banyak kesamaan. Mereka bersama-sama mengutuk korupsi dan pelanggaran otonomi yudisial oleh eksekutif dalam pemerintahan Carlos Menem. Mereka juga mengkritik hubungan khusus dengan Amerika Serikat yang dibina oleh Menem lewat mengorbankan rencana-rencana integrasi ekonomi dengan negeri-negeri tetangga Argentina. Sebagai tambahan, dalam beberapa tahun belakangan kedua organisasi politik tersebut menolak pendekatan terapi kejut (shock treatment) Menem dalam kebijakan ekonomi. Walau demikian, Aliansi segera mengumumkan dukungannya terhadap Rencana Konvertibilitas oleh Menem, yang berlaku sejak 1991, yang menjamin nilai tukar satu-satu dolar-peso, sehingga mendolarisasi ekonomi. Menolak konvertibilitas akan memicu pelarian mata uang peso, tapi mendukungnya akan membatasi potensi intervensi pemerintahan Aliansi mana pun. Presiden de la Rua, yang merupakan sayap konservatif Partai Radikal, bukan lah kandidat yang akan mengubah jalan neoliberal yang diinisiatifkan Menem. Dengan membandingkan kebijakan pengetatan yang dibela de la Rua dalam kampanye presidennya dengan kebijakan lebih populis yang diusung lawan utamanya, Washington Post bertepatan dengan Wall Street Jurnal dengan menggambarkan kemenangan elektoralnya sebagai "berita baik" (Washington Post, 1999, A-30).

FREPASO gagal memutuskan hubungan dengan kebijakan ekonomi de la Rua, bahkan ini tidak dilakukan ketika ia mengangkat pengusung standar neoliberalisme, Domingo Cavallo, sebagai Menteri Keuangan pada awal 2001. FREPASO memang melepaskan dua posisi Wakil Presiden, tapi atas dasar isu korupsi, bukannya kebijakan ekonomi. Dengan memperparah keadaan, wakil FREPASO lainnya bertahan di pemerintahan, sehingga meninggalkan kesan ke-inkoheren-an organisasional.

Di Chile, prospek untuk perubahan, setidaknya dalam front politik, terlihat lebih menjanjikan. Di sana, kaum Sosial dan Demokrat Kristen menyampingkan permusuhan lama untuk membentuk aliansi Concertacion, yang tak hanya menjadi ujung tombak perjuangan menurunkan Pinochet, tapi juga setelahnya memenangkan tiga pemilu presiden. Ricardo Lagos dari Partai Sosialis, setelah menderita kekalahan di tangan Eduardo Frei dari Partai Demokrat dalam pemilihan awal yang digelar pada 1993, meraih kemenangan pada Januari 2000. Namun yang mempersatukan Concertacion bukanlah anti-neoliberalisme atau kebijakan ekonomi secara umum, melainkan komitmen untuk membersihkan warisan politik Pinochet yang termuat dalam Konstitusi 1980, yang membengkokkan kekuasaan pengambilan keputusan untuk keuntungan kaum kanan. Begitu besarnya kehendak partai-partai Concertacion untuk meninggalkan masa lalu, sehingga mereka mencampurkan penghapusan sisa-sisa unsur yang tak demokratik dengan memaafkan dan melupakan kejahatan yang dilakukan pada masa Pinochet berkuasa. Maka, contohnya, Lagos tidak secara tegas mengkritik solidaritas Presiden Frei dengan Pinochet yang saat itu sedang dipenjara di Inggris, sehingga menunjukkan sikap yang, menurut kata-kata seorang analis politik, "berbolak-balik (oscillate) antara ambiguitas dan oportunisme" (Moulian, 1999, 17).

Masih harus dilihat apakah kaum Sosialis dan Demokrat Kristen memiliki cukup persamaan untuk mempertahankan koalisi, ketika Pinochet dan prerogatif (hak istimewa) Konstitusi 1980 menjadi bab yang ditutup dalam sejarah bangsa itu. Suatu sektor dalam Partai Sosialis yang menyerukan penolakan privatisasi yang diperintahkan Frei, menyalahkan aliansi karena memfasilitasi perkembangan elektoral kaum kanan dan bertanggung jawab terhadap hilangnya identitas kaum Kiri. Bahkan lebih signifikan lagi adalah pergeseran Partai Sosialis ke tengah dalam hal kebijakan ekonomi. Maka, contohnya, antusiasme Presiden Lagos terhadap tergabungnya Chile ke dalam NAFTA menutupi minatnya terhadap usulan Lula tentang integrasi Amerika Selatan yang bertujuan menegosiasikan hubungan komersial dengan Amerika Serikat dari posisi yang kuat. Kaum kiri Chile pada khususnya memandang kritis saran Lagos bahwa pajak nilai tambah (value added tax) yang lebih tinggi atau privatisasi akan mengkompensasikan menurunnya penghasilan akibat reduksi tarif yang diterapkan NAFTA.

Pendeknya, di mana aliansi kiri-tengah mencapai kekuasaan di Amerika Latin, tujuan-tujuan anti-neoliberal telah tersubordinasikan oleh tujuan lainnya, seperti perjuangan melawan korupsi, penerapan efektif program-program sosial, dan demokratisasi. Memang, para anggota koalisi yang Kiri sendiri menurunkan atau sama sekali meninggalkan anti-neoliberalisme dan berkonsentrasi pada tujuan-tujuan non-ekonomi ini. Maka (dalam contoh strategi kiri-tengah lainnya) Gerakan menuju Sosialisme (MAS) di Venezuela mendukung kandidat presiden Rafael Caldera pada 1993 sebagian besar karena ia membela anti-neoliberalisme, namun dua tahun menjabat presiden ia membalikkannya dan memeluk erat program neoliberal. MAS bukan hanya mempertahankan dukungannya terhadap pemerintahannya, tapi memasuki kabinetnya dan memainkan peran penting dalam formulasi legislasi ekonomi. Dalam hal serupa, ketika FREPASO di Argentina melepaskan posisi wapres dalam pemerintahan de la Rua, mereka melakukannya atas isu korupsi dan bukan atas perbedaan dalam kebijakan neoliberal. Pendeknya, bukannya memenangkan kaum tengah untuk secara terbuka mengambil posisi anti-neoliberal, aliansi kiri-tengah memberikan efek terbalik dengan mendomestifikasi komponen-komponen kiri dalam area kebijakan ekonomi.

Dalam beragam kasus yang didiskusikan di atas di mana aliansi kiri-tengah berkuasa, kaum kiri berada di belakang kaum tengah. Presiden De la Rua (Argentina), Patricio Aylwin (Chile), Eduardo Frei (Chile), Caldera (Venezuela) dan Fox (Meksiko) merupakan non-kiri yang bergantung pada dukungan kaum kiri dalam perlombaan yang relatif tipis. Peran kaum kiri yang tersubordinasi mengingatkan pada front kerakyatan dan pemerintahan "front kerakyatan yang diperluas" pada tahun 1930an dan 1940an yang mana Partai Komunis tidak disertakan dalam posisi-posisi kementerian yang penting. Saat itu, faksi-faksi kiri dalam gerakan Komunis berargumen bahwa tujuan jangka panjang dikorbankan untuk hal-hal persatuan yang terdiri dari reformasi-reformasi moderat (Trotsky, 1977)³. Kesalahan kaum kiri dalam mencapai posisi kepemimpinan teratas, khususnya dalam memformulasikan kebijakan ekonomi - dalam pemerintahan yang terinspirasikan oleh front kerakyatan dan strategi kiri-tengah Casteneda - terlihat kontras dengan Venezuela dan Brasil (saat terpilihnya Lula), yang pada 1998 dan 2002 memilih pemerintahan yang benar-benar anti-neoliberal dengan orientasi kiri. Lebih jauh lagi, sebagaimana halnya front kerakyatan mendapat kritik dari faksi-faksi kiri, keampuhan pendekatan kiri-tengah Casteneda juga dipertanyakan oleh Marta Harnecker, James Petras, dan lainnya yang mengedepankan strategi alternatif dengan menekankan muatan kiri anti-neoliberalisme, sebagaimana didiskusikan di bawah ini.

3. Strategi Kiri-Tengah: Penghindaran Ideologis dan Programatik

Dalam jangka pendek, strategi kiri-tengah terbukti instrumental dalam inisiatif konsolidasi demokratik di Amerika Latin. Turunnya Pinochet dari kekuasaan dan hal serupa terhadap PRI [A] di Mexico tidak akan terjadi bila mereka mengambil langkah lain. Tapi dalam jangka panjang, koalisi strategi Castaneda hanya memperparah masalah utama yang dihadapi demokrasi-demokrasi di Amerika Latin dalam era neoliberalisme: semakin kaburnya perbedaan ideologi dan programatik. Benar, Castaneda merancang serangkaian proposal inovatif yang anti neoliberal untuk Konsensus Buenos Aires dengan tujuan mengangkat polarisasi penting yang mempertentangkan kaum neo-liberal melawan anti-neoliberal. Kesalahan fatal pendekatan Castaneda, walau begitu, adalah bahwa partai-partai tengah yang ia upayakan untuk memihaknya tidak sedikitpun menuruti posisi anti-neoliberal yang jelas. Partai Demokratik Kristen di Chile, contohnya, secara historik mendorong program-program sosial termasuk legislasi perburuhan saat ini yang begitu ditentang oleh kaum kanan, namun mereka segera berhenti ketika harus memutuskan hubungan dengan orientasi ekonomi yang didirikan selama masa Pinochet. Partai Radikal Argentina juga gagal secara tegas berpisah dengan kebijakan ekonomi ortodoks, terlepas dari kritiknya terhadap pendekatan terapi kejut (shock therapy) Menem. Kebijakan ekonomi Vicente Fox bahkan lebih jauh dari kubu anti-neoliberal. Kaum kiri, dengan mendukung pemerintahan yang plin-plan, turut menciptakan kesinisan, keputus-asaan dan golput (Riquelme, 1999, 33) atau reaksi berlebihan dalam bentuk kelompok kiri garis keras yang dengan simplistik mengkategorikan semua aktor-aktor politik sebagai kawan atau lawan.

Tidak adanya definisi ideologis dan programatik yang jelas pada umumnya menjadi suatu tanggung jawab besar bagi demokrasi Amerika Latin yang masih "tak terkonsolidasi", dan pada khususnya merongrong upaya mendemokratiskan partai-partai politik. Kelemahan ini telah dibuktikan oleh pemilihan kandidat dalam partai-partai politik, yang menyediakan kesempatan untuk membicarakan perbedaan internal dan merangsang perdebatan internal di antara anggota. Anti-neoliberalisme menantikan definisinya yang tepat, dan pemilihan kandidat dalam partai mewakili area ideal untuk mencapai tujuan ini.

Ketika pada tahun 1980an partai-partai seperti MAS di Venezuela dan Partai Sosialis di Chile adalah di antara yang pertama menyelenggarakan pemilihan untuk menunjuk pengurus partai, dan kemudian "melegalkan" aliran-aliran opini internal, persaingan internal berpusat pada perbedaan ideologi. Dalam upayanya mewakili kandidat presiden dari MAS pada pemilu 1978 dan 1983, teoretikus Teodoro Petkoff berargumen bahwa ia berada dalam posisi lebih baik dibandingkan saingan utamanya - yang juga seorang sosialis tapi bukan anggota partai - untuk berkontribusi terhadap solidifikasi ideologi MAS (Ellner, 1988, 117)

Ideologi sangat memenuhi pikiran anggota MAS di semua tingkatan dan memang merupakan dasar dari diskusi internal partai. Terlepas dari kepeloporan MAS dalam reformasi demokrasi dalam partai, politik internal organisasi tersebut pada tahun 1990an sebagian besar tereduksi menjadi konflik personal tanpa perdebatan seputar isu-isu yang substantif. Akibatnya, partai tersebut kehilangan minat menyelenggarakan pemilihan awal untuk nominasi kandidat di semua tingkatan. Sejak awal kampanye presidensial Hugo Chavez pada 1998, para MASistas tidak siap merespon isu-isu substansial yang mengemuka. Luar biasanya, tidak satu pun pimpinan nasional MAS terlihat mendukung pencalonan Chavez sebagai presiden hingga kemudian tekanan dari bawah meyakinkan mereka untuk turut ikut barisan. Akibatnya, partai tersebut mengalami perpecahan jadi dua sebanyak dua kali (pada 1998 dan 2001) dan pada saat kedua kalinya tidak ada satu pun pimpinan nasional veteran MAS yang bergabung dengan kelompok pecahan yang pro-Chavez. Pengalaman ini mendemonstrasikan bahwa pemilihan awal dalam partai dan praktek demokrasi internal lainnya di tengah absennya perdebatan ideologi dan programatik hanya akan menjadi praktek dungu. Kegagalan partai-partai yang condong ke kiri seperti MAS untuk mengambil posisi yang jelas terhadap neoliberalisme - meskipun mereka mempelopori upaya-upaya demokratisasi internal - membuktikan tantangan khusus yang dihadapi kaum kiri dunia ketiga dalam memformulasikan model anti-neoliberal.

Argumen "menjalankan-sendiri" yang diusung Petkoff dan berpihak pada kejelasan ideologi dan programatik, dapat dipratekkan dalam anti-neoliberalisme Amerika Latin pada kurun waktu saat ini. Sebagian besar gerakan bersentimen anti-neoliberal, tapi tak memiliki kespesifikan dalam hal strategi dan tujuan. Mereka yang menentang pendekatan kiri-tengah Castaneda berargumen bahwa koalisi anti-neoliberal perlu untuk menjadi lebih anti-neoliberal, dan lebih selektif dalam menentukan siapa yang masuk, dibandingkan apa yang diadvokasikan oleh penulis Meksiko tersebut. Pendekatan semacam itu awalnya tidak begitu sukses dalam pemungutan suara dibandingkan strategi Castaneda yang berbuah di Chile, Venezuela (dengan terpilihnya Rafael Caldera pada 1993), dan Argentina. Tapi kegagalan aliansi kiri-tengah dalam menentang kebijakan ekonomi neoliberal, sebagaimana didiskusikan di atas, membuktikan perlunya pendekatan garis keras yang menghindari kompromi dalam isu-isu yang berhubungan dengan neoliberalisme. Hanya dalam bentuk inilah gerakan anti-neoliberal dapat mendemonstrasikan kepada para warga umumnya bahwa terdapat alternatif otentik terhadap neoliberalisme, selain model tersentralisir dan bertumpukan negara (statist) yang ditawarkan kaum kiri tradisional. Yang sama pentingnya adalah, kebijakan pembangunan aliansi yang lebih selektif akan mengharuskan kaum anti-neoliberal sendiri untuk menghasilkan strategi jangka-panjang dan mendefinisikan tujuan-tujuan mereka agar tak sekedar berupa sketsa-sketsa kasar.

ANTI-NEOLIBERALISME DAN ANTI-IMPERIALISME

1. Marta Harnecker vs. James Petras

Kaum kiri yang mengkritik bahwa aliansi kiri-tengah secara bias memihak kaum tengah berargumen bahwa perjuangan anti-neoliberal merupakan hal kunci dalam agenda politik dan tak dapat dicairkan demi memenangkan pemilu. Anti-neoliberal garis keras dibagi menjadi dua aliran. Satu, yang teoretikus terdepannya adalah seseorang yang sejak lama menjadi warga Kuba, Marta Harnecker, mengusulkan pengonsentrasian upaya-upaya perjuangan melawan neoliberalisme hingga keadaan internasional bergeser untuk keuntungan kekuatan-kekuatan kerakyatan. Posisi kedua, dibela oleh James Petras, bersikap lebih optimis dalam mengombinasikan anti-neoliberalisme dengan perjuangan-perjuangan yang lebih berjangkauan luas seperti anti-imperialisme dan anti-kapitalisme.

Posisi Harnecker pada awalnya diformulasikan oleh pimpinan Sandinista dalam Forum Sao Paulo pada 1990 di awal kekalahan elektoral mereka di Nikaragua dan terjadinya berbagai gangguan dalam blok sosialis Eropa Timur. Para Sandinista berargumen bahwa "menutupnya siklus revolusi-revolusi anti-imperialis" memaksa kaum kiri untuk berkonsentrasi pada tujuan moderat berupa anti-neoliberalisme. Harnecker mengingat ketika para Sandinista pertama kali mempresentesikan tesis ini "kami semua tergetar ... tapi itu kini diterima oleh semakin banyak kaum kiri ... yang memahami sulitnya menang dalam periode ultrakonservatif ini" (Harnecker, 1999, 65). Harnecker menambahkan bahwa posisi dominan yang dinikmati oleh kekuatan konservatif pada tingkat internasional menutup kemungkinan bagi kemenangan kaum kiri melalui perjuangan bersenjata, seperti yang sedang dijalankan di Kolumbia.

Harnecker mengusulkan kepada kaum kiri Amerika Latin untuk mengutamakan kontes-kontes elektoral lokal, sementara itu ia menolak argumen para "ultra-kiri" bahwa kontrol terhadap pemerintahan kotapraja dan negara-bagian sama saja dengan "mengurusi kapitalisme." Harnecker menganggap pertempuran-pertempuran ini sebagai bagian dari perjuangan anti-neoliberal dan suatu kesempatan bagi kaum kiri untuk mendemonstrasikan kemungkinan alternatif terhadap neoliberalisme (NACLA, 1995). Secara spesifik, walikota dan gubernur yang berhaluan kiri sangatlah ideal untuk mereorganisir struktur-struktur publik agar mencapai efisiensi (slogan neoliberal) dan pada saat yang sama menghindari PHK massal yang diasosiasikan sebagai neoliberalisme dengan mensponsori program-program pelatihan kembali (retraining programs). Harnecker menambahkan bahwa pencapaian dua tujuan ini ketika berkuasa disulitkan oleh partai-partai kiri yang melancarkan tekanan dalam menuntut lapangan pekerjaan, sementara melupakan keharusan-keharusan efisiensi (Harnecker, 1995, 69-117).

Kaum kiri telah berhasil menang dalam pemilihan di berbagai ibukota dan kota penting di El Salvador, Nikaragua, Venezuela, Meksiko, Brasil dan Uruguay tanpa bergantung pada pendekatan kiri-tengah Castaneda. Di negeri-negeri ini kaum kiri tak mengikutsertakan kaum tengah dengan meniru aliansi-aliansi antar partai kiri (seperti kasus Front Lebar di Uruguay dan Front Farabundo Marti di El Salvador) dengan menyatukan diri dalam bentuk suatu "front". Harnecker tidak melarang aliansi-aliansi yang menyertakan kaum non-kiri dan justru mengkritik kaum "ultra kiri" karena mengusir mereka (kaum non-kiri, pen.). Contoh terdepan formasi aliansi yang sukses sebagaimana digarisbawahi oleh Harnecker adalah persetujuan yang dicapai di Brasil pada 2002 yang mana Partai Pekerja yang berhaluan kiri memilih partai di sisi kanannya sebagai mitra junior.

Penulis kiri veteran James Petras, membela strategi lain yang mana perjuangan anti-neoliberal membangkitkan formulasi tuntutan dan slogan anti-imperialis dan bahkan anti-kapitalis. Petras menunjukkan bahwa akibat dari proses ini, "perjuangan [di Amerika Latin] tidak hanya meningkat secara kuantitas tapi juga semakin teradikalisir" dan telah "sekali lagi menempatkan sosialisme dalam agenda" (Petras, 2003; Petras, 2002b). Dinamika radikalisasi yang melampaui anti-neoliberalisme ini mengingatkan kita pada karya Trotsky Program Transisional untuk Revolusi Sosialis, yang mengusulkan suatu program minimum yang berfungsi sebagai "jembatan antara tuntutan saat ini dan program-program sosialis dalam revolusi." Dalam karya yang sama, Trotsky menyerang Komintern karena memisahkan program-program minimum dan maksimum dan menggunakan kata sosialisme "hanya untuk menguliahi pada hari libur" (Trotsky, 1974). Kritik Trotsky yang kiri menyerupai kritikan kubu Petras terhadap formulasi Harnecker yang mengesampingkan tujuan-tujuan jangka panjang untuk memprioritaskan tujuan-tujuan anti-neoliberal.

Dalam menekankan tujuan-tujuan yang lebih kiri, Petras mengklaim bahwa gerakan sosial radikal yang tumbuh subur di Amerika Latin (terutama di pedesaan dalam negeri-negeri seperti Meksiko, Colombia, Brasil dan Bolivia), sejalan dengan beberapa partai-partai politik penting seperti Movimiento al Socialismo di Bolivia (dipimpin oleh Evo Morales), telah bergerak ke arah anti-imperialis (Petras, 1999, 13-57; Veltmeyer dan Petras, 2000, 115-121). Proses radikalisasi ini merupakan respon terhadap militerisasi kebijakan luar negeri AS, yang manifestasi terpentingnya di Amerika Latin adalah "Plan Colombia" berupa intervensi militer untuk memerangi gerakan gerilya negeri itu dan lalu-lintas obat terlarang. Namun, Petras menunjukkan bahwa ofensif baru Washington juga telah menekan partai-partai kiri yang besar, seperti Partai Pekerja di Brasil dan Sandinista di Nikaragua, untuk mengadopsi posisi yang lebih moderat (Petras, 2002b).

Petras meyakini bahwa "perang permanen" adalah hasil logis dari kebijakan luar negeri Bush, yang bertentangan dengan pemikiran neoliberal. Ia menyebut model Bush sebagai "Keynesianisme militer" di mana intervensi militer di luar negeri dan intervensi negara dalam ekonomi domestik telah menggantikan model neoliberal berupa kebijakan pasar bebas dan formula-formula yang ditekankan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut Petras, negara di bawah Bush sesungguhnya secara rutin bentrok dengan sektor swasta. Garis pemikiran Petras memiliki implikasi yang mengurangi relevansi slogan-slogan anti-neoliberal Harnecker, sementara menjadikan panji-panji anti-imperialis semakin cocok bagi negeri-negeri dunia ketiga.

2. Pemerintahan Chavez dan Lula dan Isu-Isu Kelas

Berkuasanya Chavez dan Lula bertentangan dengan strategi yang diajukan oleh Castaneda, yang mana kaum tengah diberikan peran memimpin dalam koalisi pemerintahan. Kedua presiden tersebut menyerang naoliberalisme dan menerapkan kebijakan ekonomi alternatif. Namun demikian, perbedaan utama antara keduanya dalam strategi politik dan kekuatan sosial yang menopang gerakannya memiliki implikasi penting bagi pendekatan yang dirancang oleh Harnecker dan Petras. Secara spesifik, peranan kaum "borjuasi nasional," kelas pekerja dan sektor-sektor terpinggirkan secara radikal berbeda dalam dua negeri tersebut. Baik Harnecker maupun Petras belum pernah memeriksa dengan cermat efek dan implikasi faktor-faktor kelas ini.

Berbeda dengan Chavez, Lula bertumpu pada dukungan solid organisasi kelas pekerja. Sejak pendiriannya pada 1983, federasi buruh utama di Brasil, Sentral Pekerja Sole (CUT), telah memiliki hubungan erat dengan Partai Pekerja-nya Lula. Dalam hal-hal mendasar, aliansi kelas dalam gerakan Lula juga berbeda dengan kasus Venezuela. Pada pemilu presiden 2002, Lula memilih wakil presidennya dengan menunjuk Jose Alencar, yang dipandang oleh Partai Pekerja sebagai industrialis progresif, dengan begitu menjamin dukungan kaum "borjuasi nasional."

Pemerintahan Lula mengedepankan suatu "pakta sosial" yang melibatkan kaum "borjuasi nasional" dan kelas pekerja terorganisir di Brasil. Karena batasan-batasan dari dalam (built-in) terhadap aliansi maupun kemungkinan nyata berbagai tujuannya, arah pemerintahan Lula lebih dapat diprediksi dan sepertinya akan lebih moderat dibandingkan Chavez. Maka, contohnya, Lula menerima masuk ke dalam Wilayah Perdagangan Bebas di Amerika (walaupun kesepakatannya ditolak oleh 10 juta rakyat Brasil dalam suatu referendum yang disponsori masyarakat sipil), tapi ia mendesakkan modifikasi dan negosiasi tertentu untuk memaksa Amerika Serikat mengangkat pembatasan terhadap import pertanian. Posisi ini mencerminkan prioritas kelas bisnis Brasil, yang mendukung promosi ekspor maupun investasi luar negeri menurut persyaratan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Proposal alternatif yang murni bagi penyatuan Amerika Latin untuk menstimulasi industrialisasi yang di kemudian hari nanti berkompetisi secara komersial dengan Amerika Serikat (sebagaimana diusulkan oleh Chavez), menyarankan suatu pendekatan yang berpusat pada negara. Kepentingan bisnis Brasil, seperti rekan-rekan mereka lainnya di Amerika Latin, memandang model ini diinspirasikan oleh kaum kiri, tak realistik dan bertentangan dengan keharusan globalisasi.

Petras memandang pakta antara Partai Pekerja dengan Partai Liberal-nya Alencar sebagai tanda bahwa Lula semakin meninggalkan tujuan-tujuan progresif. Ia memprediksikan bahwa Lula akan harus memilih antara kebijakan anti-kerakyatan oleh Partai Liberal, di satu pihak, dan tuntutan kerakyatan dari jajaran bawah partainya dan kelompok-kelompok sosial (seperti Gerakan Tak Bertanah) yang telah mulai menjaga jarak dengan pemerintahan, di pihak lain. Pernyataan ini kontras dengan pendapat Harnecker (2002a, 8-9), yang mengklaim bahwa Lula dan Chavez mewakili "front anti-neoliberal" terpenting di dunia (walaupun ia mengakui bahwa Venezuela, tidak seperti Brasil, sedang menjalani suatu "proses revolusioner").

Yang implisit dalam kritikan Petras terhadap keputusan Lula memilih Alencar, adalah penolakan terhadap tesis potensi progresif kaum industrialis dan sektor-sektor "borjuasi nasional" lainnya di negeri-negeri dunia ketiga. Beberapa penulis kiri berkeyakinan bahwa sektor independen semacam itu tak pernah ada, sementara lainnya berpendapat bahwa itu telah tersingkirkan dalam era globalisasi ketika modal internasional semakin merajalela (Robinson, 1996). Dalam mempertahankan posisinya, Petras (tak seperti Harnecker) mengabaikan reputasi usahawan kaum industrialis Brasil, dan kegigihan mereka di hadapan tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Secara kelas, akibat kebijakan tersebut jauh lebih problematik dalam kasus Venezuela. Basis sosial pemerintahan Chavez merupakan pekerja ekonomi informal yang terpinggirkan, yang tak punya jaminan sosial, jaminan legislasi perburuhan, pembayaran phk dan mediator nasional. Integrasi sektor-sektor ini ke dalam kehidupan ekonomi dan politik negeri itu mengakibatkan perubahan ekonomi dan politik yang berjangkauan luas. Sesungguhnya, baik kalangan analis politik maupun aktivis belum memberikan perhatian cukup terhadap kelas-kelas yang terpinggirkan, tidak demikian halnya dengan kelas pekerja terorganisir (Ellner, 2003, 161-162), dan dengan demikian solusi struktural terhadap permasalahan mereka belum terdefinisi dengan jelas. Longgarnya struktur internal Gerakan Republik Kelima (MVR) Chavez dan tiadanya disiplin maupun pengalaman organisasional para anggota yang berasal dari kelas terpinggirkan, yang merupakan mayoritas pengikut Chavez, semakin menambah ambiguitas ini. Sifat-sifat "sui generis" [B] (Harnecker, 2003) dari gerakan Chavista sejak pendiriannya pada 1982 membuat arahnya di masa depan semakin tak pasti.

Faktor kelas yang kedua berkontribusi terhadap ketakpastian prediksi dan desakan radikal fenomena Chavez: oposisi agresif dari sektor swasta Venezuela. Beberapa Chavistas yakin bahwa ketergantungan historik kaum kapitalis Venezuela terhadap negara (yang semakin diintensifkan dengan sistem penjualan dolar bernilai tukar spesial secara diskresioner [pilih kasih, pen.] yang diterapkan pada 2003) akan memaksa kepentingan bisnis untuk mengubah pendirian mereka dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Mereka menambahkan bahwa ekonomi Venezuela seluruhnya berdasarkan pada industri minyak yang dijalankan negara, dengan demikian pemerintah berada di atas angin (Escarra, 2003).⁴. Berbagai anggota koalisi yang berkuasa - seperti Partai Patria Para Todo (PPT) - mengadvokasikan perlakuan khusus terhadap kapitalis nasional untuk menghentikan ketergantungan ekonomi negeri itu terhadap modal asing. Walau demikian, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa konfrontasi pemerintah-bisnis akan melepaskan suatu proses radikal berupa pengambilalihan industri oleh negara atau buruh, meskipun aksi-aksi demikian tidak ditemukan dalam doktrin-doktrin Chavista. Selama pemogokan umum sepanjang dua bulan yang dipimpin kaum bisnis pada 2002-2003, pemerintah mengambil langkah menyita komoditas kebutuhan dasar yang disembunyikan oleh para industrialis dan mengancam akan menduduki pabrik untuk menjamin produksi.

Harnecker dan Petras berbeda dalam menilai pemerintahan Chavez, namun keduanya tidak mengangkat tentang situasi genting di Venezuela akibat peran borjuasi dan kelas terpinggirkan, seperti didiskusikan di atas. Sejalan dengan posisinya tentang kelemahan kaum kiri pada tahap saat ini, Harnecker membenarkan konsesi Chavez terhadap Amerika Serikat, seperti kerelaannya untuk tetap membayar hutang luar negeri dan menjamin pasokan minyak secara tetap. Petras, di sisi lain, menyebut Chavez sebagai seorang "nasionalis" dalam kebijakan luar negeri namun "populis" dalam hal-hal dalam negeri, dan memandang kebijakan ekonominya, seperti penolakannya terhadap penghapusan privatisasi, sebagai pada dasarnya berorientasi pasar-bebas.

Petras (maupun Harnecker) dengan akurat menekankan bahwa formulasi ideologis Chavez, yang sebagian besar didasarkan pada pemikiran pemimpin kemerdekaan Simon Bolivar, tidaklah jelas dan tak memiliki kritik komprehensif terhadap kapitalisme. Walau demikian, dengan menekankan komitmen ideologi dan doktrin, Petras menomorduakan dinamika populisme, maupun beberapa karakteristik kelas tertentu, yang efeknya susah diprediksi tapi bisa jadi kondusif bagi proses radikalisasi⁵. Lagi pula, anggota kelas terpinggirkan yang menjadi tulang punggung gerakan Chavez secara khusus dirugikan oleh globalisasi; dengan ketakmampuan historik mereka dalam membangun organisasi yang mendefinisikan aspirasi mereka, pilihan politik mereka lebih susah diprediksi dibandingkan kelas pekerja. Walau demikian, potensi mereka dalam melakukan aksi yang independen adalah lebih besar dibandingkan setengah abad lalu, ketika sosiologis umumnya menggambarkan mereka sebagai kaum migran pendatang baru dari pedesaan yang mudah terbius oleh daya tarik politikus demagogis (Germani, 1963). Selain itu, peran borjuasi Venezuela juga merupakan subyek perdebatan. Hingga kini, oposisi kerasnya terhadap Chavez tampaknya akan membuat pemerintahannya tak memiliki alternatif lain selain bergerak ke arah anti-kapitalis. Namun, lemahnya sektor bisnis Venezuela dan ketergantungannya yang telah lama kepada negara, bisa saja memungkinkan jalan kompromi, sebagaimana diadvokasikan oleh sekutu PPT Chavez.

Populisme sayap kiri Chavez mungkin menyerupai fenomena revolusi Kuba setelah 1959, ketika pimpinan Movimiento 26 de Julio, bergerak menuju sosialisme bukan karena mereka memeluk slogan-slogan atau tujuan sosialis, tapi sebagai reaksi terhadap permusuhan bebal lawan-lawan mereka. Ketika pimpinan buruh Chavista menyerukan kepada pemerintah untuk mengeluarkan dekrit yang memberikan hak kepada pekerja untuk menduduki perusahaan yang ikut aksi "insureksional" penutupan-pabrik pada Desember 2002 - Januari 2003, mereka dimotivasikan bukan oleh komitmen sosialis melainkan naluri untuk bertahan. Rangkaian kejadian ini, bila berujung pada arah anti-kapitalis, pastinya akan berbeda dari strategi "program transisional" Trotsky yang mana tujuan-tujuan jangka pendek yang telah ditentukan dengan baik dirancang untuk mengarah pada tujuan-tujuan jangka panjang yang telah ditentukan dengan baik. Mereka yang mengkritik Chavez karena ambiguitas doktrinnya luput melihat kenyataan bahwa di era globalisasi, anti-neoliberalisme (tak lagi memiliki panji-panji kiri tradisional seperti nasionalisasi) telah gagal mengembangkan strategi, slogan, dan tujuannya di mana-mana, suatu kelemahan yang merupakan tantangan besar bagi kaum kiri dunia ketiga.

Pendeknya, baik Harnecker maupun Petras menentang dominasi kaum tengah dalam gerakan anti-neoliberal, sebagaimana dikedepankan oleh Castaneda. Harnecker mempertahankan aliansi dengan kaum tengah asalkan kaum kiri menempati posisi pimpinan. Dengan kontras, Petras menolak semua jenis aliansi macam ini dan kemudian memprediksikan bahwa Partai Liberal Brasil yang berhaluan tengah akan pada akhirnya menentukan arah pemerintahaan Lula. Dalam kasus Venezuela, tidak muncul aliansi kiri-tengah semacam itu dan kedua penulis tersebut lebih optimistik dalam evaluasinya. Harnecker membenarkan kehati-hatian Chavez dalam beberapa permasalahan kunci tertentu sebagai suatu respon yang diharuskan oleh kondisi dunia yang tak menguntungkan, sementara Petras menggarisbawahi gebrakan anti-imperialis kebijakan luar negeri Venezuela.

KOMENTAR PENUTUP: KONDISI-KONDISI OBYEKTIF-SUBYEKTIF DAN TIGA STRATEGI ANTI-NEOLIBERALISME

Landasan dari tiga pendekatan anti-neoliberal yang didiskusikan dalam artikel ini merupakan perbedaan pembacaan kondisi obyektif bagi perubahan berjangkauan-luas di Amerika Latin dan dunia. Analisa Castaneda berpusat pada globalisasi. Strategi aliansi kiri-tengahnya yang moderat merupakan hasil logis dari argumennya bahwa kekuatan globalisasi mengekang aktor-aktor nasional dan dengan terkait cenderung menomorduakan perjuangan kerakyatan. Dalam Utopia Tak Bersenjata Castaneda menyerukan kaum kiri untuk menerima globalisasi dan hasil sampingannya (seperti pengawasan internasional terhadap hak asasi manusia dan pemilu dan integrasi ekonomi regional) untuk alasan-alasan pragmatik dan sebagai landasan bagi pembangunan-bangsa (nation-building) dan pembangunan ekonomi. (Castaneda, 1993, 394-305). Walau demikian, seperti halnya partai-partai sosial demokrat di Eropa, penerimaannya terhadap logika globalisasi mengakibatkan semakin banyaknya konsesi dan kompromi dengan neoliberalisme, yang membuka jalan bagi masuknya ia ke dalam pemerintahan Vicente Fox.

Harnecker beropini bahwa kaum kiri sedang berposisi defensif, tapi untuk alasan yang berbeda, yakni absennya blok sosialis setelah 1991. Ia mengakui bahwa globalisasi telah melemahkan posisi negara berkembang dan gerakan kerakyatan, tapi tidak melihat tendensi ini sebagai sesuatu yang tak dapat dibalikkan. Ia menambahkan bahwa, di hadapan globalisasi kapital, penyatuan negara-negara dunia ketiga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan sebelum memperdalam proses perubahan yang berjangkauan luas. (Harncker, 2003.a)

Tesis Castaneda tentang kemendesakan globalisasi dan tesis Harnecker tentang keruntuhan Soviet membenarkan moderasi tujuan-tujuan kiri, tapi keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Struktur dunia yang diletakkan oleh globalisasi, dan yang membentuk pendekatan Castaneda, lebih berlangsung-lama dan mencakup-segala dibandingkan faktor-faktor politik yang diangkat oleh Harnecker, yang strategi anti-neoliberalnya dengan begitu lebih siap tempur dan condong ke kiri dibandingkan Castaneda (Harnecker, 2002b).

Perayaan Petras terhadap perjuangan akar-rumput dan kritiknya terhadap konsep globalisasi menempatkannya pada ujung lain yang berkebalikan dengan strategi defensif Castaneda dan Harnecker. Petras mempermasalahkan kecenderungan paradigma globalisasi yang memandang bahwa aktor-aktor nasional terkurung oleh hubungan-hubungan yang dipaksakan secara internasional dan hanya menyediakan pilihan yang terbatas (Ellner, 2002, 78). Jauh dari karakterisasi hubungan negara berkembang yang harmonis, sebagaimana dilakukan oleh berbagai penulis globalisasi, Petras menekankan persaingan antar-imperialis, yang menurut klaimnya semakin intensif sejak 11 September 2001. Sebagai tambahan terhadap faktor-faktor obyektif, Petras mempermasalahkan penulis tentang globalisasi yang menomorduakan perjuangan sosial dan melarutkan isu kelas secara total (Petras dan Veltmeyer, 2001, 78). Dalam berargumen bahwa kondisi subyektif telah matang untuk menghasilkan perubahan radikal di Amerika Latin, Petras berkebalikan dengan kecenderungan lain dari para penulis tentang globalisasi: menghapus faktor-faktor subyektif sebagai tidak relevan dalam hal keniscayaan munculnya struktur-struktur yang dibawa oleh globalisasi.

Pandangan anti-determinis Petras digunakan secara ekstrim oleh penulis lain yang menentang strategi defensif Castaneda dan Harnecker. Aktivis kiri Venezuela Toby Valderrama, contohnya, mempertanyakan argumen Harnecker bahwa kaum kiri perlu menunda perubahan berjangkauan luas karena tak adanya dukungan internasional dengan mengatakan: "Tak ada revolusi - dan ini adalah hukum - yang terjadi atas inisiatif kaum revolusioner dalam kondisi-kondisi yang menguntungkan; sebaliknya, mereka selalu bertindak [dalam situasi ini] di hadapan kondisi yang genting." Valderrama menekankan bahwa upaya Fidel Castro merebut kekuasaan pada 26 Juli 1953 berlangsung dalam kondisi yang tak diduga, tapi kemenangan revolusi itu (sebagaimana ditekankan oleh Che Guevara) mematahkan anggapan yang dipegang oleh kaum Komunis Ortodox tentang ketidakmungkinan terjadinya revolusi hanya 90 mil dari pantai AS (Valderrama, 2002). Argumen Velderama yang penuh kepeloporan memang dapat juga diterapkan ke dalam kudeta yang dilancarkan Hugo Chavez pada 4 Februari 1992.

Pendeknya, Petras dan lainnya yang mengangkat kemungkinan perubahan berjangka luas dalam kurun waktu saat ini menekankan pentingnya faktor-faktor subyektif per se, dan optimis dalam penilaian mereka terhadap kondisi-kondisi ini. Pada ujung lainnya, Castaneda mengecilkan efektifitas gerakan sosial (sebagaimana dilakukannya saat pemberontakan Zapatista pada 1994) dan sebaliknya mendukung negosiasi dari atas, suatu pendekatan yang dapat dikalahkan oleh gerakan sosial yang militan dan mandiri. Harnecker menempati bagian tengah dari spektrum optimis-pesimis. Di satu pihak ia memandang kondisinya belum matang untuk mengadopsi strategi anti-imperialis. Di lain pihak, ia memandang kaum kiri cukup kuat untuk memainkan peran dominan dalam aliansi anti-neoliberal dengan kelompok di sisi kanannya.

Peristiwa belakangan ini yang didiskusikan dalam artikel ini membantu dalam menilai keampuhan tiga strategi ini. Maka, kegagalan politik kaum kiri di Argentina di bawah de la Rua, dan kegagalan pemerintahan Fox, Caldera dan (dalam tingkat lebih rendah) Lagos dalam mengikuti haluan anti-neoliberal, menempatkan keraguan pada keefektifan pendekatan Castaneda. Selain itu, kebijakan luar negeri Bush mengungkap kebohongan klaim bahwa Amerika Serikat telah membalikkan badannya dari masa lalu yang imperialistik demi mempertahankan tatanan 'global' yang megah. Perkembangan ini dapat mengindikasikan bahwa proklamasi pimpinan Sandinista tentang keakhiran revolusi anti-imperialis, yang mempengaruhi formulasi strategi anti-neoliberal Harnecker, mungkin - paling sedikitnya - masih prematur.

Terakhir, fenomena Chavez dan Lula menunjukkan keuntungan dan bahkan kebutuhan aliansi dengan organisasi-organisasi yang mewakili kaum non-kiri - setidaknya dalam tahap awal - bertentangan dengan pendekatan Petras. Dalam kasus Venezuela, kaum non-kiri yang mendukung Chavez (MAS dan pengikut Luis Miquilena) dengan begitu saja meninggalkan koalisi pemerintahan menjelang kudeta April 2002. Walau begitu, naiknya Chavez ke kekuasaan mungkin tidak akan terjadi sedari awalnya - mungkin pula konstitusi Chavista 1999 tidak akan tersebar luas - kalau tidak tanpa dukungan dan partisipasi kaum non-kiri pada saat itu. Serupa dengan itu, kesepakatan elektoral Lula dengan Partai Liberal, yang mengakibatkannya memeluk reformasi pasar bebas, mungkin bukanlah suatu "penggadaian," sebagaimana diklaim oleh Petras. Aliansi antara Lula dan Presiden Nestor Kirchner dari Argentina (kemudian turut bergabung juga Alan Garcia dari Peru) mungkin memberikan suatu arena bagi formulasi posisi anti-neoliberal yang akan mengurangi tekanan terhadap Venezuela Chavez. Pendirian-pendirian ini dapat menyertakan negosiasi kolektif bagi hutang luar negeri dan kesepakatan tarif Amerika Selatan menjelang pembentukan FTAA. Maka penolakan Petras terhadap dukungan organisasional kaum non-kiri - seperti posisi Trotsky yang mendahuluinya - melucuti kaum kiri dari sekutu-sekutunya, yang - meskipun tidak begitu dapat dipercaya untuk mencapai tujuan jangka panjang - berguna bagi perjuangan melawan neoliberalisme.***

Apartado 485
Barcelona, Anzoategui
Venezuela
esteve73@cantv.net

----------------

Catatan Penerjemah

[A] PRI:Partido Revolucionario Institucional (Partai Revolusioner Institusional) merupakan partai politik terbesar di Mexico yang berkuasa selama 71 tahun hingga tahun 2000, ketika Vicente Fox dari PAN (Partido Accion Nacional - Partai Aksi Nasional) yang berhaluan tengah memenangkan kursi kepresidenan. PRI secara nominal adalah sosial demokrat dan anggota dari Sosialis Internasional, namun haluannya adalah kanan-tengah. Pada paruh akhir 1980an PRI mengalami perpecahan dengan sayap kirinya yang dipimpin oleh Cuauhtemoc Cardenas. Pada tahun 1989, Cuauhtemoc Cardenas, beberapa individu kiri pecahan PRI dan sejumlah partai kiri lainnya membentuk partai berhaluan kiri terbesar di Meksiko, PRD (Partido de la
Revolucion Democratica - Partai Revolusi Demokratik).

[B] sui generis: unik

Catatan Penulis
Penulis berterimakasih pada Miguel Tinker Salas untuk komentarnya.

¹Kaum kiri memang telah meninggalkan pembelaan terhadap model yang bertumpukan kekuasaan negara (statist) yang diasosiasikan dengan revolusi Kuba, dan dengan demikian menekankan pentingnya koperasi pekerja dan usaha-usaha berskala kecil dan menengah dalam sektor swasta-sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Chavez.

²Tuntutan agar pemilik baru perusahaan yang diprivatisasi menerima tanggung jawab membersihkan kerusakan ekologis yang diwarisinya, dikenal sebagai "hutang lingkungan hidup," adalah satu contoh slogan yang dapat diangkat secara universal. Lainnya adalah pembayaran "hutang sosial," yang termasuk kompensasi bagi penyakit dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, yang asal muasalnya lebih awal dari privatisasi. Pemerintah tuan rumah dapat juga memformulasikan persyaratan mengenai jaminan pekerjaan, tujuan produksi perusahaan, integrasi perusahaan ke dalam ekonomi nasional, dan tekanan perekrutan terhadap tenaga kerja lokal (Ellner, 1999, 130-136).

³Faksi "sayap-kiri" dalam Partai-partai Komunis yang muncul di Venezuela dan negeri Amerika Latin lainnya selama Perang Dunia II mengritik kegagalan organisasinya dalam memainkan peran yang lebih tegas dalam aliansi-aliansi ini (Ellner, 1981, 54-60)

⁴Beberapa penulis pro-neoliberal menilai kegagalan neoliberalisme di Venezuela bersumber dari kuatnya kepentingan bisnis yang bergantung pada negara (Naim, 1993). Juru bicara AS memang telah mengkambinghitamkan elit lokal di seluruh benua tersebut atas hasil "Konsensus Washington" yang mengecewakan (Tabb, 2003, 28).

⁵Ernesto Laclau (1977) berargumen bahwa dalam kurun waktu yang kritis ini gerakan populis terbebaskan dari kekangan dan dapat bergerak ke arah kiri yang jauh melampaui tujuan dan komitmen awal mereka.

REFERENSI

Castañeda, Jorge. 1993. Utopia Unarmed: The Latin American Left after the Cold War. New York: Knopf.
———. 1996. “La izquierda en ascuas y en ciernes.” Nueva Sociedad, 141 (January–February), 19–33.
———. 2001. “Mexico: Permuting Power.” (Interview.) New Left Review, 7 (January–February), 17–41.
Ellner, Steve. 1981. “Factionalism in the Venezuelan Communist Movement, 1936–1948.” Science & Society, 45:1 (Spring), 52–70.
———. 1988. Venezuela’s Movimiento al Socialismo: From Guerrilla Defeat to Innovative Politics. Durham, North Carolina: Duke University Press.
———. 1999. “The Impact of Privatization on Labor in Venezuela: Radical Reorganization or Moderate Adjustment?” Political Power and Social Theory, 13:109–145.
———. 2002. “The Tenuous Credentials of Latin American Democracy in the Age of Neoliberalism.” Rethinking Marxism, 14:3 (October), 76–93.
———. 2003. “The Contrasting Variants of the Populism of Hugo Chávez and Alberto Fujimori.” Journal of Latin American Studies, 35:1 (February), 139–162.
Escarrá, Carlos. (Adviser to President Hugo Chávez.) 2003. Personal interview, Puerto Píritu, Venezuela, February 23.
Germani, Gino. 1963. Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Harnecker, Marta. 1995. Haciendo camino al andar. Second edition. Santiago Chile:LOM/MEPLA.
———. 1999. Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI. Mexico:Siglo XXI.
———. 2002a. Hugo Chávez Frías: Un hombre, un pueblo. Havana, Cuba.
———. 2002b. Sin tierra: construyendo movimiento social. Madrid, Spain: Siglo XXI.
———. 2003a. Personal interview. Caracas, August 6.
———. 2003b. “Venezuela: una revolución sui géneris.” Paper presented at Third World Social Forum held in Porto Alegre, Brazil, January 24.
Laclau, Ernesto. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism, Fascism and Populism. London: Verso.
Moulian, Tomás. 1999. “The Arrest and Its Aftermath.” NACLA: Report on the Americas, 32:6 (May–June), 12–17.
Naím, Moisés. 1993. Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms. Washington, D. C.: Carnegie Endowment.
North American Congress on Latin America (NACLA). 1995. Special Issue: “Introduction to Hope: The Left in Local Politics.” NACLA: Report on the Americas, 29:1 (July–August).
O’Donnell, Guillermo. 1994. “Delegative Democracy.” Journal of Democracy, 5:1 (January), 55–69.
Oxhorn, Philip D., and Graciela Ducatenzeiler, eds. 1998. What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age of Neoliberalism.University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
Petras, James. 1999. The Left Strikes Back: Class Conflict in Latin America in the Age of Neoliberalism. Boulder, Colorado: Westview.
———. 2002a. “The Myth of the Third Scientific–Technological Revolution in the Era of Neo-Mercantilist Empires.” Latin American Perspectives, 29:6 (November): 44–58.
———. 2002b. “U. S. Offensive in Latin America: Coups, Retreats, and Radicalization.” Monthly Review, 54:1 (May).
———. 2003. “Lo que empezó como un movimiento antiglobalización, ahora está incluyendo la lucha anticapital, antiimperialista y antiguerrerista.” Interview by Alina Perera Robbio, in Juventud Rebelde (Cuba), February 2. www.rebelion.org.
Petras, James, and Henry Veltmeyer. 2001. Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century. London: Zed Press.
Riquelme, Alfredo. 1999. “Voting for Nobody in Chile’s New Democracy.” NACLA: Report on the Americas, 32:6 (May–June), 31–33.
Robinson, William I. 1996. Promoting Polyarchy: Globalization, U. S. Intervention, and Hegemony. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Tabb, William K. 2003. “After Neoliberalism?” Monthly Review, 55:2 (June): 25–33.
Trotsky, Leon. 1974 (1938). Transitional Program for Socialist Revolution: Including the Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International. New York: Pathfinder.
———. 1977. The Crisis of the French Section (1935–36). New York: Pathfinder.
Valderrama, Toby. 2002. “Vanguardia, conciencia, estrategia revolucionaria y la propuesta de Marta Harnecker.” Cuba Siglo XXI (March).
Veltmeyer, Henry, and James Petras. 2000. The Dynamics of Social Change in Latin America. New York: Macmillan.
Washington Post. 1999. October 27.

Artikel ini diterjemahkan oleh Kolektif Nefos.org dari judul asli "Leftist Goals and the Debate over Anti-Neoliberal Strategy in Latin America," yang dimuat di jurnal Science & Society. vol. 68, no. 1 Spring, 2004, pp. 10-32. Terjemahan artikel ini sebelumnya telah dimuat di http://nefos.org, 2008.

Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21

2008-07-02T18:11:00.001-07:00

Noer Fauzi

"… pemecahan masalah tanah merupakan suatu syarat untuk perwujudan yang sempurna dari aspirasi-aspirasi kebangsaan negeri-negeri Asia Tenggara; dan bahwa hal itu, untuk sebagian besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan reorganisasi masyarakat yang berhasil.”
(Eric Jacoby 1961:253)

1. Pengantar

Agenda penguatan akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam dengan mengubah struktur agraria biasanya dikenal dengan istilah Reforma Agraria (bahasa Spanyol), atau dikenal juga dengan nama agrarian reform (bahasa Inggris) atau pembaruan agraria (bahasa Indonesia). Agenda Reforma Agraria ini pada mulanya adalah agendanya gerakan rakyat yang berakar pada pengalaman penderitaan petani sebagai mayoritas rakyat (pedesaan) di bawah rezim kolonial dan paska-kolonial. Penderitaan petani yang kronis itu bersumber dari politik agrari penguasa kolonial untuk penguasaan wilayah (negara kolonial), dan perluasan sistem produksi dan ekstraksi komoditas-komoditas baru (untuk perusahaan-perusahaan kapitalis skala dunia). Keresahan agraris hingga berbentuk pemberontakan-pemberontakan lokal dapat dipadamkan dengan operasi-operasi represif singkat, peperangan panjang maupun pengendalian melalui organisasi pemerintahan kolonial yang baru, termasuk dengan bentuk penguasaan tidak langsung (indirect rule) melalui elit-elit feodal pribumi setempat.

Merupakan kenyataan historis di pedesaan Dunia Ketiga dimana saja bahwa sebagian golongan petani mengambil jalan menentang dan menantang hadir dan bekerjanya kuasa-kuasa baru yang menindas mereka. Pada intinya, gerakan-gerakan petani yang hadir baik dahulu maupun saat ini adalah tantangan-tantangan yang relatif berkelanjutan atas kekuasaan yang menindas golongan-golongan tertentu rakyat di pedesaan. Tantangan-tantangan yang mengacaukan dan terus-menerus (disruptive and continuous challanges) itu pada mulanya merupakan suatu tanggapan kolektif atas merosotnya kondisi hidup akibat penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan pihak pemegang kuasa-kuasa ekonomi-politik. Tanggapan itu bukan hanya terhadap masalah lokal, seperti dinyatakan oleh studi Wolf lebih 30 tahun yang lalu dalam buku klasiknya Peasant War in The Twentieth Century (Wolf 1971:273):

… pemberontakan-pemberontakan petani abad kedua puluh tak lagi sederhana merespon masalah-masalah lokal, jika memang benar-benar pernah ada. Tetapi hal itu merupakan reaksi-reaksi yang langsung pada keguncangan sosial yang mengenainya, yang digerakkan oleh perubahan sosial yang lebih besar lagi. Penyebaran pasar telah membongkar manusia dari akarnya, dan mengguncang mereka agar lepas dari hubungan-hubungan sosial dari mana mereka dilahirkan. Industrialisasi dan perluasan komunikasi telah memunculkan tandan sosial baru, sampai sekarang tak percaya pada posisi-posisi dan kepentingan sosial mereka sendiri, tetapi dipaksa oleh ketidakseimbangan kehidupan mereka untuk mencari suatu tambahan baru. Otoritas politik tradisional terkikis atau ambruk; para pesaing baru untuk kekuasaan sedang mencari para pemilih baru untuk dimasukkan ke dalam arena politik yang kosong. Dengan demikian ketika pembela pro-petani menerangi obor pemberontakan, bangunan besar masyarakat telah membara dan siap mengambil api. Ketika perang berakhir, bangunan itu tak akan sama seperti sebelumnya.

Cerita sejarah penindasan atas suatu golongan-golongan rakyat pedesaan di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin bukanlah cerita baru, terutama bagi mereka yang meneliti, menulis, membaca dan mengajar sejarah. Tema penindasan dan perlawanan ini telah mengisi wajah pedesaan yang merentang dari dulu hingga sekarang. Setelah feodalisme ditaklukkan dan kehilangan kuasanya di pedesaan, para penguasa negara kolonial dan kapitalis kolonial telah menjadi sumber dari penindasan dan perlawanan itu. Isi dan cara pemerintahan kolonial dan feodal menjalankan politik agraria, kondisi-kondisi yang membentuknya, dan akibat-akibat khusus dari padanya benar-benar telah mempengaruhi pemikiran para pemimpin pejuang kemerdekaan banyak negara di Dunia Ketiga. Untuk Indonesia sendiri, ketetapan “untuk membentuk pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia … dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah mendasari “perjuangan perombakan hukum agraria nasional (yang) berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa melepaskan diri dari cengkaraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.”

Sesungguhnya di daerah-daerah jajahan, struktur agraria yang tidak adil dan perjuangan konkrit rakyat tani untuk keadilan agraria merupakan basis sosial dari aspirasi kebangsaan. Tak heran bila seorang peneliti agraria ternama tahun 1960-an, Eric Jacoby dalam buku klasiknya Agrarian Unrest in Southeast Asia (1961) mengemukakan bahwa “… dapat dinyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya struktur agraria yang merusak lah yang memberi jalan bagi gagasan kebangsaan, dan perjuangan-perjuangan politik (selanjutnya) dikuatkan oleh identitas rasa perjuangan kemerdekaan melalui perjuangan tanah.”
Secara berbeda-beda, di awal masa kemerdekaannya banyak elit negara paska-kolonial, termasuk presiden Soekarno, benar-benar dipengaruhi oleh naskah resmi FAO (Food and Agricultural Organization) Land Reform - Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Economic Development yang dikeluarkan pada 1951. Apa yang dilakukan oleh FAO kemudian beresonansi dengan cara bagaimana negara-negara paska-kolonial menjadikan Reforma Agraria bagian dari agenda bangsanya hingga pada puncaknya tahun 1979 pada World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARD), dimana Indonesia mengirim delegasi yang sangat besar (Wiradi 1999). Konferensi dunia yang menghasilkan Peasant Charter (Piagam Petani) itu sayangnya menjadi “upacara kematian” Reforma Agraria, yang digerus oleh model-model Pembangunan Pedesaan (termasuk pertanian) yang baru, seperti revolusi hijau, agroindustri/agribisnis, produksi komoditi untuk ekspor, dan lainnya. Secara gamblang, setelah mengevaluasi praktek pembangunan pertanian di 26 (dua puluh enam) negara, John Powelson and Richard Stock (1987) menyimpulkan bahwa petani telah dikhianati oleh banyak elit negara-negara paska kolonial. Dalam buku yang berjudul The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World itu, kedua peneliti itu sampai pada kesimpulan yang kelam bahwa setelah landreform dijalankan, program-program selanjutnya yang dijalankan rezim/pemerintahan baik yang Kiri maupun Kanan, “telah dan terus menyengsarakan petani daripada menolong mereka”. Lebih penting lagi, setelah kedua peneliti ini menggolongkan dua jenis landreform berdasar (a) kekuatan pemerintahan yang budiman, dan (b) kekuatan petani, mereka menegaskan, bahwa hanya pada kondisi dimana petani bersandar pada kekuatan diri sendiri lah mereka dapat melanjutkan menikmati hasil-hasil land reform yang dijalankan.

2. Kondisi-kondisi global penghidup tiga gelombang reformas agraria

Dalam literatur teori akademik mengenai gerakan sosial telah umum dipahami bahwa kontraksi dalam struktur kesempatan politik (political opportunity structure) di tubuh negara adalah penanggung jawab utama bagi mobilisasi suatu atau sejumlah kelompok gerakan (protes) sosial untuk mengedepankan klaim-klaim baru dan kerangka baru penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya publik yang dipertentangkan, membentuk kembali aliansi kekuatan dalam masyarakat. Apa yang secara akademik dikenal dengan political opportunity structure theories (POST) ini pada mulanya dikembangkan oleh Charles Tilly (1978) dan kemudian secara lebih solid dikembangkan oleh Mc Adam (1982) dan Herbert, Kitschelt (1986). Sidney Tarrow, merumuskan struktur kesempatan politik sebagai “consistent, but not necessarily formal, permanent, or national - dimensions of the political environment which either encourage or discourage people from using collective action” (Tarrow 1994:18).

Dalam usaha memperjelas konsep itu, McAdam (1996) mendaftar empat ciri utama dari padanya yakni, keterbukaan relatif dari sistem politik yang melembaga, kestabilan relatif dari ikatan-ikatan para elit yang menyokong suatu kebijakan tertentu, ketersediaan persekutuan-persekutuan baru yang berpengaruh, dan kapasitas negara untuk meredam mobilisasi kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat. Struktur kesempatan politik ini dapat dipandang sebagai yang bertanggung jawab untuk peningkatan atau penurunan resiko atau keuntungan dari berbagai upaya mobilisasi kekuatan sosial di masyarakat, yang bekerja melalui persepsi para pemimpin kekuatan itu mengenai derajat ancaman dan keuntungan yang berhubungan dengan putusan kebijakan publik, kesempatan berhasilnya mobilisasi, dan bagaimana otoritas negara memfasilitasi atau meredam mobilisasi tersebut (Tilly 1978). Tonggak selanjutnya dari pendekatan ini dimantapkan oleh trio pendekar the political process approach in social movement theory, yakni Charles Tilly, Mc Adam, dan Sidney Tarrow (2001). Perkembangan dari teorisasi ini kemudian telah menjadi suatu aliran pemikiran yang sangat berpengaruh, terutama dalam studi-studi gerakan sosial berbahasa Inggris (Kriesi 1995, 2004; Meyer 2004, Meyer and Minkoff 2004).

Faktor kesempatan politik yang terbuka inilah yang memungkinkan diangkutnya agenda Reforma Agraria ke dalam kebijakan publik di tingkat nasional dan global. Karya tulis Saturnino M Borras Jr., Christóbal Kay and A. Haroon Akram Lodhi, 2007, “Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues,” cukup memadai untuk memahami perbedaan kondisi yang menghidupkan Reforma Agraria, pra 1980-an dibandingkan dengan setelah 1990an. Tabel 1 berikut ini adalah matriks yang menyederhanakan analisis dari dari tiga sarjana dari Institute of Social Studies (ISS), the Hague, tersebut (Borras, Kay, and Akram-Lodhi 2007:16-17).

Tabel 1.

Perubahan dalam dasar-dasar ekonomi dan sosial-politik dari land reform (Perbandingan Pra 1980an dengan Setelah 1990an)

Setelah meredup di akhir 1990-an, di awal abad 21 ini agenda Reforma Agraria telah kembali menjadi salah satu pokok bahasan terdepan dari agenda pembangunan berbagai badan internasional, dan sejumlah negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ragam penjelasan mengenai kondisi yang menjadi alas kehadiran agenda reforma agraria di tingkat global itu telah secara detil dan terpisah-pisah hal itu telah dikemukakan oleh Putzel (2000), Ghimire (2001), FAO (2002), Prosterman and Hanstaad (2001), El-Ghonemy (2003), Moyo, Sam and Yeros (2005), Courville and Patel (2006), Quan (2006) Borras, et.al. (2007), Cousins (2007), and El-Ghonemy (2007).

Seperti pada masa kolonial, agenda Reforma Agraria ini pun bermula dari gerakan-gerakan rakyat pedesaan yang menyuarakan penderitaan petani yang kronis. Namun, kita tidak bisa memahami karakter gerakan-gerakan rakyat pedesaan saat ini dengan menggunakan kerangka sebagaimana kita memahami gerakan-gerakan di masa kolonial. Penyelidikan atas aksi-aksi kolektif gerakan sosial saat ini telah sampai pada kesimpulan bahwa karakter umum dari gerakan sosial pedesaan dewasa ini berbeda nyata dengan gerakan-gerakan yang dilakukan dan berkembang pada masa kolonial, maupun di masa ketika land reform berjaya di tahun 1960an-1970an. Petras (1998) menuliskan bahwa ”Gerakan-gerakan petani kontemporer tidak dapat dibandingkan dengan gerakan-gerakan terdahulu, yang juga tidak cocok dengan pandangan umum mengenai para petani yang tidak ke mana-mana, buta huruf dan tradisional yang berjuang demi “tanah untuk penggarap.” Webster menguatkan, ”Dapat dipastikan adanya perbedaan yang nyata dengan karakter gerakan-gerakan sosial pedesaan yang dahulu bertumbuhan mulai awal tujuh dekade pertama abad 20 dan seterusnya, baik perubahan bentuk organisasinya, bentuk mobilisasinya, gagasan perjuangan yang disuarakannya, hingga bentuk aksi yang dilancarkannya” (Webster, 2004:2).

Dalam buku yang saya tulis sendiri, Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga (Fauzi 2005a) dan karya-karya sarjana agraria dari berbagai negara yang saya sunting dalam buku Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga (Fauzi 2005b), telah diurai secara detil ciri-ciri baru gerakan pedesaan di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kedua buku tersebut diniatkan untuk mengajak pembaca memperbaiki cara memahami gerakan-gerakan rakyat pedesaan Dunia Ketiga, yakni MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra atau Pergerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah) di Brazil; EZLN (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista) di Mexico; FOIN (Föderation der indigenen Organisationen des Napo atau federasi organisasi masyarakat adat Napo) di Ekuador; LPM (Landless People’s Movement atau Gerakan Rakyat Tak Bertanah) di Afrika Selatan; gerakan-gerakan pendudukan tanah atau land occupation movements di Zimbabwe; NBA (Narmada Bachao Andolan atau Gerakan Menyelamatkan Narmada) di India; AOP (The Assembly of the Poor atau Dewan Kaum Miskin) di Muangthai; UNORKA (Pambansang Ugnayan ng Nagsasariling Lokal na mga Samahang Mamamayan sa Kanayunan atau yang secara tekstual berarti Koordinasi Nasional Organisasi-organisasi Rakyat Pedesaan Lokal Otonom) di Filipina, dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di Indonesia.

Dari seluruh analisis terhadap dari masing-masing gerakan dan perbandingan antar gerakan, serta rujukan pada pendapat-pendapat para sarjana lainnya, penulis menemukan keragaman pelaku utama dan pendukung dan keragaman jenis aksi kolektif yang diandalkan masing-masing gerakan. Aksi-aksi kolektif dari para pelaku utama dan pendukung dari masing-masing gerakan ini dibentuk dan bekerja berhadapan dengan kekhususan bangunan kekuasaan ekonomi dan politik yang dihadapi gerakan, objek sumber kekuasaan yang dipertarungkan, lingkungan agraria yang dihadapi, kekhususan kesempatan politik yang dimanfaatkan, termasuk arena-arena pertarungan yang dimasukinya.

Perubahan struktur kesempatan politik memberi sinyal dan peluang bagi rangkai aksi kolektif yang dilakukan oleh organisasi-organisasi gerakan sosial pedesaan. Tentunya, tiap-tiap aksi kolektif tertentu niscaya menghadapi struktur kesempatan politik yang tertentu pula. Meski struktur kesempatan politik yang dihadapi setiap aksi dari gerakan tertentu dapat berbeda-beda, namun tersedia suatu kondisi perubahan politik nasional (yang juga beresonansi dengan perubahan politik internasional) yang membuka ruang luas bagi gerakan pedesaan. Misalnya, tumbangnya rezim apartheid (seperti di Afrika Selatan), transisi dari rezim otoritarian atau komunis (seperti yang terjadi di Indonesia, Albania) dan kebijakan politik multi-partai dimana berbagai partai politik baru dan lama (seperti di Indonesia) membutuhkan legitimasi dan dukungan mayoritas penduduk pedesaan. Hampir semua amatan atas gerakan-gerakan rakyat pedesaan menunjukkan bahwa perubahan politik nasional mempengaruhi bagaimana susunan kekuasaan di pedesaan dipertarungkan, khususnya pertarungan kekuasaan yang berbasis pada penguasaan tanah.

Seperti dinyatakan oleh Jonathan Fox (1990:1) bahwa “distribusi kekuasan pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang ikut membentuk dan dibentuk oleh politik nasional”. Dengan adanya perubahan susunan kekuasaan di pedesaan ini, tentu gerakan-gerakan rakyat pedesaan ikut terpengaruh dan mempengaruhinya pula. Oleh perubahan kekuasaan ini, Fox mengemukakan istilah “demokratisasi pedesaan” (rural democratisation) untuk menunjukkan bagaimana pencarian keseimbangan baru terjadi dalam interaksi antara masyarakat sipil dan negara. “Dalam masyarakat sipil, hal ini menyangkut kebangkitan dan konsolidasi lembaga-lembaga sosial dan politik yang sanggup mengemban kepentingan-kepentingan pedesaan berhadap-hadapan dengan (vis-a-vis) negara. Beberapa bisa saja secara khusus bersifat pedesaan, seperti organisasi-organisasi petani, sementara yang lain dapat berupa keorganisasian yang nasional sifatnya, seperti partai-partai politik, yang mengembangkan pengaruhnya sampai pedesaan. Bagi negara, demokratisasi pedesaan membutuhkan adanya penguasa yang efektif didukung oleh mayoritas, juga akuntabilitasnya secara formal maupun informal terhadap warga-warga yang tinggal di pedesaan.” (Fox 1990:1)

Faktor umum yang membuka kesempatan politik untuk reforma Agraria adalah kegagalan global teori dan praktek neoliberalisme yang berlangsung sepanjang 25 tahun, semenjak dilancarkannya apa yang diistilahkan dengan SAP (Structural Adjustment Program) atau Program Penyesuaian Struktural, yang diberlakukan secara menyeluruh dalam suatu negara maupun yang khusus pada sektor pertanian. Apa yang dimaksud dengan SAP itu adalah serangkai paket kebijakan IMF dan Bank Dunia yang dimulai tahun 1980-an untuk menghadapi krisis hutang yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Paket kebijakan itu dapat dibedakan menjadi dua: stabilisasi dan kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural. Sebagaimana diurai Rita Abrahamsen, ”Stabilisasi didorong oleh IMF dan umumnya berjangka pendek serta dirancang untuk segera mempunyai dampak pada nota anggaran negara melalui kebijakan-kebijakan seperti devaluasi, deflasi, serta kontrol moneter dan fiskal. Program-program ini, diharapkan mengurangi pendapatan riil sehingga dapat menekan permintaan domestik baik terhadap barang-barang impor maupun ekspor. Meskipun program-program stabilisasi memusatkan perhatian pada pengendalian permintaan, namun kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural ditujukan pada sisi suplai ekonomi. Sementara itu, tindakan-tindakan penyesuaian struktural dikelola oleh Bank Dunia dan berusaha mengatasi persoalan keseimbangan pembayaran dengan meningkatkan produksi ekspor. Program-program ini umumnya lebih berjangka-panjang serta berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengubah sumber daya menjadi proyek-proyek yang produktif, dari sektor yang tidak dapat diperdagangkan menjadi sektor yang dapat diperdagangkan” (Abrahamsen, 2003:65-66). Akibat dari SAP ini adalah liberalisasi ekonomi, dimana peran negara secara drastis telah direduksi melalui pengurangan-pengurangan pengeluaran publik, privatisasi kegiatan-kegiatan sektor publik, serta penghapusan kontrol atas impor, ekspor dan devisa.

Globalisasi neoliberal tidak bisa menghasilkan pemerataan (equality) tapi justru memperbesar ketimpangan (inequality) itu. Kebijakan-kebijakan neoliberal itu bersenjatakan apa yang sekarang ini diteorisasi oleh Akram-Lodhi (2007) sebagai neoliberal enclosure dengan ragam variasi substansi dan penampakannya. Yang dimaksud dengan neoliberal enclosure dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk enclosure yang klasik seperti perampasan tanah dan kekayaan alam para petani untuk badan-badan usaha raksasa milik negara atau swasta, atau proses “paksa” petani menjadi tenaga kerja bebas buruh upahan, yaitu “untuk memperdalam dan memperkokoh hubungan kepemilikan kapitalistik dengan mengurangi secara relatif kekuasaan rakyat miskin pedesaan”. Hal ini dicapai melalui penggunaan proses-proses pasar yang dikombinasi dengan intervensi pemerintah. Dalam arti ini, neoliberal enclosure adalah hasil-samping dari proses akumulasi kekayaan yang menggunakan rasionalitas ekonomi. Namun pada tingkat permulaan, neoliberal enclosure mensyaratkan pengukuhan status kepemilikan pribadi atas tanah dan kekayaan alam, lalu kemudian kekayaan modal yang diperoleh dari usaha-usaha produksi maupun perdagangan. Neoliberal enclosure itu telah menguatkan struktur agraria yang ‘terbelah dua’ (bifurcated agrarian structure): Satu sub-sektor berorientasi ekspor, modal yang lebih intensif dan berhubungan dengan TNC (Transnasional Corporation), namun kurang dalam integrasi hubungan hulu-hilir, dan satu sub-sektor lainnya adalah ragam produksi untuk kebutuhan domestik, lebih padat-karya, hubungan hulu-hilir lebih kuat, namun tidak homogen (Akram-Lodhi, 2007:1446).

Neoliberal enclosure ini menguatkan arus penghilangan dunia pedesaan, agraria dan petani (deruralization, deagrarianization and depeasantization processes). Setelah meneliti perubahan agraria di Asia, Afrika dan Amerika Latin di akhir abad 20, Bryceson, dkk. menyimpulkan “penerapan kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural (structural adjustment policies) dan liberalisasi pasar skala dunia akan terus memberi akibat pemusnahan (dissolving effect) pada kehidupan petani” (Bryceson et al 2000:29). Araghi mengemukakan istilah global depeasantisation untuk gejala “meningkatnya jumlah orang yang tadinya terlibat dalam pertanian … dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah besar-besaran menjadi terkonsentrasi di wilayah perkotaan” (1995:338). Seperti yang dilaporkan World Population Prospects (1988), di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin – yang dalam konteks perang dingin diistilahkan “Dunia Ketiga” – penduduk yang hidup di kota mencapai 41 persen di tahun 2000, melonjak cepat dari 16 persen di tahun 1950 (Araghi 1995). Sejarawan kondang Hobsbawm adalah penyuara dari golongan yang menganggap petani adalah kenyataan masa lampau dan sedang dalam proses melenyap, seperti yang ditulis dalam karya klasiknya Age of Extremes bahwa “… perubahan yang sangat dramatis dari paruh kedua abad ini, dan sesuatu yang memutus hubungan kita dari dunia masa lalu, adalah the death of the peasantry, kematian petani (yang merupakan mayoritas penduduk manusia sepanjang sejarah yang diketahui) (Hobsbawm,1994: 288-9, 415).

3. Kebangkitan studi-studi yang mempengaruhi bangkitnya gelombang baru reforma agraria

Seiring dengan bangkitnya agenda Reforma Agraria dewasa ini, pokok bahasan seputar akses pada tanah kembali menggeliat dalam naskah-naskah akademik berupa buku maupun artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah. Sekedar sebagai ilustrasi yang belum lengkap, di awal tahun 2001, terbit naskah di bawah bendera The UN World Institute for Development Economics Research (WIDER) berjudul Access to Land, Rural Poverty and Public Action (de Janvry, et al., 2001). Buku ini mendiskusikan panjang lebar seluk-beluk betapa pentingnya akses atas tanah, kebijakan land reform dan aksi-aksi kolektif untuk memerangi kemiskinan di pedesaan. Buku ini juga menghadirkan evaluasi terhadap state-led land reform dan untuk sebagian menghadirkan grassroot-initiated land reform. Namun, pada intinya buku itu adalah promosi mengenai tak tergantikannya peran pasar dalam meningkatkan akses orang miskin terhadap tanah, dan perlunya pemerintah mengadopsi market-assisted land reform. Promosi pendekatan pasar ini dielaborasi dalam buku Land Policies for Growth and Poverty Reduction: World Bank Policy Research Report. Walaupun buku ini dinyatakan sebagai karya Klaus Deininger (2003), namun lebih jauh buku ini merupakan buku pegangan The World Bank’s Thematic Group on Land Policy and Administration (sering disebut secara singkat sebagai The Land Thematic Group), yang mengarahkan proyek-proyek perubahan kebijakan, manajemen dan administrasi pertanahannya Bank Dunia, serta badan-badan pembangunan internasional lainnya.

Pendekatan pasar ini memperoleh tantangan dari IFAD (International Fund for Agricultural Development) yang mengeluarkan IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty. IFAD secara eksplisit menghidupkan kembali keunggulan usaha pertanian skala kecil, dan redistribusi tanah skala besar dalam strategi mengurangi kemiskinan di pedesaan secara drastis. Yang memimpin penulis laporan IFAD tersebut adalah Michael Lipton, yang telah terkenal sebagai tokoh pendekatan neo-populis dalam pembangunan pedesaan (Lipton 1977) dan juga khususnya berjasa dalam teorisasi land reform ketika agenda ini sedang jaya-jayanya di badan-badan pembangunan internasional dan negara-negara berkembang di akhir tahun 1970an (Lipton 1974). Laporan tersebut segera dikuatkan oleh artikel panjang dari Griffin, Khan and Ickowitz, (2002) “Poverty and Distribution of Land” dalam Journal of Agrarian Change No. 2(3), yang kembali menghidupkan argumen tentang kebijakan dan praktek urban bias yang memelihara kemiskinan, dan mengusulkan pentingnya land reform sebagai strategi memerangi urban bias policies itu.

Sebagai tanggapan atas artikel ini, dan secara tidak langsung juga pada buku Access to Land di atas, Bernstein (2002) “Land Reform: Taking A Long(er) View” dalam Journal of Agrarian Change 2002 No. 2(4) mengedepankan suatu kritik yang tajam baik terhadap pendekatan pasar maupun neo-populis. Selanjutnya, Byres (2004) menyunting artikel-artikel yang mengelaborasi lebih lanjut pandangan kritis ini dalam Journal of Agrarian Change 2004 No. 4 (1&2) dan mengritik argumen utama pendekatan neo-populis dengan basis contoh-contoh empiris, yang kemudian ditanggapi balik oleh Griffin, K., A.R. Khan and A. Ickowitz (2004) dalam karya “In Defence of Neo-Classical Neo-Populism” dalam Journal of Agrarian Change 2004 no 4(3).

Seiring dengan lingkar debat akademik dan kebijakan lembaga pembangunan internasional di atas, UNRISD (United Nation Research Institute for Social Development) telah mendukung suatu kelompok yang membawa nama masyarakat sipil, The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty untuk membuat serangkaian riset pendahuluan, pengembangan jaringan yang kemudian bermuara pada pembuatan buku bunga rampai tentang inisiatif gerakan sosial, ornop, dan negara dalam menghidupkan berbagai agenda land reform di Asia, Afrika dan Amerika Latin (Ghimire 2001a). UNRISD kemudian menyelenggarakan rangkaian penelitian independen di bawah tema “Grassroots Movements and Initiatives for Land Reform” yang keseluruhan naskahnya kemudian ditebitkan dalam buku berjudul Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries (Ghimire, 2001b). Studi lanjutannya dilakukan UNRISD dengan tema “Civil Society Strategies and Movement for Rural Asset Redistribution and Improved Livelihood” menyambut maraknya gerakan sosial pedesaan menuntut redistribusi dan dan kelompok-kelompok masyarakat sipil bekerja menghadapi ekspansi ideologi dan program kebijakan pertanahan pro-pasar dari Bank Dunia dan badan-badan pembangunan internasional lainnya. Naskah-naskah hasil riset itu diterbitkan dalam buku Civil Society and The Market Question: Dynamics of Rural Development and Popular Mobilization (Ghimire, 2005), Roma: UNRISD dan ITDC. Seiring dengan bangkitnya tema gerakan perjuangan tanah dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD) di tahun 2002, Moyo dan Yeros mengkoordinasi scholar-cum-activists untuk menulis analisa mengenai gerakan-gerakan sosial pedesaan yang mengandalkan okupasi tanah sebagai taktik utamanya. Usaha ini kemudian dibukukan di bawah judul Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America (Moyo dan Yeros, 2005). Setahun setelah buku itu, suatu lingkaran aktivis yang tergabung dalam LRAN (Land Research Action Network) yang sepanjang tiga tahun pergulatan aktivis gerakan sosial dalam Kampanye Global tentang Pembaruan Agraria menerbitkan buku yang berjudul Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform (Rosset, Patel, dan Courville, 2006). Buku ini mengritik keras pendekatan pro-pasar dan mengedepankan kerangka khusus “Agrarian Reform and Food Sovereignity”.

Kritik pada pendekatan pro-pasar juga dilakukan oleh sejumlah sarjana yang memiliki penelitian mendalam di berbagai negara Asia, Amerika Latin dan Afrika. Sarjana-sarjana yang dikoordinir oleh Institute of Social Studies (ISS) The Hague menyelenggarakan penelitian bertema “Land Policies, Poverty and Public Action” yang disponsori oleh Bureau of Development Policy - UNDP (the United Nations Development Programme). Sepuluh pengalaman implementasi land reform kontemporer diterliti dan disajikan secara analitis dan komparatif, yakni Armenia, Bolivia, Brazil, Egypt, Ethiopia, Namibia, The Philippines, Uzbekistan, Vietnam, dan Zimbabwe. Salah satu muara kebijakan dari penelitian ini ada suatu Policy Brief No. 2/Nov/2006 “The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State-Led and Market-Led Model” (Borras and McKinley, 2006). Mereka kemudian menerbitkan hasilnya dalam buku berjudul Land, Livelihoods and Poverty in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries (Akram-Lodhi, Borras Jr., dan Kay, 2007). Seiring dengan proses pembuatan buku ini, dua dari kelompok sarjana dari Institute of Social Studies (ISS), the Hague ini akan pula yang mengeluarkan buku suntingan berjudul Peasant Livelihoods, Rural Transformation and the Agrarian Question (Akram-Lodhi and Kay 2007).

Untuk melihat dinamika pasang-surut dari kebijakan land reform di dunia semenjak masa keemasa Reforma Agraria di tahun 1960-an, kita tidak bisa untuk mengabaikan jurnal ternama FAO (Food and Agricultural Organization) Land Reform Land Settlement and Cooperatives, yang terbit reguler tiap tahun semenjak tahun 1963. Jurnal yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun itu sejak awal diterbitkan sebagai suatu medium untuk diseminasi informasi dan berbagai pandangan tentang land reform and topik-topik yang berhubungan, dan diisi oleh ahli-ahli dari badan-badan PBB, pemerintah-pemerintah anggota FAO, maupun ahli dar badan-badan independen. M. Riad El-Ghonemy, salah seorang redaktur awal awal jurnal ini, dan kemudian juga menjadi pekerja intelektual di FAO untuk jangka waktu yang panjang hingga saat ini, menulis suatu buku baru berjudul The Crisis of Rural Poverty and Hunger: An Essay on the Complementarity between Market- and Government-Led Land Reform for its Resolution (El-Ghonemy 2007). Buku yang mencoba mendamaikan dan mencari keseimbangan antara kekuatan pasar dan pemerintah dalam menjalankan land reform ini pun mengisi daftar studi-studi terbaru itu tentunya dapat menjadi sumber bagi mereka yang hendak memiliki pemahaman akademik mengenai kebangkitan agenda reforma agraria itu.

Di salah satu ujung dari kajian atas pengalaman-pengalaman pelaksanaan land reform di berbagai tempat dengan berbagai pelaku, biasanya disusunkan kategori/pengelompokan berbagai tipe Reforma Agraria. Berdasarkan cara bagaimana land reform itu dijalankan, dibedakan tiga tipe ideal, yakni: State-Led Land Reform, Market-Led Land Reform, dan Peasant-Led Land Reform. Namun, dengan sangat menarik, setelah menyelidiki secara empiris praktek-praktek ketiga model itu, Borras dan Mckinley (2006) mengemukakan model keempat yang merupakan suatu upaya mewujudkan Pro-Poor Landreform yang realistis dengan 4 (empat) pilar pokok (lihat Tabel 2), yakni:

(i) Pengorganisasian rakyat miskin pedesaan yang otonom; Organisasi ini dibentuk dari kebutuhan dan perjuangan rakyat miskin sendiri, jatuh-bangun menempa dan membangun kepemimpinannya yang mandiri. Mereka harus lah otonom dari kekuatan negara dan pengusaha tanah luas dan mewakili kepentingan strategi dan program buruh tani, petani gurem, masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan serta mampu memenuhi kebutuhan praktis mereka.

(ii) Koalisi politik yang luas dan pro-reforma; Koalisi ini harus kuat, misalnya, untuk menolak berkompromi dengan faksi-faksi politik yang mewakili kepentingan penguasa tanah luas, pengusaha-pengusaha besar industri agrobisnis yang berorientasi ekspor, dan memegang teguh kepentingan strategis dari buruh tani, petani gurem, masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan.

(iii) Investasi publik, kredit pemerintah dan asistensi teknis yang besar; Koalisi di atas harus lah sampai pada keberhasilan mengalokasikan bajet negara dalam jumlah yang substansial. Hal inilah yang akan mampu menciptakan kondisi-kondisi perbaikan produktivitas dan kualitas lingkungan yang menjamin keberlangsungan nilai guna dari tanah yang diredistribusikan.

(iv) Intervensi mikroekonomi maupun wilayah untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan lingkungan itu tidak akan berhasil berkelanjutan tanpa pilar yang keempat, yakni strategi pembangunan pro-poor yang berorientasi pertumbuhan (pro-poor Growth-oriented Development Strategy). Pilar keempat ini memang berhadapan dengan arus besar globalisasi neoliberal, sehingga mau tidak mau elit negara harus berfungsi menjalankan kewajibannya untuk menyediakan berbagai fasilitas yang memproteksi orang miskin pedesaan dari ancaman neoliberal enclosure.

Tabel 2.

4 (Empat) Tipe Land Reform berdasarkan Aktor Utama Penggeraknya

4. Penutup: menengok sekelebat ke cara reforma agraria kembali ke pentas kebijakan nasional saat ini

Globalisasi dan neoliberalisme di Indonesia telah berpengaruh begitu mendalam dalam masyarakat pedesaan Indonesia sebagaimana telah diurai detil oleh banyak penulis (Cf.: Fauzi, 2001; Wibowo dan Wahono 2003, Setiawan, 2003; Khudori, 2004; Ya’kub, 2004, Herry-Priyono 2006). Seperti juga gerakan-gerakan sosial umumnya di Dunia Ketiga, berbagai organisasi gerakan rakyat pedesaan di Indonesia telah menjadikan Reforma Agraria sebagai agenda tandingan atas globalisasi neoliberal itu.

Agenda “Reforma Agraria” kembali bergeliat dimulai sejak awal 1990an dan terus digeluti oleh sejumlah sarjana serta aktivis agraria dan lingkungan yang aktif dalam pengorganisasian penduduk miskin pedesaan (petani, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya), dan advokasi kebijakan land reform/pembaruan agraria, serta menghasilkan naskah-naskah studi kondisi agraria dan kritik politik agraria yang dianut rejim Orde Baru (Kasim dan Suhendar, 1996; Bachriadi, et.al., 1997; Suhendar dan Winarni, 1997; Wiradi, 1999). Lebih dari itu, rangkaian kegiatan demonstrasi, diskusi, seminar, konferensi yang dimotori serikat-serikat petani lokal, dan organisasi non-pemerintah tak putus-putusnya menyuarakan keharusan penyelesaian konflik agraria dan agenda reforma agraria (lihat misalnya Harman, et.al., 1995; Fauzi and Fidro, 1998). Sementara itu, tuntutan-tuntutan keadilan agraria yang dijalankan oleh penduduk-penduduk desa berlangsung terus hingga menemukan momentum yang pas untuk meluaskan aksi-aksi pendudukan tanah itu, yakni saat mengiringi berakhirnya kekuasaan rezim Soeharto di tahun 1998. Andil dari organisasi-organisasi gerakan agraria lokal maupun ornop-ornop nasional pendukungnya sangat lah besar dalam mengangkat agenda Reforma Agraria saat itu.

Keterbukaan politiklah yang memungkinkan penampilan terbuka dari berbagai mobilisasi massa hingga pembentukan asosiasi-asosiasi organisasi gerakan agraria di tingkat lokal sampai nasional, yang di antaranya ditulangpunggungi oleh aktivis-aktivis agraria. Ketika kesempatan politik terbuka dalam sidang-sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1999 hingga 2001, yang terbentuk sebagai bagian dari transisi politik nasional setelah Soeharto mundur sebagai presiden Indonesia 1966-1998, para promotor reforma agraria dan aktivis gerakan lingkungan untuk pertama kalinya mampu memasukkan agenda pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam proses pembuatan dokumen negara, yang kemudian menjadi TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Meskipun dokumen ini dinilai berbeda-beda oleh kalangan ornop (Bey, 2002; 2003; Bachriadi, 2002; Wiradi, 2002; Lucas and Warren, 2003; serta Ya’kub, 2004), namun dokumen negara itu merupakan tonggak bersejarah, yang membentuk rute selanjutnya dari agenda reforma agraria, baik yang diusung oleh badan-badan negara, maupun organisasi-organisasi gerakan agraria (Fauzi, 2002; Soemardjono, 2002; dan 2006; serta Winoto, 2007).

Salah satu badan negara yang selanjutnya mengimplementasi TAP MPR ini adalah Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam konteks transitional justice untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Ujung dari usaha ini adalah promosi usulan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) yang disampaikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri dan kemudian juga pada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Bachriadi, 2004a; dan Tim kerja KNuPKA, 2004). Namun kemudian jawaban datang dari pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di tahun 2005 yang menolak pembentukannya dan merekomendasikan penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk menangani dan menyelesaikan konflk-konflik agraria.

Pimpinan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) pada periode 2001-2005 menggunakan TAP MPR itu untuk melakukan pengusulan undang-undang baru pengganti Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA) dengan “meredefinisi prinsip-prinsipnya” (Soemardjono, 2002, 2006, 2008). Hal ini menangguk pro dan kontra yang berkepanjangan, baik di kalangan ornop, sarjana hukum agraria, dan pejabat pemerintahan, seperti halnya berbagai usulan revisi UUPA sebelumnya (untuk sketsa mengenai hal ini lihat Bagan 1 Konstelasi Upaya-upaya untuk Mengubah UUPA 1960, yang bersumber dari Bachriadi 2004b, 2006, 2007). Aliran energi yang besar dan kontroversi ini diakhiri dengan tercapai kesepakatan antara pimpinan BPN-RI saat ini dengan Komisi II DPRRI pada Rapat Konsultasi tanggal 29 Januari 2007 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan dilakukan terhadap produk perundang-undangan di bawah UUPA (Sinar Harapan, 30 Januari 2007). Selanjutnya, BPN-RI berkonsentrasi untuk menjalankan dan mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”, termasuk mencoba apa yang disebut sebagai PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Winoto, 2006).

Bagan 1:

Konstelasi Upaya-upaya untuk Mengubah UUPA 1960

Meskipun pengumuman bahwa pemerintah hendak menjalankan PPAN itu dilakukan Kepala BPN RI bersama Menteri Kehutanan RI dan Menteri Pertanian RI, dan sejumlah studi telah merekomendasikan keharusan agenda reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam di jurisdiksi kedua departemen ini (misalnya, untuk sektor kehutanan lihat Contreras-Hermosilla and Fay, 2005; Kartodirdjo, 2006; sedangkan untuk sektor pertanian lihat Mayrowani, et.al., 2004), namun di dua departemen itu, agenda reforma agraria belum menjadi agenda utama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa kita belum menemukan cara bagaimana Reforma Agraria diintegrasikan ke kedua departemen itu. Bahkan inisiatif-inisiatif dari Departemen Kehutanan, mulai dari pembentukan kawasan konservasi yang koersif, pembolehan investasi di kawasan konservasi hingga bentuk-bentuk baru perhutanan sosial, dan Departemen Pertanian, mulai dari revitalisasi perkebunan, perkebunan untuk bahan bakar nabati hingga upaya pelestarian lahan pertanian sawah abadi, belum dapat beresonansi dengan apa yang dikerjakan BPN dengan PPAN itu. Perlu penelitian dan penilaian yang seksama apakah macam-macam inisiatif itu membentuk apa yang tergolong menurut Feder (1970) sebagai counterreform.

Perlu penyelidikan yang mendalam dan seksama bagaimana dinamika perjuangan agraria dan implementasi bentuk-bentuk program pembaruan agraria pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah agraria (agrarian questions) dewasa ini, dengan terutama meletakkannya dalam konteks yang luas yakni (i) berbagai bentuk kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan agraria yang kronis, yang tampak berupa kekurangan bahan makanan dan nutrisi yang cukup, konsentrasi kepemilikan asset, pengangguran terbuka dan terselubung yang besar, kerusakan lingkungan yang mengguncangkan, konflik agraria yang meledak-ledak, dan – last but not least – ketidakmampuan rakyat pedesaan memiliki tabungan (domestic capital) dan mengembangkan teknologi untuk memperbaiki produksi, dan kondisi-kondisi keberlangsungan hidupnya; (ii) berbagai strategi dan kebijakan pembangunan agraria yang dijalankan secara nasional maupun lokal, termasuk yang yang diidentifikasi oleh Kepala BPN RI sebagai end-pipe policies dan colonial mode of development (Winoto, 2007); dan (iii) berbagai konfigurasi kekuatan politik lokal yang terbentuk akibat warisan sistem politik Orde Baru, transisi demokrasi di tingkat nasional maupun implementasi kebijakan desentralisasi-demokratik yang diterapkan semenjak tahun 2000, yang didalamnya termasuk kekuatan-kekuatan masyarakat sipil berjaringan secara nasional maupun transnasional, dan gerakan sosial yang berakar lokal.

Pengetahuan empiris tersebut, disertai dengan (i) pengetahuan teoritik yang mendalam mengenai debat-debat klasik dan kontemporer tentang masalah-masalah agraria dan agenda Reforma Agraria, dan (ii) pengetahuan pembanding mengenai bagaimana dan konteks Reforma Agraria dijalankan di berbagai negara lain, perlu ditempatkan dalam rangka membangun basis pengetahuan yang otoritatif tentang Reforma Agraria Indonesia. Saat ini karya-karya tulis yang bermutu mengenai seluk-beluk kondisi, politik, gerakan dan reforma agraria Indonesia masihlah sangat terbatas. Undangan Benjamin White (2005:132) untuk merintis bahan pengajaran “teori dan praktek reforma agraria” sungguh-sungguh relevan untuk Indonesia saat ini. Dengan sangat menyadari bahwa salah satu syarat dari pelaksanaan reforma agraria yang berhasil adalah tersedianya basis pengetahuan yang memadai, maka selain memperbanyak ragam kekuatan sosial-politik yang mengusung agenda Reforma Agraria, yang benar-benar diperlukan juga adalah produksi pengetahuan mengenai keragaman kondisi agraria wilayah, bukan hanya yang bersifat aspek-aspek dari keadaan agraria saat ini, tapi juga disertai dengan menghubungkan keadaan agraria saat ini dengan proses pembentukannya dalam sejarah dan geografi yang khusus pula.. ***)

Wallaahualam bissawab.
Bandung, 31 Maret 2008

Noer Fauzi, Ph.D. Candidate di University of California – Berkeley, Department Environmental Science, Policy and Management (ESPM), Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria 1995-2002, dan Koordinator Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria 2002-2005.

BIBILIOGRAFI

Abrahamsen, Rita, 2003, “Sudut Gelap Kemajuan, Relasi Kuasa” dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta: Lafald Pustaka.

Akram-Lodhi, A. Haroon and Cristobal Kay. in press¬. Peasant Livelihoods, Rural Transformation and the Agrarian Question. London: Routledge.

Akram-Lodhi, 2007, “Land, Markets and Neoliberal Enclosure: An Agrarian Political Economy Perspective” dalam Third World Quarterly 28:8, pp. 1437-1456.

Araghi, Farshad A., 1995, "Global Depeasantization, 1945-1990", dalam The Sociological Quarterly 36: 337-368

Bachriadi, Dianto, Erpan Faryadi dan Bonnie Setiawan (eds.), 1997, Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Jakarta: LP-FE Universitas Indonesia dan KPA.

Bachriadi, Dianto, 2002. “Lonceng Kematian atau Tembakan Tanda Start? Kontroversi seputar Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 - Komentar untuk Idham Samudra Bey", Kompas, 11 Januari 2002.

______________, 2004a. “Konstelasi Upaya-upaya untuk Mengubah UUPA 1960”, bahan presentasi di Institute of Global Justice (IGJ), September 2004.

______________, 2004b. “Tendensi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia: Menunggu Lahirnya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)”, dalam Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. III, No. 3, November 2004, pp. 497-521.

______________, 2007, “Reforma Agraria untuk Indonesia:Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY”, download tanggal 28 Maret 2008 dari http://agrarianrc.multiply.com/journal/item/19

______________, (2006), Invasions to the Last (Law) Fortress of Populist Land Reform: Neo-liberal Land Policy and Consolidation of Power in Indonesia, paper presented in a workshop of ‘Land Market Policies: Some Reactions from Below’ in the International Conference on “Land, Poverty, Social Justice and Development: Social Movements Perspectives”, 12-14 January 2006 - Institute of Social Studies (ISS), The Hague, The Netherlands.

____________, (2007) Serbuan ke Benteng Pertahanan Terakhir: Neoliberalism dan Kebijakan Pertanahan Masa Kini di Indonesia, bahan presentasi pada Sekolah Politik Reforma Agraria (SPORA), Bandung, Maret 2007, Pergerakan, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani Pasundan. download tanggal 28 Maret 2008 dari
http://agrarianrc.multiply.com/journal/item/11/Serbuan_ke_Benteng_Pertanahan_Terakhir

Bernstein, Henry, 2002, “Land Reform: Taking A Long(er) View” dalam Journal of Agrarian Change 2(4): 422-463.

Bey, Idham Samudera, 2002, “Lonceng Kematian UUPA 1960 Berdentang Kembali - Menyoal TAP MPR No IX/MPR/2001”, Kompas, 10 January 2002.

____________, “UUPA 1960 Lebih Baik Dibandingkan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam”, Kompas, 10 May 2003.

Borras Jr., Saturnino M.; Terry McKinley, 2006, “The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State-Led and Market-Led Model”, dalam Policy Research Brief No. 2 November 2006, International Poverty Center-United Nation Development Programme.

Borras Jr., Saturnino M.; Christóbal Kay and A. Haroon Akram Lodhi, 2007, “Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues,” dalam Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries, Edited by Akram-Lodhi, A.H.; S.M. Borras, Jr. and C. Kay, London: Routledge.

Bryceson, Deborah; Cristóbal Kay, and Jos Mooij, 2000, Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America, London: Intermediate Technology Publications.

Byers, Terrence J., 2004, “Introduction: Contextualizing and Interogating the GKI Case for Redistributive Land Reform”, dalam Journal of Agrarian Change 4(1 & 2): 1-16.

Clifford, James, and George Marcus (eds), 1986, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Los Angeles & Berkeley: University of California Press.

Contreras-Hermosilla, Arnoldo and Chip Fay, 2005, Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework for Action, Washington D.C.: Forest Trends.

Cook, 2005, “Positionality/Situated Knowledge”, dalam D. Atkinson et.al. (eds.), Cultural Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts halaman 16-26, London: I.B. Tauris.

Cousins, Ben, 2007, “Land and Agrarian Reform in the 21st Century: Changing Realities, Changing Arguments?”, Keynote address on the Global Assembly of Members, International Land Coalition, 24-27 April 2007, Entebbe, Uganda.

Courville, Michael and Raj Patel, 2006, “The Resurgence of Agrarian Reform in the Twenty-first Century”, dalam Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform, Edited by Rosset, Peter; Raj Patel, and Michael Courville, Oakland: Food First.

Deininger, Klaus, 2003, “Land Policies for Growth and Poverty Reduction”, A World Bank Policy Research Report, Oxford: Oxford University Press and the World Bank.

De Janvry, Alain, Gustavo Gordillo and Jean-Philippe Platteau (eds.), 2001, Access to Land, Rural Poverty and Public Action, Oxford: Clarendon Press.

El-Ghonemy, M. Riadh, 2003, “Land Reform Development Challenges of 1963-2003 Continue into the Twenty-First Century”, dalam Land Reform, Land Settlement and Cooperatives No. 2/2003.

______________, 2007, The Crisis of Rural Poverty and Hunger: An Essay on The Complimentary Between Market- and Government-Led Land Reform for Its Resolution, New York: Routledge.

Fakih, Mansour, 2003, Bebas dari Neoliberalisme, Yogyakarta: INSIST Press, 2003.

Fauzi, Noer dan Boy Fidro (Eds.), 1998, Pembangunan Berbuah Sengketa: Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru, Medan: Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera Utara.

Fauzi, Noer, 1997, “Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Paska Kolonial”, dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia p.67-122, Jakarta: LP-FEUI dan KPA..

______________, 1999, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan Insist Press dan Pustaka Pelajar.

______________, 2003, Bersaksi untuk Pembaruan Agraria, Yogyakarta: Karsa.

______________, 2005a, Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Yogyakarta: Insist Press.

______________, 2005b, Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Yogyakarta: Resist Book.

FAO, 1951, Land Reform - Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Economic Development.

FAO (2002) “The Continuing Need for Land Reform: Making the Case for Civil Society”, FAO Land Tenure Series: Concept Paper Vol. 1, Rome: FAO.

Feder, Ernest, 1970, “Counterreform”, dalam Stavenhagen, Rudolfo (ed.), Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America, New York: Doubleday Anchor.

Fox, Jonathan, 1990, “Editor’s Introduction”, dalam The Journal of Development Studies, Special Issue on The Challenges of Rural Democratization: Perspectives from Latin America and the Philipines, Vol. 26, July 1990.

Ghimire, Khrisna B., 2001a, “Regional Perspectives on Land Reform: Considering the Role of Civil Society Organization”, dalam Whose Land: Civil Society Perspectives on Land Reform and Rural Poverty Reduction, London: ITDG; Geneva: UNRISD.

_____________, 2001b, “Land Reform at the End of the Twentieth Century: An Overview of Issue, Actors and Processes”, dalam Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform, Edited by Krishna B. Ghimire, London: ITDG; Geneva: UNRISD.

_____________, 2005, “Markets and Civil Society in Rural Transformation: An Overview of Principal Issues, Trends, and Outcomes”, dalam Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries, Edited by Krisna Ghimire, Roma: UNRISD dan ITDC.

Griffin, Keith; Azizur Rahman Khan and Amy Ickowitz, 2002, “Poverty and The Distribution of Land”, dalam Journal of Agrarian Change 2(3): 279-330.

____________, 2004, “In Defense of Neo Clasical Neo Populism” dalam Journal of Agrarian Change 4(3): 361-386.

Herry-Priyono, B. 2006. “Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan”, naskah refleksi yang disampaikan dalam acara Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006.

Haraway, Donna, 1988, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and Privilege of Partial Perspective", dalam Feminist Studies 14, p.575-99.

Harman, Benny K., Paskah Irianto, dan Noer Fauzi (eds.), 1995, Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Pertanahan, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Hartsock, Nancy, 1987, “The Feminist Standpoint” dalam Sandra Harding (ed.), Feminism and Methodology, Milton Keynes: Open University Press.

Hobsbawm, Eric, 1985, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, London: Abacus Books, Little, Brown and Co.

Harsono, Boedi, 1994, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Penerbit Jambatan.

Harvey, David 1990. The Condition of Postmodernity: An Inqiury into the Origins of Cultural Change. Oxford, Oxford University Press.

_________. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

_________. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Kartodirdjo, Hariadi, 2006, Refleksi Kerangka Pikir Rimbawan. Menguak Masalah institusi dan Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia, Bogor: Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB.

Kitschelt, Herbert, 1986, “Political Opportunity Structures and Political Protest: Antinuclear Movement in four Democracies,” dalam British Journal of Political Science 16: 57-85.

Kriesi, Hanspeter, 1995, “The Political Oportunity Structure of New Social movement: Its Impact on their Mobilization”, dalam J. Craigh Jenkins and Bert Klandermans (Eds.), The Politics of Social Protest, Comparatice Perspectives on States and Social Movements, London: University College London.

__________, 2004, “Political Context and Opportunity”, David. A. Snow, Sara A. Soule, dan Hanspeter Kriesi (Eds.), The Blackwell Companion to Social Movement, Oxford: Blackwell Publishing.

Kasim, Ifdhal dan Suhendar, 1996, Tanah sebagai Komoditas Strategis: Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Pertanahan Orde Baru, Jakarta: ELSAM.

IFAD, 2001, IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty, Rome: International Fund for Agricultural Development.

Jacoby, Eric, 1961, Agrarian Unrest in Southeast Asia p.50.

Khudori, 2004, Neoliberalisme Menumpas Petani, Yogyakarta: Resist Book.

Lipton, M., 1974, ‘Toward A Theory of Land Reform”, dalam Agrarian Reform and Agrarian Reformism: Studies in Peru, Chile, China and India, diedit oleh D. Lehmann, London: Faber.

_____________, 1977, Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development, Cambridge: Harvard University Press.

Lucas, Anton and Carol Warren, 2003, “The State, The People and Their Mediators, The Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia”, Indonesia No. 76 (October 2003).

McAdam, Dough, 1982 [1999], Political Process and the Development of Black Insurgency, 1920-1970, Chicago: University of Chicago Press.

_____________, 1986, “Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions”, dalam McAdam, D., J.D. McCarty, and M.N. Zald (Eds)., Comparative Perspective on Social Movement, Political opportunity Structure, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge: Cambridge University Press.

McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, 2001, Dynamic of Contention, Cambridge: Cambridge University Press.

Meyer, David S., 2004, “Protest and Political Opportunities”, Annual Review Sociology 30:125–45

Meyer, David S. and Debra C. Minkoff, 2004, “Conceptualizing Political Opportunity”, dalam Social Forces, 82(4):1457-1492.

Mayrowani, Henny, 2004, “Studi Prospek dan Kendala Penerapan Reforma Agraria di Sektor Pertanian”, dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian-Departemen Pertanian.

Moyo, Sam and Paris Yeros, 2005, Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America, London: Zed Book.

Powelson, John and Richard Stock, 1987, The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World, Cambrige: The Lincoln Institute of Land Policy.

Prosterman, Roy L. and Tim Hanstad, 2001, “Land Reform in the 21st Century: New Challenges, New Responses”, dalam A Rural Development Institute (RDI) Reports on Foreign Aid and Development No. 117.

Putzel, James, 2000, “Land Reform in Asia: Lessons from the Past for the 21st Century”, dalam LSE Development Studies Institute-London School of Economics and Political Science, Working Paper Series No 00-04.

Rosset, Raj Patel, dan Michael Courville, 2006, Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform, Oakland: Food First

Setiawan, Bonnie, 2003, Globalisasi Pertanian, Jakarta: The Institute for Global Justice.

Soemardjono, Maria S.W., 2002, “Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Pertanahan”, Makalah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pertanahan Nasional di Malino, 25-28 Maret 2002.

____________, 2006, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi revisi, Jakarta: Penerbit Kompas.

____________, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Penerbit Kompas.

Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni, 1997, Petani dan Konflik Agraria, Bandung: Akatiga.

Tarrow, Sidney, 1998, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, New York: Cambridge University Press.

Tilly, Charles, 1978, From Mobilization to Revolution, New York: Random House.

Tim Kerja KNuPKA, 2004, “Pokok-Pokok Pikiran mengenai Penyelesaian Konflik Agraria”, hasil lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA), Maret 2004, Jakarta: KOMNAS HAM, KPA, HUMA, WALHI, BINA DESA.

Quan, Julian, 2006, “Land Access in the 21st Century: Issues, Trends, Linkages and Policy Options”, dalam Food and Agriculture Organization - Livelihood Support Program(FAO- LSP) Working Paper No. 24.

Webster, Neil, 2004, “Understanding the Evolving Diversity and Originalities in Rural Social Movements in the Age of Globalization: Civil Society and Social Movements”, Paper No. 7, United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD).

White, Benjamin, 2002, “Agrarian Debates and Agrarian Research in Java, Past and Present”, dalam Endang Suhendar, Satyawan Sunito, MT. Felix Sitorus, Arif Satria, Ivanovich Agusta, dan Arya Hadi Dharmawan (Eds.), Menuju Keadilan Agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi. Bandung, Halaman 41-83, Bandung: Yayasan Akatiga.

_____________, 2005. “Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia”, dalam Veri R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (Eds.), Social Science and Power in Indonesia, Halaman 107-142, Jakarta: Equinox and ISEAS.

Wibowo. I. And Francis Wahono (Eds.), 2003, Neoliberalisme, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Winoto, Joyo, 2007, Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, Orasi Ilmiah di Institut Pertanian Bogor (IPB), 1 September 2007.

Wiradi, Gunawan, 2001, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Noer Fauzi (Ed.), Yogyakarta: Insist Press and Pustaka Pelajar.

______________, 2002, “Tantangan Gerakan Pembaruan Agraria ‘Post’ TAP-MPR No. IX/2001”, Jurnal Analisis Sosial 7(3):1-10, Bandung: Yayasan Akatiga.

Wolf, Eric, 1971, Peasant Wars of the Twentieth Century, New York: Harper and Row.

Ya’kub, Ahmad, 2004, “Agenda Neoliberal menyusup Melalui Kebijakan Agraria di Indonesia”, dalam Jurnal Analisis Sosial 9(1):47-64, Bandung: Yayasan Akatiga.

Propaganda, Kuasa, Dan Pengetahuan

2007-11-02T21:40:00.000-07:00

Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, Suatu Penelusuran Awal
Ignatius Haryanto

Pengantar

PERKEMBANGAN ilmu komunikasi di Indonesia dan berbagai kegiatan penerapannya sangat berkembang dalam satu dasawarsa terakhir ini. Ada beberapa indikasi yang bisa ditunjuk untuk melihat perkembangan tersebut. Pertama, adalah makin banyaknya dibuka program-program pendidikan komunikasi (terutama dalam ilmu terapannya) yang diselenggarakan baik oleh perguruan tinggi (mulai dari program sarjana, diploma, hingga kelas extention) ataupun kelembagaan pendidikan non perguruan tinggi lain (ada berbagai pendidikan non degree yang menawarkan program-program komunikasi terapan ini).

Kedua, hasil lebih lanjut dari berbagai program ini adalah tentu saja, semakin banyak lulusan-lulusan berbagai program tadi yang memiliki latar belakang pendidikan komunikasi. Ketiga, hampir seluruh instansi pemerintah, perusahaan bisnis dan berbagai kelembagaan lain yang berurusan dengan publik, pastilah memiliki suatu departemen yang diberi nama Hubungan Masyarakat (Humas) / Public Relations, ataupun kelembagaan konsultan Humas. Keempat, salah satu hasil lain dari program terapan ilmu komunikasi adalah bidang periklanan atau advertising yang juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam dua dekade belakangan ini.

Tak ada yang salah dengan fenomena yang telah disebutkan di atas, karena bagaimanapun juga perkembangan yang terjadi di Indonesia juga merupakan hal yang istimewa jika dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di belahan dunia lain, terutama negara yang sudah termasuk dalam sebutan negara Industri (ataukah negara industri advanced ataupun negara industri baru), apalagi dengan kemajuan teknologi informasi telah membuat berbagai rangkaian hubungan antar manusia atau lembaga kini menjadi makin kompleks, sehingga ada kebutuhan untuk sebagian pihak untuk mengadakan suatu kelembagaan khusus yang berurusan dengan masalah komunikasi – terutama – dengan pihak luar.

Yang hendak ditulis di sini adalah suatu kritik atas pemahaman ataupun perkembangan ilmu dominan yang terjadi dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia, yang sebenarnya merupakan bagian dari kritik lebih luas terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia, yang menunjukkan kemandegan atas cara berpikir yang telah diterapkan sekian lama, lewat suatu cara yang spesifik dalam pelanggengan suatu mazhab tertentu yang diyakini untuk diajarkan, dan diterapkan, tanpa ada suatu dimensi kritik epistemology atas perkembangan ilmu itu sendiri.

Tesis utama yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia yang terutama diajarkan oleh universitas-universitas dominan di Indonesia, lebih membela suatu paradigma tunggal, atau katakanlah lebih membela paradigma yang lebih pragmatis, cenderung positivistik, mengabaikan konteks perkembangan ilmu dalam wilayah dimana ia berkembang, serta tak pernah mempertanyakan keabsahan asumsi-asumsi yang terletak di balik penggunaan paradigma dominan dalam perkembangan pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia.

Dengan menyebut ‘paradigma tunggal’, posisi binner adalah paradigma plural, dimana ada berbagai mazhab lain yang dikenal dalam ilmu komunikasi atau ilmu lain yang kini sering berinteraksi secara metodologis dengan ilmu-ilmu komunikasi. Dengan membela posisi paradigma yang plural, maka tulisan ini pun hendak membela suatu pendekatan interaksi antar bidang ilmu yang untuk sebagian pihak masih dianggap suatu tabu.¹

Tulisan ini barulah sekedar tulisan awal untuk melacak akar-akar perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia yang terutama sangat berorientasi pada perkembangan ilmu komunikasi di Amerika, terutama dalam kacamata paradigma positivistik, berakar pada mashab Chicago School, dan juga dengan pendekatan yang sangat pragmatis, dengan asumsi-asumsi yang sudah diterima begitu saja dan cenderung menggunakan statistik untuk peneguhan tesis yang sudah dipegang awalnya. Dari sini, secara tidak langsung, hendak mencoba menjawab mengapa terjadi kemandekan dalam perkembangan ilmu komunikasi, sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial lainnya di Indonesia.

Tulisan ini juga hendak melacak bagaimana ilmu komunikasi di Amerika sendiri berkembang menjadi suatu disiplin yang lebih mapan terutama pada tahun 1950-an atau dekade awal setelah selesainya perang dunia II. Hal tentang perang dunia II, di sini disinggung karena ini terutama berkait dengan fakta bahwa sejumlah ahli ilmu komunikasi Amerika – yang teorinya dipergunakan oleh para mahasiswa dan sarjana ilmu komunikasi tanpa daya kritis, dan dianggap sebagai the founding fathers of communication science - punya andil besar dalam penerapan dan pengembangan metode-metode ilmu komunikasi untuk membela kepentingan Amerika dalam perang yang terjadi sejak masa perang dunia II hingga masa perang dingin tahun 1960-an. ²

Dari pelacakan sejarah awal di Amerika, diharapkan tulisan ini bisa memberikan sedikit gambaran, bahwa perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia tak bisa juga dilepaskan dari perkembangan kepentingan ekonomi dan politik Amerika terhadap negara dunia ketiga, seperti Indonesia – terutama yang jaman Sukarno dikenal dengan nasionalisme dunia ketiga dengan mendirikan gerakan non blok dengan negara-negara Asia dan Afrika – dan perkembangan posisi ilmu komunikasi di Indonesia saat ini tak juga bisa dilepaskan dari perkembangan pendekatan developmentalis yang dianut para penyusun kebijakan sosial pada masa awal orde baru, terutama dengan menggandeng ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi dalam kekuasaan birokrasi negara.

Tulisan ini hendak dimulai dengan pelacakan perkembangan ilmu komunikasi di Amerika – yang dibedakan dengan perkembangan ilmu komunikasi di Eropa Barat³
dan juga perkembangan ilmu komunikasi di Amerika Latin ataupun India yang memiliki ciri perkembangan khas – terutama dengan bertumpu pada pengembangan metode propaganda sebagai hasil penting dari dua perang dunia (1914-1918 dan 1939-1945) dengan dua tokoh utama Harold Lasswell dan Walter Lippman. Kemudian tulisan ini berlanjut pada perkembangan metode perang psikologis (psychological warfare) yang digunakan para ahli komunikasi Amerika yang bekerja pada 6 kelembagaan perang Amerika untuk membela kepentingan ekonomi dan politik Amerika.⁴

Kemudian setelah itu tulisan ini menyoroti sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia dengan terutama menyoroti bagaimana dekatnya hubungan para sarjana ilmu komunikasi di Indonesia dengan ilmu komunikasi asal Amerika,⁵
serta menunjuk pada luasnya pengaruh ‘mazhab Amerika’ ini dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia.⁶ Di bagian akhir tulisan ini, akan sedikit dipaparkan bagaimana propaganda dilakukan di Indonesia oleh kelompok yang menginginkan kejatuhan Sukarno pada tahun 1965/66, dengan menjalankan proyek kudeta sembari melempar berbagai tudingan ke pihak-pihak lain. Bagian ini hendak menunjuk pada penerapan metode propaganda terutama dari kepentingan ilmu komunikasi Amerika dalam proses transisi politik tahun 1965/66 tersebut.⁷

Membuka Selubung Ideologis: Sumbangan Christopher Simpson dalam memahami konteks perkembangan studi komunikasi di Amerika

Sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh terhadap Lasswell, Lippman dan model teori Propaganda, ada baiknya sedikit mengulas suatu buku yang sangat relevan dalam topik bahasan ini, yaitu buku yang ditulis oleh Christopher Simpson, yang berjudul Science of Coercion: Communication Research and Psycological Warfare 1945-1960 (Oxford University Press, 1994).

Buku ini membedah secara tajam bagaimana keterkaitan para ahli ilmu komunikasi di Amerika (termasuk di dalamnya sejumlah anggota peneliti dari Institut fur Sozialforschung, seperti Herbert Marcuse⁸ dan Leo Lowental yang bermigrasi ke Amerika ketika para sarjana ‘critical school’ ini terpaksa pergi dari Jerman ketika mulai dalam kekuasaan Hitler) dengan penggunaan perang psikologis yang dikembangkan mereka pada masa antara tahun 1945 dan 1960, dan kalangan militer Amerika yang memiliki kepentingan besar dalam perkembangan metode atau paradigma tertentu dalam studi komunikasi dan mereka ini juga yang punya kuasa untuk menentukan ‘apakah studi komunikasi’ itu, tentunya dengan paradigma yang mereka anggap ‘objektif,’ mencari ‘kebenaran ilmiah.’ Pengembangan pendekatan ini pun didukung dengan besarnya bantuan dana yang diberikan untuk proyek-proyek penelitian yang berkait dengan soal ini.

Perang psikologis di sini diartikan sebagai “serangkaian strategi dan taktik yang didisain untuk mencapai tujuan ideologis, politis dan militer dari organisasi yang membiayainya lewat eksploitasi atribut-atribut sosial dan psikologis, serta sistem komunikasi masyarakat yang dibidik.” Atau dengan kata lain, perang psikologis juga bisa diartikan sebagai “aplikasi pendekatan komunikasi massa dalam konflik-konflik social, dimana ia memfokuskan pada penggabungan antara penggunaan kekerasan atau bentuk komunikasi konvensional lain untuk mencapai kepentingan politik dan militer” ⁹

Untuk kalangan militer Amerika, ‘komunikasi’ dimengerti tidak lebih dari suatu bentuk transmisi pesan dimana pesannya bisa berupa apa saja untuk mencapai tujuan ideologis, politis dan membela kepentingan militer.¹⁰ Tidak cuma itu, agen-agen keamanan Amerika juga melihat propaganda dan perang psikologis sebagai “alat untuk memperluas pengaruh pemerintah Amerika di wilayah-wilayah lain yang kemudian bisa dikuasai oleh tentara-tentara Amerika, dengan biaya yang murah.”¹¹ Sebagai suatu contoh dikemukakan bahwa radio CIA di negara-negara Eropa Timur telah menjadi “sarana yang paling murah, aman, dan efektif bagi kepentingan politik luar negeri Amerika”.

Dan menurut Simpson, perkembangan metode perang psikologis dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu komunikasi di Amerika saat itu harus dilihat dalam kaitannya dengan konteks politik dan ekonomi antara tahun 1940 hingga 1950-an, dimana tujuan utama dari operasi perang psikologis tersebut adalah “untuk membuat frustasi ambisi dari negara-negara berkembang yang kaya dengan sumber daya alam, yang memiliki gerakan massa yang radikal, serta memiliki problem-problem besar seperti masalah kemiskinan, ketergantungan, dan korupsi yang hebat.”¹²

Dari sisi keuangan, hal ini juga menjadi jelas, bahwa antara tahun 1945 hingga 1960, badan-badan seperti Departemen Pertahanan Amerika, kemudian US Information Agency, dan CIA memberikan banyak dana untuk proyek-proyek penelitian komunikasi. Pada tahun 1950-an saja diumumkan, budget untuk penelitian tersebut mencapai $ 1 milyar per tahun, dan di antara dana itu antara $ 7 hingga $ 13 juta disisihkan untuk universitas, untuk kelompok-kelompok think thank, khususnya untuk bidang-bidang: komunikasi yang erat kaitannya dengan psikologi sosial, studi-studi efek komunikasi, studi antropologi dari system komunikasi negara-negara luar, studi tentang pemirsa (audience) di negara-negara luar, dan juga survey-survey opini publik di negara luar.¹³ Bidang ini semua adalah bidang-bidang yang kini mendominasi pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia dan hampir semua berasal dari latar belakang kondisi perang tersebut.

Sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, ilmu komunikasi memang punya peran penting dalam kebijakan politik luar negeri Amerika. Seperti dikemukakan oleh salah satu tokoh penting dalam ilmu komunikasi Amerika, Ithiel de Sola Pool, “partisipasi aktif dari para sarjana sosial dalam politik luar negeri Amerika adalah karena mereka adalah birokrat-birokrat atau elite penentu kebijakan di masa mendatang, dan satu-satunya harapan untuk pemerintahan yang humanis (humane government) di masa mendatang adalah dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial secara meluas oleh pemerintah.”¹⁴

Dengan membaca buku ini maka terbukalah tabir gelap yang selama ini banyak dilupakan banyak sarjana komunikasi di Indonesia, yaitu membuka selubung hubungan antara pengetahuan dan kuasa, atau membuka selubung asumsi-asumsi berbagai pendekatan ilmu komunikasi yang diajarkan di Indonesia, tanpa memeriksa bagaimana konteks kehadiran dan perkembangan ilmu tersebut secara kritis. ¹⁵ Ilmu dan metode komunikasi asal Amerika yang berkembang di Indonesia diterima begitu saja (taken for granted) dan dibayangkan bisa diterapkan dalam konteks di Indonesia sebagaimana hal itu bisa diterapkan di Amerika. ¹⁶

Buku ini disusun terutama dengan menggunakan bahan dasar dari dokumen-dokumen yang telah di-declassified untuk menggali bagaimana hubungan antara para ahli ilmu komunikasi Amerika dan kepentingan militer pada saat itu. Suatu catatan kecil di sini misalnya bahwa proyek-proyek penelitian yang dilakukan oleh Wilbur Schramm masih ada dalam kategori classified, dan yang agak mengherankan di sini adalah keterlibatan Wilbur Schramm dalam berbagai proyek rahasia militer ini tak pernah disebut – paling tidak dalam catatan kaki – pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia, walaupun dalam terjemahan profil Schramm di jurnal ISKI pernah disebutkan secara sepintas bahwa Schramm punya keterkaitan dengan CIA dan kelembagaan militer Amerika lainnya. ¹⁷

Lasswell, Lippman & Teori Propaganda: Cikal bakal studi komunikasi di Amerika

Diktum Lasswell akan selalu diingat oleh mereka yang pernah sedikit belajar ilmu politik atau ilmu komunikasi – karena sesungguhnya Harold Lasswell adalah ilmuwan politik-; “Who says what, to whom, to which channel and with what effect.” Inilah diktum yang akan selalu diingat sebagai suatu model teori komunikasi yang linier, yang ia temukan dari hasil pengamatan dan praktek yang ia lakukan sepanjang masa perang dunia pertama dan kedua.

Pada tahun 1926, Harold Lasswell menulis disertasinya yang berjudul “Propaganda Technique in the World War,” yang menyebutkan sejumlah program propaganda yang bervariasi mulai dari konsep sebagai strategi komunikasi politik, psikologi audiens, dan manipulasi simbol yang diambil dari teknis propaganda yang dilakukan oleh Jerman, Inggris, Perancis dan Amerika.

Sebenarnya kata propaganda sendiri merupakan istilah yang netral. Kata yang berasal dari bahasa Latin “to sow” yang secara etimologi berarti: “menyebarluaskan atau mengusulkan suatu ide” (to disseminate or propagate an idea). Namun dalam perkembangannya, kata ini berubah dan mengandung konotasi negatif yaitu pesan propaganda dianggap tidak jujur, manipulatif, dan juga mencuci otak.¹⁸ Pada perkembangan awal ilmu komunikasi, propaganda menjadi topik yang paling penting dibahas pada masa itu, namun anehnya, setelah tahun 1940-an, analisis propaganda ini menghilang dari khasanah ilmu-ilmu sosial di Amerika. Sebagai penggantinya muncullah istilah seperti komunikasi massa (mass communication) atau penelitian komunikasi (communication research), menggantikan istilah propaganda atau opini publik untuk menjelaskan pekerjaan peneliti komunikasi. ¹⁹

Lasswell sendiri memberikan definisi atas propaganda sebagai “manajemen dari tingkah laku kolektif dengan cara memanipulasi sejumlah simbol signifikan”. Untuknya definisi ini tidak mengandung nilai baik atau buruk, dan penilaiannya sangat bergantung pada sudut pandang orang yang menggunakannya. Sementara itu ahli lain (Petty & Cacioppo, 1981) menyebut propaganda sebagai usaha “untuk mengubah pandangan orang lain sesuai yang diinginkan seseorang atau juga dengan merusak pandangan yang bertentangan dengannya.” Dalam pengertian ilmu komunikasi, baik propaganda maupun persuasi adalah kegiatan komunikasi yang memiliki tujuan tertentu (intentional communication), dimana si sumber menghendaki ada perilaku yang berubah dari orang lain untuk kepentingan si sumber tapi, belum tentu menguntungkan kepada orang yang dipengaruhi tersebut. Jadi propaganda lebih menunjuk pada kegiatan komunikasi yang satu arah, sementara persuasi lebih merupakan kegiatan komunikasi interpersonal (antar individu), dan untuk itu mengandalkan adanya tatap muka berhadap-hadapan secara langsung. Dengan demikian sebenarnya propaganda adalah persuasi yang dilakukan secara massal.²⁰

Lasswell juga terlibat dalam proyek perang dunia II, dengan melakukan analisa isi terhadap pesan-pesan propaganda yang dilakukan oleh pihak sekutu. Dengan analisa tersebut, Lasswell bermaksud meningkatkan kemampuan dan metodologi propaganda yang dilakukan pada masa itu. Dengan kata lain, Lasswell tak cuma menganalisa propaganda tapi ia juga menciptakan propaganda lain, menghasilkan para murid yang ahli propaganda untuk membantu pemerintah Amerika dalam mengembangkan propaganda dan program intelejen dari pemerintah.²¹

Sementara itu, tokoh lain yang mengembangkan metode propaganda adalah Walter Lippman, yang juga membuat fondasi awal teori propaganda dari bukunya yang kemudian menjadi buku teks book berbagai universitas beberapa dekade kemudian, Public Opinion (1922) dan The Phantom Public (1925).²² Lippman menulis kedua bukunya berdasarkan pengalamannya sebagai kepala penulis dan editor untuk leaflet bagi kepentingan unit propaganda Amerika. ²³

Lippman dalam bukunya mengambil contoh apa yang dilakukan oleh tentara Perancis dalam perang melawan Inggris pada masa PD I, yaitu Perancis tiap minggu mengumumkan penghitungannya atas jumlah korban yang jatuh di pihak Jerman, dan tiap minggu jumlahnya bertambah dalam skala ratusan ribu; 300.000, 400.000, 500.000 dan seterusnya. Tentu saja ini merupakan disinformasi yang dilakukan oleh Perancis dan menurut Lippman, hal ini merupakan bagian dari propaganda.

Lippman mengemukakan tesisnya soal propaganda ini: “Bila sekelompok orang dapat menahan khalayak untuk mendapatkan akses mereka terhadap berita, dan bisa memunculkan berita tentang peristiwa yang mereka kehendaki, pastilah di situ ada propaganda”. Lebih lanjut ia mengatakan: “Untuk menghasilkan suatu propaganda, haruslah ada hambatan antara publik dengan peristiwa yang terjadi.”²⁴ Rogers kemudian mengomentari, semasa perang terjadi, pengelola propaganda dari pemerintah menjadi pengatur lalulintas berita tentang peristiwa-peristiwa penting, dan untuk Lippman propaganda kemudian dimengerti sebagai situasi dimana arus komunikasi menjadi terbatas dan ada sekelompok orang yang berkeinginan untuk mendistorsi berita.

Buat Lippman, komunikasi massa adalah sumber utama dari krisis dunia modern dan komunikasi adalah instrumen yang diperlukan untuk mengelola apapun secara elitis. Menurutnya lagi, ilmu-ilmu sosial menawarkan alat yang bisa membuat administrasi struktur social macam apapun yang tidak stabil menjadi lebih rasional dan efektif. Lippman percaya, propaganda adalah satu alat untuk melakukan mobilisasi massa yang lebih murah daripada terjadinya kekerasan, penyogokan atau cara-cara kontrol lainnya. Dalam artikel lainnya pada tahun 1933, Lasswell pun menambahkan preposisinya, bahwa pengelolaan masalah sosial dan politik yang baik seringkali tergantung pada koordinasi yang rapi antara penggunaan propaganda dan penggunaan paksaan, penggunaan jalan kekerasan atau damai, iming-iming ekonomi, negosiasi diplomatis dan teknik-teknik lainnya. ²⁵

“Bias Amerika” dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia

Sekarang saya akan mencoba menggeser tulisan ini ke soal lain, yaitu menelusuri sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia, setelah sebelumnya saya membahas kritik ideologi terhadap perkembangan ilmu komunikasi di Amerika, terutama pada dekade antara tahun 1940-60an.

Di Indonesia kemunculan jurusan komunikasi berawal dari perkembangan jurusan jurnalistik atau publisistik yang tercatat dimulai sejak tahun 1953, ketika didirikannya STP (Sekolah Tinggi Publisistik) yang kini bernama IISIP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), dan lima tahun kemudian Jurusan Publistik dibuka di Universitas Gadjah Mada (kini bernama Jurusan Ilmu Komunikasi, di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik). Sementara itu di Jakarta, lewat keputusan presiden tahun 1959, didirikanlah Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, dimana ada jurusan Publisistik. Angkatan pertama dari sekolah ini kebanyakan adalah para wartawan, lalu juga dari ABRI (termasuk intel, Puspen dan Tentara Pelajar), departemen-departemen seperti Penerangan dan Luar Negeri, Ikatan Pers Mahasiswa, percetakan dan penerbitan.²⁶ Sementara itu di Bandung, pada tanggal 18 September 1960 didirikan Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran, yang saat itu diketuai langsung oleh Rektor Unpad, Prof. Iwa Kusumah Sumantri.²⁷ Di Jakarta pada tahun 1956 juga didirikan Akademi Penerangan dan sementara itu di Ujung Pandang, pada tahun 1961 berdiri jurusan Publisistik, pada Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Hasanuddin. ²⁸

Penamaan ‘publisistik’ pada awal dimulainya jurusan ini menunjukkan, pengaruh yang dibawa dari kosa kata Belanda, sebagai masyarakat bekas jajahan Belanda, untuk menunjuk pada studi tentang kemampuan teknis untuk pencarian dan penulisan berita (Cek lagi dari kamus Belanda). Kemudian padaan kata publisistik adalah jurnalistik, yang lebih dikenal dalam kosa kata Inggris, dan kemudian memang jurusan ini lebih banyak berkembang di universitas-universitas di Amerika, karena di sana pulalah industri jurnalistik berkembang dengan pesat, dan didukung pula oleh berbagai jurnal, penghargaan jurnalistik serta prasarana lain yang mendukung perkembangan jurnalistik.

Perubahan penamaan jurusan publisistik menjadi ‘jurusan komunikasi’ pada dekade 1980-an, menunjuk pada evolusi lebih lanjut dari studi ini yang mengarah pada perkembangan yang pararel di Amerika, di mana sejak tahun 1950-60an studi ilmu komunikasi mulai dianggap suatu disiplin ilmu sendiri. Hal itu ditandai oleh hadirnya berbagai jurusan ilmu komunikasi di universitas-universitas di Amerika, diangkatnya sejumlah guru besar komunikasi, terbitnya puluhan buku teks komunikasi, diterbitkannya berbagai jurnal, serta asosiasi sarjana komunikasi yang membuat ilmu ini dianggap suatu ilmu yang mandiri.

Mengenai perubahan orientasi dan nama jurusan atau departemen ini, Djajusman memberikan penjelasan bahwa Publisistik atau Journalism agak mengesankan lebih sebagai craftsmanship (ilmu pertukangan) ketimbang sebagai disiplin ilmu, kemudian dalam perkembangannya, disadari oleh para pengajar bahwa ilmu tersebut tidaklah memadai. Sementara itu di Jerman, ada perkembangan rumpun ilmu yang cukup luas yang meliputi pengetahuan-pengetahuan umum soal kenegaraan seperti hukum, ekonomi dll. “Pendeknya apa saja yang dapat disebarkan kepada masyarakat yaitu Publisistik sebagai suatu Staatswissenchaft tetapi kemudian diperkhusus lagi menjadi ilmu yang disebarkan kepada masyarakat hanya melalui mass media”. Sementara itu dalam perkembangan di Amerika, “mengingat kepentingan dunia industrinya, di samping journalism, merekahkan dan meluncurkan pandangan-pandangan ini menjadi pengetahuan tentang proses komunikasi massa di mana studi intensitas pemasaran ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga massa sebagai pengunjah konsumsi terakhir senantiasa dapat merupakan massa yang secara terus menerus dapat diaktivir oleh kegiatan tadi.”²⁹

Yang menarik, perubahan nama jurusan Komunikasi ini dilakukan lewat suatu Keputusan Presiden, yaitu Keppres nomor 107/1982, dan Keppres itu menurut Anwar Arifin, “membawa penyeragaman nama dari ilmu yang dikembangkan di Indonesia, termasuk ilmu komunikasi.”³⁰ Sebelumnya beberapa kampus ada yang masih menggunakan nama Jurusan Publisistik dan ada yang kemudian menggunakan nama Jurusan Komunikasi Massa.

Perkembangan ilmu komunikasi ini tentu saja kembali menunjuk pada fakta yang ditunjukkan oleh Christopher Simpson di depan, bahwa perkembangan ilmu komunikasi pada masa setelah Perang Dunia disokong sepenuhnya oleh berbagai kelembagaan militer Amerika yang memberikan banyak dana untuk pengembangan studi dan penelitian komunikasi dalam rangka kepentingan Amerika mengenali karakter berbagai negara dan bangsa lain di luar Amerika. Tetapi, hal itu tak lepas dari usaha Amerika untuk menghegemoni dunia, dan menjaga posisi Amerika dalam konteks dunia. ³¹

Simpson menyebut, dengan adanya program perang urat syarat yang dilancarkan Amerika, telah mendorong penelitian ilmu komunikasi menjadi suatu bidang yang khas, memberikan pengaruh kuat kepada para pemimpin dan akan pula menentukan dari paradigma komunikasi yang saling berebut pengaruh, yang mana yang akan lebih diberi dana, mana yang akan lebih dikembangkan dan dirangsang untuk maju. Memang, negara tidak secara langsung menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dikatakan oleh seorang sarjana tapi, negara melakukan pengaruh yang signifikan untuk menyeleksi siapa yang otoritatif (memiliki otoritas) dalam bidang tersebut. ³²

Sayangnya tak ada artikel yang bisa menjelaskan bagaimana persebaran ilmu komunikasi ini terjadi, sehingga kemudian memunculkan berbagai fakultas atau jurusan ilmu komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia.³³ Juga tak bisa dirujuk data resmi, yang bisa menunjuk pada pertumbuhan jumlah lulusan jurusan komunikasi ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Tetapi, lebih dari soal jumlah lulusan komunikasi, yang lebih menarik adalah menelusuri bagaimana persebaran ilmu ini terjadi, dan mengapa terjadi persebaran yang demikian cepat. Apa hal yang membuat ada ‘kebutuhan’ jurusan dan lulusan ilmu komunikasi dalam waktu yang dekat ini? Adakah ini berkaitan dengan tumbuhnya industri pers, kemudian industri periklanan, dan industri kehumasan yang berkembang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bidang kerja ini.

Kalau saja secara spekulatif dibayangkan bahwa pergeseran pers politik menjadi pers industri terjadi sejak pertengahan tahun 1980-an sebagaimana disinyalir oleh Daniel Dhakidae,³⁴ maka kita bayangkan pula bahwa kebutuhan akan adanya lulusan-lulusan ilmu komunikasi ini juga meningkat sejak pertengahan tahun 1980-an tersebut. Di sini tak bisa pula diingkari pertumbuhan ekonomi yang telah dihasilkan Orde Baru yang membuat industrialisasi bergema di berbagai sector kehidupan, termasuk sektor industri komunikasi ini.

Dengan membaca kembali jurnal-jurnal lama atau laporan karya ilmiah yang diproduksi antara tahun 1970-80an, kita akan melihat betapa dominannya cara pandang tentang komunikasi pembangunan yang merupakan turunan dari pengertian modernisasi yang diterapkan di Indonesia, dengan fokus terutama adalah bagaimana menggiatkan masyarakat lewat kegiatan-kegiatan komunikasi pembangunan terutama lewat program-program pemerintah, dan mengukur bagaimana efektivitas program tersebut dijalankan oleh pemerintah. Banyak riset yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi UI pada tahun-tahun tersebut, adalah riset yang didanai oleh pemerintah. Inilah beberapa contoh riset yang pernah dilakukan pada decade 1970-80an tersebut:

1. Kerjasama dengan Proyek Pedesaan UI dengan topik masalah, pemecahan masalah pembangunan desa seperti misalnya peranan pemuka masyarakat desa dalam pembangunan, masalah penyebaran informasi KB, KUD, BIMAS.
2. Kerjasama dengan Departemen Penerangan RI tentang pengaruh TV, penonton TV, pendengar radio, pengaruh film, Pusat Penerangan Masyarakat di daerah-daerah.
3. Kerjasama dengan BKKBN, dengan menerbitkan buku panduan untuk siaran KB melalui radio, TV dan media lainnya. ³⁵

Sementara itu dari Litbang Deppen, ada sejumlah penelitian yang telah dihasilkan pada decade yang sama yaitu: penelitian tentang efektivitas media tradisional, penelitian tentang pengaruh social budaya dari siaran televisi dan radio lewat SKSD, penelitian tentang pengaruh perfilman di daerah pedesaan, penelitian tentang interaksi antara pers dan decision makers, dan sebagainya. ³⁶

Sekarang secara khusus saya ingin menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronny Adhikarya, seorang doktor komunikasi asal indonesia yang meraih Master dari Cornell University dan PhD dari Stanford University. Mungkin Adhikarya, sampai saat ini baru satu-satunya orang yang mencoba menelusuri persoalan transfer pengetahuan komunikasi dari paradigma komunikasi dominan di Amerika dengan para sarjana komunikasi asal negara-negara ASEAN.

Studinya ini ia terbitkan pada tahun 1983,³⁰ dan inilah beberapa point kesimpulan hasil penelitiannya:

- Adhikarya menyebutkan walaupun ada peningkatan tajam dari kehadiran para sarjana dari ASEAN ke universitas Amerika, namun para professor di Amerika tidak cukup berusaha untuk mengaitkan apa yang mereka ajarkan untuk menghubungkan dengan apa yang terjadi di negara dunia ketiga (h.2) dan para professor tersebut memiliki pandangan yang lebih Amerika-etnosentris dan lebih tertarik dengan fenomena yang berkembang dalam media komersial Amerika dan isu-isu teknologi canggih dalam komunikasi

- ketergantungan para sarjana komunikasi ASEAN dengan Amerika karena lebih banyak orang mendapatkan pendidikan komunikasi di Amerika dan juga karena tidak tersedianya bahan yang cukup dari karya non-Amerika. Bahkan untuk isu soal komunikasi pembangunan sekalipun, lebih banyak buku atau artikel jurnal ditulis oleh sarjana asal Amerika ketimbang oleh sarjana dari negara dunia ketiga.

- Tak adanya pendekatan kritis dalam pengajaran ilmu komunikasi³⁷ – sebagaimana berkembang misalnya di Amerika Latin – dikarenakan universitas di Amerika banyak yang tidak mengajarkan masalah itu, dan lebih menggunakan pendekatan mainstream.

- Adhikarya pun menyebut sejumlah universitas di Eropa yang dianggap bagus dalam memberikan pemahaman atas pendekatan kritis dalam studi komunikasi: Universitas Leicester di Inggris, Universtias Tampere di Finland, University of Frankfurt di Jerman dan tidak ada sarjana ASEAN yang pernah sekolah di sana.³⁸

- Problem dengan knowledge transfer (note: Adhikarya menulis bahwa “ketergantungan besar terhadap pengetahuan komunikasi Amerika di antara para sarjana ASEAN bukanlah merupakan hal yang sistemik dibuat oleh para sarjana Amerika tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, politik dan budaya dari negara-negara ASEAN tersebut” (h.5) dari US-ASEAN. Hal itu lebih disebabkan oleh dominannya paradigma ‘empirical school’ dalam pengembangan ilmu di ASEAN yang akan mengabdi pada kepentingan status quo negara ataupun untuk kepentingan industri media komersial (h.7).

Karya Adhikarya, walaupun punya sumbangan untuk memahami bagaimana pengaruh ilmu komunikasi Amerika terhadap sarjana komunikasi di ASEAN (dan Indonesia juga), tidak cukup menggambarkan bagaimana proses itu berjalan, mengapa Amerika pada kesempatan pertama lebih dipilih ketimbang misalnya Eropa, padahal jika lihat sejarahnya sejumlah negara di ASEAN lebih memiliki kedekatan historis dengan Eropa, sebagai bekas jajahan Eropa (Inggris dan Belanda), ketimbang misalnya Amerika (mungkin hanya Filipina yang bisa dimasukkan dalam kategori ini). Mengapa ini terjadi? Mengapa perjumpaan dengan Amerika lebih dianggap bisa berkembang, ketimbang dengan negara-negara Eropa Barat? Apakah sentimen anti kolonial menjadi salah satu jawaban berpalingnya para sarjana ASEAN dari negara Eropa Barat ke Amerika?

Artinya oleh Adhikarya, keterkaitan sarjana ASEAN dengan universitas di Amerika lebih dianggap sebagai suatu yang ‘taken for granted’ dan tak perlu dipersoalkan lagi. Padahal, sebagaimana ditunjukkan pada bagian awal tulisan ini, justru perkembangan studi komunikasi di Amerika ini bukan tanpa persoalan.

Juga ketika Adhikarya menyebut tentang dominasi pendekatan empiris dalam pemahaman studi komunikasi oleh para sarjana ASEAN, tidak dielaborasi lebih jauh, mengapa pendekatan lain di luar empiris jadi penting? Apakah pendekatan non-empiris lalu bisa lebih menjelaskan fenonema yang banyak diabaikan oleh para professor Amerika tadi? Atau bagaimana sesungguhnya posisi dua pendekatan besar ini untuk mengerti konteks yang berkembang untuk negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN (atau juga bisa disebut sebagai negara industri baru, kalau istilah ‘negara dunia ketiga’ dianggap ketinggalan jaman)?

Harusnya Adhikarya bisa mengelaborasi lebih jauh dimana pentingnya pendekatan lain non-empiris dengan memperhatikan dimensi bahwa struktur masyarakat yang ada di ASEAN (ataupun Indonesia) adalah struktur masyarakat yang berbeda, lalu proses formasi social masyarakat paska kolonial di Indonesia juga berbeda, dan perkembangan kapitalisme (yang tak terhindarkan) juga menghasilkan pola yang berbeda, dan hasilnya suatu kapitalisme yang crony, yang predator, juga akan menambah penting perlunya kajian lain yang lebih komprehensif daripada sekedar menyebut “perlunya pendekatan lain di luar tradisi empiris.”³⁸

Kosongnya tradisi Marxisme dalam ilmu Komunikasi di Indonesia

Hilangnya tradisi Marxisme dalam ilmu-ilmu sosial dan juga dalam ilmu komunikasi, bisa diduga sebagai salah satu akibat mandeknya perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Hilangnya tradisi Marxis ini tentu saja berkait erat dengan regulasi yang dilakukan Negara untuk membatasi percakapan akademis menyangkut pemikiran yang mengambil pokok pada filsuf Karl Marx. Regulasi dilakukan lewat Tap MPRS no 25/1966 yang kemudian sempat kembali ramai ketika Presiden Abdurrachman Wahid, mengusulkan agar Tap tersebut cabut. Namun reaksi yang muncul justru adalah pengerasan penolakan terhadap Tap tersebut.

Implikasi dari hilangnya tradisi Marxis tersebut, memberikan kontribusi kemandekan bagi ilmu sosial sehingga, paradigma dominan, yaitu paradigma modernisasi atau developmentalis menguasai penuh cara berpikir sebagian besar para pengajar di kampus-kampus jurusan komunikasi.

Setidaknya dari pengalaman penulis ketika studi di Universitas Indonesia, nama Marx sesekali disebut dalam ruang kuliah, tapi lebih merupakan informasi singkat atau cenderung misleading, atau disebut sebagai materi yang kira-kira harus dihindari untuk dibahas lebih jauh. Padahal, tradisi Marxis sendiri sudah makan ratusan tahun telah banyak mengritik pendekatan awal Marx dan dalam derivasinya – terutama dari para pemikir dari Eropa Barat, mulai dari Jerman, Inggris, Perancis atau Italia – sudah memunculkan berbagai perdebatan menarik yang punya implikasi terhadap perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri.³⁹

Hilangnya tradisi Marxis ini pun secara luas bisa dilihat dari reaksi yang muncul ketika Presiden Wahid, melontarkan ide pencabutan Tap MPRS 25/1966 tersebut. Sejumlah respon yang muncul kala itu adalah sebentuk pengertian tentang Marxisme yang dibekukan atau direduksi menjadi diktum: Marxisme = Leninisme = Komunisme. Pembekuan pengertian tersebut mengejutkan, karena menunjukkan betapa tertinggalnya wacana yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia dan saat ini tak ada kelompok yang cukup serius mengkaji pengembangan ilmu ini.

Dalam buku babon yang dipergunakan oleh para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di beberapa tempat (setidaknya di Universitas Indonesia, yang kebetulan penulis mengetahuinya), yaitu buku yang ditulis oleh Stephen Littlejohn, ….. (kini memasuki edisi revisi ke …tahun ) disebutkan beberapa paradigma teori yang punya pengaruh terhadap ilmu komunikasi dan di antaranya disinggung tentang tradisi neo-Marxis dan juga tradisi British Cultural Studies sebagai beberapa derivasi tradisi Marxis, dalam perkembangan di Eropa Barat. Namun, bagian ini lebih disinggung sepintaslalu dalam banyak perkuliahan tersebut. Mungkin ada beberapa sebab hal ini disinggung secara sepintas: Pertama, karena pengajar tidak memahami materi yang diajarkan dalam tradisi itu; kedua, tidak tersedia suatu contoh penelitian yang menggunakan pendekatan teori tersebut di Indonesia; ketiga, tidak tersedia literature yang cukup untuk membahas materi tersebut, atau keempat, phobi atas Marxisme memang kuat baik di antara staf pengajar maupun para mahasiswanya. ⁴⁰

Sementara itu, tanpa harus menjadi fanatik dengan Marx, sejumlah negara dunia ketiga lain seperti India dan negara-negara Amerika Latin, memiliki sejumlah kritik keras terhadap pendekatan ilmu komunikasi dominan ala Amerika ini. Tradisi sebagai masyarakat post-kolonial dieksplorasi betul oleh para sarjananya untuk menaruh posisi mereka dalam suatu dunia baru paska perang dunia II. Bahkan, sejumlah sarjana India, misalnya, menjadi sangat kritis terhadap perkembangan ilmu sosial di Barat dan menyelenggarakan kelompok studi yang membahas secara serius dalam persoalan penulisan sejarah dari dalam.⁴¹

Dengan memeriksa berbagai karya penelitian para dosen komunikasi di Indonesia, ataupun kajian yang muncul di berbagai jurnal antara tahun 1970-an hingga 1990-an, terlihat betapa kosongnya pendekatan Marxis ini dalam kajian ilmu komunikasi di Indonesia. ⁴²

Propaganda dalam praktek awal Orde Baru: aliansi TNI AD dan CIA?

Sekarang saya agak sedikit melompat untuk bicara tema lain yang masih berkaitan dengan tema utama soal Propaganda. Bagian ini sekedar menguraikan bagaimana metode Propaganda dipergunakan untuk menjungkalkan Sukarno pada tahun 1965/6, sebagai bagian dari konspirasi Angkatan Darat dan CIA. Hal ini merupakan sekedar ilustrasi tentang bagaimana beroperasinya metode Propaganda yang kemudian diadopsi oleh Negara Orde Baru dan kelompok bisnis untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan dan glorifikasi industri-industri baru di Indonesia.

Saskia Wieringa ketika menulis studinya soal Gerwani⁴³ pada tahun 1965 menunjukkan dengan rinci, bagaimana proses propaganda dilakukan oleh pihak Angkatan Darat untuk memanipulasi dan mendiskreditkan PKI, dan organisasi lain seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani, sebagai pelaku pembunuhan para jendral.

Propaganda yang dilakukan oleh kelompok Angkatan Darat, memang sangat efektif. Terbukti setelah mereka menguasai kembali Radio Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965 senjahari, sebelumnya mereka pun telah menebar jaringan Koran atas nama Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha di berbagai kota di Indonesia, dengan menerbitkan kedua Koran tersebut dengan berbagai edisi, misalnya edisi Jawa Barat, Jawa Timur, edisi Sumatera, edisi bahasa Inggris, dan bahasa Cina.⁴⁴

Bahwa CIA punya peran penting di balik propaganda untuk menjatuhkan Sukarno, buktinya menjadi makin jelas dari hari ke hari. Dengan membaca artikel yang ditulis oleh Maruli Tobing, wartawan harian Kompas,⁴⁵ terlihat makin jelas beberapa bukti keterlibatan CIA, terutama dari sisi bagaimana suatu propaganda dilakukan.⁴⁶ Dengan mengutip Roland G. Simbulan, seorang professor dari University of Philippines, disebutkan bahwa pada tahun 1965, ada suatu pemancar radio yang sangat kuat, yang bernama Suara Indonesia Bebas, yang getol melancarkan propaganda untuk memberontak dari Sukarno, yang kekuatan pemancarnya bisa ditangkap oleh seluruh radio gelombang pendek di Indonesia, dan sumber pemancar itu ada di markas Jendral Soeharto, yang diangkut lewat sebuah pesawat pengangkut US Air Force C-130 atas perintah langsung dari William Colby, Direktur CIA Divisi Asia Timur Jauh.

Dengan mengutip Peter Dale Scott, juga digambarkan bagaimana trik disinformasi CIA yang begitu canggih menimbulkan ketegangan yang luar biasa, khususnya antara PKI dan kelompok Jendral Nasution, misalnya, dengan memproduksi berbagai leaflet atau pamflet. Ralph McGehee, anggota CIA dari bagian Counterintelligence seksi Komunisme International, juga menyebut bahwa proses eskalasi disinformasi secara sistematis telah dilakukan CIA di Indonesia pada tahun-tahun krusial tersebut. Proses disinformasi merupakan ‘prosedur baku dalam operasi rahasia CIA’, terutama untuk negara-negara yang pemimpin atau kelompok politiknya dianggap menghalangi kepentingan Amerika, di antaranya adalah Presiden Arbenz di Guatemala tahun 1954, Sukarno di Indonesia tahun 1965-66, Allende di Chile tahun 1973, Juan Torres di Bolivia tahun 1971, Arosemana di Dominika tahun 1963, dan Joao Goulart di Brasil tahun 1964. ⁴⁷

Propaganda yang dilakukan pada awal Orde Baru ini, kemudian diadopsi oleh institusi Negara dan kemudian dikembangkan dalam suatu paradigma baru, paradigma pembangunan ekonomi atau juga bisa disebut sebagai paradigma modernisasi. Berbagai program pemerintah dilakukan dengan cara propaganda, mulai dari soal trilogy pembangunan, kampanye keluarga berencana, pemasyarakatan pancasila ala Orde Baru, dibuatnya institusi-institusi pendukung propaganda ini, misalnya BP7 dan kemudian penerapannya dalam berbagai program pendidikan formal, pembuatan film-film yang menggaungkan kemenangan tentara dan jasa-jasa mereka di masa lalu. ⁴⁸

Dan para pendukung proyek propaganda negara ini, sebagian adalah sarjana-sarjana komunikasi yang kemudian menjadi birokrat negara, karena sebagian dari mereka percaya bahwa program komunikasi pembangunan terutama harus diterapkan lewat jaring-jaring birokrasi yang ada.

Sementara itu di kalangan kelompok bisnis, terutama misalnya industri periklanan dan juga industri public relations, metode propaganda juga dipakai untuk kepentingan mengkampanyekan berbagai produk konsumtif kepada masyarakat lewat iklan-iklan yang diproduksi di berbagai media. Angka belanja iklan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan dan para perusahaan iklan dan humas internasional pun perlahan-lahan masuk ke Indonesia yang dianggap sebagai “sebuah pasar yang luas dan (pernah) dianggap sebagai salah satu negara industri baru di Asia”.

Noam Chomsky,⁴⁹ menulis, “State propaganda, when supported by the educated classes and when no deviation is permitted from it, can have a big effect.” Chomsky mengutip Walter Lippman yang berpendapat bahwa demokrasi yang berjalan dengan baik mengandaikan adanya suatu kelas dalam masyarakat yang memiliki fungsi yang aktif dalam menjalankan berbagai hal, dan mereka merupakan kelas yang khusus (specializes class), yang melakukan analisa, mengeksekusi, memutuskan kebijakan dan menjalankan sistem politik, ekonomi dan ideologi.

Buat Chomsky, ada pertanyaan implisit atas bagaimana kelompok kelas khusus ini mencapai posisinya, dan saat dimana mereka menjadi kelompok yang memutuskan kebijakan publik. Jawabannya, cara mereka untuk sampai pada posisi tersebut adalah dengan melakukan politik kekuasaan. Pun kalau mereka tidak menguasai keahlian khusus, mereka tidak akan menjadi anggota kelas khusus tersebut, dan mereka juga harus merupakan kelompok yang telah mengalami indoktrinasi yang dalam tentang nilai-nilai dan kepentingan dari kelompok bisnis atau negara yang mereka wakili.

Menurut Chomsky, Perkembangan industri PR di Amerika bertujuan untuk “mengontrol pikiran publik” seperti yang dikemukakan oleh para pemimpin bisnis ini. Mereka belajar banyak dari sukses yang diraih oleh Komisi Creel dan sukses untuk menakut-nakuti bahaya Merah/komunis dan kelanjutannya. Industri PR Amerika berkembang pesat pada tahun 1920-an dalam menciptakan subordinasi total kepada masyarakat demi kepentingan bisnis.⁵⁰

Penutup

“Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus menciptakan pengetahuan, dan sebaliknya pengetahuan tak henti-hentinya menimbulkan efek kuasa. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa membayangkan suatu ketika pengetahuan tidak lagi tergantung pada kekuasaan. Mustahil menyelenggarakan kekuasaan tanpa pengetahuan, sebagaimana halnya mustahil pengetahuan tak mengandung kekuasaan.”⁵¹

Hubungan resiprokal antara kuasa dan pengetahuan sebagaimana dilansir Foucault tersebut, menjelaskan banyak hal tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam perkembangan ilmu Komunikasi di Indonesia. Ada kepentingan kekuasaan yang hendak mencari legitimasi dari pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan sendiri memiliki dimensi kekuasaan yang akan bisa dipakai kekuasaan manapun.

Sekali lagi tulisan ini barulah pengantar untuk memasuki wilayah baru dalam mengenali genealogi perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Dan setidaknya tulisan ini hendak mencoba mengungkit-ungkit legitimasi ilmu komunikasi yang berkembang di Indonesia, yang sering diterima tanpa melakukan kritik terhadap konteks-konteks yang mengikuti perkembangan pengetahuan itu sendiri.***

Akhir Januari – awal Maret 2001

Paper ini pernah didiskusikan di Forum Diskusi Bulan Purnama, Jaringan Kerja Budaya (JKB), Maret 2001.

Catatan Kaki:
¹Inilah bentuk pertanyaan yang paling ditakuti oleh para mahasiswa komunikasi tingkat akhir kala ia menyiapkan skripsi: “Bagaimana anda bisa mengatakan bahwa skripsi ini adalah skripsi komunikasi?” Persoalannya di sini bukanlah bagaimana ilmu komunikasi bisa menerima bidang kajian tertentu atau topik bahasan tertentu masuk dalam ruang lingkupnya, namun persoalannya lebih menjadi “siapa yang mendefinisikan ‘ilmu komunikasi’ di sini, dalam paradigma apa ilmu komunikasi didefinisikan dan dalam batas mana pula ilmu komunikasi ditentukan”.

²Christopher Simpson, "Science of Coercion: Mass Communication Research and Psycological Warfare 1945-1960," Oxford University Press, 1994.

³Lihat Jay G. Blumler, “Mass Communication Research in Europe: Some Origins and Prospects”, in Michael Burgoon (ed.) "Communication Year Book 5," 1982, h.145-156.

⁴Seorang sarjana komunikasi kritis asal Belanda, Cees Hamelink, bahkan menyebut bahwa “perkembangan penelitian komunikasi bukanlah hasil perkembangan ilmiah, tapi hasil dari perkembangan kapitalisme Amerika Utara. Dikutip dari Everett Rogers, “The Empirical and The Critical School of Communication Research”, dalam Michael Burgoon, "Communication Yearbook 5," 1982. lihat h.135. Penggunaan lebih lanjut dari perang psikologis yang dikembangkan pada masa perang tersebut kini pada masa modern banyak diterapkan dalam kepentingan-kepentingan bisnis, misalnya dengan strategi pemasaran atau strategi periklanan yang dilakukan untuk menjual suatu produk tertentu. Lihat James E. Combs & Dan Nimmo, "Propaganda Baru: Kediktatoran Perundingan dalam Politik Masa Kini," (terj.), Bandung: Rosdakarya, 1994 (judul aslinya: New Propaganda: The Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics).

⁵Lihat Ronny Adhikarya,"Knowledge Transfer and Usage in Communication Studies: The US-ASEAN case," Singapore: Asian Mass Communication Research and Information Centre, 1983.

⁶Tentu saja istilah ‘mazhab Amerika’ ini jauh dari tepat untuk digunakan, tapi sekedar untuk memberikan pengertian yang lebih mudah dengan mengacu pada tradisi perkembangan ilmu komunikasi yang cenderung positivistic yang berkembang di Amerika terutama yang berakar pada ‘bapak-bapak pendiri ilmu komunikasi’ seperti Wilbur Schramm (1907-1987), lalu Ithiel de Sola Pool, Harold Lasswell dan lain-lain. Ini sekedar membedakan dengan tradisi Eropa yang lebih berkutat dengan persoalan-persoalan konteks dimana ilmu komunikasi itu berkembang, kaitannya dengan perkembangan masyarakat dan lain-lain. Secara khusus tentang perkembangan ‘mashab kritis’ di Amerika – dengan tokoh intelektual Amerika juga – lihat pada karya-karya seperti Noam Chomsky, Robert W. McChesney, intelektual Canada, Dallas W Smyte, deretan tokoh ini bisa dilihat lebih jauh pada Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, London: Sage, 1994. Di Indonesia, karya McChesney pernah diterjemahkan yang berasal dari tulisan pamfletnya yang berjudul Konglomerasi Media dan Ancaman Terhadap Demokrasi (Corporate Media and The Threat to Democracy), Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998. Sekian nama yang disebut di sini, boleh jadi sangat tidak popular dibandingkan dengan nama ‘para pendiri ilmu komunikasi’ atau para ilmuwan komunikasi ‘mainstream’ tersebut. (perluas namanya dan karyanya..) Khusus tentang perkembangan aliran ekonomi politik dalam menelaah media, selain karya Vincent Mosco yang sangat komprehensif, juga bisa lihat antologi 2 volume yang dikumpulkan oleh Peter Golding & Graham Murdock, keduanya pengajar di Loughborough University, UK, The Political Economy of the Media, Chentelham: Edward Elgar Publishing Ltd., 1997. Dalam antologi ini ada nama-nama sarjana seperti Nicholas Garnham, Oscar Gandy, Ben Bagdikian, Edward S. Herman, Herbert I. Schiller, Thomas Guback, Jeremy Tunstall, Cees Hamelink, Armand Mattelart, untuk menyebut sebagian ahli media yang berada di luar jalur ‘komunikasi mainstream’.

⁷Bagian ini belum bisa banyak memberikan kesimpulan kecuali sekedar memaparkan beberapa fakta bahwa pengaruh Amerika sangat kuat dalam proses pembentukan citra tentang kelompok yang kemudian dikorbankan, dan di sini sekali lagi memperteguh dugaan bahwa CIA punya peran besar dalam proses menjatuhkan presiden Sukarno pada pertengahan 1960-an tersebut lewat berbagai agennya yang bekerja di Indonesia. Bagian ini harusnya dielaborasi tersendiri secara lebih luas. Namun untuk saat ini penulis masih belum sanggup mengelaborasinya sendiri dalam keterbatasan waktu dan tempat.

⁸Belakangan Marcuse keluar dari grup ini karena adanya perbedaan pendapat antaranya dengan Harold Laswell dalam masalah menanggapi perkembangan politik masa perang dingin. Lihat Simpson (1994) h.29.

⁹Simpson (1994) h.11

¹⁰Simpson (1994) h.6.

¹¹ibid.

¹²Simpson (1994) h.7

¹³Simpson (1994) h.9 Di sini kita pun akan ingat dengan beberapa karya yang punya pengaruh besar dalam perkembangan ilmu social di Indonesia, terutama dengan menggunakan pendekatan developmentalis, seperti Daniel Lerner, "The Passing of Traditional Society (1958), atau juga karya Wilbur Schramm (1954) "Process and Effect of Mass Communication" atau juga Mass Media and National Development (1964) Atau juga karya seperti Samuel Huntington (1967) Political Order in a Changing Societies. Tesis-tesis dasar dari karya-karya ini menjadi fondasi dari bangunan pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia.

¹⁴Simpson (1994) h.8

¹⁵Hal ini mungkin mirip dengan kasus Indonesia pada masa penjajahan Belanda, ketika sejumlah pejabat yang hendak dipekerjakan di Netherland East Indies, harus masuk dulu dalam sekolah Indologi untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang tanah jajahan.

¹⁵Inilah prinsip ‘objektivitas’ dan ‘bebas nilai’ dari para sarjana yang percaya akan tesis ini, bahwa suatu metode yang ‘objektif’ bisa diterapkan dimana dan kapan saja, dan karena itu ia memperoleh legitimasi sebagai suatu ilmu.

¹⁶Di salah satu jurnal Audentia yang dikelola oleh ISKI Jawa Barat pernah ada terjemahan artikel biografi Schramm ini. Di situ pun disinggung bagaimana keterkaitan Schramm dengan proyek-proyek perang dunia II, namun tak pernah ada respon apapun terhadap artikel tersebut dan khususnya yang menyangkut fakta tersebut. Suatu karya lain yang dibuat oleh Everett M. Rogers, ("A History of Communication Study: A Biographical Approach," New York: Free Press, 1994) dalam bagian tentang Wilbur Schramm juga menyinggung bagaimana Schramm punya hubungan dengan kelembagaan-kelembagaan dinas rahasia dan pertahanan Amerika tersebut. Lihat bab 1 ”Wilbur Schramm and the Founding of the Communication Study” h.1-32. Salah satu karya Schramm yang menjadi klasik dan masih dianggap mewakili paradigma utama dalam ilmu komunikasi adalah karya kolektifnya bersama Fred S. Siebert dan Theodore Peterson yaitu "Four Theories of the Press," yang aslinya diterbitkan pada tahun 1952, dan diIndonesiakan sejak tahun 1986. Pandangan klasik terhadap tipologi sistem pers di dunia ini dengan sederhana dikategorikan para penulisnya sebagai: teori pers otoriter, teori pers liberal, teori pers tanggungjawab social, dan teori pers Soviet Komunis. Schramm menulis bagian tentang pers Soviet Komunis. Berbagai kritik terhadap teori ini sudah dikemukakan banyak ahli di Barat, tapi anehnya seringkali kritik ini tidak dijadikan tolak berpikir para penulis yang mengutip masalah ini di Indonesia, padahal ada kecurigaan besar bahwa penulisan buku ini merupakan bias Amerika dalam menilai kawan/lawannya dalam kondisi perang dingin. Selain itu, teori Pers Komunis Soviet sudah harus dibuang jauh-jauh karena kondisi ini sejak akhir tahun 1980-an telah banyak berubah. Karenanya penggunaan teori ini di masa mendatang lebih akan masuk sebagai Sejarah saja ketimbang suatu Ilmu yang cukup relevan dalam memotret perkembangan yang jauh lebih kompleks hari ini.

¹⁷Everett Rogers, "A History of Communication Study: A Biographical Approach," New York: Free Press, 1994, bab “Harold Lasswell and Propaganda Analyis” hal.210-211.

¹⁸Rogers (1994:212) dengan mengutip Delia (1987).

¹⁹Rogers, h.214.

²⁰Rogers, h.224.

²¹Buku ini akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 1996 oleh Yayasan Obor Indonesia, dengan judul Opini Publik.

²²Lihat Simpson (1994) h.16-30.

²³Rogers, h.236

²⁴Simpson (1994) h.18

²⁵Ina Mariani Suparto, “Mass Communication and Journalism Education in Indonesia”, in Crispin C. Maslog, "Communication Education in Asia: Status and Trends in India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Philippines and Thailand," Press Foundation of Asia & Communication Assistance Foundation, the Netherlands, 1990, h.37. Data tentang mahasiswa publisistik bisa dilihat pada tulisan R. Djajusman, “Sepuluh Tahun Publisistik: Suatu Pengaliran Kesan dan Kenangan”, dalam Publisistik Masa Kini, Jakarta, 1969. Djajusman pada saat itu adalah bekas ketua jurusan Publisistik, dan bekas ketua Lembaga Research Publisistik.Lihat juga pidato Sukarno pada pembukaan jurusan Publisistik, Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan, Universitas Indonesia, tanggal 12 Desember 1959 (Deppen 1959)

²⁶Oemi Abdurrachman, “Lembaga Pendidikan Publisistik sebagai Fakultas Penuh di Universitas Negeri Padjadjaran”, dalam Publisistik Masa Kini, Jakarta, 1969. Oemi saat itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Publisistik Unpad, dan buku ini merupakan peringatan 10 tahun berdirinya Jurusan Publisistik di UI.

²⁷Anwar Arifin, Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998 (cet ke-4), h.2. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1988.

²⁸Djajusman (1969) hal.12-13.

²⁹Arifin (1998) hal.1. Di sini akan muncul pertanyaan kritis, mengapa urusan nama jurusan saja harus diatur oleh Negara, dan atas dasar apa penyeragaman nama tersebut dilakukan. Tapi tentu saja dengan mengenai karakter Negara Orde Baru di Indonesia ini, hal-hal yang seragam lebih merupakan pilihan daripada hal-hal yang plural sifatnya.

³⁰Isu penting yang harus disebut di sini adalah masalah National Security yang dirasakan oleh pemerintah Amerika yang kemudian berimplikasi juga pada pengembangan ilmu social di Amerika. Ada perbedaan pandangan di antara para ahli menyangkut soal ini, terutama berkaitan dengan munculnya studi-studi kawasan yang gencar dibuat di Amerika. Hal yang sangat menarik ini dibahas dalam suatu edisi khusus terbitan Bulletin of Concerned Asian Scholars vol.29 no.1, January-Maret 1997 yang bertemakan: Asia, Asian Studies and the National Security State: A Symposium. Terima kasih kepada Hilmar Farid yang menunjukkan edisi ini kepada penulis.

³¹Simpson (1994) hal.3.

³²Misalnya saja jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan telah belasan tahun memiliki jurusan ini dan setidaknya ada dua orang guru besar dari Unhas yang dikenal secara nasional, yaitu Prof. Abdul Muis dan Prof. Anwar Arifin.

³³Lihat tesisnya, "The State, the Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry," Cornell University, 1991.

³⁴Lihat Harsono Suwardi, “Pengantar Dari Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Massa, FIS-UI”, dalam Pendidikan dan Perkembangan Komunikasi Massa Universitas Indonesia, terbitan dalam rangka 20 tahun Pendidikan Ilmu Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1981. hal.7.

³⁵Lihat F. Rachmadi, “Pendidikan dan penelitian Komunikasi Massa: sebuah tinjauan dari sudut kacamata pemakai hasil”, dalam Pendidikan dan Perkembangan Komunikasi Massa UI, 1981 hal.70. Jika diperiksa lebih lanjut hasil karya tulis (skripsi) yang dibuat antara tahun 1963-1979 sebagaimana tercantum dalam buku yang sama, maka ada jumlah yang cukup signifikan untuk menunjuk bahwa studi tentang propaganda banyak mendapat sambutan dari kalangan mahasiswa komunikasi kala itu walau menunjuk periodisasi waktu yang berbeda-beda (jaman Jepang, jaman Demokrasi Terpimpin).

³⁶Knowledge Transfer and Usage in Communication Studies: the US-ASEAN case, Singapore: Asian Mass Communication Research and Information Centre(AMIC), 1983.

³⁷Lihat lagi pembagian yang dilakukan Rogers (1982) antara pendekatan empiris dan pendekatan kritis di atas.

³⁸Di antara para sarjana ilmu komunikasi di Indonesia, setidaknya ada 2 nama yang dikenal sebagai ‘lulusan Jerman’ yaitu Astrid Soesanto dan Bachtiar Aly (kini keduanya anggota parlemen). Yang perlu diberi catatan di sini adalah, ‘lulusan Jerman’ sekalipun bukanlah jaminan bahwa karya yang dihasilkannya akrab dengan pemikiran kritis yang dimulai dari tradisi neo-Marxis. Astrid Soesanto yang pada tahun 1980-an aktif menulis buku lebih menunjukkan pendekatan pada sosiologi yang agak konservatif, dan cenderung lebih menjadi birokrat, sementara Bachtiar Aly yang menulis disertasi soal sejarah media massa di Indonesia juga tidak cukup kenal dengan tradisi kritis tersebut. Disertasi Aly ini berjudul Geschichte und Gegenwart der Kommunikationssysteme in Indonesien, eine Untersuchung zur publizistischen Entwicklung, Peter Lang: Frankfurt am Main, 1984. Ruang waktu yang dibahas oleh Aly di sini adalah antara tahun 1596-1983. Tesis ini dikomentari oleh Daniel Dhakidae (1991:14) sebagai “It sets itself an impossible task for a communication’s study with the impossible term of, 1596-1983… Despite, or rather because of, its author’s statement that it takes a historical-descriptive metode, it is more a repository of loosely connected events and figures seen in a highly electic way, a hodgepodge of variety of ways of seeing – journalistic, political, cultural and legal – looking into a vast array of communications media such as newspapers, radios, televisions, films, shadow plays, literature, music, all treated in one big stroke”

³⁹Pada decade 80-an perkembangan ilmu sosial masih banyak dipengaruhi oleh dua paradigma besar yang saling berhadap-hadapan, yaitu pendekatan modernis (developmentalis) dan pendekatan dependensi. Tanpa harus terjebak pada dikotomi tajam kedua pendekatan ini, kajian-kajian mikro dalam komunikasi bisa juga menunjukkan bahwa ada proses yang tak seimbang dari produksi dan distribusi produk industri komunikasi di dunia ini. Kita akan ingat gagasan besar yang dikemukakan oleh Komisi MacBride dari UNESCO pada tahun 1974 yang menulis risalah soal tata komunikasi dan informasi dunia baru. Tapi kemudian sarjana lain seperti misalnya Ronald V Bettig, salah satu generasi baru dari tradisi kritis ilmuwan komunikasi di Amerika menulis kajiannya soal industri copyright di dunia yang juga dengan jelas menunjukkan bahwa ada struktur yang tak adil dalam dunia ini dan menempatkan negara dunia ketiga dalam posisi yang terus kalah dengan negara industri maju. Lihat Copyrighting Culture: The Political Economy of Intellectual Property, Boulder: Westview Press, 1996.

⁴⁰Misalnya saja perdebatan penting soal industri kebudayaan yang dikemukakan oleh Horkheimer dan Adorno mendapat kritik tajam oleh para sarjana lain, terutama yang berkait dengan persoalan imperialisme budaya yang terjadi lewat industri kebudayaan. Topik ini menjadi penting karena merupakan salah satu isu sentral ketika membahas soal komunikasi internasional ketika bicara perimbangan informasi yagn didapat oleh negara dunia ketiga, yangkemudian memunculkan gerakan pada tahun 1974 yaitu New International Information Order dan dibentuknya Komisi Sean MacBride dari UNESCO.

⁴¹Lihat footnote no.6 di depan dimana saya menyebut sejumlah tokoh pendekatan ekonomi politik komunikasi muktahir. Nama-nama tersebut banyak terdengar asing di telinga para pengajar atau mahasiswa komunikasi di Indonesia.

⁴²Yang saya maksud di sini adalah kelompok Sub-Altern Studies yang dipelopori oleh Ranajit Guha, lalu Dipesh Chakravarty dan lain-lain. Tiap tahun kelompok ini menerbitkan buku khusus kajian baru atas sejarah India dari versi ‘orang dalam.’

⁴³Saya memeriksa setidaknya beberapa jurnal bernama Publisistik (madjalah ilmiah bidang komunikasi massa, diterbitkan oleh Lembaga Pulibsistik, Fakultas Ilmu Sosial UI) pada tahun 1970-an, lalu jurnal ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) dan juga jurnal Audentia (diterbitkan oleh ISKI Jawa Barat), keduanya terbit pada decade 1990-an. Juga saya melihat 2 buku penerbitan ulang tahun jurusan Ilmu Komunikasi, FIS UI pada tahun 1969 dan 1981.

⁴⁴Tentang proses kampanye mencitrakan keterlibatan Gerwani dalam peristiwa G 30 S lihat mulai dari halaman 511-549.

⁴⁵Dengan memeriksa daftar koran yang terbit antara tahun 1965-67 yang dilakukan oleh Roger K. Paget, maka saya menemukan tak kurang dari 13 koran yang ada di Indonesia dengan nama Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha di beberapa kota di Indonesia. Silakan periksa pada artikel “Indonesian Newspaper 1965-67”, Indonesia no.4, 1967. Tigabelas Koran ini belum termasuk dengan Koran lain yang juga berafiliasi secara tidak langsung dengan Angkatan Darat. Lalu yang juga menarik adalah apa yang terjadi pada Koran Pikiran Rakjat di Bandung. Koran ini pada periode awalnya (1951-1965) dikenal sebagai Koran pendukung Sukarno, yang dipimpin oleh Djamal Ali dan Asmarahadi. Namun ketika gejolak politik tahun 1965 naik ke permukaan, Koran ini sempat ditutup dan baru kembali terbit pada tahun 1966 “setelah mendapat bantuan dari tentara Siliwangi” yang hendak menerbitkan Koran Angkatan Bersenjata edisi Jawa Barat. Jadilah kemudian Koran ini memiliki afiliasi tidak langsung dengan Angkatan Darat, yang sejak tahun 1983 dipimpin oleh Atang Ruswita. Lihat Suwirta, “Wacana Kritik Media: Kajian atas harian Pikiran Rakyat”, Wacana vol.1, no.2, Oktober 1999.

⁴⁶Ada tiga tulisan yang dimuat Kompas tanggal 9 Februari 2001, “Bung Karno di Tengah Jepitan CIA” (hal.25), “Perang Urat Syaraf yang Mematikan” (hal.26) dan “Ketika CIA menggusur ‘Diktator Komunis’” (hal.28)

⁴⁷Lihat terutama tulisan “Perang Urat Syaraf yang Mematikan”

⁴⁸Kalau membandingkan dengan tulisan Simpson (1994) ada sejumlah negara yang pernah jadi target operasi rahasia CIA, misalnya Indonesia, Chile, Puerto Rico, Italy, Perancis, Kuba, dan negara bekas Uni Soviet.

⁴⁹Tentang hal ini bisa dilihat pada skripsi seorang sarjana komunikasi dari UGM, Budi Irawanto, yang kemudian dibukukan Film, Ideologi dan Milite: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia, Analisis Semiotik terhadap ‘Enam Djam di Jogja’,’ Janur Kuning’, dan ‘Serangan Fajar’, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

⁵⁰Dalam tulisan “Media Control”, diambil dari situs: http://www.worldmedia.com/archive/talks/9103-media-control.html. Diringkas dari artikel Alternative Press Review, Fall 1993

⁵¹Lihat juga kritik yang diajukan oleh Herbert I. Schiller, Culture Inc.: The Corporate Takeover of Public Expression, Oxford University Press, 1989.

⁵²Tulisan ini merupakan pendapat Michel Foucault dalam buku Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, New York: Pantheon Books, 1980, sebagaimana dikutip oleh George Junus Aditjondro, “Pengetahuan-pengetahuan Lokal yang Tertindas”, Jurnal Kalam no.1, 1994.

Utang Negara-negara Utara Kepada Negara-negara Selatan

2007-07-03T20:45:00.000-07:00

Paulo Nakatani dan Remy Herera

Utang Eksternal Negara-negara Berkembang

Selatan telah membayar kembali utang eksternalnya kepada Utara. Pernyataan ini perlu kita kumandangkan kuat-kuat.

Cerita ini dimulai ketika terjadi krisis utang global yang terjadi pada 1979, melalui peningkatan tajam tingkat suku bunga Federal Reserve yang dilakukan oleh gubernur Paul Volcker. Hasil dari kebijakan ini, perkembangan/kebangkitan ekonomi pasar secara keseluruhan harus dibayar dalama mata uang dollar, dimana secara kumulatif layanan utang eksternal mencapai $7.673 trilyun.¹

Akibatnya, berdasarkan data yang diterbitkan IMF (International Monetary Fund), dalam periode yang sama, utang Selatan meningkat dari $618 milyar pada 1980, menjadi $3.159 trilyun pada 2006. Utang dari kelompok Selatan ini, yang terdiri dari 145 negara anggota, semakin meningkat hingga tahun 2007, yang masih menurut IMF, mencapai lebih dari $3.350 trilyun. Utang negara-negara Asia saja, meninigkat menjadi $955 milyar. Namun demikian, mereka telah membayar kembali utang-utangnya dalam bentuk suku bung dan kapital, lebih dari jumlah semula pada 1980, dimana negara-negara itu kini harus menanggung beban utang yang jauh lebih besar dibanding yang mereka hadapi pada periode-periode awal.

Berdasarkan data dari IMF yang tercermin dalam dollar saat ini, posisi utang negara-negara Selatan kian menyulitkan mereka dibandingkan dengan periode-periode waktu yang berbeda. Yang pasti, utang eksternal negara-negara berkembang atau negara-negara yang ekonomi pasarnya sedang bertumbuh, jika diukur melalui rasio pelayanan utang (debt service ratio/DSR)/GDP (bersama dengan layanan utang.ekspor), terus meningkat sejak awal 1980an. Total layanan utang eksternal dari negara-negara tersebut, meningkat dari 2.8 persen GDP pada 1980, menjadi 4.0 persen pada 1989, dan 6.9 persen pada 1999, sebelum menurun lambat menjadi 5.2 persen pada 2006, atau hanya 5.1 persen di atas rata-rata setiap periodenya.

Banjir keluar sumberdaya ini beroperasi lebih dari seperempat abad, dan sama sekali tidak mengubah status dari ekonomi negara-negara tergantung. Tidak juga watak hubungan dari negara-negara berkembang dengan negara-negara maju di Utara. Sebaliknya, menyumbang pada kian meningkatnya konsentrasi kekayaan kelas dominan di negara-negara Selatan dan pada level internasional di kalangan negara-negara Utara.

Dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam tahun-tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan dramatis tingkat kesenjangan baik pada level intra maupun level internasional, sebagaimana peningkatan dalam kemiskinan relatif dan absolut. Pembayaran utang internasional merupakan salah satu bentuk transfer surplus yang dihasilkan oleh negara-negara Selatan kepada negara-negara Utara – dan juga surplus yang diproduksi oleh buruh di Selatan kepada para kapitalis di negara mereka dan para kapitalis di Utara. Hal ini menyebabkan terjadinya kecenderungan meningkatnya tingkat eksploitasi tenaga kerja di Selatan. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang dan negara-negara yang pasarnya sedang bertumbuh (emerging market), telah melakukan transfer ekonomi kepada para kreditor mereka, dengan besaran rata-rata 3.68 persen dari GNP selama dekade krisis utang (1980-19890). Dalam sepuluh tahun terakhir (1997-2006), yang ditandai oleh serangkaian krisis keuangan dan meningkatnya polarisasi sistem kapitalis dunia, transfer ekonomi ini meningkat menjadi 6.2 persen dari GNP.²

Pada tahun-tahun terakhir ini, dalam konteks kian meningkatnya integrasi pasar dan deregulasi pergerakan kapital secara umum, telah terjadi transformasi utang kepada Bonds pasar keuangan, dan konversi utang eksternal menjadi utang internal. Terus berlangsungnya evolusi bertahap ini, telah menyembunyikan sejumlah dampak yang merugikan, khususnya tingkat suku bunga tinggi pada utang internal. Pengurangan pembayaran kembali layanan utang eksternal, menyebabkan makin sulitnya mengkalkulasi secara tepat besaran aliran yang berkaitan dengan utang eksternal. Hal ini lebih lanjut kian mempersulit dan memperburuk situasi dimana transfer surplus dari Selatan ke Utara, terus beroperasi melalui banyak sekali saluran seperti, pengiriman kembali (repatriasi) keuntungan investasi asing langsung, keuntungan dari re-evaluasi bonds yang dicatat sebagai investasi porfolio dalam neraca pembayaran, dan bentuk-bentuk lain pertukaran yang tidak seimbang.

Utang eksternal bisa ditafsirkan baik dalam pengertian pembiayaan maupun sebagai pemaksaan pada pembiayaan formasi kapital. Tetapi, besaran dan dinamika utang menunjukkan, pinjaman tidak menyumbang pada pembiayaan pembangunan. Disamping itu, peningkatan utang itu sendiri dimaksudkan untuk menutupi pembiayaan kembali suku bunga dan kapital. Jadi, utang berfungsi sebagai mekanisme pengekalan kemiskinan yang menyakitkan, eksploitasi kerja, dan menghalangi pembangunan di negara-negara kapitalis pinggiran.

Utang sebagai masalah keuangan, ekonomi, sosial, dan politik

Ketidakseimbangan utang negara-negara berkambang saat ini dan masa lalu sistem moneter dan keuangan international, tidak menunjukkan adanya indikasi dimungkinkannya penyelesaian krisis utang kecuali, melalui mobilisasi usaha dan sumberdaya yang dikandung negara-negara pengutang.

Satu-satunya cara adalah reorganisasi secara mendasar hubungan ekonomi, perdagangan, dan keuangan antara negara-negara pusat (the North) dan negara-negara pinggiran (the South) dalam sistem kapitalis dunia. Yang selanjutnya disusul dengan prinsip-prinsip baru hubungan yang saling menguntungkan. Perubahan ini harus secara ketat memaksakan pembatasan dinamika akumulasi kapital, yang berdasarkan pada maksimisasi keuntungan dari hasil jarahan dan kemudian, mempromosikan solidaritas dan kerjasama di antara para partner. Ini adalah salah satu kondisi esensial bagi pembangunan tata ekonomi yang adil.

Utang eksternal negara-negara berkembang, tidak hanya menyangkut masalah keuangan. Dalam banyak kasus, kemajuan diukur menurut kondisi dan kepentingan kelas kapitalis dominan di Utara, yang berhubungan sangat erat dengan para elite di negara-negara pinggiran. Aliansi ini sering menghasilakn situasi yang kompleks, misalnya, utang “najis” (tidak sah dan atau melanggar hukum), transformasi utang eksternal menjadi utang publik – yang sering dilihat sebagai bentuk-bentuk utang “najis” dan “utang lingkungan (ecological debt).” Utang najis yang dilakukan oleh elie lokal ini, dalam banyak kasus - digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, korupsi, atau penindasan terhadap kelas pekerja – seringkali melahirkan pembunuhan dan kekerasan massal.

Konversi utang swasta menjadi utang publik, berarti menuntut negara untuk mengelola utang demi kepentingan borjuis lokal. Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan tingkat suku bunga – dengan harapan hal itu bisa menyelesaikan krisis – banyak pemerintah di negara-negara kapitalis pinggiran pada awal 1980-an, menasionalisasi sebagian besar utang eksternal swasta dari borjuis lokal dan memaksakan pertanggungjawaban dengan resiko yang harus ditanggung oleh rakyat. Lebih dari itu, utang juga digunakan untuk membiayai pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan transnasional, yang menyebabkan terjadinya serangkaian degradasi lingkungan dan dampak eksternalitas negatif yang sangat tinggi baik di level nasional maupun internasional.

Utang tersebut juga menyumbang pada meningkatnya kemiskinan dalam skala besar populasi di negara-negara Selatan, khsususnya di Afrika. Antara 1980 dan 2006, sebesar $675 milyar hilang untuk membiayai layanan aliran utang dari benua Afrika, sementara negara-negara di kawasan tersebut merupakan negara termiskin di dunia.³ Jumlah ini melebihi jumah utang eksternal seluruh negara-negara berkembang pada permulaan krisis. Jumlah rata-rata tahunan selama periode ini, berkorespondensi dengan $25 milyar. Sebagai perbandingan, menurut perkiraan organisasi pangan dan pertanian PBB (FAO), lebih dari setengah total jumlah ini cukup untuk menghapus kemiskinan. Terima kasih kepada persyaratan rasio pangan yang berkaitan dengan pertimbangan level nutrisi yang cukup bagi setiap penduduk miskin di Selatan. Kita masih ingat, menurut Bank Dunia, ada lebih dari empat milyar penduduk di dunia, lebih dari 850 juta orang tetap menderita kekurangan pangan hari ini, dan lima juta anak-anak mati akibat kelaparan setiap tahunnya. Maka, tak salah jika kita mengatakan, “kekayaan yang berhasil diakumulasi oleh negara-negara Utara, adalah hasil dari eksplotasi buruh dan penghancuran alam di negara-negara Selatan.”

Solusi yang ditawarkan untuk masalah utang

Banyak kalangan organisasi non-pemerintah (NGO) seperti, Committee for the Cancellation of Third World Debt (Comite pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM), atau Jubille South, mengatakan, satu-satunya metode yang tersedia untuk membuka jalan bagi pembangunan adalah dengan membatalkan pembayaran utang. Alasannya, negara-negara berkembang telah membayar lunas utang eksternal mereka kepada kreditor di Utara secara keseluruhan. Mereka bahkan menyatakan, “kini saatnya negara-negara kaya secara efektif berutang pada negara-negara miskin.”⁴

Namun demikian, negara-negara pusat dari sistem kapitalis dunia serta lembaga—lembaga keuangan dan pembiayaan internasional yang dikontrolnya – di atas semuanya adalah IMF, Bank Dunia, dan Paris Club – tidak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan masalah utang eksternal. Sebabnya, karena itu merupakan mekanisme terbaik untuk tetap menempatkan negara-negara Selatan dalam posisi ketergantungan yang buruk. Konsekuensinya, rakyat di negara-negara Selatan, dengan didukung oleh gerakan sosial (di Selatan dan juga di Utara), harus mengambilalih tugas pembebasan dari jerat utang ini ke dalam tangannya.

Dengan demikian, kampanye bagi pembatalan utang negara berkembang harus didukung – khususnya inisiatif yang dilakukan oleh negara kreditor seperti Norwegia. Negara ini memahami bahwa harus ada pertanggungjawaban bersama terhadap “utang yang tidak sah” di sejumlah negara (Ekuador, Mesir, Jamaika, Peru, dan Sierrra Leon), dan secara unilateral memutuskan untuk membatalkan 62 juta Euro kredit yang telah diberikan.⁵

Dalam kasus Ekuador, sebuah komisi pemberantasan korupsi yang didukung oleh beberapa asosiasi, berdasarkan hasil audit pada 2002, menemukan adanya penjualan kapal Norwegia kepada pemerintah Ekuador pada 1970. Komisi ini menyimpulkan bahwa kredit “pinjaman untuk bantuan pembangunan” dalam kasus ini tidak sah (dalam pengertian mereka tidak membantu Ekuador tapi, lebih untuk membantu industri di Utara) karena tidak memiliki evaluasi teknik maupun keuangan, yang semestinya dilakukan oleh negara-ngara kreditor (tidak juga oleh agen-agen kerjasama pembangunan atau agen-agen bagi kredit ekspor).

Akibat proses yang tidak transparan ini, terjadi peningkatan utang Ekuador sehingga menyebabkan terjadinya kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan selama proses negosiasi ulang. Lebih celaka lagi, tidak ada satupun yang tahu dimana keberadaan kapal tersebut dan berapa banyak utang yang dihasilkannya. Setelah komisi memberikan rekomendasi penghentian pembayaran pada Oktober 2006, dan disusul dengan kampanye intensif oleh rakyat Ekuador dan gerakan sosial di Norwegia, pemerintah Norwegia mengumumkan pembatalan utang ini, dalam pengertian bahwa dampak dari utang tersebut merupakan tanggung jawab bersama.⁶

Mobilisasi untuk membatalkan atau menghapus utang eksternal, juga membutuhkan insiatif di dalam negara-negara pengutang dan pemerintahnya. Walaupun hanya tampak kemajuan kecil saat ini, bahkan oleh negara yang dikategorikan progresif, sejauh ini, keputusan paling berani berkaitan dengan diputuskannya pembayaran kembali dalam rangka negosiasi ulang utang eksternal, adalah yang dilakukan Argentina pada 2002.

Proyek The Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Inintiative, yang digagas oleh negara-negara G7 di Lyon pada 1996, dan selanjutnya diperkuat dalam pertemuan di Cologne, September 1999, terbukti gagal menyelesaikan masalah utang. Kepedulian dari inisiatif ini sangat terbatas pada sejumlah negara miskin saja, dan tujuannya adalah membuat beban utang tetap “lestari,” tanpa mempertanyakan masalah legalitas atau legitimasi.

Proposal lain dalam bentuk pertukaran utang dengan aset-aset (debt equity swaps), juga tidak bersinggungan dengan penyelesaian masalah. Sebabnya, inisiatif ini sering digunakan untuk mendukung program-program privatisasi dan perubahan struktur kepemilikan kapital di tingkat nasional, guna kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional asing. Proposal pembelian ulang (buyback) utang antara negara-negara berkembang dalam kerangka kerjasama alternatif Selatan-Selatan, juga sangat terbatas. Hal ini tidak lain karena proposal ini melulu menyangkut transfer beban utang dari satu negara ke negara lainnya di Selatan.

Dalam kondisi ini, solusi yang paling efektif adalah menuntut dilaksanakannya audit utang. Yakni, dengan mendesak negara untuk mengidentifikasi setiap komponen utang, termasuk mengkualifikasikannya sebagai “najis,” dan menuntut, jika dibutuhkan, pembatalan pembayaran.⁷ Bahkan, pemerintahan progresif di Dunia Ketiga, tidak terlepas dari kewajiban ini. Mereka harus melakukan negosiasi ulang utang mereka, di bawah kondisi-kondisi yang paling tidak menguntungkan guna memutus aliran pembayaran kembali utang.

Kadang-kadang, layanan pembayaran kembali utang kepada IMF bisa dijadwalkan ulang. Tapi, tentu saja, tidak ada solusi yang pasti di sini, selama kebijakan ekonomi yang tergantung yang dipaksakan oleh IMF terus berlanjut. Lebih dari itu, mata uang asing yang dipinjam melalui pasar keuangan untuk pembayaran kepada IMF, bunganya sangat tinggi. Negara yang tergantung kemudian disingkirkan dari pasar keuangan sehingga keadaannya makin parah.

Proposal bagi audit, sebaiknya ditingkatkan statusnya dalam bentuk undang-undang tentang utang eksternal dan pembatalan utang, yang secara efektif diletakkan dalam pengertian kebijakan pembangunan. Ini jika kita mau bersungguh-sungguh mengubah sistem keuangan dan moneter internasonal melalui perubahan peran IMF, Bank Dunia, dan WTO. Di antara tindakan-tindakan mendesak itu, marilah kita daftar: modifikasi pengaturan akses pada pasar dan sistem keuangan dan moneter internasional; pembangunan sistem regional untuk menstabilisasi tingkat pertukaran; pengontrolan dan pemajakan pergerakan kapital (khususnya praktek spekulasi), dihapuskannya wilayah bebas pajak (tax havens), dan dibentuknya pengadilan internasional yang bertanggung jawab sebagai hakim yang memutuskan implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari utang Dunia Ketiga, termasuk utang ekologi.

Hukum internasional mengenai utang ini sangat penting keberadaannya. Dan ini mendesak diletakkan sebagai kewajiban bagi perusahaan transnasional dan aliansi lokalnya, untuk membayar kepada negara-negara Selatan sebagai bagian dari usaha memperbaiki “utang ekologi.”***

Catatan kaki:

¹.Data dari tahun 1980-2006. Perhitungan dilakukan oleh penulis yang didasarkan pada data yang disediakan oleh "IMF: IMF, 2006, World Economic Outlook Database," September, Washington D.C. Ini merupakan jumlah total nilai yang tergambar dari pada “External Debt: Total Debt Service” from the group “Other Emerging Market and Developing Countries,” http://www.imf.org.
².Dihitung oleh penulis, berdasarkan data IMF yang sama.
³.Dihitung oleh penulis berdasarkan pada data IMF yang sama
⁴.CETIM et al., "Menons l’Enquete sur la dette" (Geneve: Editions du CETIM, 2006).
⁵.CADTM, “CADTM Apaluds Norway’s Initiative Concerning the Cancellation of Odious Debt and Calls on All Creditor Countries to Go Even Further,” (October 10, 2006), http://www.cadtm.org.
⁶.CADTM, “CADTM Apaluds Norway’s Initiative.”
⁷.CETIM et al., Menons l’Enquete sur la dette.

Paulo Nakatani, pengajar di Federal University of Espiritu Santo, Vitoria, Brazil.
Remy Herera, peneliti di CNRS - Centre of Economics of the Sorbonne, France.

Artikel ini diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh, dari judul asli, "The South Has Already Repaid its External Debt to the North but the North Denies its Debt to the South," yang dimuat di Monthly Review An Independent Socialist Magazine, Vol. 59, No. 2, June 2007.

Strategi-strategi Perjuangan

2007-06-17T06:19:00.000-07:00

Pentingnya Gerakan Tani di Amerika Latin
James Petras

Selama lebih dari satu abad, para analis baik dari sebelah kiri maupun kanan, memperkirakan hilangnya kekuatan gerakan tani seturut perkembangan kapitalisme. Bahkan, hingga kini, beberapa penulis kiri terkemuka, misalnya, Eric Hobsbawn, menulis tentang kian berkurangnya jumlah petani, berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data-data kuantitatif perkembangan jumlah penduduk.

Dalam bidang kebijakan, terutama dari kalangan neoliberal kanan seperti Presiden Brasil Ignacio "Lula" Da Silva dan menteri pertaniannya, memberlakukan kebijakan yang menyediakan sumberdaya seluas-luasnya kepada sektor agribisnis berorientasi ekspor, merusak tatanan ekologi, mengabaikan hak asasi manusia, dan menempatkan petani kecil dan buruh tani tak bertanah pada prioritas terendah.

Menghadapi kenyataan tentang konsensus di antara para akademisi dan politisi ini, petani menolak untuk disepelekan atau dianggap hanya memainkan peran pinggiran. Di tengah-tengah kejatuhan prosentase jumlah pedesaan, kaum tani, setelah lebih dari 20 tahun, kembali bangkit sebagai aktor sejarah untuk memainkan peran sentral dalam perubahan rejim, menentukan agenda-agenda nasional, memimpin perjuangan menentang perjanjian perdagangan internasional (ALCA atau wilayah perdagangan bebas Amerika/Free Trade Area of the Americas), dengan mendirikan kekuasaan yang berbasis lokal dan regional. Di banyak negara, koalisi buruh tani tak bertanah (coalitions of landless farm workers), keluarga petani kecil (small family farmers) dan kaum tani (peasants), mengambil peran sentral dalam perjuangan nasional menentang neoliberalisme dan kebijakan perdagangan bebas. Dalam beberapa kasus, gerakan pedesaan meletupkan perjuangan yang lebih besar, mengaktifkan kelas perkotaan, serikat buruh, kelompok-kelompok sipil dan organisasi-organisasi hak-hak asasi manusia.

Data dari banyak negara Amerika Latin, dalam seperempat dekade lalu menunjukkan, petani dan gerakan pedesaan lainnya dengan sangat cepat menjadi pusat dari seluruh proses perubahan sosial dan perlawanan terhadap kaum neoliberal. Paradoksnya, ketika populasi penduduk perkotaan meningkat level organisasi kelas dan kekompakan internal kelas buruh industri justru melemah secara substansial. Setidaknya, dalam beberapa waktu terakhir, lemahnya jaringan aliansi potensial buruh-tani lebih disebabkan oleh melemahnya militansi dan kemampuan organisasional di antara pemimpin-pemimpin serikat buruh industrial, bukan oleh organisasi pedesaan.

Pada masa lalu, para penulis tentang petani sangat menekankan sifat mereka yang "lokal," parokial," atau memiliki kepentingan "sektoral" yang kuat, sebagai lawan dari yang berwatak nasional, universalistik dan memiliki kepentingan kelas. Versi terakhir dari persepsi ini ditemukan dalam banyak penulis, pemimpin-pemimpin organisasi non pemerintah (NGO dan wartawan) yang memfokuskan perhatiannya pada "kepentingan mikro," partisipasi lokal dan proyek-proyek komunitas petani dan "identitas politik" mereka. Berlawanan dengan aliran pemikiran lainnya yang menekankan pada potensi revolusioner petani, sebuah persepsi umum yang banyak ditemukan saat-saat ini.

Namun hingga sejauh itu, tidak ada "pemikiran" yang sanggup menangkap kompleksitas, perubahan, dan dialektika perjuangan yang melibatkan gerakan tani. Padahal, hampir seluruh gerakan tani besar di Amerika Latin, terlibat dalam perjuangan dan kampanye yang bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Pertama, dalam banyak kasus, perjuangan lokal yang disebabkan oleh kekerasan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar bagi mobilisasi nasional dan kampanye solidaritas internasional. Kedua, sebagian besar gerakan membangun basis "lokal" bagi hegemoni politiknya sebagai batu loncatan (pringboard) menuju kekuasaan nasional dan menantang kekuasaan negara. Sebagai contoh adalah kasus CONAINE (National Confederation of Indigenous Nationalities) di Ekuador dan Cocaleros (Petani koka) di Bolivia. Ketiga, ketika kelompok-kelompok Etnis, atau Indian/African American mempertahankan hak-hak asasi dan pusat otonominya, banyak gerakan tani memiliki hubungan yang kuat dengan kepentingan kelas dan aliansi horisontal dengan kelas-kelas terhisap lainnya.

Baik konsepsi mikro dan makro perjuangan petani berwatak mekanis, satu sisi, dan memiliki persepsi yang tercerai-berai dengan aktivitas dialektik gerakan tani yang mengombinasikan perjuangan lokal dan nasional, tuntutan sosial dan politik, kelas dan kesadaran etnis. Yang satu tidak bisa menjabarkan pola aktivitas petani dari waktu dan tempat yang khusus. Sebagai contoh, dalam beberapa penindasan politik atau kekecewaan politik, gerakan tani mungkin mengganti agenda-agenda tuntutan mereka menjadi bersifat lokal, khusus dan aktivitasnya lebih pada pembelaan diri. Sebaliknya, pada masa-masa perluasan keanggotaan dan kemenangan perjuangan, gerakan tani cenderung menaikkan isu-isu berskala nasional dan menantang otoritas kekuasaan politik pusat. Sebagian besar gerakan tani secara langsung terlibat dalam satu atau lain bentuk tindakan politik.

Dengan satu pengecualian khusus, seluruh pemimpin-pemimpin utama petani berpikir dan bertindak untuk mengakumulasi kekuasaan politik dan berharap untuk mengubah, membagi atau mengambilalih kekuasaan negara. Gerakan tani mengubah perilaku mereka ke arah tindakan langsung dan strategi elektoral. Dalam beberapa kasus, gerakan bisa mengubah strategi perjuangan, tergantung pada kondisi eksternal dan perubahan internal. Secara umum, gerakan tani kebanyakan sangat percaya pada strategi "tindakan langsung," menduduki lahan-lahan besar, menutup jalan raya, atau mengambilalih kantor kotamadya, dst. Aktivitas elektoral merupakan sebagian bentuk dari penciptaan organisasi politik baru, atau menjadi pendukung keberadaan gerakan "kiri" perkotaan atau mendukng partai "populis."

Sebuah analisis yang berhati-hati terhadap pengalaman gerakan tani selama 25 tahun terakhir dengan perbedaan strategi politik, telah mendorong saya pada kesimpulan, bahwa metode tindakan langsung jauh lebih efektif dan positif ketimbang strategi elektoral dalam mengamankan tujuan-tujuan petani dalam jangka pendek dan menengah, tanpa mengabaikan pernyataan identitas "formal" partai peserta pemilu. Sebagai contoh, di Ekuador, CONAINE melalui tindakan langsung sanggup menggulingkan dua presiden neoliberal yang korup, mengamankan reform-reform sosial yang positif, dan memperkuat dukungan massa mereka di kalangan masyarakat sipil. Ketika CONAINE berbalik ke arah politik elektoral, dipengaruhi oleh sikap kekeluargaan dalam partai dan mendukung Presiden Gutierrez, yang terjadi adalah seluruhnya negatif: turunnya belanja sosial, penindasan politik besar-besaran, perpecahan dan kekecewaan di kalangan gerakan. Contoh yang sama terjadi di Bolivia, Brazil dan tempat lainnya, dimana gerakan tani menyandarkan diri pada strategi tindakan langsung terbukti sanggup mengambilalih lahan-lahan luas melalui pendudukan dan blokade jalan (Brazil) dan menggulingkan presiden neoliberal yang korup (Bolivia).

Di sisi lain. ketika gerakan berbelok menjadi politisi-politisi elektoral "kanan-tengah," hasilnya secara keseluruhan adalah negatif: Di Brazil, MST (gerakan buruh pedesaan tak bertanah), di bawah rejim Lula, terbukti secara signifikan turun dalam pengambilalihan lahan. Sebaliknya, tekanan dan penggusuran yang dilakukan oleh elite-elite agro-ekspor dan pejabat tinggi militer semakin meningkat. Di Bolivia, Cocaleros yang berinisiatif mendukung presiden Messa, menderita akibat pemangkasan program koka.

Negara Dan Gerakan

Sejarah terkini menunjukkan, gerakan petani memiliki kekuasaan yang signifikan dalam mengorganisir, memobilisasi, dan mengintervensi masyarakat sipil untuk mempromosikan perubahan yang positif dalam penguasaan lahan, memblok kebijakan perdagangan babas yang menghancurkan dan bahkan menjatuhkan rejim yang korup. Dalam konteks nasional, baik di tingkat federal maupun provinsi, gerakan tani telah menjadi musuh bersama. Di Meksiko, kerap dilakukan penindasan yang luarbiasa terhadap gerakan tani di Chiapas, Guerrero, Oaxaca dan di sepanjang Meksiko Tengah-Selatan. Di Kolombia, ribuan pemimpin tani dibunuh oleh kelompok-kelompok paramiliter yang bekerjasama dengan Angakatan Darat, yang menyebabkan lebih dari tiga juta petani kehilangan tempat tinggal akibat politik bumi hangus yang diterapkan negara. Di Brasil, sebelum dan selama presiden Lula berkuasa, jumlah aktivis tani, pembela hak-hak asasi manusia dan agamawan yang mati terbunuh oleh kelompok bersenjata lokal dengan keterlibatan hakim provinsi, kepala polisi, dan kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah federal, tidak pernah surut. Bahkan di Venezuela di bawah presiden Chavez, lebih dari 110 pemimpin tani dan ahli waris pembagian tanah, mati terbunuh antara 2001-2003 oleh tuan tanah yang memiliki "senjata pribadi" diimbuhi oleh keterlibatan pejabat lokal.

Dengan kata lain, dengan pengecualian yang aneh, gerakan tani sukses melakukan perubahan positif di samping negara dan bukan sebaliknya. Perubahan mana terjadi dalam perlawanannya terhadap aparatus negara. Ini tidak berarti negara selalu dan dimanapun menjadi musuh bagi setiap tuntutan petani. Revolusi Kuba menjadi ilustrasi yang memungkinkan sinergi antara mobilisasi petani dan intervensi negara yang positif. Di Venezuela, kemungkinan yang sama eksis jika struktur birokrasi pertanian yang tidak kompeten dan sudah lapuk direformasi agar bisa beroperasi. Bahkan dalam kasus dimana respon awal negara adalah negatif, tekanan organisasi massa petani yang berkoalisi dengan masyarakat perkotaan, termasuk gereja, universitas, gerakan hak asasi manusia dan serikat buruh (dan termasuk beberapa deputi parlemen yang progresif), bisa memaksa rejim untuk membiayai pengambilalihan tanah dan koperasi pertanian, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Brasil.

Dalam sejarah kontemporer Amerika Latin, ada dua model pembangunan pertanian yang dijalankan: model Venezuela dan model Brazil. Presiden Chavez menyebutnya sebagai program landreform yang ekstensif, pengambilalihan lahan-lahan perkebunan dan tanah kosong dan pemindahan mereka yang tak bertanah dan petani-petani subsisten dan terakhir, mereka yang pindah ke kota-kota. Sebaliknya di Brazil, Lula malah mempromosikan perluasan perusahaan-perusahaan agro-eksport skala besar, mengonsentrasikan tanah, dan membiayai perusahaan-perusahaan agrobisnis yang mengongkosi petani kecil dan buruh tak bertanah.

Apa yang krusial dari diskusi mengenai hubungan antara "negara" dan gerakan tani adalah karakter kelas dari negara dan orientasi ideologi para eksekutifnya. Dalam kasus Venezuela di bawah Chavez, kita menemukan hubungan yang saling menguntungkan antara aktivis tani dengan pemerintah yang didasarkan pada kepemimpinan yang populis. Dalam kasus Brazil di bawah Lula, kita temukan rejim neoliberal yang dipimpin oleh dan untuk agrobisnis.

Sentralisasi Gerakan Tani

Di banyak negara (tapi tidak semuanya) Amerika Latin, gerakan petani memainkan peran politik utama dalam memengaruhi kebijakan nasional sepanjang abad ke-21. Di Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, Peru, Amerika Tengah, Paraguay dan Meksiko, , petani, tukang kebun dan organisasi-organisasi petani-Indian, secara instrumental memiliki momen yang berbeda dalam seting agenda nasional. Agar menjadi jelas, di semua negara persentasi penduduk pedesaan kian menurun namun, dalam banyak kasus kualitas organisasi sosial dan kepemimpinan mereka semakin meningkat, paling tidak jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi penduduk perkotaan.

Ada beberapa alasan subyektif dan "obyektif" yang menyebabkan gerakan tani saat ini begitu maju. Secara obyektif, kebijakan "neoliberal" demikian menjepit kehidupan petani: di satu sisi membanjirnya barang-barang impor sebagai pengganti makanan dan di sisi lain produk-produk agrikultur lainnya harganya melorot drastis sehingga menyebabkan petani penghasil jatuh bangkrut; di sisi lain terdorong untuk mengakumulasi keuntungan dari pertukaran luar negeri, rejim neoliberal menempuh kebijakan untuk memperluas sektor agroekspor, serta memimpin pengusiran paksa petani penghasil dari tanahnya. Kebangkrutan dan pengusiran tidak hanya berarti meningkatnya angka pengangguran atau merosotnya jumlah pendapatan tapi, juga penduduk yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan komunitas dan keluarganya yang terdekat. Itu juga berarti, "kehancuran," sebuah pengalaman keterasingan yang mendalam. Ancaman dan kenyataan yang diakibatkan oleh neoliberalisme secara khusus ditemukan di wilayah pedesaan, dimana tidak ada alternatif untuk tempat tinggal, komunitas dan pekerjaan. Dampak yang paling menghancurkan dari neoliberalisme semakin terasa kuat di wilayah pinggiran ketimbang di perkotaan.

Secara subyektif, pemimpin tani yang baru lahir memiliki pendidikan yang lebih baik, terpolitisasi dan independen dari pengaruh elite perkotaan dan mesin partai, lebih mengerti tentang politik nasional dan internasional dan bebas dari pengaruh hegemoni pengacara provinsi dan pemimpin-pemimpin petani profesional lainnya di masa lalu. Selain itu, tidak seperti serikat buruh lama dan kepemimpinannya yang terbirokratisasi dan menjadi bagian yang menyatu dengan komisi "tri-partite," gerakan tani yang baru lahir di atas basis kelas yang independen dan perjuangan etnis, menentang persetujuan dagang antara kelas penguasa lokal dan negara imperial.

Untuk kedua alasan subyektif dan obyektif ini, gerakan tani diasumsikan pada waktu dan tempat yang tepat untuk menjadi "pelopor/vanguard," sebagai pemicu ledakan perubahan sosial besar-besaran dalam menentang elite neoliberal.

Pembangunan Gerakan Tani dan Perjuangannya

Secara khusus, kita bisa membedakan tiga level perjuangan dan organisasi tani berdasarkan dampaknya pada kebijakan politik dan sosial ekonomi secara nasional.

Pada "tahap tertinggi" kita lihat di Brazil, Bolivia dan Ekuador, dimana gerakan tani terlibat dalam waktu lama, dalam perjuangan skala besar, yang sanggup menduduki sejumlah lahan besar dan atau menjatuhkan rejim. Pada "tahap menengah" perjuangan dan organisasi, Guatemala, Meksiko, Kolumbia, Paraguay, Peru dan El Salvador adalah negara-negara dimana aktivitas dan militansi gerakan taninya sangat kuat berhadapan dengan kekuasaan regional. Gerakan itu akan semakin kuat jika saja tidak direpresi oleh aparatus negara. Sebagai contoh, lebih dari 200 ribu petani, sebagian besar Mayas, dibunuh oleh rejim kediktatoran Rios Mont yang didukung Amerika Serikat pada 1980an di Guatemala. Hal serupa terjadi di Kolumbia, dimana ribuan aktivis tani terbunuh dan lebih dari tiga juta petani kehilangan tempat tinggal akibat taktik teror yang dilakukan oleh negara Kolumbia beberapa dekade lalu. Pada "tahap terendah" aktivitas dan organisasi gerakan tani adalah yang tampak di Chile, Uruguay, Argentina dan Venezuela.

Namun demikian klasifikasi ini membutuhkan kualifikasi. Karena kebijakan presiden Hugo Chavez yang menguntungkan mengenai arah reformasi agraria, dan kebijakan yang positif tentang arah distribusi tanah dan organisasi tani serta koperasi, gerakan tani secara signifikan bangkit sejak awal 2000. Lebih dari itu, di Argentina, dimana gerakan tani hanya memiliki pengaruh kecil di tingkat nasional, mereka membanguna pengaruh yang kuat di daerah seperti, di Northeast, Santiago de Estero, Formosa dan beberapa propinsi lainnya.

Gerakan dan organisasi tani yang sangat kuat muncul dengan sebab yang berbeda-beda. Misalnya, mereka tumbuh karena cenderung berkorelasi dengan komunitas Indian yang sangat kohesif (ini terlihat di Bolivia, Ekuador dan Guatemala); buruh pedesaan tak bertanah (Brazil) dan petani (Kolumbia); dimana kepentingan agrobisnis skala besar menyebabkan bangkrutnya produser kecil (Paraguay); dan dimana klien imperialis AS meluncurkan program penghancuran koka tanpa menyiapkan alternatif yang berarti (Peru, Kolombia dan Bolivia).

Pada akhir 1970an, banyak "pakar" berpendapat bahwa gerakan tani bersifat anakronistik (saling bertentangan), kekuatannya dihancurkan atas nama transformasi sosial. Dengan bertitik-tolak dari gambaran demografis (perbandingan kota-desa) dan hancurnya gerakan gerilya yang berbasiskan petani, serta dibantu oleh retorika "modernisasi" yang dipopulerkan oleh klien-klien imperial lokal dan Bank Dunia, para pengamat itu gagal untuk melihat atau memahami kebangkitan generasi baru pemimpin-pemimpin petani yang berbasis pada organisasi massa dan sanggup menghadapi perubahan demografis melalui organisasi yang besar dan pembangunan koalisi bersama organisasi-organisasi keluarga miskin perkotaan dan serikat buruh. Organisasi-organisasi tani secara kualitatif terbukti lebih mampu berkembang, baik secara organisasi, kepemimpinan, maupun strategi dan taktik di tengah-tengah berkurangnya secara relatif jumlah populasi petani.

Kebangkitan dan Kehancuran Relatif Gerakan: 1990-2005

Kebangkitan sosial gerakan tani dari pertengahan 1980an hingga awal 2000, secara umum diikuti oleh kelemahan dari 2003 hingga pertengahan 2005. Kebangkitan itu didorong oleh kesadaran etnis-kelas yang sangat besar, khususnya di kalangan komunitas Indian yang disebabkan oleh pemberontakan besar-besaran. Misalnya, di Ekuador (CONAINE), perlawanan bersenjata di Meksiko (the EZLN The Zapatista Army of National Liberation) dan gerakan tani di Guerrero, Cocaleros di Cochabomba dan Alto Plano di Bolivia serta petani koka di Peru.

Di Brazil, pada awal 1985 dan berlanjut pada 2002, gerakan buruh pedesaan tak bertanah (the the Rural Landless Workers Movement), menduduki ribuan perkebunan besar dan memindahkan lebih dari 350 ribu keluarga pedesaan dalam pertanian keluarga dan koperasi.

Sukses gerakan tani memang tidak seragam. Di Guatemala, Peru, El Salvador dan Kolombia, gerakan tani menderita penindasan yang dilakukan - dalam beberapa kasus dimaksudkan untuk melemahkan aktivitas massa. Namun demikian, sukses besar gerakan tani ini berlanjut pada agenda pedesaan mereka seperti otonomi luas dan pemerintahan sendiri bagi komunitas Indian, reformasi agraria, perlindungan oleh negara, pembiayaan dan perlawanan terhadap ALCA, menarik perhatian dari seluruh sektor politik. Washington di bawah Bush (ayah dan anak) dan Clinton kemudian mempromosikan neoliberalisme melalui militerisasi Amerika Latin lewat Plan Colombia, Plan Andinoa, dan kebijakan "anti-teroris." Pemisahan dan pencemaran yang dilakukan oleh rejim neoliberal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang disebut "kanan-tengah/center-left" dan koalisi elektoral. Hingga akhir 1990an, gerakan tani sukses karena mendasarkan dirinya pada politik kelas yang independen dan menggunakan tindakan langsung, serta melakukan taktik koalisi dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Namun demikian, kebangkitan politisi-politisi elektoral "kanan-tengah" dan janji-janji mereka untuk "menentang" neoliberalisme telah menyebabkan kehancuran aliansi di gerakan tani.

Di Ekuador, Bolivia, Brazil dan tempat-tempat lainnya, gerakan tani yang bersekutu dengan presidennya (Guteirrez, Mesa dan Lula) dan partai, dengan cepat setelah pemilu, merangkul kebijakan neoliberal, strategi-strategi kebijakan agribisnis yang represif terhadap gerakan tani. Dampak dari pembalikkan ini adalah hancurnya aliansi elektoral dengan gerakan tani dan kemunduran dalam aktivitas dan organisasi. Di Ekuador, CONAINE menderita krisis kepercayaan di kalangan basis, pembeda-bedaan dalam organisasi dan melemahnya kemampuan untuk mobilisasi pada basis nasional. Di Bolivia, Evo Morales dan organisasi cocalero-nya mendukung kebijakan neoliberal dari Carlos Mesa, memperpanjang umur rejim reaksioner dengan memberinya kesempatan untuk melakukan rekonsilidasi dan melemahkan partai-partai tradisional. Di Brazil, dukungan MST terhadap rejim neoliberal Lula da Silva selama dua tahun lebih bersamaan waktunya dengan tersendatnya agenda reformasi agraria, terhambatnya pendudukan tanah dan semakin menguatnya agrobisnis yang membiayai buruh tak bertanah, keluarga petani, penghancuran hutan Amazon dan brutalitas ekspansi pertanian genetik oleh eksportir-eksportir pertanian. Pada 2005, pengalaman politik dalam politik elektoral telah menyebabkan (untuk sementara) tiga tahun kelemahan gerakan-gerakan tani-Indian yang paling kuat. Pelajarannya jelas: politik elektoral tidak efektif sebagai kendaraan bagi perubahan di pedesaan, dengan Venezuela sebagai pengecualian.

Aliansi Ekstra-Parlementer

Di bawah kondisi-kondisi dan konteks politik yang melahirkan aliansi petani dan penduduk perkotaan, apa hasil positifnya bagi kaum miskin pedesaan? Pengalaman sejarah lebih dari 25 tahun lalu menunjukkan bahwa aliansi yang sangat efektif dan tindakan-tindakan yang memerlukan "koalisi horisontal" terlibat dalam tindakan-tindakan ekstra parlementer. Sejumlah contoh sukses dan sebaliknya kegagalan sejumlah aliansi elektoral akan dipaparkan di bawah ini.

Di Ekuador, CONAINE dengan dukungan seribat buruh-serikat buruh utama (perminyakan, buruh lilstrik, bangunan dan guru) berhasil menjatuhkan dua rejim neoliberal (Bucaram dan Mahuad) dan untuk sementara, berhasil membatasi agenda neoliberal. Sebaliknya, ketika CONAINE berkoalisi dengan kekuatan elektoral yang dipimpin Lucio Gutierrez, mereka kehilangan dukungan sosial dan harus menghadapi arus balik program IMF. Hal yang sama terjadi di Bolivia, gerakan tani, cocaleros dan organisasi-organisasi Indian, yang berbasiskan pada koalisasi "horisontal" yang luas dengan pekerja tambang, kaum miskin perkotaan dan serikat buruh di La Paz dan Cochabamba, sukses menggulingkan rejim neoliberal represif Sanchez de Losada. Selanjutnya, gerakan tani mengalami beberapa kemunduran ketika salah satu pemimpin kuncinya, deputi parlemen Evo Morales, mendukung presiden Carlos Mesa yang menerapkan kebijakan neoliberal guna memenuhi ambisi elektoralnya (menjadi presiden pada pemilu 2007).

Ketika koalisi horisontal antara petani dan organisasi-organisasi perkotaan mendatangkan hasil-hasil yang positif, mereka tidak mudah untuk memperolehnya kembali. Di Brazil, MST kembali harus mencoba membangun aliansi perkotaan yang telah dilakukannya selama 20 tahun terakhir dengan hasil yang beragam. Selama dekade 1980an, ketika konfederasi serikat buruh (CUT=General Workers of Confederation) terbentuk dan didasarkan atas delegasi-delegasi pabrik dalam dewan umum, mereka secara tetap melakukan mobilisasi massa dengan MST. Selama 1990an dan sesudahnya, ketika CUT menjadi terbirokratisasi dan tergantung pada pakta sosial tripartit, mereka menjadi enggan atau tidak mau lagi melakukan mobilisasi bersama dengan MST. Ketika CUT's mengklaim memiliki 15 juta pengikut dan deklarasi "radikal"nya, padahal sebaliknya hanya beberapa ribu demonstran, sebagian besar adalah fungsionaris-fungsionaris penuh waktu, sebaliknya MST mampu memobilisasi puluhan ribu. Faktanya, pemimpin-pemipin MST berasal datang dari sektor-sektor progresif seperti Gereja (Pastoral Rural), menunjukkan praktek solidaritas yang lebih besar ketimbang CUT!

Venezuela adalah satu-satunya negara dimana gerakan tani memikili aliansi "vertikal" dan horisontal. Faktanya sebagian besar pertumbuhan organisasi gerakan tani adalah produk kebijakan pemerintahan Chavez dan kebijakan-kebijakan reformasi agrarianya. Ketika sebagian besar negara-negara Amerika Latin, berdiri di samping elite agrobisnis dan mendukung pakta perdagangan neoliberal, ALCA dengan dukungan imperialisme AS, di Venezuela, pemerintahannya bergerak ke arah promosi koperasi dan pertanian keluarga untuk membuat Venezuela mampu memenuhi kebutuhannya pangannya secara mandiri. Faktor kunci yang membedakan hubungan negara-petani ini adalah komposisi kelas negara dan para pemimpinnya: Chavez membangun blok popular untuk mempromosikan ideologinya yakni sebuah gabungan antara ekonomi yang berbasis pada pembiayaan kesejahteraan sosial melalui pendapatan minyak.

Dari beragam contoh konkret ini, saya mencatat sejumlah masalah dalam pembangunan "alinasi horisontal" dan penciptaan koalisi "buruh-tani:"

a. Serika buruh dan organisasi komunitas perkotaan berhasil dilemahkan oleh kebijakan neoliberal yang sukses menciptakan fragmentasi besar dalam "sektor informal;"

b. Di luar kelemahan atau "birokratisasi" (atau keduanya), serikat buruh, dalam banyak kasus, fokus mereka sangat "terbatas" pada isu-isu pekerjaan dan upah yang mendesak, ketimbang tantangan politik yang lebih luas yang berdampak pada perjuangan nasional (semacam reformasi agraria);

c. Beberapa pemimpin serikat buruh memiliki sikap yang rasis, ketika bekerja dengan pemimpin-pemimpin dan organisasi-organisasi Indian yang berdasarkan pada persamaan atau menerima kepemimpinan dari gerakan-gerakan petani-Indian yang sangat besar;

d. Banyak dari keluarga miskin perkotaan dikontrol oleh partai politik tradisional melalui mesin patronase elektoral, yang membatasi partisipasinya dalam tindakan bersama dengan gerakan tani. Namun, itu tidak menggambarkan praktek keseluruhan karena sering gambaran yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya, dalam kasus Bolivia, dimana komunitas perkotaan (organisasi bario) di El Alto membagi kepemimpinannya dengan gerakan tani.

Memang tidak semua masalah yang melilit aliansi "buruh-tani" disebabkan oleh kekuatan sosial perkotaan. Dalam beberapa kasus, seperti di Peru dan Kolumbia, tuntutan petani yang hanya terfokus pada isu tunggal pertumbuhan koka, sehingga membatasi ketertarikan sebagian produser petani. Dalam kasus lain, organisasi tani terbelah karena kesetiaannya terhadap strategi elektoral, dalam kasus ini adalah cocaleros di Chapare, Bolivia yang berakibat rusaknya aksi bersama dengan serikat buruh.

Dengan memahami kendala-kendala yang membatasi aliansi horisontal kota-desa, sebagian besar pemimpin-pemimpin tani menyadari bahwa koalisi nasional dengan sekutu perkotaannya adalah tujuan strategis yang mendesak guna mengalahkan neoliberalisme dan memformulasikan kebijakan yang pro-petani.

Strategi-strategi Perjuangan

Banyak kaum kiri menulis bahwa minimnya peran strategis petani dan dampak politik dari gerakan tani, disebabkan oleh sumbangan mereka yang kecil terhadap prosentase GNP. Begitu banyak laporan-laporan yang menulis soal "terpinggirnya" atau "tersingkirnya" petani dan buruh tak bertanah, meskipun fakta menunjukkan, sebagian besar pemain kunci dalam sektor agro-ekspor membutuhkan mata uang yang kuat untuk kepentingan impor dan pembayaran utang. Dan itu semua tak lepas dari sumbangsih kaum tani. Faktanya, gerakan tani dan produser tetap menyediakan sumber-sumber langsung bagi pertukaran internasional melalui koka dan komoditi ekspor lainnya, dan pentingnya suplai bagi konsumsi makanan lokal.

Lebih dari itu, bukti substansial menunjukkan, taktik tindakan langsung yang menyebabkan "terpinggir" dan "tersingkirnya" petani dan buruh tak bertanah, memberi dampak strategis pada realisasi keuntungan yang bisa diakumulasi oleh sebagian besar sektor kunci dari kelas berkuasa.

Teori Marxis berpendapat, sentralisasi proletariat industri dalam perjuangan revolusioner menjadi basis bagi posisi strategis mereka dalam sektor produksi dan dalam "organisasi sosial" dalam sistem pabrik. Petani, sebagaimana kita ketahui, "tersisih" dari pusat operasi kapital dan pemilikan pribadi. Sebagai individu, mereka bersifat atomistik. Sebagai subyek, perilaku petani bersifat "individualistik.

Data dari gerakan-gerakan kontemporer, menantang asumsi-asumsi ini. Di banyak negara, petani mendemonstrasikan kemampuannya yang luar biasa untuk bertindak secara kolektif dan bersolidaritas, ketimbang buruh perkotaan. Secara tetap, fokus dari aksi-aksi mereka semakin meluas ke tingkat nasional. Atau isu-isunya bukan semata tuntutan upah yang sempit sebagaimana yang dilakukan oleh serikat buruh industrial. Gerakan tani berkembang pesat sebagai keseluruhan melalui taktik tindakan langsung, termasuk pendudukan kantor kongres dan bangunan-bangunan di kotamadya (municipal), long-march besar-besaran, pemogokan dan boikot oleh produser, serta barikade dan blokade jalan. Dalam banyak kasus, gerakan tani merupakan kombinasi dari berbagai bentuk perjuangan, dari tindakan langsung ke negosiasi dan politik elektoral. "Kohesi" petani datang dari struktur komunitas habitat pedesaan, pemeliharaan jaringan keluarga yang luas, dan ancaman bencana yang ditiupkan oleh kebijakan pasar bebas, serta kampanye-kampanye pengurangan dan pengusiran petani dari tempat tinggalnya.

Persamaan yang signifikan, bentuk-bentuk khusus dari kerugian struktural akibat aksi petani sangat berdampak dalam model kapitalis neoliberal. Lebih khusus lagi, jika aksi-aksi itu bertujuan mencegah sirkulasi ekspor komoditi oleh pengusaha-pengusaha pertanian-tambang dan manufaktur dan pencapaian keuntungan. Dengan kata lain, petani mungkin tidak memainkan peran yang esensial dalam produksi kapital tetapi, mereka memainkan peran esensial dalam sirkulasi komoditi dan dalam proses pertukaran. Peran strategis petani dalam mengguncang sirkulasi sama pentingnya dengan buruh pabrik yang mematikan alat-alat kerjanya dan menghentikan produksi: mereka tidak saja merusak keuntungan kaum kapitalis tetapi, juga memimpin perjuangan ketika terjadi disakumulasi dan krisis. Intervensi politik pada lokasi-lokasi strategis dalam sirkuit reproduksi kapitalis, menyebabkan gerakan tani secara dinamis memainkan peran strategis dalam proses transformasi sosial.

Kesimpulan

Monograf, pengakuan, riset-riset lapangan dan catatan visual menyediakan mosaik yang sangat kaya dan luar biasa mengenai aktivitas massa tani selama lebih dari dua dekade lalu, menyediakan bukti-bukti yang tak terbantah bahwa gerakan tani merupakan penggerak dan berperan dinamis di seluruh Amerika Latin dalam momentum yang berbeda-beda. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa terjadi tarikan keseimbangan antara kesuksesan dan keterbatasan perjuangan petani.

Pertama-tama, gerakan tani memainkan peran menentukan dalam memaksa penguasa-penguasa korup untuk mundur dari jabatannya, sebagai wujud tanggung jawab atas pemiskinan negara, memberikan sumberdaya alam dan sektor-sektor strategis kepada perusahaan multinasional, dan menjerumuskan negara ke dalam jebakan utang luar negeri.

Di Ekuador, Bolivia dan lebih luas lagi di Peru, gerakan tani berperan sebagai pemimpin dalam perubahan rejim. Gerakan tani menjadi pemimpin dalam perang melawan ALCA di Brazil, Amerika Tengah (khususnya Guatemala), Ekuador, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia dan Meksiko.

Gerakan tani juga memimpin dalam perjuangan menentang modifikasi genetik dan kimiawi berbasiskan pertanian yang dipromosikan oleh Monsanto. Sebaliknya, mereka mempromosikan lingkungan yang ramah bagi pengelolaan tanah. Gerakan tani juga memimpin dalam perjuangan melawan pengasapan (fumigation) tanaman pangan, juga sebaliknya, aktif membela petani koka sebagai sumber penting bagi pendapatan keluarga, dengan efek berganda pada ekonomi sebagai keseluruhan.

Pemimpin-pemimpin tani menuntut Washington, untuk memerangi perdagangan obat-obatan melalui elite-elite pengadilan yang berkoalisi dengan mereka yang memroses dan mengedarkan barang tersebut dan bank-bank AS, yang secara ilegal "mencuci" keuntungan dari perdagangan obat itu. Gerakan tani menjadi bagian dari koalisi nasional melawan legislasi (pengundangan) privatisasi, basis militer AS, dan pembayaran utang luar negeri yang ilegal.

Tindakan langsung oleh gerakan tani, mampu menunda atau memblokade program-program "ikat pinggang/austerity" yang dipromosikan oleh IMF. Hal yang sama pentingnya, gerakan tani menginisiatifi gerakan yang "meledakkan" aktivitas perkotaan yang lebih besar seperti, pemberontakan yang terjadi di Bolivia pada Oktober 2003, Zapatistas Januari 1994, pengambilalihan Kongres di Ekuador pada 2000, dan gerakan pendudukan tanah di Brazil selama milenium baru.

Yang jelas, tanpa petani yang menduduki lahan tak mungkin ada proses reformasi agraria di Venezuela hari ini (2005), karena perubahan dalam birokrasi sangat lambat dan tidak jelas. Dengan adanya fakta bahwa tidak adanya legislasi agraria yang progresif atau level eksekutif yang setuju pada proses itu di seluruh negara Amerika Latin pada 20 tahun terakhir, (kecuali Venezuela di bawah Chavez), tindakan langsung oleh gerakan tani memainkan peran yang sangat signifikan, tidak hanya sebagai kendaraan bagi petani untuk membela klaim mereka atas tanah, kredit pasar, dan perlindungan atas dumping.

Sukses positif gerakan tani ini bukan tanpa biaya: luka dan penindasan dengan kekerasan. Di Kolumbia, lebih dari 20 ribu aktivis tani, para pemimpin dan pendukung hak-hak asasi manusia dibunuh oleh teroris yang didukung militer AS dan gang-gang paramiliter. Selain itu, lebih dari tiga juta orang kehilangan tempat tinggal akibat penindasan oleh negara. Di Brazil, di bawah Cardoso dan Lula, lebih dari lima ratus petani dan pemimpin-pemimim buruh tak bertanah, dan aktivis gereja dibunuh oleh polisi militer dan pembunuh bayaran yang disewa oleh pemilik tanah. Lebih dari 90 persen pelaku kejahatan itu tidak dihukum.

Masalahnya, apakah negara, politik kekuasaan, dan strategi politik yang pada akhirnya mendorong gerakan tani sebagai pemimpin dalam perubahan? Kekuasaan petani yang termanifestasi dalam wujud penyangkalan (negation) terhadap penguasa yang ada pada akhirrnya melemah, ketika mereka bersepakat pada strategi untuk pengambillihan kekuasaan. Bahkan, dalam kasus dimana gerakan tani sukses menjatuhkan rejim sebagaimana di Ekuador (2000) dan Bolivia (Oktober 2003), mereka tidak menyiapkan diri untuk berkuasa. Lebih dari itu, ketika mereka berhasil mengambilalih kekuasaan ke dalam tangannya dari para demagog neoliberal seperti Carlos Mesa di Bolivia dan Lucio Gutierrez di Ekuador, gerakan tani terbukti tidak siap berkuasa.

Petani memang sanggup melakukan protes yang signifikan dan bahkan mendorong reformasi. Tetapi, mereka sangat lemah dalam hal kekuasaan negara. Akibatnya, reformasi mengalami kemunduran bahkan kegagalan ketika gerakan melemah. Janji-janji reformasi selama perjuangan panas dihancurkan oleh penguasa kanan-tengah. Yang terjadi malah penyusunan (reconstitution) kembali kekuasaan borjuis untuk melakukan serangan balik dengan strategi 'counter-terrorist' yang kejam. Tanpa strategi untuk kekuasaan negara, para pemimpin militan cenderung untuk berhenti dan membiarkan ambisi-ambisi politis borjuis kecil mengambilalih tempat mereka. Setelah itu, periode demagog dan konsesi-konsesi simbolis sukses dalam mennapaki jejak langkah para pendahulunya.

Beberapa teoritisi revolusioner berpendapat, masalah pengambialihan kekuasaan negara mengharuskan pembangunan gerakan massa dari bawah, pembentukan koalisi dengan kelompok-kelompok perkotaan dan organisasi massa dan pembangunan serangkaian perjuangan konkret untuk reformasi yang mengarah pada terciptanya "kekuasaan ganda/dual power." Ini sangat sulit dan prosesnya sangat kompleks, tergantung pada situasi lokal dimana mereka merealisaikan hal-hal yang dianggap konkret. Pemerintah lokal dan pemimpin-pemimpin politik dalam perjuangan massa adalah "pembangun kepercayaan/confidence building) yang tindakannya: Ketika bertanya mengapa petani tidak "mengambilalih kekuasaan" di Bolivia dan Ekuador saat pemberontakan meningkat, para pemimpin tani itu mengatakan kepada saya bahwa mereka "belum siap" dan mereka "tidak percaya diri untuk memimpin." Dimanapun, ketika pemimpin-pemimpin tani dan para aktivis secara tegas hendak mendirikan sebuah rejim oleh dan untuk petani dan menentang imperialisme, hal ini merupakan masalah hidup dan mati, perjuangan dan pertumbuhan atau kehilangan tempat dan hidup melarat.***

James Petras, adalah mantan profesor sosiologi di Binghamton University, New York. Ia adalah penasehat bagi kaum tani tak bertanah dan tak memiliki pekerjaan di Brazil dan Argentina dan menulis bersama buku Globalization Unmasked (Zed). Buku barunya bersama Henry Veltmeyer, Social Movements and the State: Brazil, Ecuador, Bolivia and Argentina, akan diterbitkan pada Oktober 2005.

Catatan dan bibliografi:

Artikel ini merupakan refleksi dari penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi terlibat dengan mengikuti gerakan antara 1992-2005: CONAIE (Ekuador 2002, 2003); Cocaleros (Bolivia 1993, 1996, 2003); EZLN (Mexico 1995, 1996); MST (Brazil setiap tahun 1992-2005); Federacíon Nacional Campesino (Paraguay 1998, 1999); MOCASE (Argentina 1995); Confederacíon Campesina (Peru 2004); Federacíon Campesino (El Salvador 1999); Federacíon Ezquiel Zamora (Venezuela 2004); Via Campesina (Brasilia 1997).

Artikel ini juga adalah ringkasan dari buku kami : James Petras and Henry Veltmeyer, "Social Movements and the State: Brazil, Ecuador, Bolivia and Argentina" (London: Pluto 2005, October); James Petras and Henry Veltmeyer, "Movimientos Sociales y el Estado: Brazil, Ecuador, Bolivia y Argentina," (Buenos Aires: Lumen, Noviembre 2005).

Bibliografi:
1) James Petras and Henry Veltmeyer, "Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change? Some New Paradigms Revisited" The Journal of Peasant Studies vol 28, #2. January 2001 pp 83-118.

2) Wilder Robles, "The Landless Rural Workers Movement (MST) in Brazil" The Journal of Peasant Studies vol 28, #2. January 2001 pp 146-161.

3) Roger Batra, "Agrarian Structure and Political Power in Mexico," (Baltimore: Johns Hopkins University 1993).

4) Luis Macas, "Diez Años del levantamiento del Inti Raymi de Junio 1990: un balance preliminary Boletin Mensual Instituto Cientifico de Culturas Indigenas: Quito 2000.

5) Joao Pedro Stedile and Sergio Frei, "A luta pele terra no Brazil," (Sao Paola, Scritta 1993).

6) Tom Brass (ed), "Latin American Peasants ," (special issue) Journal of Peasant Studies vol 29, no 3 and 4, April-July 2002.

7) James Petras and Henry Veltmeyer, "The Peasantry and the State in Latin America: A Troubled Past, an Uncertain Future" in Tom Brass, ed. Latin American Peasants (2002).

Judul asli artikel ini "Strategies of Struggle The Centrality of Peasant Movements in Latin America," dipublikasikan di (http://www.counterpunch.org/petras06042005.html).

Penerjemah Coen Husain Pontoh.

Membangun Sosialisme Abad Ke-21 Di Venezuela

2007-05-21T21:17:00.000-07:00

Michael A. Lebowitz

Seperti Karl Marx yang bersedia mengubah pandangannya setelah melihat cahaya Paris Komune (Paris Commune), kita harus berpikir tentang sosialisme saat ini dengan melihat pengalaman abad ke-20.

Kita membutuhkan pemahaman, agar sosialisme di abad ke-21, tidak akan mencetak masyarakat yang statis atau masyarakat berbasis negara. Dimana keputusan yang diambil bersifat top-down (dari atas ke bawah), dan dimana seluruh inisiatif adalah milik para pejabat negara atau para kader yang mereproduksi sendiri kepeloporan (cadres of self-reproducing vanguards). Tepatnya, karena sosialisme fokusnya pada pengembangan kemanusiaan, maka penekanannya adalah pada kebutuhan akan sebuah masyarakat yang demokratis, partisipatoris, dan berkarakter. Sebuah masyarakat, yang keseluruhannya didominasi oleh negara yang sangat berkuasa, pasti tidak akan menghasilkan keberadaan manusia yang nantinya akan menciptakan sosialisme.

Untuk alasan yang sama, sosialisme bukanlah populisme. Sebuah masyarakat dimana rakyat melihat negara, menyediakan kepada mereka sumberdaya-sumberdaya beserta jawaban atas seluruh masalah yang dialaminya. Sistem seperti ini, juga tidak akan mempercepat pengembangan kapasitas manusia; selebihnya akan meninggalkan rakyat yang memandang negara sebagai sumber jawaban dan juga pemimpin yang menjanjikan semuanya.

Lebih lanjut, sosialisme bukanlah totalitarianisme. Tepatnya, karena keberadaan manusia berbeda-beda dan memiliki kepentingan dan kemampuan yang berbeda, perkembangan mereka per definisi membutuhkan pemahaman dan penghormatan bagi kepelbagaian itu. Baik negara atau komunitas, tidak memiliki hak untuk memaksakan persatuan dalam aktivitas produksi, pilihan-pilihan konsumsi atau gaya hidup yang mendukung kebangkitan dari apa yang dikatakan Marx sebagai persatuan berdasarkan atas pemahaman yang berbeda (unity based upon recognition of difference).

Selain itu, kita membutuhkan pemahaman, karena sosialisme bukanlah pemujaan atas teknologi—–sebuah penyakit yang melanda Marxisme dan yang di Uni Soviet termanifestasikan dalam wujud pabrik-pabrik besar, pertambangan, dan pertanian-pertanian kolektif untuk mengamankan asumsi skala ekonomi. Sebaliknya, kita harus mengakui bahwa perusahaan kecil mungkin menjanjikan kontrol demokratik yang lebih besar dari bawah (yang berarti pengembangan kapasitas produser) dan mungkin juga lebih ramah lingkungan sehingga bisa melayani kebutuhan masyarakat.

Kita mesti belajar dari pengalaman abad ke-20. Kini kita mengetahui bahwa keinginan untuk membangun masyarakat yang baik untuk rakyat tidaklah mencukupi— Anda harus bersiap untuk keluar dari logika kapital jika ingin membangun dunia yang lebih baik. Dan, kita tahu, sosialisme tidak bisa direalisasikan dari atas melalui usaha-usaha dan instruksi-instruksi (tutelage) oleh para pelopor, yang mengambilalih seluruh inisiatif dan tidak percaya terhadap kemampuan massa.

“Kelas pekerja,” demikian Rosa Luxemburg dengan bijaksananya mengatakan, “membutuhkan hak untuk menciptakan sendiri kesalahan-kesalahannya dan belajar pada dialektika sejarah."

Ketika kita memulai dari tujuan sebuah masyarakat yang terbebas dari seluruh potensi-potensi keberadaan kemanusiannya dan memahami bahwa jalan untuk mencapai tujuan itu tak dapat dipisahkan dari kemampuan diri rakyat, maka kita bisa membangun sebuah masyarakat manusia yang sejati.

Saya mengusulkan, dan pada kenyataannya, banyak pelajaran dari abad ke-20 yang bisa dipelajari, dimana hal itu tercermin dalam Konstitusi Bolivarian (Bolivarian Constitution). Dalam pasal 299 dinyatakan negara “menjamin seluruh pengembangan kemanusiaan.” Dalam deklarasi pasal 20 tertuang “setiap orang memiliki hak untuk bebas (laki dan perempuan) mengembangkan dirinya sendiri.” Lebih fokus lagi adalah pasal 102 yang menyatakan “pengembangan potensi kreatif seluruh keberadaan manusia dan tindakan penuh - laki maupun perempuan – dirinya dalam sebuah masyarakat demokratik.” Dalam artikel 62 dinyatakan, partisipasi oleh rakyat adalah “dibutuhkan untuk mendorong keterlibatannya dalam menjamin perkembangan mereka selengkapnya, baik secara individual maupun secara kolektif,” dalam mengidentifikasi perencanaan demokratik dan anggaran partisipatif di seluruh tingkatan masyarakat. Dan lebih fokus lagi pada pasal 70 yang menyatakan bahwa “manajemen sendiri, manajemen bersama, koperasi dalam semua bentuk” sebagai contoh “bentuk-bentuk asosiasi dipandu oleh nilai-nilai kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas,” dimana kewajibannya dicatat dalam pasal 35, “kebajikan solidaritas, tanggung jawab sosial dan bantuan kemanusiaan, baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh individu-individu swasta menurut kemampuannya.” Seluruh yang tertuang dalam Konstitusi Bolivarian ini merupakan elemen-elemen sosialisme abad ke-21 dalam bentuknya yang ideal.

Perjuangannya sekarang adalah bagaimana menjadikannya sebuah kenyataan.***

Michael A. Lebowitz adalah profesor emeritus bidang ekonomi di Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada. Ia juga adalah penulis buku "Beyond Capital: Marx's Political Economy of the Working Class" (Palgrave Macmillan, 2003), dan memenangkan penghargaan Deutscher Memorial Prize, 2004

Diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh dari judul asli "Building Socialism of the 21st Century in Venezuela." Sumber: http://www.venezuealanalysis.com, Friday, 29 Juli 2005.

Mengapa Marxisme?

2007-04-04T21:55:00.000-07:00

Daniel Singer

Tepat sebelum meninggalkan Paris, saya dihadiahi buku oleh Michael Löwy dengan suatu kata pengantar yang baru dan juga kutipan yang baru. Saya ingin membaginya dengan Anda di sini, dalam kesempatan yang istimewa ini. Dalam kutipan itu dikatakan, "Marx jelas-jelas mati demi kemanusiaan." Ayolah Daniel, kamu hanyalah obyek, melanconglah ke seluruh dunia untuk mewartakan omong kosong itu. Untuk kontribusimu itu, kami akan membayarmu satu sen dolar selusin! Tapi, sebenarnya itu bukanlah omong kosongmu. Datangnya dari Italia, melalui Benedetto Croce pada 1907 dan persisnya 90 tahun yang lalu. Saya telah mengutipnya, untuk mengingatkan kamu penggali kuburannya Marx - seorang filsuf baru, Fukuyama – yang keturunannya bejibun, memiliki banyak pewaris, dan tak pernah takut kehilangan waktunya walaupun tak mendapatkan bayaran. Pada point pertama ini, saya mau mengatakan, terjadi peristiwa yang kebetulan antara kebangkitan kembali nama baik dan runtuhnya Uni Sovyet.

Ini point pertama. Point kedua dan bagi saya krusial, adalah apa yang dibutuhkan gerakan saat ini - terutama sekali di Eropa Barat, di mana konfrontasi sedang mencapai suatu tahapan penting, tidak hanya radikal, tetapi juga global - suatu alternatif menyeluruh bagi sistem kapitalis yang ada. Ini membawa saya pada point ketiga yakni, tingkat di mana mereka tidak hanya secara tegas memisahkan sifat dari berbagai gerakan sosial tapi, mengidealkan pemisahan itu, mereka yang menolak aksi global atau aksi kolektif. Bagi mereka, apapun yang dimaksudkan dengan kata total, pastilah bersifat totaliter; lebih luas lagi, sadar atau tidak sadar, mereka melayani kekuasaan yang mapan. Akhirnya, karena keterbatasan waktu, saya mau mengatakan sesuatu tentang Marxisme, yang kita di aula ini ingin melihat kelahiran dan kebangkitannya kembali. Marxisme yang dengan bangganya kita lihat telah mati dan dikuburkan. Maksud saya, buku suci penguasa Soviet, dengan berbagai kutipan yang sesuai untuk setiap kesempatan, yang disajikan oleh pendeta pejabat dari Marxisme-Leninisme yang - mungkin Anda telah mencatatnya - dikatakan oleh Milton Friedman, dengan senang hati telah berubah menjadi penginjil kapitalis.

Mari kita mulai dengan pertunjukan terakhir tentang pemakaman Marxisme. Saya mendapati hal yang membingungkan bahwa harusnya hal itu dipercepat oleh runtuhnya Tembok Berlin dan kebangkrutan Uni Soviet. Kekuasaan yang ada seharusnya bisa mengambil keuntungan untuk memproklamirkan bahwa Marxisme, sosialisme, revolusi, atau istilah sejenis, kini telah berakhir untuk selamanya; ini adalah hukum alam yang sempurna. Dan ternyata ada cukup banyak orang pada sisi kiri, di dalam lingkaran yang progresif, yang juga dengan jelas dibingungkan dengan keadaan ini. Dan sungguh, saya tak bisa memahaminya.

Pada 1956, tahun dimana muncul surat tuduhan Khrushchev terhadap Stalin dan penyerbuan ke Hongaria, merupakan tahun kejutan bagi para pendukung Khruschev, ketika tank-tank Soviet memasuki Praha pada 1968. Tetapi duapuluh tahun kemudian, tak ada seorang pun yang dengan serius percaya bahwa suatu alternatif sosialis sedang ditempa di blok Soviet.

Bagi mereka yang melulu berpropaganda secara meyakinkan, dengan mudah menjawab bahwa hanya yang hidup yang bisa mati. Sosialisme oleh karena itu tak pernah mati di Timur, karena di sana, Marx yang dihubungkan dengan para produser, tidak dalam posisi sebagai pemilik pabrik-pabrik dan nasib mereka. Tetapi ini tidak cukup. Kita tidak punya model tetapi, kita mempunyai warisan dan kita harus meneliti sejarahnya dalam tampilan Marxis. Apa yang salah dan mengapa? Apakah karena revolusi dengan cepat telah diubah ke dalam sebuah transformasi dari atas? Atau apakah itu disebabkan oleh takdir, setidak-tidaknya setelah terjadi kemunduran di Rusia, sehingga gagal disebarkan? Saya akan meninggalkan perdebatan yang belum selesai ini tapi, tak berarti tak ada debat pada momen ini. Saya akan kembali pada point kedua.

Secara bertentangan, robohnya model neo-Stalinist tidak bersamaan dengan kesuksesan sosial-demokrasi. Sebaliknya, bersamaan waktu dengan kebangkrutan kejayaan itu, kapitalisme menunjukkan dirinya sendiri dalam bentuk yang paling telanjang. Tak ada lagi kapitalisme berwajah manusia tapi, kembali ke masa hukum rimba. Setelah duapuluh tahun atau lebih hasil restrukturisasi, krisis menjadi semakin gawat. Ini terutama sekali sangat tampak di Eropa Barat, di mana saya tinggal. Kita tengah menyaksikan suatu periode yang aneh tentang transisi, dengan harapan dan bahayanya. Untuk beberapa tahun dari sekarang, berbagai usaha dibuat untuk memaksakan model Amerika, yang bukan mimpi Amerika dari masa lalu tapi, mimpi buruk Amerika. Sebuah serangan terhadap upah, melawan apa yang disebut negara kesejahteraan, melawan semua penakluk pasca perang dari gerakan buruh, dan konsesi terhadap kapital yang bersedia tunduk.

Pesta penghormatan, penghormatan terhadap tercipatanya orde ini: Tony Blair, orang yang kemudian dengan cepat mengambilalih kekuasaan di Inggris. Atau mantan komunis Massimo d'Alema, orang yang mengilhami pembentukan koalisi dari para penguasa di Italia. Mereka siap berkorban bagi dewa baru globalisasi. Tetapi rakyat pekerja, terutama sekali di Eropa kontinental, tidak bersedia tunduk pada dewa baru ini. Sejak 1994, berkali-kali usaha untuk memotong pelayanan sosial di Italia, Perancis, dan Jerman, berhadapan dengan perlawanan rakyat. Saya pribadi berpikir pemogokan dan demonstrasi-demonstrasi pada musim dingin di Perancis pada 1995, disebabkan oleh ketidakpuasan, dan kemudian berbalik menjadi perlawanan yang bersifat ideologis. Setelah seperempat abad pergeseran ideologi ke kanan, kini muncul sebuah gerakan yang mengejek pemerasan itu: Tak Ada Alternatif (there is no alternative). Pesan ini, mendatangkan ketakutan pada pendeta-pendeta mapan, yang dengan terang-terangan mengatakan:

“jika ini adalah masa depan yang kalian tawarkan kepada kami dan anak-anak kami, maka pergilah ke neraka bersama masa depanmu itu!”

Dan terjadilah perlawanan itu, yang pada momen ini, hanya sebuah perlawanan dan bukan awal dari sebuah serangan balasan. Hal itu kemudian diikuti dengan pemberian konsesi dan kompromi. Dan itulah yang terjadi. Pentingnya penolakan tak bisa ditaksir terlalu tinggi. Anda tak bisa memulai pembangunan di masa depan tanpa aksi penolakan hari ini. Tetapi, di atas platform yang negatif (baca: penolakan) ini, Anda harus mulai menempa sebuah alternatif. Anda harus mengawalinya dengan pertarungan-pertarungan berdasarkan argumentasi musuhmu – Anda akan menjadi sebuah sekte jika Anda tidak melakukan pertarungan ini. Tapi, Anda tak bisa menghindar dari keharusan memberikan solusi yang membuat Anda melampaui teritori, yang melampaui batasan yang ada pada masyarakayat yang ada. Kapitalisme adalah sebuah sistem dengan segala kemelekatannya atau konsistensinya, masuk akal – Istvan Mészáros mengatakan dengan metabolismenya sendiri – pada akhirnya hanya dapat dikalahkan oleh sistem yang lain dengan logika dan konsistensinya pula. Ini tak berarti ribut-ribut Bastille atau pengambilalihan istana musim dingin.Tak ada sesuatu yang instan tentang perubahan revolusioner. Ia membutuhkan waktu, perenungan yang mendalam bahkan, konsesi yang bisa berlangsung setiap saat. Ketika masalah itu muncul ke permukaan, Anda mungkin meledak atau bahkan memberontak. Tetapi, kita tidak bisa membayangkan sebuah gerakan yang hegemonik dalam jangka panjang tanpa adanya visi yang fundamental mengenai masyarakat yang berbeda.

Di sini saya menjadi bagian dari bentuk-bentuk terbaru sebuah gerakan seperti, posmodernisme dan lain-lain. Saya tidak memiliki masalah dengan dekonstruksi. Hal itu mengingatkan saya pada gambaran di dalam buku teks filsafatku, sebagai murid sekolah, dari Descartes dengan catatan kakinya pada gundukan dari buku yang memproklamirkan: tidak pernah menerima sesuatu sebagai kebenaran sebelum dibuktikan. Atau, dari diktum Gramsci, sekarang saatnya berontak, kebenaran adalah revolusioner. Dalam pernyataan mengagumkan tentang ras dan gender - menyatakan gender – kurang sering klas – menyembunyikan bias di bawah deklarasi besar tentang prinsip-prinsip para pendeta dan orang-orang terpelajar. Para penganut dekonstruksi sedang menyerang dan menghancurkan sistem tersebut. Tetapi, pada waktu yang sama, sebagai seorang post-modernis, mereka datang sebagai penyelamat, menyalahkan tidak hanya narasi besar tapi, gagasan mendasar yang padu, sebuah alternatif sistematis berhadapan dengan kapitalisme. Dan sang penolong jauh lebih penting ketimbang menyerang, sebab sistem kapitalis dapat ditempatkan tanpa kesatuan yang terorganisasi, dan tetap eksis berhadapan dengan serangan yang sporadis. Satu-satunya yang menakutkan adalah koherensi dan serangan frontal.

Beri saya kesempatan untuk lebih menjernihkan. Saya sama sekali tidak mengritik gerakan sosial - yang berjuang melawan rasisme, melawan penindasan gender, atau perjuangan untuk mempertahankan lingkungan. Tentu saja, saya menerima fakta bahwa semua perjuangan tersebut berkembang di luaran. Dan itu pertanda bahwa gerakan sosialis di abad ke-20 sedang mengalami kebangkrutan. Saya hanya menyerang mereka dari jauh, menyesalkan watak gerakan yang terfragmentasi (terpecah-pecah) tersebut, terfragmentasi menjadi kepingan fakta yang permanen tentang hidup dan membuat kebaikan pada sebagian divisi saja. Apapun juga kebiasaan terbaru dari gerakan – serius maupun sekadar iseng - saya pikir mereka harus meninjau kembali gagasan mereka atau dipinggirkan oleh gerakan sosial yang mengembangkan seluruh kemampuan menyerangnya.

Dari sini timbul pertanyaan: mengapa Marxisme? Jawaban kasarnya, kekuasaan kapital lebih absolut dari yang pernah ada dan Marxisme tetap merupakan alat analisa terbaik untuk menguliti kuasa, watak, dan kontradiksi di dalam sistem kapitalisme. Dengan syarat, kita tidak menjadikannya sebagai Kitab Suci. Telah saya katakan, bagaimana kita semua di sini bersama-sama menolak penyimpangan doktrin yang dijadikan sebagai alat atau topeng bagi para penguasa Soviet, para penindasnya dan pelayannya. Tapi itu tidak cukup. Kita tidak bisa memperlakukan Marxisme sebagai teks yang suci dan tidak bisa menoleransi tabu apapun. Marx tidak mengatakan segalanya. Ia tidak mempunyai waktu untuk itu, ia hanya memberi satu contoh saja, ia cukup mengajukan pertanyaan kunci mengenai peran negara. Bagaimanapun visi Marx, ia mungkin tak bisa membayangkan keadaan satu abad sesudahnya dan perubahan cepat teknologi dimana kita hidup di bawah kapitalisme, dimana kita menghadapi benturan antara perkembangan buta dari kekuatan produktif dan lingkungan kita. Dengan kata lain, kita menghadapi ancaman bunuh diri.

Guna menyingkat waktu, kita harus menggunakan Marxisme dalam wujud Marxis: mengadaptasikannya sejak semula untuk direalisasikan pada zaman kita. Masalahnya, kita tidak hanya berhadapan lingkungan yang berubah dengan cepat tapi, juga seluruh landasan pemikiran kita sendiri, menguji perubahan cepat watak kelas buruh dan, oleh karena itu, kapasitasnya untuk bertindak sebagai agen pengubah sejarah

Hanya dalam wujud seperti ini, kita bisa mengerjakan isu-isu yang menjadi agenda kita: masalah pekerjaan, dan tidak hanya masalah kerja dan waktu luang, dalam masyarakat kita di mana kemajuan teknologi telah menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran dan atau kemiskinan; masalah perubahan yang radikal dan keterbatasan negara bangsa dalam suatu masyarakat yang terglobalisasi; masalah kesetaraan dalam sebuah dunia yang pertumbuhan sosialnya tidak adil; masalah demokrasi, tidak hanya karena ini adalah warisan kita yang sangat mengerikan tapi, karena kita ingin mentransformasikan esensi perencanaan ke dalam pengorganisasian sendiri masyarakat.

Saya lanjutkan sedikit. Tugas kita jelas sangat berat dan karena itu, membutuhkan waktu. Tetapi tugas itu juga sangat mendesak. Saya benar-benar merasakan adanya sinar harapan di kaki langit. Tanda-tanda awalnya sudah nampak dari kebangkitannya sejak dari Paris hingga Seoul. Tetapi ada juga bayang-bayang. Ketika Front Nasional yang xenophobic menduduki balai kota di Perancis Selatan melalui hak pilih universal, dengan mayoritas absolut, adalah mendesak untuk melakukan sesuatu. Maksud saya, menawarkan kepada rakyat yang tak puas dengan sistem yang ada sebuah alternatif yang radikal. Jika kita tidak melakukan itu, mereka akan bertindak reaksioner dan irasional. Tapi, kita harus dapat, dan oleh karena itu, kita harus melakukannya dan Marxisme adalah alat yang tepat bagi penyelesaian kita.***

DANIEL SINGER adalah koresponden The Nation’s di Eropa selama beberapa tahun. Ia adalah penulis sejumlah buku, termasuk The Road to Gdansk (1981) and Whose Millennium?: Theirs or Ours?

Sumber: Monthly Review, Nov. 1997, Vol. 49, Nomor 6

Artikel ini diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh.

Papua Harus Ber-Swadeshi

2007-02-27T07:33:00.000-08:00

David Chan

Kebebasan politik tidaklah cukup. Perjuangan rakyat Papua Barat hanya mungkin meraih keberhasilan jika seluruh rakyat Papua bersatu. Dan mereka hanya bisa bersatu jika mereka memikul bersama beban dan nasib mereka. Mereka harus memiliki kepentingan bersama, dan perspektif bersama tentang tujuan perjuangan mereka.

Saya menyerukan agar para pemimpin dan tokoh intelektual Papua Barat belajar dari Mahatma Gandhi tentang Prinsip Dasar Perlawanan Tanpa-Kekerasan. Selanjutnya, mereka harus menyampaikan prinsip-prinsip itu ke lapisan bawah masyarakat. Nelson Mandela (berjuang melawan apartheid di Afrika Selatan) dan Martin Luther King Jr. (berjuang melawan diskriminasi rasial di Amerika Serikat), keduanya belajar banyak dari Gandhi.

Mahatma Gandhi memulai SWADESHI dengan satu SUMPAH. Ia membakar semua pakaian impornya dan mulai mengenakan pakaian yang ditenun oleh perempuan-perempuan India. Mulai dari pakaian, kemudian garam, dan berlanjut ke barang-barang kecil lainnya. Semua ini sepertinya tidak penting atau remeh. Tetapi karena rakyat India melaksanakannya dengan tekad penuh, pada akhirnya Inggris kolonial menyerah.

India mencapai kemerdekaannya tanpa kekerasan. Para korban, baik dari pihak India maupun Inggris, jumlahnya hanya beberapa ribu (terutama mereka yang mengabaikan prinsip-prinsip non-kekerasan yang disarankan Gandhi). Bandingkan, misalnya, dengan Aljazair dan Prancis, yang kehilangan 900 ribu orang dalam ajang konfrontasi. Sebabnya, Aljazair menggunakan kekerasan dalam perjuangannya. Kini, India dan Inggris, adalah dua negara yang bersahabat (karena sukses melakukan rekonsiliasi). Sementara hubungan antara Prancis dan Aljazair bermasalah terus.

SWADESHI bisa dimulai dari kekuatan yang saat ini dimiliki rakyat Papua:

SWADESHI Bahan Makanan Pokok:

Tinggalkan beras dan kembali ke sagu atau umbi-umbian. Dengan kembali ke sagu dan umbi-umbian ini, ada sejumlah ratusan milyar rupiah yang bisa kita hemat, karena uangnya tidak mengalir ke Jawa [untuk membeli beras]. Jumlah uang yang sangat besar ini bisa dimanfaatkan rakyat Papua untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka. Jadi, sagu bukan hanya sekadar masalah kebiasaan makan, sagu juga harus digunakan sebagai alat perjuangan (silahkan baca artikel lain saya yang berjudul “RASKIN” di www.westpapua.ca). Ketergantungan pada beras sama dengan ketergantungan pada para pendatang (transmingran). Setelah bebas dari beras, kita bisa naik ke jenjang lebih tinggi pada tangga kemerdekaan.

SWADESHI Kebutuhan Dapur:

Setiap tahun, rakyat Papua mengonsumsi ratusan metrik ton garam impor dari pulau Madura (pulau di sebelah timur laut Jawa). Jika Anda berlayar di sepanjang Selat Madura, Anda akan melihat air yang berwarna coklat-kehitaman, penuh limbah industri. Sebaliknya, ribuan kilometer pantai rakyat Papua air lautnya murni, bebas dari pencemaran. Sayangnya, tak ada sejengkal pun yang dimanfaatkan untuk memproduksi garam. Rakyat Papua harus memproduksi garam sendiri, juga gula aren, kopi, dan barang-barang kecil lainnya.

SWADESHI Tas:

Buang tas kulit dan kantong plastik buatan Bandung dan Tanggulangin (kota dan desa yang menjadi pusat produksi tekstil dan barang-barang dari kulit di Jawa). Orang Papua mesti kembali menggunakan NOKEN. Noken adalah tas tradisional orang Papua. Jika ratusan ribu pelajar/mahasiswa, buruh, pelayan publik (pegawai negeri), dan intelektual kembali menggunakan NOKEN atau tas tenunan daun pandan (pandanus leave) dan dibuat 100 persen oleh ibu-ibu Papua maka, ada ratusan atau bahkan milyaran rupiah yang bisa diselamatkan oleh rakyat Papua dari mengalir ke Jawa. Uang ini juga bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari rakyat Papua.

SWADESHI Tekstil:

Ketika Belanda masih berada di Papua, ada usaha-usaha untuk memampukan rakyat Papua untuk memproduksi kebutuhan tekstil mereka sendiri. Para biarawati Katolik dulu memperkenalkan alat pemintal benang wol di wilayah pengunungan tengah. Gereja Katolik di wilayah Kepala Burung, dulu biasa mengirim ibu-ibu Papua ke Pulau Timor untuk belajar menenun. Hasilnya, mereka sanggup menenun dan memproduksi pakaian sendiri. Ini berlangsung hingga akhir dasawarsa 1980-an. Tetapi, kini keahlian itu telah dilupakan. Rakyat Papua harus bangun kembali untuk memproduksi tekstil sendiri. Memang tidak mudah untuk melaksanakan SWADESHI di bidang tekstil, tapi jika ada keinginan pasti ada jalan.

SWADESHI Sumberdaya Manusia (SDM):

Kita salah, jika masalah SDM dipahami sebagai seluruh rakyat Papua harus meraih gelar universitas seperti B.A atau B.Sc, Master, Doktor atau profesor. Seorang penjahit adalah SDM, demikian juga dengan penjual mie keliling, tukang pangkas rambut, atau seorang tukang tambal ban, Bapak Yohanes yang menyadap zat tepung dari pohon sagu di hutan, adalah SDM, Ibu Bonay yang mencangkul tanah dan menanam keladi di desa Arso adalah SDM, Jakobus Mandacan, seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai sopir taksi adalah SDM, dan seterusnya.

Dan, masih banyak sektor dalam kehidupan rakyat Papua yang membutuhkan penerapan Swadeshi.

Bagaimana memulai SWADESHI?

- Mulailah dari diri sendiri
- Mulailah dari hal-hal yang kecil
- Mulailah sekarang juga.

Jangan meremehkan laki-laki lemah tak berdaya ini, Mahatma Gandhi. Walaupun tulangnya hanya dilapisi kulit (karena kegiatan puasa dan doa), gagasannya tentang Swadeshi tetap hidup di India. Goldman Sach, suatu lembaga riset global terkenal melaporkan, ekonomi India akan melampaui ekonomi Amerika Serikat pada 2050. Ini karena kesungguhan rakyat India dalam menerapkan Swadeshi. Bagaimana dengan Papua?***

David Chan, seorang warganegara yang peduli, tinggal di Papua Barat.

Diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh dari judul asli “PAPUA MUST GO SWADESHI,” dari the east-timor news list. Terjemahan ini diperiksa oleh Nug. Katjasungkana.

Peran Kaum Intelektual Dalam Perubahan Sosial

2007-01-21T11:06:00.000-08:00

James Petras

Pengantar

Membicarakan atau menulis tentang “kaum intelektual” hari ini, kita harus merujuk pada tataran posisi politik. Dari sayap kanan ekstrim (neoliberal-neokonservatif), melewati kanan-tengah (sosial-liberal), lalu menapak pada kiri-tengah (sosial demokrat), hingga berujung pada kiri-revolusioner (Marxis). Di dalam dan di luar kategori politik ini, kita juga memasuki ranah ekologi politik, feminis, gay, ras dan identitas etnik.

Sebagai tambahan, intelektual politik ini berada dalam latar kelembagaan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah pemimpin-pemimpin dalam NGO (organisasi non-pemerintah/LSM), yang lain ditemukan di dunia akademik. Sebagian lainnya berkutat sebagai “intelektual publik,” wartawan, profesor, penasehat-penasehat serikat buruh, pemimpin-pemimpin partai politik, agamawan, dan penulis lepas.

Untuk tujuan paper ini, saya ingin memberikan fokus pada kaum intelektual kiri-tengah (center-left/CL) dan intelektual kiri-revolusioner (revolutionary-left/RL). Kedua kelompok intelektual ini saya pilih, karena keduanya paling mudah dilekatkan dengan proses perubahan sosial yang progresif. Intelektual CL, umumnya bermain dalam latar kelembagaan. Sementara intelektual RL, ditemukan terutama sebagai “intelektual publik” dan di universitas-universitas.

Seperti masa-masa sebelumnya, pembedaan antara intelektual CL dan intelektual RL adalah jauh dari tetap. Sebabnya, gambaran utama intelektual kiri adalah “cair/fluidity” atau “bergerak” di antara identitas politik. Pergeseran terbesar adalah pergeseran dari RL menjadi CL, lantas menjadi kanan-tengah (liberalisme sosial), hingga menjadi neoliberal. Tercatat, beberapa mantan anggota gerilya di kawasan Amerika Latin, yang pada 1960an dan 1970an adalah seorang revolusioner, kini telah menjadi menteri neoliberal, senator, dan wakil rakyat. Mereka kini menjadi pembela militerisme, imperialisme, sektor agribisnis, dan kontra-pemberontakan. Sebaliknya, minoritas yang dianggap sebagai intelektual kanan-tengah, kini bergerak menuju kiri-revolusioner, khususnya setelah dekade 1990an, lebih khusus lagi setelah mereka berumur di atas 50 tahun.

Apapun pergerakan dalam politik dan loyalitas politiknya, kaum intelektual secara relatif memiliki peranan penting dalam politik, khususnya di Amerika latin – di bawah kondisi-kondisi tertentu. Kaum intelektual memang tidak selalu bisa secara langsung mempengaruhi politik massa, mereka juga tidak memimpin atau mengorganisir perjuangan massa, kecuali klaim-klaim dan pretensi-pretensi sebagian dari mereka.

Intelektual menjadi penting karena (1) mempengaruhi pemimpin-pemimpin dan militan-militan partai, gerakan sosial, dan politisasi kelas sosial; (2) melegitimasi dan mempropagandakan secara halus sebuah rejim, kepemimpinan, atau gerakan politik; (3) menyediakan diagnosa atas masalah ekonomi, politik negara, kebijakan, dan strategi-strategi imperialis: (4) menguraikan solusi-solusi, strategi-strategi politik, dan program-program bagi rejim, gerakan, dan para pemimpin; dan (5) mengorganisasi serta berpartisipasi dalam pendidikan politik partai atau aktivis gerakan.

Dalam paper ini, saya ingin fokus pada dan secara kritis membandingkan peran intelektual kiri-tengah (CL) dan intelektual kiri-revolusioner (RL), dalam menyediakan kepada gerakan dan partai sebuah diagnosa dan solusi-solusi politik.

Metode dan Analisis

Diskusi ini akan fokus pada peran intelektual CL dan RL di Amerika Latin, setelah lebih dari 25 tahun. Kita akan fokus pada dua garis pembatas: (a) peran intelektual CL dan intelektual RL dengan merujuk pada beberapa peristiwa penting; dan (b) analisis kritis atas konsep-konsep prinsipiil yang diuraikan oleh intelektual CL dan intelektual RL.

Terdapat empat peristiwa penting yang akan kita diskusikan: (a) “transisi” dari kekuasaan militer ke politisi-politisi sipil yang terpilih melalui pemilu; (b) kebangkitan dari apa yang disebut “gerakan sosial baru/new social movement” pada dekade 1980an (identitas gerakan) dan dekade 1990an (massa tani, pengangguran dan gerakan Indian); (c) kemunculan rejim-rejim “kiri-tengah” yang terpilih melalui pemilu pada milenium baru; dan (d) ekspansi kapital ke seluruh dunia dan peningkatan secara cepat perang imperial.

Konsep, yang dipopulerkan intelektual CL, akan dihadapkan dengan konsep yang digunakan intelektual RL. Ini termasuk diskusi tentang “transisi demokrasi/democratic transition” versus “transisi menuju politik elektoral otoritarian/transition to authoritarian electoral politics”; gerakan sosial baru dengan “basis identitas”/new “identity-based” social movement” versus “gerakan sosial berbasis kelas/class-based social movement”; dan “globalisasi/globalization” versus “imperialisme/imperialism.” Pada bagian akhir paper ini, saya akan mengevaluasi performa intelektual CL dan intelektual RL, dalam pengertian, diagnosis politik mereka, solusi-solusi politik yang ditawarkannya, dan konsekuensinya bagi perubahan sosial.

Intelektual Reformis dan Intelektual Revolusioner: Menguji Peristiwa-peristiwa Kunci

Baiklah kita mulai dari catatan selama periode diskusi (1980-2005), dimana mayoritas terbesar intelektual kiri berada di barisan kaum reformis: kiri-revolusioner pada masa itu dan hingga kini jumlahnya minoritas. Tapi, bukan itu dasar dari paper ini untuk menganalisa dan menjabarkan mengapa kasus ini terjadi. Tujuan saya adalah menganalisis relevansi dan validitas posisi-posisi politik yang diserap kedua kelompok intelektual dimaksud.

Transisi Menuju Demokrasi

Intelektual reformis berpendapat, “transisi menuju demokrasi” ditandai oleh pergeseran kekuasaan dari militer ke politisi sipil hasil pemilu. Menurut mereka, legalisasi partai, kebebasan pers, pemilihan umum, dan kebebasan individual merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk kepentingan “demokrasi.” Intelektual kiri-revolusioner mencatat, keberlanjutan struktur kelas, aparatus negara (militer, pengadilan, intelijen, dan bank sentral), model ekonomi, dan pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, merupakan penentu utama kebijakan sosio-makroekonomi.

Kaum reformis tidak sulit untuk menerima argumen yang disodorkan oleh kelompok kiri-revolusioner: bahwa struktur yang otoritarian tidak berubah dan mendesakkan pembatasan-pembatasan dalam sistem politik. Tetapi, mereka menilai “perubahan pesat” adalah mungkin dan selanjutnya secara bertahap, akan terjadi keadilan yang lebih besar. Sebaliknya, intelektual revolusioner berpendapat, kerangka kerja politik elektoral berada dalam posisi subordinat dari lembaga-lembaga negara kapitalis dan kelas berkuasa (ruling class), dan secara organik tidak memiliki kapasitas untuk mentransformasikan masyarakat atau bahkan dalam menyebarkan kemakmuran dan meningkatkan standar kehidupan.

Sebuah survey yang lebih detil mengenai 24 tahun politik elektoral di Amerika Latin, menunjukkan, asumsi-asumsi kalangan intelektual CL, bahwa politik elektoral merupakan instrumen bagi perubahan sosial terbukti gagal. Selama seperempat abad, seluruh variasi rejim politik di seluruh Amerika Latin, gagal dalam meningkatkan standar hidup, mendistribusikan kemakmuran, mempromosikan pembangunan nasional, atau menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti perumahan, distribusi tanah, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan renasionalisasi ekonomi. Sebaliknya, rejim elektoral menjadi kian tergantung pada negara imperialis dan paket kebijakannya semakin buruk. Kepemilikan tanah semakin terkonsentrasi; perbedaan antara 10 persen teratas dan 50 persen terbawah semakin lebar; sebagian besar perusahaan-perusahaan publik telah diprivatisasi dan didenasionalisasi; dan ratusan miliar dollar dirampas dari buruh dan ditransfer ke bank-bank asing untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo.

Di semua tempat dan di semua negara, sistem elektoral mengekspresikan karakter kelas yang dominan, yang membuktikan ketepatan analisis kiri-revolusioner. Seluruh “reformis kiri” yang masuk ke dalam rejim, pada akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan administratif yang buruk, dan mendapat tekanan dari rakyat yang menentangnya. Telah jelas bahwa analisa dan solusi yang dikemukakan intelektual kiri-reformis – transisi demokrasi bermakna politik elektoral akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah keliru dan gagal. Sebaliknya, analisis intelektual kiri-revolusioner yang menjelaskan tentang keberlanjutan kekuasaan borjuis dan kapitalis telah membatasi “transisi:” adalah benar dan masuk akal.

Gerakan Sosial Baru

Dalam perkembangan selanjutnya, para intelektual kiri yang terlibat dalam proses elektoral tidak memimpin untuk perubahan sosial. Mereka malah membangun apa yang disebut “gerakan sosial baru.” Sekali lagi, muncul perdebatan tentang bagaimana komposisi sosial dan agenda sosial gerakan ini. Kalangan “reformis” – sering juga disebut “post-modernis” – menekankan “identitas sosial” sebagai lawan dari definisi kelas. Selama periode 1970-1980an, intelektual reformis mengklaim bahwa “identitas” baru, sebagai basis gerakan, telah menggantikan gerakan yang berbasis-kelas. Indentitas baru gerakan itu, misalnya, gerakan yang berbasis ekologi, etnis, feminis dan gerakan gay. Intelektual revolusioner, walaupun tidak menolak kelompok identitas mencatat, perjuangan massa dari gerakan sosial berbasis kelas-etnik, seperti CONAIE di Ekuador, Cocaleros di Bolivia, Zapatista di Meksiko dan gerakan pedesaan berbasis klas di Brazil seperti MST, merupakan kekuatan pendorong bagi perubahan sosial. Kaum intelektual reformis selalu mencatat keuntungan yang terbatas dari perubahan yang dilakukan oleh segelinter “elite” di dalam kelompok “indentitas.” Sebaliknya, gerakan sosial berbasis kelas sangat berhasil dalam merealisasikan beberapa perubahan mendasar dalam menjatuhkan rejim neoliberal, dan memblok undang-undang dan peraturan pemerintah yang merugikan kehidupannya.

MST di Brazil, yang berbasis pada perjuangan kelas, memaksa pendudukan terhadap jutaan hektar tanah dan memindahkan 350 ribu keluarga (lebih dari 1,3 juta orang) ke sektor pertanian. CONAIE sukses menjatuhkan dua presiden neo-liberal; pekerja pengangguran dan kelas menengah yang dimiskinkan di Argentinga, berhasil memaksa presiden Fernanado De La Rua untuk keluar dari istana; buruh dan gerakan petani di Bolivia, juga sukses menjatuhkan presiden Sanchez de Losada dalam mempertahankan industri perminyakan negeri itu.

Politik Elektoral dan Kiri-Tengah

Perdebatan di kalangan intelektual reformis dan intelektual revolusioner kian menajam, khususnya bersangkut dengan strategi “jalan elektoral atau jalan revolusioner menuju kekuasaan politik dan perubahan sosial.” Sebagian terbesar intelektual reformis dan dan lebih banyak lagi intelektual “revolusioner,” mendukung kandidat dari kiri-tengah yang terlibat dalam pemilu. Misalnya, rejim Alejandro Celestino Toledo Manrique di Peru, Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa di Ekuador, Luiz Inácio Lula da Silva di Brazil, Tabaré Ramón Vázquez Rosas di Uruguay dan Néstor Carlos Kirchner Ostoic di Argentina, sebagai intrumen reform sosial. Sebagian kecil intelelektual revolusioner, menolak para politisi itu. Mereka berpendapat, para politisi tersebut dan partainya memang tidak terlalu jauh dari kiri tetapi, telah bergerak ke kanan dan mengadposi IMF, neoliberalisme dan ALCA.

Para intelektual reformis memengaruhi para pemimpin gerakan sosial dan massa pendukungnya, untuk mendukung politisi-politisi kiri-tengah. Sementara, para intelektual kiri-revolusioner sangat sedikit dan tidak memiliki pengaruh ketika pemilu dilangsungkan dan sesudahnya. Hasilnya, kini telah kita saksikan: Lula, Gutierrez, Toledo dan mereka yang mendaur-ulang kekirian, telah berbalik menjadi seorang neoliberal yang memperdalam dan memperluas privatisasi, mempromosikan perluasan agro-bisnis di atas penderitaan petani skala kecil dan buruh tuna-tanah, memindahkan ratusan miliar dollar ke bank-bank internasional, menyetujui undang-undang ketenagakerjaan yang memasung buruh dan hak pensiunnya, dan mempromosikan penghisapan Amazon di atas penderitaan masyarakat adat. Konsekuensi dari strategi intelektual reformis yang mendukung “kiri-tengah,” adalah hancurnya gerakan sosial. Di Ekuador, serikat buruh minyak di tindas, CONAIE kehilangan dukungan dari anggota-anggota terpercayanya ketika para pemimpinnya berhasil dikooptasi oleh Gutierrez. Di Brazil, MST mengalami disorientasi politik, menderita represi dan terusir dari tanah yang telah didudukinya. Di Uruguay, rejim Vazquez mengikuti petunjuk-petunjuk IMF, mendukung investasi asing dari pencemar-pencemar besar (perusahaan selulosa), dan memaksakan upah umum yang “terbatas” terhadap serikat buruh. Semua itu bisa terjadi, karena kebijakan rejim kiri-tengah ini mengatasnamakan para pemimpin serikat buruh prestisius dan intelektual kiri-reformis yang mendukungnya.

Setelah tahun-tahun penerapan kebijakan brutal neoliberal, banyak dari para intelektual-reformis yang pada dasarnya mendukung partai kiri-tengah yang berkuasa, menjadi kritis terhadap rejim. Tetapi, kritik mereka lebih pada kebijakan-kebijakan rejim yang salah, ketimbang mengikuti kritik sistematik yang dilancarkan intelektual revolusioner. Sementara itu, para intelektual kiri-revolusioner, karena validitas diagnosanya, pengaruhnya semakin meningkat di kalangan sektor-sektor yang sebelumnya terilusi oleh intelektual reformis. Penyelesaian masalah melalui tindakan politik revolusioner bagi perubahan sosial, yang diusung intelektual kiri-revolusioner, mulai memperoleh getarannya pada beberapa sektor gerakan massa. Para pemimpin gerakan massa itu mulai menerima metode perjuangan revolusioner tapi, tidak dengan sendirinya bertujuan revolusioner.

Globalisasi atau Imperialisme

Arena perdebatan keempat antara intelektual reformis dan intelektual revolusioner adalah menyangkut diagnosa mereka mengenai watak dan motor penggerak kapitalisme global. Kaum reformis berbicara tentang globalisasi dan penciptaan sebuah tata dunia baru yang didominasi oleh korporasi-korporasi multinasional (MNC), yang melintasi batas-batas negara. Mereka mengadakan perlawanan terhadap globalisasi ini dengan cara, menggalang pertemuan “raksasa” yang tidak mengandung muatan kelas dalam pertemuan “forum sosial.” Atau menjadi demonstran setia dalam setiap ajang pertemuan yang dilakukan elite-elite internasional.

Intelektual revolusioner berpendapat, gambaran utama dalam epos kita hari ini adalah bangkitnya kekuatan militer imperialis Amerika, yang berhadapan dengan imperialisme Eropa dan Jepang, untuk mengontrol dunia. Kebangkitan militer itu ditandai dengan kebijakan negara imperial yang agresif memelopori perang dan penaklukan kapitalis. Kalangan reformis fokus pada ekspansi ekonomi MNC, tanpa mengantisipasi perang imperialis di Yugoslavia, Afghanistan dan Iraq, intervensi CIA dalam kudeta di Venezuela, dan ancaman perang bergelombang Amerika di Timur Tengah. Sementara itu, kalangan intelektual revolusioner fokus pada sentralitas negara imperial, perang imperial, dan pendudukan kolonial. Bagi kalangan intelektual RL, inilah bukti yang lebih relevan untuk memahami watak dan motor penggerak dunia kontemporer.

Lebih dari itu, analisa kelas dari kalangan intelektual revolusioner lebih berdayaguna sebagai alat untuk memahami watak dari efektivitas perlawanan terhadap imperialisme, ketimbang konsep yang tidak jelas dari “massa.” Gerakan massa pengangguran di Iraq, misalnya, menjadi tulang punggung perlawanan bersenjata terhadap pendudukan kolonial Amerika. Petani, buruh, dan pengangguran di Amerika Latin, menjadi pemimpin dalam mengalahkan klien-klien imperial, dan mencegah privatisasi listrik (Meksiko), air (Bolivia) dan pelabuhan (Uruguai). Sejumlah besar petani-bersenjata melawan imperialisme dan neoliberalisme di Kolumbia, Nepal, dan Filipina. Sekali lagi, ideolog-ideolog reformis globalisasi gagal memberikan diagnosis yang memadai dan aksi-aksi politik yang efektif. Forum Sosial dan pertemuan massa terbukti kehilangan efektivitasnya. Sementara itu, intelektual revolusioner yang fokus pada imperialisme dan perlawanan kelas-nasional, sanggup mendapatkan penerimaan yang luas karena korespondensinya dengan realitas.

Pendekatan konseptual-teoritis yang saling bertentangan antara intelektual revolusioner dan intelektual reformis ini, memberikan pengaruh yang besar pada perjuangan untuk perubahan sosial. Kami telah menunjukkan tipikal pendekatan kalangan reformis yang sangat memengaruhi para pemimpin gerakan massa dan massa ketimbang analisis kiri-revolusioner. Namun demikian, seiring waktu, kami menemukan bahwa diagnosa, deskripsi, prediksi dan praktek intelektual reformis, telah menyebabkan kekacauan ekonomi dan konsekuensi politik yang merusak. Hasilnya, penguatan rejim “neoliberal” baru dan aliansinya dengan imperialisme pada satu sisi, dan disorientasi politik serta terserak-seraknya gerakan sosial di sisi lain.

Sebaliknya, diagnosa dan solusi untuk perubahan sosial yang dikemukakan oleh intelektual kiri-revolusioner, semakin populer di kalangan pemimpin rakyat dan sedikit demi sedikit berdampak pada massa. Semakin hari, pengaruh mereka semakin meningkat, khususnya ketika analisa itu mereka kemukakan kepada gerakan sosial, gerakan akar rumput, dan di kalangan intelektual.

Masalahnya, justru ini kuncinya, beberapa intelektual revolusioner terisolasi dari perjuangan massa. Mereka juga tidak mempunyai akses ke media massa, untuk menyebarkan gagasan-gagasannya. Padahal, telah telah nyata dalam sejarah, perubahan sosial akan tiba jika ada titik hubung antara intelektual revolusioner dan gerakan massa. Ketika saat itu tiba, dibutuhkan perjuangan untuk mengatasi reform-reform mendesak melalui metode kepemimpinan revolusioner, menuju perjuangan untuk kekuasaan negara oleh organisasi kelas yang independen. Hanya rejim revolusionerlah yang mau melakukan perubahan struktural dalam hubungan kepemilikan, struktur kelas, dan negara yang permanen dan berkelanjutan.***

6 Maret, 2005.

Diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh dari judul asli "Role of the Intellectuals in social change," dalam http://www.rebelion.org, Oktober 15, 2005.

Catatan penerjemah:

MST: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Portugis), atau Landless Workers Movement (Inggris) atau Gerakan Buruh Pedesaan Tak Bertanah, adalah gerakan sosial terbesar di America Latin. Diperkirakan, anggota organisasi ini mencapai 1.5 juta dan tersebar di 23 dari 27 negara bagian di Brazil.

CONAIE: The Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (Spanish: El Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), atau Konfederasi Bangsa-bangsa Indian Ekuador, adalah organisasi masyarakat adat terbesar. Didirikan pada 1986, CONAIE bertujuan melakukan perubahan sosial atas nama masyarakat asli di wilayah yang signifikan dengan taktik yang beragam termasuk, aksi langsung.

ALCA: The Free Trade Area of the Americas (FTAA) (Spanish: Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), atau Kawasan Bebas Perdagangan America, adalah kesepakatan bersama untuk menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan di antara seluruh bangsa-bangsa di benua Amerika (kecuali Kuba, Venezuela dan terakhir Bolivia dan Nikaragua.

Cocaleros: adalah istilah yang merujuk pada petani penanam Coca di Peru dan Bolvia. Evo Morales, yang menjadi presiden Bolivia pada 2006, adalah seorang pemimpin gerakan Cocalero di negaranya.

Zapatista: Merujuk pada The Zapatista Army of National Liberation (EZLN), didirikan pada 1983, adalah organisasi kelompok bersenjata modern di Meksiko. Nama Zapatista diambil dari the Zapatistas of the Mexican Revolution yang dipimpin oleh Emilano Zapata, pada 1910-1919.

Marta Harnecker: Eksperimen Kuasa Kerakyatan di Venezuela

2006-12-31T08:09:00.000-08:00

Marta Harnecker, kelahiran Chile, adalah penulis buku "Memahami Revolusi Venezuela" (Monthly Review Press, 2005), dan buku-buku lain mengenai revolusi dan Amerika Latin. Ia adalah peserta aktif dalam revolusi Bolivarian di Venezuela dan seorang penasehat presiden sosialis negeri itu, Hugo Chavez.

Harnecker terlibat dalam pembentukan dan pengembangan badan-badan Dewan Komunal di Venezuela, yang dimaksudkan sebagai kendaraan bagi kuasa kerakyatan (popular power) dan partisipasi publik untuk menciptakan sosialisme di abad ke-21. Untuk mengetahui apa dan bagaimana kuasa kerakyatan itu dibentuk dan bekerja, Coral Wynter & Jim McIlroy dari Green Left Weekly, bertempat di Caracas, Venezuela, mewawancarai Marta Harnecker pada akhir Oktober. Berikut petikan wawancaranya:

Green Left Weekly (GLW): : Bagaimana Dewan-dewan Komunal itu dibentuk dan bagaimana perkembangannya?

Marta Harnecker (MH): Apa yang saya lakukan selama setahun terakhir adalah mencari pengalaman yang menarik, dan mencari orang yang dapat bertukar pengalaman. Di Cumana, (Venezuela timur laut), saya menemukan organisasi yang sudah ada bertahun-tahun, sebelum Dewan-dewan Komunal dibentuk. Organisasi itu dibentuk dalam lingkup yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah barrio (rukun tetangga), dengan sekitar 200-400 keluarga. Di beberapa daerah pedesaan, bahkan lebih sedikit lagi, sekitar 100 keluarga. Organisasi itu dibentuk di mana orang saling mengenal dan anda tidak memerlukan transportasi untuk menghadiri pertemuan. Sungguh mudah untuk bertemu. Ini adalah ruang yang memungkinkan semua orang terlibat.

Tentu saja orang yang berpikir tentangnya, menemukan bahwa ruang kecil semacam itu memungkinkan orang yang biasanya tidak punya kemampuan untuk mengungkap diri, sekarang justru menyampaikan pandangan mereka dan membuat keputusan. Seperti dikatakan Freddy Bernal (walikota Libertador di Caracas tengah), Dewan Komunal itu adalah sel dasar dari masyarakat masa depan.

Kalau kita berhasil membangun komunitas yang berorientasi pada solidaritas, maka orang akan peduli pada rakyat miskin yang hidup di wilayah mereka. Dalam (kerangka) solidaritas inilah, mereka akan mencari jalan keluar bagi sektor tersebut.

Chavez mencari berbagai rumusan berbeda untuk organisasi kerakyatan. Lingkaran Bolivarian itu lebih dalam kerangka politik yang luas. Lingkaran itu terarah pada kekuasaan politik. Dewan Komunal sementara itu, mencakup mereka yang bersama Chavez dan mereka yang tidak. Mereka adalah komunitas: Dewan-dewan Komunal harus mencerminkan semua warna dari pelangi; mereka harus mencakup semua orang yang ingin bekerja untuk komunitas, tanpa afiliasi politik, tanpa hubungan dengan pemerintah.

Melalui proyek ini, ketika seseorang mulai bekerja untuk komunitas, maka orang mulai mengedepankan solidaritas, dan dengan begitu orang tersebut akan mengalami transformasi. Saya kira, ini akan menggantikan Chavismo. Kadang orang berpikir, terlibat dalam politik berarti membawa plakat, spanduk dan (topi serta kaos) merah. Orang dalam periode sekarang di dunia yang kita huni ini, berpikir bahwa politik itu terbatas pada praktek politik formal.

Jika anda mengorganisir di barrio, organisasinya akan jauh lebih kecil skalanya. Anda akan memerlukan orang yang fleksibel, tidak sektarian dan punya kapasitas bekerja dengan siapa saja, melaksanakan proyek-proyek, dan coba memecahkan masalah yang dihadapi rakyat.

Dalam sebuah artikel yang saya tulis mengenai 4 juta pemilih dalam referendum untuk menyingkirkan Chavez, saya mengatakan, 3 juta di antaranya tidak benar-benar memilih menentang proyek Chavez. Mereka hanya memilih menentang proyek Chavez, seperti yang disampaikan oleh oposisi. Hanya sekitar 1 juta orang yang memilih menentang Chavez, benar-benar yakin dan tahu apa yang mereka lakukan. 3 juta orang lainnya dipengaruhi oleh media oposisi, yang mengatakan bahwa proyek Chavez adalah proyek komunisme, otoriterianisme, kediktatoran.

Ketika orang terlibat dalam kerja praktis, mereka mulai bisa melihat bahwa Chavez adalah orang yang terbuka dan langsung, dan bahwa proyek presiden bukanlah seperti yang mereka kira semula. Dalam kaitannya dengan pemilihan, masalahnya adalah bahwa banyak orang yang dapat informasi penuh. Ada banyak orang yang anti-Chavista tapi, sebenarnya mendapat informasi yang salah dari media oposisi di negeri ini. Media tidak menghargai hak-hak dasar dari rakyat untuk mendapat informasi secara benar.

Orang dari kelas menengah adalah yang paling rentan terhadap kerja media ini. Media memanipulasi keadaan dengan mulai menyampaikan kebenaran-kebenaran kecil, dan berbagai kegagalan kecil, yang kemudian mereka lebih-lebihkan.

GLW: : Apa peran yang dimainkan gerakan buruh dalam kaitannya dengan pengorganisasian komunitas?

MH: Logisnya, kita menerima secara umum bahwa pengalaman kuasa kerakyatan, yang berdasar pada lingkup teritorial, berarti bahwa buruh tidak muncul (langsung) sebagai anggota yang aktif. Saya ingat sebuah diskusi yang sangat menarik di Kuba, ketika mereka sedang merencanakan kuasa kerakyatan melalui pendaftaran pemilih. Dengan sendirinya, seorang warga yang mengusulkan nama calon di daerahnya, akan memilih orang yang dapat memecahkan masalah-masalah paling praktis dalam komunitas. Ini artinya sulit, sampai sekarang, bagi buruh untuk terlibat secara langsung.

Karena hal ini, di Kuba, diusulkan agar ada dua forum untuk memilih calon, satu berdasar wilayah atau teritorial, dan satunya berdasar tempat kerja, dua cara untuk mengambil keputusan. Di Venezuela, sampai saat ini, belum ada persatuan buruh dalam revolusi. Gerakan serikat buruh belum cukup kuat pada tahap ini.

Saya pernah berkata pada serikat-serikat buruh, "kenapa kalian tidak memperkuat saja dewan komunal dan menyatu dengan mereka? Kalian, sebagai buruh, harus terlibat dalam komunitas." Tapi sampai saat ini, mereka belum melakukannya.

Kita sebaiknya berpikir tentang dewan-dewan komunal ini sebagai komunitas buruh dari buruh (dan juga warga). Bagi saya, adalah sangat penting untuk mempertimbangkan masalah ekonomi mikro dan perlunya menyertakan organisasi-organisasi ekonomi sehingga dapat didemokratisasi ke arah solidaritas bukan korporatisme. Harus ada hubungan erat antara organisasi kerja dan komunitas.

GLW: : Anda bisa gambarkan cara kerjanya Dewan Komunal ini?

MH: Saat ini ada 16.000 Dewan Komunal, yang dibentuk dalam waktu enam bulan (sejak program tersebut dimulai tahun ini). Ini adalah inisiatif yang sangat serius, menurut saya. Proses pembentukan Dewan Komunal memerlukan waktu beberapa bulan, agar orang menjadi matang dan memilih pemimpinnya yang sejati. Kita mulai dengan proses melibatkan motivator. Komite motivator ini yang kemudian mendatangi dari rumah ke rumah untuk membuat sensus. Ini adalah tugas yang paling dasar, sensus sosioekonomi. Untuk melakukan ini, komite harus mengunjungi semua rumah tangga di wilayah tersebut.

Nampaknya di sini diperlukan pemimpin yang serius dan rajin, yang dapat berkunjung dari rumah ke rumah. Karena itu, kami berpikir, tidak mungkin memilih jurubicara untuk Dewan Komunal tanpa melalui proses ini. Mereka harus membentuk majelis terlebih dulu, baru melakukan pemilihan.

Perlu ada sebuah tim, semacam komisi promosi, yang harus melakukan penulisan sejarah sosial dan geografis, atau kisah dari komunitas yang bersangkutan. (Untuk menghasilkan ini), diperlukan sekurangnya delapan bulan. Saat majelis bertemu, mereka akan memilih jurubicara mereka di masa mendatang. Lalu proses tersebut disahkan (secara hukum). Sebagian Dewan Komunal berjalan baik, sebagian lain tidak.

Hal yang sangat penting lainnya adalah, Dewan Komunitas berkesempatan memilih pemimpin yang baru. Pemimpin ini harus dipilih dalam majelis umum di mana siapapun dapat diusulkan. Para jurubicara bukanlah majelis, mereka bukanlah organisasi. Majelis harus terlebih dulu mensahkan usulan-usulan, baik dari komite untuk perumahan atau komite kesehatan. Jika seseorang yang menjadi jurubicara tidak disetujui oleh majelis, maka Dewan Komunal tidak akan jalan.

Ini adalah cara demokratik untuk merenovasi kepemimpinan, dan memungkinkan majelis memilih pemimpin baru. Saya kira hukum menghargai kehendak dari majelis. Saya turut serta dalam kelompok yang mengawasi pembentukan Dewan Komunal. Dalam aturan hukumnya sangat jelas: Di mana kekuasaan itu? Kekuasaan tidak terletak di tangan para jurubicara tapi di tangan majelis umum. Kenapa mereka disebut "voceros?" Karena mereka adalah suara dari komunitas. Jika mereka kehilangan posisi sebagai jurubicara, maka mereka kehilangan kuasa.

Saya kira ini cara eksperimiental untuk menghimpun kuasa kerakyatan. Tapi, bagi saya, arah di masa mendatanglah yang harus kita ambil. Ini ada gagasan dasarnya: tidak dari atas.

Ini juga bergantung pada jenis masalahnya. Ada masalah-masalah yang memerlukan keterlibatan berbagai Dewan Komunal, karena merupakan masalah dari seluruh barrio. Misalnya, pipa-pipa air yang melalui seluruh barrio. Hal ini harus dipecahkan di tingkat Dewan Barrio. Masalah tangga, penerangan, dan sampah dapat dipecahkan di tingkat Dewan Komunal. Jadi Dewan Komunal ini adalah basis, sangat demokratis; sebuah skema partisipasi.

Mereka mencari jalan untuk memprioritaskan hal-hal yang dapat diselesaikan oleh komunitas: tapi bukan untuk menciptakan pemukiman pengemis yang melihat masalah, lalu minta negara untuk memecahkannya.

Ini adalah metode-metode yang memungkinkan komunitas untuk menyelesaikan masalah. Kita melakukan penilaian lalu membuat prioritas masalah: apa yang dapat dipecahkan komunitas dan apa yang tidak. Suara-suara dari komunitas yang berbeda harus membahas masalah-masalah ini di tingkat lebih tinggi.

Inilah cara bagaimana solidaritas dimulai, karena kita mulai dengan melihat bahwa masalah kita lebih luas dari kenyataan sempit yang kita hadapi, dan bahwa kita harus membantu sesama. Karena itu, Dewan Komunal lebih merupakan sekolah bagi formasi politik. Saya kira kuasa kerakyatan, jika sungguh demokratik, adalah sekolah terbaik karena memproduksi proses itu. Dan ini karena anda berjuang untuk rumah dan tanah anda. Lalu, anda mulai menyadari bahwa rumah anda ada dalam sebuah barrio dan bahwa barrio itu ada dalam kota.

GLW: : Apa perbedaan-perbedaan antara pangalaman Kuba, dan revolusi Bolivarian Venezula, dari segi misi dan seterusnya?

MH: Saya kira bahwa revolusi ini dlancarkan dengan jalan damai, tapi presiden tidak dilucuti. Dalam kasus Chile (pemerintahan sayap kiri Allende pada awal 1970-an), yang diambil juga jalan damai tapi, tidak bersenjata. Mereka tidak mendapat dukungan militer. Venezuela menjadi sangat kuat karena bersenjata, dengan dukungan dari Angkatan Bersenjata Nasional. Bagaimanapun, ini adalah proses dimana korelasi kekuatan berarti bahwa presiden tidak dapat mendesakkan sebuah proyek di negeri ini begitu saja. Proses Venezuela mengharuskan pemerintah mencapai harmoni.

Proyek ini mendapat sokongan dari sebagian besar sektor masyarakat. Akibatnya, hal ini memaksa transformasi berjalan lebih lamban. Aparatus negara berarti bahwa anda punya 80 persen atau lebih orang yang mendapat pekerjaan dalam pemerintah melalui clientelisme, yang tidak berminat pada pekerjaan mereka. Ini adalah layanan publik, tapi layanan yang tidak berfungsi. Kebanyakan pelayan publik ini bukanlah pelayan publik, mereka bekerja melawan publik.

(Venezuela) adalah negeri 'rentier' yang tidak punya tingkat perkembangan industri yang tinggi. Kebanyakan buruh ada di sektor informal. Di Kuba, revolusi melaksanakan proyek-proyek sosialis hampir langsung setelah menang. Sedangkan di sini, rangkaian pertempurannya masih terutama bersifat ideologis.

Karena itu, arah dari kuasa kerakyatan ini menjadi penting, karena proyek itu memerlukan waktu untuk menjadi matang. Di jalur damai, jalannya akan lebih pelan dari transformasi negara yang tajam sifatnya.

GLW: : Apa anda bisa memberi komentar mengenai proyek sosialisme di abad ke-21 dari Chavez?

MH: Sejujurnya, ada banyak orang yang mengritik kami. Eduardo Galeano, penulis Uruguay itu, mengatakan, ketika sosialisme gagal di Uni Soviet, Barat mengatakan bahwa sosialisme sudah mati dan begitu pula Marxisme. Galeano mengatakan, sosialisme yang mati itu bukan sosialisme kita, karena proyek sosialis yang kami bela ini pada dasarnya humanis, demokratik, dan berdasar pada solidaritas. Sosialisme yang mati itu adalah sosialisme birokratik, yang tidak dibela oleh rakyat, karena tidak ada keterlibatan nyata rakyat di dalamnya.

Saya kira, Chavez menyadari hal ini. Chavez tahu bahwa kita hanya dapat menciptakan masyarakat sosialis masa depan, jika rakya yang paling sederhana, yang paling miskin, yang paling tertindas, bisa terlibat dalam proses tersebut. Hal yang hebat dari Chavez bahwa ia adalah pemimpin yang mempromosikan organisasi kerakyatan, orang yang yakin bahwa kekuatan dalam proses ini adalah organisasi. Chavez selalu menyerukan, pembentukan lebih banyak organisasi dan penciptaan organisasi baru. Kadang, terlalu banyak. Ini adalah kreativitas yang memberi kesempatan semua orang untuk mengorganisasi diri.

Sumber:
International News, Green Left Weekly issue #693 6 December 2006. Sumber: http://www.greenleft.org.au/2006/693/35989.

(Diterjemahkan oleh Hilmar Farid, untuk IndoProgress, dari judul asli, Marta Harnecker: Venezuela’s experiment in popular power, 30 November 2006).

Militer Venezuela: Terbentuknya Sebuah Penyimpangan

2006-12-04T00:51:00.000-08:00

Marta Harnecker

Di bawah kepemimpinan Hugo Chavez FrÌas, seorang mantan pejabat militer, sebuah "proses revolusioner Bolivarian" tengah berlangsung di Venezuela, terutama sejak Chavez memenangkan pemilu presiden pada 1998. Ketika perubahan progresif yang genuin tengah berlangsung, Chavez selain dibenci negara-negara kaya dan berkuasa, "revolusi Bolivarian" ini juga ditolak oleh beberapa kalangan kiri. Penyebabnya, tak lain karena revolusi ini dipimpin oleh seorang perwira militer dan karena militer memainkan peran signifikan dalam proses perubahan tersebut. Selain itu, militer juga memainkan peranan penting pada sejumlah lembaga-lembaga negara serta perencanaan pemerintah.

Alasan bagi penolakan ini adalah standar kebijaksanaan kiri bahwa militer adalah bagian integral dari mesin penindas negara borjuis. Militer selalu dan pasti dipengaruhi oleh ideologi borjuis, dan oleh karena itu tidak layak memainkan peran revolusioner dalam masyarakat kapitalis. Tetapi, mungkin ini adalah sebuah penafsiran yang mekanistik. Adalah lebih baik jika kita menghindari generalisasi dan menganalisa militer di setiap negara dalam realitas khusus kita. Jika kita mengambil pendekatan ini, kita lihat bahwa militer Venezuela tidak memainkan peran negatif. Selama lebih dari empat tahun dimana militer menduduki ruang-ruang kunci dalam kancah perpolitikan Venezuela, mereka membela keputusan-keputusan yang dibuat secara demokratik oleh rakyat Venezuela. Mereka juga merupakan aktor dominan dalam mendukung Chavez kembali ke tampuk kekuasaan setelah dikudeta pada April 2002 oleh sekelompok perwira tinggi senior - banyak di antara mereka menemukan dirinya sebagai tentara yang tidak memimpin - tunduk mendahului kepentingan-kepentingan utama dalam percobaan kudeta.(1)

Di samping itu, personil militer juga memimpin proyek-proyek sosial yang penting yang diorgansir oleh pemerintah. Mereka ditempatkan berdasarkan kemampuan kerjanya, keahlian teknisnya, dan pengetahuan organisasi guna melayani sektor-sektor miskin dalam masyarakat. Yang paling penting adalah tanggung jawab mereka dalam menyukseskan Plan Bolivar 2000, sebuah program yang bertujuan meningkatkan standar hidup kelompok miskin, melalui, di antara hal-hal lainnya, membersihkan jalan dan sekolah, meningkatkan kelestarian lingkungan untuk memerangi penyakit endemik, dan memperbaiki infrastruktur sosial baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tujuan dari Plan adalah menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial seperti pengangguran dan menggabungkan (incorporating) organisasi-organisasi komunitas dalam usaha bersama memecahkan masalah yang ada.

Juga penting dicatat, Plan ini baru digelar pada tahun pertama Chavez berkuasa. Tahun-tahun, ketika ia harus menghadapi kekuatan-kekuatan yang sangat tidak menguntungkannya(2). Sebagian besar dari para gubernur dan walikota adalah anggota kelompok oposisi, dan pada saat yang sama Kongres Nasional dan Mahkamah Agung juga berseberangan jalan dengannya(3).

Dengan perimbangan kekuatan yang timpang itu, kader-kader politik Chavez memutuskan bahwa tugas pertama dan mendesak adalah dalam lapangan politik yakni, menuntut amandemen konstitusi agar memungkinkannya dalam menerapkan mandat popularnya dan serangkaian dengannya, melakukan pemilihan untuk memperbarui mandat tersebut.

Kemenangan Chavez adalah hasil dari harapan rakyat yang sangat tinggi, dan karena itu secepatnya dibutuhkan tindakan-tindakan untuk segera memenuhi aspirasi-aspirasi rakyat. Satu-satunya aparatus yang memiliki struktur nasional dan layak untuk menjalankan misi presiden Chavez (di samping gereja Katolik) adalah militer.

Angkatan darat Venezuela, khususnya perwira-perwira muda, melaksanakan tugas-tugasnya dalam memmbangun kembali masyarakat dengan sangat antusias. Mereka terlibat langsung dengan problem-problem yang diderita oleh kelompok yang sangat miskin dan secara mendalam terlibat dalam penyelesaian masalam-masalah rakyat miskin. Perwira-perwira militer ini kini merupakan sektor yang sangat radikal dalam proses revolusi Bolivarian.

Gejala peran aktif militer di Venezuela ini, tidak umum terjadi di kawasan Amerika Latin. Hal ini menimbulkan pertanyaan: "mengapa militer Venezuela memberikan dukungan yang kuat terhadap proses transformasi sosial besar-besaran dan juga terlibat aktif dalam penyelesaian masalah-masalah rakyat miskin?" Analisis selanjutnya didasarkan pada wawancara-wawancara terkini dengan sembilan perwira angkatan darat Venezuela. Wawancara dan analisis ini kini telah diterbitkan dalam sebuah buku: "Venezuela: Militares Junto al Pueblo." (4).

Terdapat sejumlah faktor yang membedakan personil militer Venezuela dari rekan-rekannya di kawasan Amerika Latin lainnya. Pertama, militer Venezuela sangat dipengaruhi oleh filosofi Simon Bolivar, figur paling terhormat di Amerika Latin dalam perjuangan pembebasan nasional dari penjajahan Spanyol. Meskipun Bolivar tidak pernah berbicara tentang perjuangan kelas, ia menuntut agar perbudakan segera dihapuskan dan dalam karya-karyanya ia selalu menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat banyak. Sumbangan terbesarnya, mungkin adalah pemahamannya tentang pentingnya integrasi Amerika Latin. Ia sedari awal telah mengerti bahwa negaranya tidak akan memiliki masa depan kecuali mereka bergabung dalam perjuangan melawan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Setelah dua dekade abad ke-19 ia meramalkan bahwa "atas nama kebebasan, Persatuan Negara-negara Amerika Utara tampaknya telah ditakdirkan melalui pelestarian wabah kemiskinan." Bolivar juga percaya bahwa demokrasi mengandung sebuah sistem politik yang memberikan kebahagiaan tertinggi kepada rakyat. Menurut Bolivar, tak ada militer yang ingin menggunakan senjatanya dengan maksud menentang rakyat.

Kedua, sebelum generasi Hugo Chavez, sebagian besar perwira militer memperoleh latihan tidak hanya dalam sekolah-sekolah Amerika (di Amerika Serikat) yang keji dan brutal tapi, juga dilatih di Akademi Militer Venezuela. Pada 1971, di bawah rencana Andres Bello Plan, akademi militer mengalami perubahan secara radikal, dengan menempatkan statusnya sejajar dengan universitas. Dengan adanya perubahan ini, kader-kader militer diharuskan belajar ilmu politik dan membaca tulisan tentang demokrasi dan tentang realitas Venezuela. Dalam kelas strategi militer, mereka mempelajari Clausewitz, strategi-strategi militer Asia dan strategi militer Mao Zedong. Para mahasiswa ini acapkali melanjutkan pendidikannya ke universitas untuk mengambil spesialisasi dan bertukar pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang non militer. Jika beberapa dari mereka belajar ke Amerika Serikat, mereka telah dibentengi dengan gagasan-gagasan progresif.

Ketiga, perwira militer generasi Chavez ini, tidak pernah menghadapi kekuatan gerilya yang besar sebagaimana militer di negara Amerika Latin lainnya. Sebaliknya, ketika dilatih pada 1970an, saat itu militer Venezuela dalam seluruh tindakannya bersifat pasif dan hanya ada sedikit sel-sel gerilya yang aktif. Ketika tentara melakukan patroli di wilayah pertanian di perbatasan, apa yang mereka temukan bukanlah sebuah kekuatan gerilya melainkan kemiskinan. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa terdapat kesamaan ideologi di kalangan elite Amerika Latin - bahwa rakyat miskin menjadi semakin miskin karena mereka pemabuk, karena mereka tidak memiliki inisiatif atau tidak mau bekerja, karena mereka bodoh - sebuah kepercayaan yang salah. Para prajurit ini mulai memahami bahwa di balik kemiskinan tersebut berdiri tegak oligarki yang menumpuk kekayaan bangsanya, yang bersama Amerika Serika terus menyebarkan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan pembiakan kemiskinan di seluruh negeri.

Keempat, tidak ada diskriminasi dalam tubuh angkatan darat Venezuela; setiap orang berpeluang merengkuh pangkat tertinggi. Juga tidak seperti di negara lain, di Venezuela tidak ada kasta dalam militer. Sebagian besar dari pejabat-pejabat militer senior adalah anak miskin perkotaan dan dari keluarga petani; dan berdasarkan pengalamannya mereka tahu bahwa rakyat menjalani kehidupan yang sulit setiap harinya. Tentu saja, tidak berarti karena mereka berasal dari keluarga yang sederhana, mereka kebal terhadap kooptasi oligarki melalui sebuah manuver yang canggih, khususnya ketika secara tak terelakkan terjalin hubungan di antara oligarki tersebut dengan pejabat militer yang berpangkat tinggi. Beberapa perwira militer lupa dengan asal-usul sosialnya dan kemudian takluk di bawah kepentingan kelas dominan.

Kelima, faktor yang berdampak pada generasi Chavez ini adalah pergolakan sosial yang terjadi pada 27 Februari 1989. Pergolakan ini bertujuan untuk menolak langkah-langkah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dipaksakan oleh pemerintahan Carlos Andres Perez, yang antara lain, harus mengurangi belanja publik, deregulasi harga, liberalisasi perdagangan, promosi investasi asing, dan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Penyebab utama pemberontakan rakyat itu adalah meningkatnya biaya transportasi umum yang dipicu oleh tinggi harga bensin. Rakyat dari keluarga miskin turun ke jalan-jalan dan mulai membakar bis, menjarah pusat perbelanjaan, dan menghancurkan toko-toko dan supermarket. Militer pun datang untuk mengembalikan "ketertiban." Pemberontakan yang kemudian dikenal dengan istilah "Caracazo," karena tempatnya berlokasi di pusat ibukota (walaupun pergolakan yang sama juga terjadi di beberapa kota lainnya) berakhir dengan sebuah pembantaian besar-besaran.(5) Peristiwa ini menjadi sangat penting dalam membentuk kesadaran politik baru di kalangan perwira-perwira yunior.

Keenam, bahkan sebelum Caracazo, kesenjangan kemakmuran yang sangat luar biasa di Venezuela, kesenjangan yang diperkuat oleh perilaku korupsi telah menghalangi negara itu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosialnya, meskipun boom minyak sanggup mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Kondisi ini memunculkan dalam tubuh militer sebuah arus perubahan yang bergerak menentang kemapanan (status quo). Pada Desember 1982, arus ini berkembang menjadi sebuah gerakan bawah tanah yang disebut Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 dan pertama-tama berkembang dalam internal militer dan akhirnya menjangkau sektor sipil.

Gerakan ini memperoleh inspirasi dari tiga sumber utama: Simon Bolivar, Simon Rodriquez, and Ezequiel Zamora. Kita telah membicarakan tentang sosok Bolivar. Simon Rodriquez adalah guru dan teman Bolivar, seorang pendidik yang baik dan pembaru yang gigih membela keaslian Amerika Latin yang multietnik. Ia berpendapat, dibutuhkan pengintgrasian masyarakat adat dan budak hitam ke dalam masyarakat masa depan benua tersebut. Rodriquez adalah seorang penganjur utama bagi diciptakannya lembaga-lembaga asli untuk disesuaikan dengan dunia kita sendiri, dan ia menolak peniruan solusi-solusi Eropa, dengan meyakinkan bahwa, "Kita harus mencipta atau kita keliru." Sedangkan Ezequiel Zamora adalah seorang jenderal liberal yang berjuang menentang konservatisme selama perang federal pada 1850. Ia juga mendorong perjuangan sampai mati menentang oligarki dan pembagian tanah kepada petani hanya berdasarkan kemurahan hati tuan tanah.

Caracao mempercepat rencana Movimiento muda, dan tiga tahun kemudian, pada 4 Februari 1992, diorganisirlah sebuah pemberontakan militer melawan presiden Perez. Tetapi gerakan ini berakhir dengan kegagalan. Namun demikian, dari gerakan ini lahirlah seorang Hugo Chavez Frias, yang saat itu berpangkat letnan kolonel dan merupakan pemimpin utama Movimiento, sebagai pusat dari seluruh pertunjukan teater nasional bangsanya. Pemimpin yang kharismatik hanya membutuhklan dua menit tayang di televisi untuk mencatatkan personalitasnya ke dalam pikiran rakyat. Dalam ruang yang singkat itu, ia menyampaikan pertanggungjawabannya atas peristiwa tersebut dalam sebuah negara dimana tak ada pemimpin lainnya sebelum dirinya, yang menyerap sikap yang demikian memesona. Ia menyerukan kepada para pemberontak untuk menyerah tapi, ia menekankan dalam bahasa yang masyhur, "Waktunya akan tiba!" Ini adalah pesan yang jelas kepada rakyat bahwa ia tidak menyerah dalam perjuangan. Terima kasih kepada sikapnya ini karena ia telah membangun opini positif di kapangan rakyat sekelilingnya, di sebuah negara dimana skeptisisme politik dan para politisi gadungan bertebaran di masyarakat, termasuk kelas menengah.

Komitmen awal Chavez ini telah meratakan jalan bagi kemenangannya dalam pemilu presiden pada 1998. Dalam pemilu ini, ia diterima baik oleh banyak temannya di militer, yang menjadikan militer Venezuela menjadi unik - karena kini mereka dalam posisi yang diuntungkan dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan baru. Sambil jalan, militer terus memperbaiki kebanggaannya dan mengatasi prasangka negatif yang tertanam akibat peristiwa Caracazo. Dengan dukungan Chavez dan program-programnya, militer diperkenankan untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari di sekolahnya. Dari pengalaman praktek itulah mereka lalu bertransformasi dari pendukung oligarki menjadi pembela sistem demokrasi.

Di banyak negara Amerika Latin, setiap usaha untuk melakukan transformasi sosial yang besar harus berhadapan dengan keberadaan hukum yang sangat kompleks, dimana tujuannya adalah melindungi sistem tersebut dari setiap perubahan yang berdampak pada kepentingan kelas berkuasa. Untuk menghancurkan penghalang ini guna terjadi perubahan di Venezuela, tugas pertama dari pemerintahan yang baru terpilih adalah mengumumkan sebuah proses demokratik untuk mengubah aturan main warisan masa lalu dan terbukti berdampak pada negara baru. Aturan main yang baru itu berupa sekumpulan institusi yang memungkinkan perubahan sosial terjadi. Maka sebuah Dewan Konstitusi pun dibentuk pada 1999 dengan beranggotakan 131 orang. Dewan ini akan bekerja selama enam bulan dan akhirnya mengusulkan sebuah rancangan bagi konstitusi baru, yang kemudian disetujui oleh mayoritas lebih suara (129 suara). Rancangan ini kemudian diusulkan kepada rakyat Venezuela, dimana hasilnya 70 persen menyatakan setuju.

Konstitusi baru ini berpusat pada keadilan sosial, kebebasan, partisipasi politik rakyat, perlindungan terhadap warisan nasional (yang berdampak, oposisi terhadap neoliberalisme), dan memperkukuh kedaulatan nasional Venezuela. Prinsip kesamaan di bawah hukum termasuk masyarakat adat, dimana kini mereka memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan etnisnya, identitas budaya, nilai-nilai, kepercayaan spiritual, dan tempat-tempat suci, termasuk praktek-praktek pemujuaannya. Mungkin aspek yang terpenting dari pengalaman penyusunan konstitusi ini adalah bahwa inlah "Magna Charta" yang memperkenalkan konsep tentang kedaulatan rakyat.

Seluruh warga negara laki-laki dan perempuan, memiliki hak untuk bebas berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa publik, apakah langsung atau melalui perwakilan mereka yang terpilih, laki-laki atau perempuan. Penerapan partisipasi rakyat dan kontrol terhadap administrasi publik dibutuhkan untuk menjamin secara penuh pembangunan kolektikf dan individu. Negara menjamin dan masyarakat bertugas menyumbang bagi terbukannya jalan untuk kondisi-kondisi yang lebih baik dalam prakteknya.

Selanjutnya konstitusi menyatakan, "pemilih memiliki hak untuk menerima dari perwakilan publik mereka laporan yang transparan secara periodik mengenai apa yang mereka kerjakan, dimana program itu harus ditindaklanjuti kepada publik." Pemilih secara empatik menuntut penghormatan kepada bangsa dan kedaulatannya, lebih jelasnya menolak pangkalan militer asing. Itu juga berarti deklarasi tentang kebutuhan bagi sistem peradilan yang benar-benar netral, penyelenggaraan keadilan tanpa harus diusulkan kepada pemimpin lembaga peradilan atau birokrat. Dalam kasus masyarakat adat, otoritas mereka diakui melalui penerapan hukum-hukum lokal di basis di mana mereka memiliki kepercayaan tradisional yang diwariskan, mengikuti aturan main mereka, agar mereka tidak bertentangan dengan konstitusi. Hakim harus dipilih setelah melalui proses seleksi berdasarkan kepantasan seluruh partisipan. Oleh karenanya hukum harus menjamin partisipasi seluruh warga negara dalam proses pemilihan dan penentuan nama hakim. Eksekutif nasional bertugas memberikan laporan tahunan kepada dewan tentang politik, ekonomi, sosial dan aspek-aspek administratif dalam pekerjaannya. Deputi juga harus melaporkan kembali kepada pemilih mereka dan menjawab pertanyaan mereka, sehingga rakyat memiliki kontrol permanen walaupun pemilu telah berakhir.

Di samping tiga cabang kekuasaan pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), konstitusi juga menciptakan dua cabang lainnya: kekuasaan warganegara dan kekuasaan elektoral. Yang pertama diterapkan melalui Republican Ethics Council, terdiri dari People's defender, Jaksa Penuntut Umum dan general comptroller of the republic. Dewan Nasional harus disetujui oleh anggota. The peopleís defender bertanggung jawab atas promosi, pertahanan, dan kontrol serta jaminan bagi ditegakkannya konstitusi melalui pengakuan warga negara secara kolektif atas kepentingan sebagian. Kekuasaan elektoral ditegakkan melalui Dewan Pemilu Nasional (National Electoral Council), yang bertindak secara arbitrer untuk mengontrol pemilu dan menjamin transparansi pelaksanaannya.

Konstitusi ini merupakan sekutu terbesar revolusi Chavez. Ini karena, sebagaimana yang kita lihat, militer Venezuela menjalankan secara serius tugasnya untuk membela apa yang diputuskan rakyat secara demokratis. Sekali militer berkomitmen untuk membela konstitusi, seterusnya ia akan berkomitmen untuk membela perubahan yang dilakukan Chavez. Dengan demikian, perubahan dan konstitusi baru itu adalah sejajar. Ketika militer garis lama mencoba menggerakkan kudeta melawan Chavez pada 2002, Jenderal Baduel, seorang yang secara tegas mengajurkan militer untuk menghormati aturan main hukum, berhasil menggunakan otoritasnya berdasarkan konstitusi baru untuk menolak perintah yang diberikan oleh komandannya yang memberontak. Konstitusi yang sama juga digunakan oleh perwira yunior dan prajurit ketika mereka mengorganisir perlawanan menentang kudeta dan tekanan komandan mereka dari bawah untuk bergabung dalam barisan kudeta.

Kita bisa mencatat dua point terakhir untuk usaha kita menjelaskan keunikan militer Venezuela. Program ekonomi Chavez adalah sebuah program yang berwatak nasionalistik. Program ini jelas berlawanan dengan kebijakan neoliberal, globalisasi yang berorientasi asing. Ia sebaliknya bertujuan memajukan investasi nasional dan pembangunan lokal. Program ini juga bertentangan dengan privatisasi di sektor minyak, dan mencoba memberikan prioritas bagi penyelesaian-penyelesaian yang diderita oleh bagian termiskin dari masyarakat. Lebih dari itu, keseluruhan program ini sangat cocok dengan pekerjaan militer yakni, pembela kedaulatan dan kemakmuran nasional. Inilah yang membuat kita mudah untuk memahami mengapa aksi-aksi menentang Chavez - pemogokan oleh pekerja lapisan menengah dan sabotase produksi minyak - berhasil digagalkan secara masif oleh angkatan darat. Seterusnya momen tersebut digunakan militer untuk mengonsolidasikan dukungannya kepada program-program Chavez.

Akhirnya, yang tak kalah pentingnya adalah kharisma personal Chavez sendiri yang sulit diperkirakan. Chavez merupakan inspirasi terbesar yang mendatangkan kekaguman dan rasa cinta di kalangan prajurit-prajurit angkatan darat. Dirinya, baiknya secara legal dan emosional adalah komandan tertinggi mereka. Selama kudeta April 2002, tepatnya pada jabatan dan ingatan tentara - dimana ia bertemu dengan para pengunjungnya dari penjara ke penjara, dari Tiuna ke kepulauan Orchila, tempat terakhir ia dipenjara - ia berhasil memperlihatkan daya juangnya yang mengagumkan.

Bersama dengan rakyat dan kerapkali atas dorongan mereka, militer Venezuela merupakan sedikit dari militer di Amerika Latin, yang mampu bertindak secara matang. Dan dalam proses ini, mereka merasa sederajat dalam menghadapi tantangan luar biasa yang dihadapi oleh kaum revolusioner Bolivarian.***

La Havana, 1 April 2003

Catatan kaki:
(1) Tak banyak yang tahu bahwa hanya perwira-perwira senior yang memiliki posisi riil seperti komandan staf umum angkatan darat Ramirez PÈrez dan komandan umum angkatan darat Vasquez Velasco, yang terlibat dalam kudeta ini. Beberapa jenderal menolak mendukung kudeta, jumlah mereka sekitar 200 hingga 8.000 perwira (jenderal, admiral, kolonel, letnan kolonel, dan perwira rendah). 80 persen perwira komando berpartisipasi dalam Plan untuk menyelamatkan Chavez.
(2) Plan ini diumumkan secara terbuka pada 27 Februari 1999, sepuluh tahun setelah Caracazo.
(3) Pemilihan gubernur dan walikota dilaksanakan setahun sebelum pemilihan presiden.
(4) Marta Harnecker, "Militares Junto al Pueblo," Vadell hnos.,Caracas, 2003. Liha versi Inggrisnya dalam www.rebelion.org/harnecker.htm.
(5) Jumlah kasus sebenarnya tidak diketahui. Sejumlah pejabat pemerintahan mengakui bahwa sekitar 372 orang mati terbunuh tapi, organisasi hak asasi manusia mencatat lebih banyak lagi yakni, 5.000.

*Marta Harnecker adalah Direktur of the centro de Investigaciones Memoria Popular Lationamericana (MEPLA) di Havana, Cuba, sebuah organisasi yang melakukan penelitian tentang sejarah gerakan rakyat di Amerika Latin. Ia juga adalah penulis sejumlah buku dan artikel tentang gerakan kiri di Amerika Latin, termasuk "Understanding the Venezuelan Revolution: Hugo Chavez Talks to Marta Harnecker," yang diterbitkan oleh Monthly Review Press.

Artikel ini diterjemahkan dari tulisan Marta Harnecker dengan judul asli, "The Venezuelan Military: The Making of an Anomaly," oleh Coen Husain Pontoh. Sebelumnya dimuat dalam jurnal Monthly Review, September 2003 dalam http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1040

Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara

2006-08-30T05:23:00.000-07:00

Vedi R Hadiz

Abstract: The article concerns the tradition of political unionism in Southeast Asia, with reference to the experiences of Indonesia, Malaysia, Thailand and the Philippines. It argues that political unionism was once an important feature of the political landscape of these societies. It also argues that a conjuncture of factors has resulted in the near death of political unionism and that this has been detrimental to the overall strength of organised labour in the region. Specifically, the article discusses the impact of the political defeat of the Left, some of the affects of the timing of industrialisation in these societies, and that of contemporary globalisation. The position of organised labour in the region today is primarily examined in relation to the Asian economic crisis of 1997/1998.

Kata-kata Kunci: Buruh terorganisasi Asia Tenggara, kekuatan buruh, pengorganisasian buruh, tradisi keserikatburuhan politik, industrialisasi, kekalahan politik kelompok Kiri, globalisasi, krisis ekonomi Asia 1997/98.

Tulisan ini mengangkat tema buruh yang terorganisasi di empat negeri Asia Tenggara – Inonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina – dalam konteks globalisasi dan dalam situasi konflik sosial di masing-masing negeri. Bersama dengan negeri-kecil Singapura, negeri-negeri ini mewakili Asia Tenggara pertama yang mengikuti jalan industrialisasi kapitalisme pada puncak Perang Dingin, dan yang secara tidak malu-malu menyekutukan dirinya dengan kepentingan AS dan Barat secara umum. Tulisan ini menyajikan latar belakang sejarah mengenai gerakan buruh di masing-masing negeri dalam menghadapi kancah perjuangan politik, khususnya pada saat atau beberapa saat sebelum periode industrialisasi yang pesat, termasuk dalam konteks zaman kampanye anti-komunis selama Perang Dingin. Selain itu, tulisan ini juga mendiskusikan tanggapan-tanggapan mutakhir atas tekanan-tekanan terhadap buruh dan gerakan buruh skala nasional yang diakibatkan krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998.

Inti tulisan ini terutama ingin menentukan posisi buruh Asia Tenggara dalam hubungannya dengan konfigurasi kekuatan dan kepentingan sosial yang lebih luas. Argumen yang dikembangkan ialah bahwa hasil dari perjuangan politik masa lalu yang melibatkan kekuatan buruh dan anti-buruh, serta beberapa aspek globalisasi, menyatu untuk menjaga agar buruh di negeri-negeri kawasan Asia Tenggara relatif tetap tak berdaya. Krisis ekonomi semakin memperlemah posisi tawar buruh terorganisasi di kawasan ini. Dengan kata lain, masih ada hambatan ekonomi dan politik bagi perkembangan gerakan buruh yang kuat dan efektif di masyarakat Asia Tenggara, meski sebagai wilayah industrialisasi kapitalis kawasan ini telah maju dalam beberapa dasawarsa dan menciptakan kondisi bagi perkembangan organisasi kelas buruh yang lebih substansial.

Buruh dan Kekuasaan

Dalam satu artikel menarik tentang kepentingan modal dan buruh ‘yang tergantung keadaan’ untuk mendukung demokrasi, Bellin (2000) mengamati bahwa dalam konteks apapun yang menentukan jalan perubahan politik ialah hasil perjuangan konkrit antara kekuatan sosial yang saling bersaing. Bellin lalu menyebutkan bahwa alur sejarah yang spesifik tersebut hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan konstelasi kekuatan dan kepentingan sosial yang lebih luas. Posisi Bellin ini melengkapi apa yang telah dijelaskan Rodan, dkk (2001: 15) dalam ‘laporan konflik sosial’ perkembangan Asia Tenggara yang menganggap bahwa pengambilan keputusan tidak hanya merupakan hasil memilih ‘secara rasional’ keputusan-keputusan yang ‘tepat’ dalam suatu cara yang teknokratis dan bebas nilai, tetapi lebih mendasar lagi juga sebagai hasil dari pertarungan antara kepentingan yang bersaing atau hasil dari koalisi kepentingan. Setiap kebijakan secara esensial merupakan indikasi dari bentuk tertentu pembagian kekuasaan. Maksudnya, untuk memahami bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik yang umumnya buruk di mana buruh terorganisasi menjalankan aktivitasnya di Asia Tenggara, tak lain merupakan akibat dari pertarungan kepentingan dalam pembagian kekuasaan semacam ini. Kompetisi tersebut terjadi pada masa-masa sulit, penuh kekerasan dengan kerap kali diiringi konflik berdarah yang sengaja dipelihara, dan pada akhirnya menciptakan rezim politik yang cenderung membatasi pengaruh buruh sebagai satu kekuatan sosial.

Dengan dasar pendekatan seperti di atas kita dapat memahami mengapa buruh terorganisasi di Asia Tenggara relatif tetap lemah meskipun terjadi satu proses industrialisasi yang pesat dalam beberapa dasawarsa lalu, yang sebetulnya menyediakan banyak kondisi potensial bagi tumbuhnya kelas buruh dan organisasi-organisasinya. Pada periode industrialisasi yang pesat ini lapangan kerja di sektor industri digencarkan sebagai kebijakan oleh semua negara. Dalam tingkat yang berbeda-beda, industrialisasi telah mentransformasi lingkungan sosial buruh, kehidupan mereka, kondisi kerja mereka, juga mentransformasi aspirasi sebagian besar masyarakat Asia Tenggara; karena proses industrialisasinya yang tidak begitu pesat, Filipina terkena pengaruh yang paling sedikit. Banyak dari masyarakat ini sebetulnya telah mapan hidup di wilayah pertanian yang berkesinambungan, tetapi terdorong menuju realitas hidup yang suram dan rutin di pabrik-pabrik, kawasan berikat (zona khusus perdagangan bebas/kawasan khusus pemrosesan barang-barang ekspor—penerjemah), dan kawasan-kawasan kumuh kota yang amat luas terhampar di Asia Tenggara. Transformasi demikian dalam basis material dan kultural masyarakat barangkali diharapkan memicu perkembangan gerakan buruh yang lebih efektif, sebagaimana pengalaman sejarah di Eropa dan di wilayah lainnya.

Tetapi secara historis ketiadaan rezim yang secara tegas lebih pro-buruh di Asia Tenggara yang tengah mengalami industrialisasi ini, hingga pada saat dan setelah krisis ekonomi 1997/98, merupakan cerminan dari ketidakmampuan buruh mempertarungkan kekuatan secara efektif. Pada saat yang sama hal ini juga menunjukkan dominasi koalisi kekuatan dan kepentingan sosial di Asia Tenggara yang anti-buruh.

Bentuk sejarah perjuangan politik di Asia Tenggara, yang dibahas secara rinci oleh Mark Berger (2004: 30-49), menghasilkan naiknya koalisi anti-komunis yang secara umum juga anti-buruh – faktor penting yang menentukan langkah pasti perkembangan Asia Tenggara. Koalisi seperti itu biasanya akan memasukkan kepentingan modal lokal dan internasional, sekelompok masyarakat-menengah kota yang bergaji dan sederet birokrat-politik, dan terkadang juga militer. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam banyak kasus koalisi-koalisi ini memiliki kaitan dan berasal dari koalisi pada periode akhir penjajahan yang melihat bangkitnya gerakan kelompok pejuang kemerdekaan yang kerap saling berhubungan dengan ragam upaya kelompok sosialis, dan karenanya merupakan ancaman bagi kelompok kaya dan pemilik tanah. Satu contoh bagus untuk hal ini ialah kasus Malaysia di mana penghancuran oleh Inggris terhadap gerakan buruh Malaysia terutama dengan cara mengasosiasikan gerakan buruh negeri itu sebagai kekuatan komunis dan kekuatan sayap Kiri, yang karenanya menanamkan stigma permanen bagi perjuangan buruh. Di lain pihak, penting dicatat di sini ialah bahwa asal mula “keserikatburuhan politik” di Asia Tenggara lebih berakar pada masa perjuangan anti-penjajahan yang biasanya menggabungkan isu perburuhan dengan agenda sosial dan politik yang lebih luas ketimbang pada keserikatburuhan dengan bentuk pluralis-liberal yang saat ini didukung oleh organisasi-organisasi buruh internasional arus utama. Model keserikatburuhan pluralis-liberal cenderung membatasi perjuangan buruh hanya pada tingkat kesejahteraan ekonomi. Menurut logika model ini, pengabaian tujuan-tujuan sosial dan politik yang lebih luas adalah indikator bagi sebuah langkah menuju ‘modernitas’ (lihat Hutchison dan Brown, 2001: 5-6).

Penting dicatat di sini bahwa tidak dilibatkannya buruh dalam pertarungan yang lebih luas mencapai kekuasaan yang terjadi di Asia Tenggara tidak berkaitan langsung dengan upaya masing-masing negara melakukan pencarian strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor berdasarkan industri manufaktur berupah murah sejak 1970-an atau 1980-an. Tentu merupakan penyederhanaan ketika kita menghubungkan secara langsung antara munculnya rezim politik yang anti-buruh dan dimulainya industrialisasi yang berorientasi ekspor (IOE) di kawasan ini (lihat Hagaard: 1989; Kuruvilla, 1995) – dengan misalnya mencatat seberapa sering tekanan terhadap buruh terkait dengan kepentingan mengembangkan sektor manufaktur-ringan yang kompetitif. Sebetulnya, bagi keempat negeri ini tidak dilibatkannya buruh secara politik jelas merupakan warisan perjuangan politik sebelum dimulainya strategi industrialisasi berorientasi ekspor. Tidak dilibatkannya buruh dalam politik telah menandai periode pertama industrialisasi yang berlanjut, dalam kerangka industrilisasi subtitusi impor (ISI), yang sebaliknya di beberapa negeri Amerika Latin justru menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan gerakan buruh yang lebih berpengaruh (lihat Deyo, 1989).

Faktor kedua yang semakin penting ialah globalisasi. Meski konsep gobalisasi dan juga cakupan serta keunikan fenomenanya masih sengit diperdebatkan (lihat misalnya Hirst dan Thompson, 1996; Petrella, 1996; Higgott, 1999), tidaklah sulit untuk melihat kenyataan bahwa gerak modal yang secara dramatis meningkat dalam tiga puluh tahun terakhir yang berhadapan dengan negara yang tak bergerak dan tenaga kerja nasional yang umumnya statis, telah menjadikan modal memiliki kekuasaan struktural yang lebih baik. Perubahan tersebut lebih lanjut telah memperkuat modal yang secara internasional bergerak menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi buruh terorganisasi. Namun demikian, dampak globalisasi ini mesti dipahami sebagai pertentangan atau kontradiksi. Misalnya, globalisasi telah membantu ‘menyebarkan’ relasi produksi kapitalis dan karenanya basis material di mana perkembangan kegiatan organisasional buruh-berupah yang baru memungkinkan untuk berkembang.

Tetapi pada masyarakat industri awal dampak dari lebih mengglobalnya ekonomi dunia telah dengan kuat menekan negara kesejahteraan dan berwujud dalam bentuk tantangan yang nyata yang ditujukan untuk melawan gagasan penting soal nilai serikat buruh. Pernah pula ada diskusi serius mengenai penghapusan serikat buruh di masyarakat yang disebut sebagai masyarakat ‘pascaindustri’. Karenanya, kemenangan-kemenangan yang pernah diraih buruh terorganisasi pada perjuangan terdahulu sangat rawan untuk dinafikan (lihat Kapstein, 1996; Moody, 1997). Pada masyarakat Asia Tenggara yang mengalami industrialisasi saat ini, posisi buruh terorganisasi, yang telah dilemahkan oleh kemenangan absolut koalisi kekuatan dan kepentingan anti-buruh hanya sesaat atau pada saat dimulainya industrialisasi yang pesat, kini terancam diperparah oleh proses globalisasi yang, misalnya, saat ini telah menawarkan suatu sistem produksi yang lentur (fleksibel).

Dengan kata lain, globalisasi telah turut mementahkan apa yang barangkali disebut sebagai kompromi penting antara modal dan buruh pada masyarakat kapitalis lanjut, yakni konsep negara kesejahteraan. Di negeri-negeri industri baru saat ini, globalisasi secara kompleks terkait dengan munculnya angkatan kerja-berupah baru. Namun, kini gerakan buruh yang saat ini umumnya lebih lemah harus menghadapi tantangan ganda: menghadapi pemerintah yang terkadang represif yang berpijak pada kebijakan liberalisasi dan privatisasi, sementara itu perusahaan-perusahaan multinasional menelikung melalui strategi sumber daya manusia yang menekankan aktualisasi, normalisasi dan kelenturan (Deyo, 2001), bahkan di negeri dengan kondisi perekonomian yang berkelebihan (surplus) buruh.

Tetapi tentu tidak semua buruh berada dalam kerentanan demikian. Buruh yang bekerja di industri dengan modal yang bergerak secara global adalah mereka yang terutama sangat rawan (Winters, 1996: 195). Industri seperti ini – garmen, alas kaki, tekstil dan semacamnya – amat penting bagi industrialisasi pesat di keempat negeri ini, meskipun wacana tentang transisi menuju ‘ekonomi berbasis pengetahuan’ mulai masuk di beberapa tempat di kawasan ini. Untuk itu, keempat negeri yang akan dipaparkan di bawah ini menyajikan studi kasus yang sangat bagus yang menggambarkan karakter kontradiktif industrialisasi kapitalis dalam kaitan dengan munculnya gerakan buruh nasional yang efektif. Negeri-negeri tersebut memperlihatkan bagaimana industrialisasi yang pesat yang biasanya melahirkan lingkungan sosial yang kondusif bagi pengembangan organisasi buruh, tetapi konstelasi kekuatan ekonomi dan politik, warisan sejarah, dan tekanan globalisasi, telah memastikan bahwa kebanyakan gerakan buruh tetap terhambat untuk berperan sebagai sebuah kekuatan sosial yang efektif.

Indonesia

Organisasi-organisasi buruh Indonesia – terutama berakar pada sektor transportasi dan perkebunan – memerankan bagian penting dalam serangkaian babak perjuangan kemerdekaan negeri yang penuh kekerasan (Tedjasukmana, I958; Ingleson, 1986; Shiraishi, 1990). Dibentuk pertama kali pada tahun 1910-an, organisasi-organisasi buruh ini mendahului partai-partai politik dan beragam organisasi massa lain. Seperti juga dilakukan penjajah Malaya, otoritas Hindia Belanda banyak memberangus tumbuhnya kelompok radikal gerakan buruh yang dipengaruhi oleh perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada kasus ini, setelah dibungkam oleh pemerintahan penjajah Belanda sebagai dampak dari pemberontakan yang gagal yang didorong oleh PKI pada 1926, buruh terorganisasi kembali muncul dalam perjuangan kemerdekaan bersenjata yang tak lama disusul dengan berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang didukung PKI adalah organisasi buruh yang paling aktif dan kuat di antara banyaknya organisasi buruh yang memiliki kaitan dengan partai politik. SOBSI sangat berpengaruh, misalnya, dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di akhir 1950-an. Namun, keadaan darurat militer dan kendali manajerial pada perusahaan-perusahaan tersebut menempatkan tentara pada posisi yang kemudian malah berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok militan gerakan buruh yang biasanya dipimpin oleh kelompok komunis (Hawkins, 1963).

Penghancuran PKI oleh koalisi yang dipimpin tentara, kelas menangah kota, juga kepentingan kaum pemilik tanah kota dan desa setelah tahun 1965 mengakibatkan lenyapnya tradisi politik keserikatburuhan, dan warisan ini terus menghambat buruh terorganisasi di Indonesia. Sejak 1970-an hingga kejatuhan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, buruh dihambat oleh sistem korporatis yang sangat otoriter yang hanya memberikan ruang kepada satu federasi serikat buruh sah bikinan pemerintah, dan yang secara maya (virtual) melarang aksi industrial atas nama kesatuan dan persatuan nasional (lihat Hadiz, 1997). Aspek kunci dari strategi ini ialah penyebaran kebijakan satu federasi serikat buruh sah bikinan pemerintah yang sangat terkontrol, dan juga penyebaran sistem hubungan industrial yang berpola menghindari konflik sebagai satu hal yang prinsipil – karena dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia.

Indonesia adalah bangsa Asia Tenggara yang paling parah tertimpa Krisis Asia dan juga negeri yang buruh terorganisasinya paling keras dibungkam. Terutama, hanya krisis ekonomi di Indonesia yang kemudian memunculkan satu krisis politik yang mendasar. Seluruh bangunan sistem rezim yang telah lama mapan akhirnya melonggar ketika krisis tak kunjung teratasi yang itu berarti terbukanya kesempatan-kesempatan baru bagi pengorganisasian buruh.

Tetapi kasus Indonesia juga menunjukkan bahwa kapasitas buruh untuk mempengaruhi kebijakan negara tergantung pada posisinya dalam konstelasi kekuatan sosial yang lebih luas. Tentu peristiwa bersejarah tumbangnya sang diktator Soeharto pada Mei 1998 membebaskan upaya pengorganisasian buruh dari sekian hambatan hukum yang telah lama ada. Namun, ketika elite lama dan elite baru kembali terbentuk dalam satu format politik demokratis, buruh terorganisasi umumnya tetap saja tidak terlibat meskipun terdapat banyak sarana-sarana pengorganisasian yang baru. Dari kekuatan-kekuatan utama yang bertarung membentuk kembali kekuasaan pasca-Orde Baru, tak satupun yang memiliki dukungan konstituensi dari buruh; satu kenyataan yang banyak diakibatkan oleh disorganisasi sistematik dan marjinalisasi buruh di bawah Soeharto (Hadiz, 2001).

Harus juga diingat bahwa krisis ekonomi Indonesia yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi minus 14 persen pada 1998 (Far Eastern Economic Review, 4 Maret 1999: 44), juga berdampak meningkatkan angka pengangguran dalam jumlah besar. Dalam kondisi perekonomian dengan tingkat pengangguran yang sangat kronis, tentu hal ini semakin memperlemah posisi tawar organisasi buruh. Stagnasi ekonomi Indonesia merobohkan ratusan perusahaan, termasuk di sektor manufaktur berorientasi ekspor yang sangat penting bagi pertumbuhan Indonesia pasca-bom minyak dan sebelum krisis (kira-kira sejak awal tahun 1980-an hingga tahun 1997). Para buruh perkotaan yang jumlahnya tak terhitung pun tidak memiliki pilihan selain pulang ke kampung-kampung halaman mereka di pedesaan (Manning, 2000), mencari perlindungan dari bencana krisis – tentu saja termasuk beberapa aktivis dan organiser buruh akar rumput yang berpengalaman.

Selain itu, ketika sejumlah serikat buruh baru bermunculan, saat ini tak ada organisasi buruh tingkat nasional yang atas nama buruh dapat bernegosiasi dengan kepentingan lain yang kebanyakan terbentuk dalam aliansi-aliansi yang rakus di partai-partai politik baru. Bekas organisasi buruh yang ‘resmi’ di tingkat pusat, FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), mulai tercerai-berai nyaris secepat ketika Soeharto jatuh, akan tetapi praktis tidak ada satu pun kemungkinan untuk menggantikan organisasi itu.

Adalah kelemahan organisasional buruh secara mendasar yang sudah ada sejak sebelum krisis ekonomi dan kejatuhan Soeharto yang menghambat buruh untuk dapat menggunakan sepenuhnya momen keterbukaan yang diciptakan peristiwa Mei 1998. Gambaran tentang terus melemahnya pengaruh buruh terlihat saat undang-undang perburuhan yang baru tentang serikat buruh akhirnya disahkan pada pertengahan tahun 2000. Walau terdapat protes dari mayoritas organisasi buruh, tetapi masih memungkinkan bagi pemerintah memecah-belah serikat buruh yang baginya berbahaya bagi ‘kepentingan nasional’ (Jakarta Post, 11 Juli 2000). Ketika organisasi buruh mampu menuntut kenaikan upah minimum – yang terus meningkatkan angka pengangguran dan protes para pengusaha – kenaikan harga yang kian melonjak dan berkurangnya subsidi pemerintah atas layanan dasar dan barang-barang secara terus-menerus akhirnya melenyapkan nilai riil kenaikan upah tersebut. Suatu ujian atas kekuatan serikat buruh terjadi pada 2002, dengan terus dilontarkannya gagasan kontroversial tentang undang-undang hubungan industrial yang baru yang ketika itu para aktivis buruh memilih bersikap brutal terhadap pelbagai hambatan, di antaranya mengenai implementasi hak mereka melakukan aksi.

Barangkali tidak ada gambaran mengenai lemahnya posisi buruh terorganisasi Indonesia yang lebih jelas daripada ancaman yang dilayangkan para investor Korea Selatan dan Jepang, juga dari sekelompok pengusaha lokal, bahwa kelak ‘modal mereka akan hengkang’ dari Indonesia (lihat misalnya Jakarta Post, 26 Agustus 2002). Para investor ini menganggap kenaikan upah dan masalah-masalah yang ditimbulkan buruh belakangan membuat iklim investasi Indonesia kurang kondusif dibanding negeri pesaing seperti Cina, Vietnam atau Myanmar. Pejabat pemerintah menanggapi hal ini dengan mengerem kenaikan upah buruh dan mengontrol serikat buruh, sementara mereka jarang sekali membenahi sumber-sumber lain yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi, termasuk prosedur dan biaya birokrasi yang tidak sedikit. Sudah sangat sering dilaporkan di media nasional bahwa hal ini akan menyediakan banyak senjata bagi kepentingan-kepentingan yang hendak mencegah munculnya gerakan buruh Indonesia yang lebih efektif.

Malaysia

Gerakan buruh pada masa penjajahan Malaya berfokus terutama pada kaum imigran Cina dan India yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Inggris akan buruh untuk dipekerjakan di perkebunan yang tengah tumbuh dan industri pertambangan di abad ke-19. Perkembangan ini terkait dengan kemunculan suatu pola pembagian kerja kolonial di mana kaum pribumi Melayu, yang umumnya telah hidup mapan di wilayah pertanian, tidak ikut beralih ke sektor ekonomi modern. Seperti disebutkan Hirschman dalam artikelnya yang berpengaruh, bahwa sangat masuk akal dalam pandangan para petani ini untuk tidak beralih dari basis pertanian ke lapangan kerja di sektor modern era kolonial yang tengah tumbuh, yang umumnya memiliki kondisi kerja amat buruk (Hirschman, 1986).

Komposisi kelas buruh Malaysia berubah hanya dengan adanya industrialisasi pesat pada kurun tahun 1970-an dan 1980-an saat perempuan-perempuan muda Melayu dalam jumlah yang sangat besar terserap dalam angkatan kerja-berupah (Wee Siu Hui, tt.).

Gerakan buruh di Malaya tentu kemudian memiliki ciri dasar etnik dan kelas. Perkembangan di luar Malaya, terutama di Cina, juga mempengaruhi gerakan buruh awal negeri ini. Kemunculan nasionalisme Cina pada pergantian abad (terutama setelah kejatuhan dinasti Qing) meningkatkan sentimen kebangsaan di antara kelompok migran Cina di Malaya (dan juga di Hindia Belanda), sementara itu kekuatan Partai Komunis Cina yang tengah tumbuh dan akhirnya menang memiliki sumber penting dalam pengaruh ideologi. Karenanya pada masa penjajahan Malaya kelompok nasionalis Cina dan Partai Komunis Malaya (MCP) mampu memobilisasi buruh, terutama yang berada di sektor perkebunan, untuk masuk ke dalam satu sumber penting perlawanan terhadap pemerintahan penjajah (Jomo dan Todd, 1994; mengenai sejarah MCP, lihat Yong, 1997). Pada awal periode pascaperang kekuatan serikat buruh yang disokong kelompok komunis cukup kuat untuk memukul balik pemerintahan penjajah yang hendak mengebiri pertumbuhan serikat buruh lebih lanjut dan akhirnya mengikisnya habis (Arudsothy dan Littler, 1993: 112). Organisasi buruh anti-komunis yang didukung pemerintah, Dewan Serikat Buruh Malaya (MTUC—Malayan Trade Union Council), didirikan dengan dukungan Inggris pada awal babak ancaman bahaya laten komunis pada 1948 hingga 1960 dalam rangka mengurangi dukungan bagi kelompok Kiri. Dengan merefleksikan kecenderungan yang sama, buruh perkebunan etnis India juga diarahkan untuk mendukung satu serikat buruh yang moderat di sektor perkebunan, yaitu National Union of Plantation Workers (Serikat Buruh Perkebunan Nasional) (Ramachandran, 1994: bab 7). Dengan kekalahan kelompok komunis dan arus radikal gerakan buruh, negara Malaysia pascapenjajahan pun akhirnya terbebas dari tekanan yang berarti dari kelas buruh.

Meski undang-undang perburuhan dibuat pada awal 1940-an yang sebagian merupakan respon atas tumbuhnya kelompok Kiri, namun undang-undang tersebut menjadi sekadar sebuah ‘komitmen’ pada ide ‘keserikatburuhan yang dikontrol negara’ (Jomo dan Todd, 1994: 65-6). Ada sedikit perubahan di awal periode pascapenjajahan pada 1967, undang-undang perburuhan baru dikeluarkan yang melarang serikat buruh melakukan negosiasi kesepakatan kerja bersama (KKB) dan aksi atas hal-hal yang berkaitan dengan promosi jabatan, pengetatan, pemecatan (PHK—pemutusan hubungan kerja) atau pembagian kewajiban. Di bawah ketetapan ini, serikat buruh bahkan tak memiliki hak untuk melakukan aksi jika perselisihan dilakukan di pengadilan industrial (Rasiah, 2001: 92).

Kasus Malaysia juga menarik karena memperlihatkan sederet strategi yang dibuat untuk memelihara penjinakan politik buruh. Hal ini mencakup adopsi konsep serikat buruh lokal tingkat pabrik (SBTP) dengan menekankan kekeluargaan gaya Jepang sebagai alat untuk menghambat perkembangan solidaritas kelas buruh tingkat nasional dan serikat buruh yang lebih kuat (lihat misalnya, Jomo dan Todd, 1994: 170). Tetapi tidak seperti di Jepang, keserikatburuhan lokal ini tidak menghasilkan hubungan kerja yang kolaboratif pada tingkat pabrik dan kelenturan dalam hubungan antara manajemen dan buruh. Karenanya Rasiah menyimpulkan bahwa tak ada demokratisasi pada undang-undang perburuhan di Malaysia, sementara itu negara ‘tetap memelihara kontrol represif atas buruh agar upah mereka tetap rendah dan membatasi masalah-masalah dalam hal produksi sehingga tetap dapat mempertahankan daya saing’ (Rasiah, 2001: 95). Model keserikatburuhan lokal tingkat pabrik ini juga muncul dalam kasus negeri Asia Tenggara lainnya, namun barangkali model tersebut paling berhasil dijalankan di Malaysia dan paling gagal diterapkan di Indonesia.

Perkembangan penting lainnya di Malaysia ialah lahirnya perundang-undangan yang menawarkan status ‘pelopor’ bagi perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor. Hal ini antara lain berarti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diberi pilihan untuk menolak kehadiran serikat buruh, khususnya di zona-zona bebas ekspor.

MTUC (Malaysian Trade Union Congress—Kongres Serikat Buruh Malaysia) sendiri – sebagai organisasi buruh tertinggi di Malaysia – berada pada posisi mendua terhadap negara. MTUC tak pernah tumbuh menjadi sekadar alat kendali terhadap kelas buruh seperti dilakukan FSPSI di Indonesia,, tetapi ia jelas menolak menjadi satu sumber penting bagi perlawanan politik melawan pemerintah. Meskipun politisi-politisi oposisi lahir dari MTUC, hubungan organisasi ini dengan pemerintah kini kian dekat. Kedekatan ini paling tampak saat presiden MTUC bergabung dengan partai yang tengah memerintah, UMNO (United Malay National Organization) pada tahun 1998 dan menjadi salah seorang anggota parlemen (Rasiah, 2001: 94). Presiden ini, Zainal Rampak, belakangan mendukung revisi kebijakan yang kontroversial tentang penggunaan dana pensiun oleh pemerintah, meski tanpa kesepakatan banyak masyarakat dan buruh akar rumput (New Straits Times, 15 September 2000).

Efek dari sejarah panjang penjinakan politik buruh dengan sangat bagus ditunjukan dengan kurangnya pengaruh buruh terorganisasi pada kebijakan negara terkait dengan krisis ekonomi di Asia saat ini. Memang benar bahwa saat ekonomi Malaysia terpuruk secara signifikan pada 1998 dan angka pengangguran meningkat bersama dengan meningkatnya PHK – terutama di sektor manufaktur, konstruksi dan keuangan – krisis di negeri ini tidak seburuk Indonesia atau Thailand (Chandran, 1998). Penting dicatat di sini bahwa sektor angkatan kerja yang paling tak dilindungi, yakni buruh migran (berasal dari Indonesia, Bangladesh dan lainnya), adalah yang paling buruk tertimpa dampak krisis. Gerakan buruh di Malaysia tidak banyak melindungi para buruh ini. Fakta tersebut menunjukkan bahwa rendahnya solidaritas internasional tidak hanya merupakan fenomena Utara-Selatan tetapi juga fenomena Selatan-Selatan. Tentu peran gerakan buruh Malaysia akhirnya hanya bisa mendukung kebijakan represif pemerintah terhadap ratusan ribu (kebanyakan dari Indonesia) buruh imigran gelap yang telah lama menjadi basis penopang industri seperti konstruksi.

Pada puncak krisis ekonomi, MTUC mendesak pemerintah mengambil langkah mengurangi inflasi, menambah lapangan kerja dan membuat skema jaring pengaman sosial yang baru. Organisasi ini juga mendesak pemerintah untuk tidak menurunkan upah dengan meratifikasi dan melaksanakan standar perburuhan yang diakui secara internasional dan memberikan kebebasan berserikat yang lebih besar bagi serikat buruh untuk bernegosiasi dan hak melakukan aksi (Chandran, 1998). Namun demikian buruh bukanlah kekuatan sosial yang harus segera direspon oleh pemerintahan Mahathir, dan ‘saran-saran’ ini pun dengan gampang diabaikan. Penting untuk dicatat bahwa meski gerakan oposisi berpusat pada mantan calon penggantinya yang muncul pada 1998-2000, Anwar Ibrahim, tetapi ia pun tak banyak memiliki kaitan dengan gerakan buruh.

Thailand

Sebelum peristiwa kudeta pada 1932 yang melahirkan sistem monarki konstitusional, industrialisasi di Thailand berjalan tidak begitu pesat. Namun demikian, para buruh upahan mulai hadir dalam lanskap sosial dengan tumbuhnya perusahaan pengolahan kayu dan padi abad ke-19, juga perkebunan, pembangunan rel kereta, jalan raya dan pelabuhan-pelabuhan, serta beberapa perusahaan tekstil skala kecil (Brown dan Frenkel, 1993: 83-4). Meski Partai Komunis Thailand berbasis di desa-desa, pengaruh komunisme masuk melalui gerakan buruh yang tengah tumbuh dan setelah Perang Dunia II kelompok komunis ini mampu membangun satu serikat tingkat nasional, Central Labour Union (Serikat Buruh Pusat). Namun, sebagaimana terjadi di Malaya era kolonial, Thailand yang bersistem kerajaan dan tak pernah terjajah itu juga menganggap keumunculan komunisme sebagai ‘asing’ dan bukan khas Thai, terlebih karena dominannya etnis Cina di tubuh Partai Komunis Thailand (TCP) yang akhirnya tumbang pada 1980-an setelah periode perjuangan panjang di pedesaan. Namun demikian, gerakan buruh yang dimotori kelompok komunis juga melibatkan masyarakat Thai bukan keturunan Cina, sekurang-kurangnya sejak 1940-an (Tejapira, 2001:57).

Di Thailand, terdapat sebuah gerakan buruh yang relatif independen yang konstituensinya tumbuh bersamaan dengan kemajuan industri walau terdapat dominasi militer dalam politik, terutama adanya asumsi bahwa kekuasaan diktator oleh rezim Sarit yang sangat anti-Kiri pada 1958 berarti merupakan periode panjang penindasan serikat buruh. Bahkan sebelum Sarit muncul dalam kekuasaan, undang-undang anti-komunis disahkan pada 1952 yang menghancurkan kegiatan serikat buruh yang sah (Tejapira, 2001:94).

Bagi Brown (2001), tahun 1970-an merupakan momen yang menentukan bagi gerakan buruh di Thailand. Menurutnya periode awal industrilisasi subtitusi impor (ISI) berdampak pada perluasan industri dan meningkatnya kaum proletariat perkotaan yang mengekspresikan kemunculannya melalui beragam bentuk pengorganisasian dan aksi kolektif yang kuat. Ini merupakan satu tipe politik keserikatburuhan yang menggabungkan perjuangan buruh dengan isu yang lebih luas tentang hak-hak sosial dan politik. Dalam konteks hubungan industrial, dampak dari semua itu ialah satu perubahan: dari kendali langsung oleh negara dan represi menjadi ‘konsultasi dan mediasi’ dalam lembaga tripartit, di mana negara, modal dan buruh bekerja sama. Ketika akhirnya militansi buruh mulai menurun, jumlah organisasi buruh justru bertambah banyak (Brown, 2001: 128).

Dalam perkembangan ini Brown melihat munculnya strategi baru pengendalian buruh yang didasarkan pada upaya mencerai-beraikan kekuatan buruh terorganisasi. Dampaknya ialah disorganisasi buruh dan perusakan kemampuan serikat untuk mewakili kepentingan buruh. Di Thailand pada 1990-an terdapat 18 federasi serikat buruh dan 8 serikat buruh tingkat nasional yang karenanya memungkinkan masuknya satu strategi menghambat pengaruh buruh dengan mendorong persaingan antarmereka, khususnya terkait dengan hak untuk duduk di lembaga-lembaga tripartit (Brown, 1997: 172-3). Selain itu, serikat-serikat yang disukai negara cenderung memonopoli posisi di lembaga-lembaga tripartit ini. Dengan kemampuan pemerintah mempengaruhi serikat buruh ini maka pertumbuhan pesat jumlah serikat di Thailand pada 1980-an tidak lantas menunjukkan semakin kuat atau efektifnya gerakan buruh negara itu (Brown, 2001: 130). Ungpakorn (1999) menganggap bahwa perkembangan tersebut sebagian terkait dengan ulah ‘pemimpin serikat buruh preman’, yakni orang-orang ‘yang mendirikan serikat untuk mendapat uang perlindungan dari pengusaha dengan mengancam melakukan aksi’ (1999: 14).

Situasi ini jelas turut berperan membatasi kemampuan buruh terorganisasi untuk merespon krisis ekonomi Asia yang mulanya terjadi di Thailand. Krisis tersebut segera menyebabkan tenaga kerja manufaktur berkurang separuhnya akibat kapasitas produksi di industri-industri manufaktur utama menurun hingga 30 persen (Deyo, 2000). Segala rasionalisasi turut mengikuti perkembangan ini dan telah terjadi PHK bahkan di perusahaan-perusahaan milik negara yang biasanya aman. Pada saat yang sama, krisis ini memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk kembali menjalankan strategi ‘aktualisasi’ dan ‘normalisasi’, yang ditata untuk memangkas biaya dan menerapkan kelenturan dalam manajemen ketenagakerjaan (Deyo, 2000). Menurut Ungpakorn, pada saat krisis buruh cenderung menerimanya secara pasif karena takut kehilangan pekerjaan dan mereka juga kurang meyakini nilai-nilai aksi kolektif (Ungpakorn, 1999: 52-4).

Bagaimanapun, penting dicatat bahwa meski dalam masa-masa suram – termasuk masa tidak diakuinya serikat-serikat buruh sektor publik yang penting pada era 1990-an – gerakan buruh di Thailand tak pernah sungguh-sungguh tersubordinasi sebagaimana terjadi di Indonesia. Karenanya, meski penilaian Ungpakorn menunjukan sebaliknya, buruh di Thailand berada pada satu posisi yang lebih baik dibanding saudara-saudara mereka di Indonesia untuk berupaya melakukan beberapa respon atas krisis ekonomi, walau dengan terbatas. Mereka, misalnya, segera melakukan aksi dan demonstrasi terhadap isu-isu seperti keamanan kerja, hak-hak dasar buruh dan tingkat upah. Selain beberapa keberhasilan mereka dalam menentang pemotongan upah yang drastis, aksi-aksi gerakan serikat buruh berperan menyebabkan tertundanya rencana privatisasi yang saat itu akhirnya menjadi perdebatan panas. Seperti yang terjadi di Filipina dan Indonesia, privatisasi merupakan isu yang sangat politis dan mengundang aksi protes yang lebih besar menentang agenda reformasi neoliberal (Deyo, 2000: 272).

Pertanyaannya kemudian, mengapa organisasi-organisasi buruh Thailand, dengan segala keterbatasannya, mampu menjadi lebih kuat khususnya dibanding dengan mereka di Indonesia? Dapat dikatakan, jawabannya terletak pada kenyataan bahwa tekanan terhadap buruh tidak pernah berdampak terjadinya penghancuran total atas tradisi militansi buruh. Seperti dalam kasus Filipina di bawah ini, militansi buruh di Thailand mampu membuat mereka bertahan, khususnya karena fakta bahwa kendali negara yang terpusat tak mungkin mampu mencerai-berai serikat buruh akibat kekuasaan negara yang juga memiliki karakter fragmentatif sendiri. Bahkan pada puncak rezim diktator militer di Thailand, bentuk pemerintahan terpusat yang otoritarian seperti Orde Baru Indonesia tidak pernah dicapai. Karenanya, organisasi-organisasi buruh berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk dapat merespon krisis ekonomi untuk berupaya melindungi kepentingan-kepentingan buruh.

Filipina

Meskipun ada upaya keras membendung perjuangan buruh dari pemerintahan kolonial dan pascakolonial, tradisi militansi para buruh yang dimulai dengan pendirian serikat buruh yang dimotori kelompok komunis pada dasawarsa awal abad ini (Ofreneo, 1993: 98-128) terus mempengaruhi bagian-bagian penting dari gerakan buruh Filipina. Seperti di Thailand, hal ini di antaranya dimungkinkan karena ciri fragmentatif kekuasaan negara. Secara berarti kelompok Kiri sebagai kekuatan tak pernah hancur-lebur, dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia, dan bahkan Thailand.

Gerakan buruh di Filipina bermula di serikat-serikat buruh yang dibentuk di industri-industri seperti percetakan dan pembuatan rokok pada 1899. Beberapa tahun kemudian federasi serikat buruh dibentuk dan meningkatnya aksi-aksi pemogokan akhirnya membuat administrasi koloni Amerika mendirikan satu kantor urusan perburuhan. Saat industri perlahan-lahan berkembang, Partai Komunis menjadi kian berpengaruh dalam gerakan buruh yang akhirnya menyebabkan Departemen Perburuhan era kolonial menekan kelompok komunis ini pada tahun 1930-an. Kongres Organisasi Buruh (Congress of Labour Organization/CLO) didirikan menyusul Perang Dunia II untuk menyatukan gerakan buruh, namun pendirian Konfederasi Nasional Serikat Buruh (National Confederation of Trade Unions) buatan pemerintah memicu persaingan dan perseteruan di kalangan aktivis serikat. Berbagai upaya juga dibuat untuk memutus kaitan gerakan buruh dengan pemberontakan petani Hukbalahap pada 1950-an di mana CLO dilarang dengan alasan bahwa ia merupakan satu organisasi front komunis (Hutchison, 1993: 203-4; 2001: 73).

Pada umumnya, pembuatan hukum perburuhan di Filipina selalu saja relatif liberal yang di antaranya diakibatkan oleh warisan kolonialisme Amerika. Industrial Peace Act tahun 1953 dibuat untuk mencegah pengaruh komunis, di antaranya dengan mendorong keserikatburuhan ‘ekonomi’ yang dihubungkan dengan model pluralis-liberal dan untuk menolak keserikatburuhan ‘politik’ yang lebih disukai organisasi-organisasi buruh yang lebih militan dan radikal. Kelompok militan dan radikal ini, meski ada upaya menghambat ruang bagi keserikatburuhan politik, membangun basis untuk menumbuhkan keserikatburuhan akar rumput yang kuat yang dapat memelihara ‘gerakan oposisi berbasis komunitas yang tersembunyi’ (Deyo, 1997: 219-20) bahkan pada masa represi di bawah keadaan darurat militer kekuasaan Marcos.

Dengan sangat baik Hutchison (2001: 74) menunjukkan bahwa ‘ruang bagi pengorganisasian buruh’ di Filipina ‘dibikin sulit oleh krisis ekonomi nasional yang berulang-ulang, menurunnya kegiatan produksi di sektor manufaktur, dan tingkat pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup yang sangat tinggi’. Meski terdapat legislasi liberal mengenai perburuhan, Hutchison berpendapat bahwa ‘kemampuan mengorganisir selalu terus-menerus dihancurkan oleh keengganan dan atau ketakmampuan negara untuk menegakkan dengan baik hukum yang memuat hak pembuatan kesepakatan kerja bersama di wilayah dengan struktur masyarakat yang sangat timpang dalam kepemilikan dan kekuasaan’. Seperti terjadi di Malaysia, kegiatan pengorganisasian ditekan, khususnya di zona-zona bebas ekspor (Deyo, 2001: 266). Selain itu, upaya-upaya untuk menekan tumbuhnya keserikatburuhan yang militan terus dilakukan di bawah lingkungan demokratis yang mencirikan masa-masa pasca-Marcos (Hutchison, 2001: 72, 75). Namun demikian, seperti di Thailand, bertahannya tradisi militansi buruh meskipun mendapat tekanan negara memungkinkan satu respon kuat oleh serikat buruh saat krisis ekonomi menerpa pada 1997/98. Tetapi, sebaliknya, gerakan buruh di Filipina dan Thailand gagal memanfaatkan dengan optimal upaya demokratisasi seperti sekarang ini terjadi di Indonesia.

Dampak krisis Asia bagi perekonomian Filipina tidak seburuk yang menimpa negeri-negeri tetangganya. Hal ini karena ekonomi Filipina tidak merasakan tahun-tahun ledakan kemajuan yang dirasakan kawasan ini pada 1980-an dan 1990-an. Dengan kata lain, tanpa ‘ledakan’ tak akan ada banyak ‘kehancuran’. Produk Nasional Brutto riil Filipina, misalnya, berubah drastis dari 1980 ke 2000 (Balisacan dan Hill, 2002: 237). Akan tetapi sama sekali keliru jika dengan fakta ini ada anggapan bahwa krisis tersebut tidak berdampak bagi kelas pekerja Filipina. Krisis tersebut cukup keras mengakibatkan PHK massal dan berdampak tutupnya perusahaan-perusahaan. Seperti kasus Indonesia, banyak buruh perkotaan terpaksa untuk sementara kembali ke kampung halaman mereka di pedesaan. Mereka yang masih bekerja pun merasa bahwa daya beli mereka sangat berkurang karena turunnya nilai mata uang peso (Ranald, 2000: 314), meskipun tidak separah mata uang Indonesia, rupiah.

Dalam menanggapi krisis, dalam situasi inflasi yang tinggi serikat-serikat berhasil melakukan beberapa kampanye soal upah (Ranald, 2000: 318). Selain itu, seperti di Thailand, buruh di Filipina mengambil peran dalam kampanye-kampanye anti-privatisasi yang mencapai keberhasilan yang penting karena privatisasi diyakini akan menyebabkan PHK lebih lanjut. Lagi seperti di Thailand, bagaimanapun adalah tidak mungkin menyarankan agar program-program liberalisasi dan privatisasi dihentikan. Tentu pemerintahan Arroyo akan lebih memilih program-program neoliberal tersebut dibanding Thaksin yang tampak populis. Secara esensial, seluruh pemerintahan Filipina pasca-Marcos loyal terhadap perluasan program liberalisasi dan privatisasi, dan ini akan menghambat keberhasilan kampanye-kampanye serupa oleh buruh di masa mendatang.

Namun gerakan buruh yang relatif lebih kuat di Filipina mesti dipahami berkaitan dengan posisi buruh terorganisasi dalam konstelasi kekuatan dan kepentingan sosial sebelum krisis ekonomi. Patut dicatat bahwa Filipina memiliki sejarah panjang perjuangan buruh yang tak pernah sepenuhnya terhenti, bahkan lebih lama dibandingkan kasus Thailand di mana masa-masa pemerintahan militer yang bertahun-tahun merupakan hambatan yang sangat sulit. Meskipun rezim Marcos berupaya melakukan kontrol lebih ketat atas buruh terorganisasi dengan mendukung sebuah federasi serikat buruh nasional pada 1970-an, Kongres Serikat Buruh Filipina (Trade Union Congress of the Philipines), tetapi strategi ini tidak berhasil sebagaimana yang terjadi di Indonesia atau di Malaysia. Upaya Marcos sangat keras ditentang oleh federasi serikat buruh yang lebih radikal, KMU (Kilusang Mayo Uno – Gerakan Satu Mei) (Muntz, 1992: 266), yang dalam kondisi sulit tetap menghidupkan tradisi keserikatburuhan politik. Sekarang tradisi ini barangkali masih hidup meski pada akhirnya terdapat perpecahan di tubuh KMU karena persaingan internal.

Jadi, mengapa di Filipina buruh terorganisasi selama krisis ekonomi dapat relatif kuat? Jawabannya, antara lain, ialah bahwa seperti di Thailand, koalisi-koalisi kepentingan anti-buruh di Filipina tak pernah dapat menjinakkan buruh negeri itu dan dapat benar-benar mensubordinasi mereka di bawah kepentingan negara atau modal. Namun demikian, seperti di Thailand, suatu gerakan buruh terorganisasi yang sangat tercerai-berai tidak bisa dikatakan mampu mempertarungkan kekuatannya secara efektif dan dapat mempengaruhi kebijakan negara secara terus menerus walau dalam kondisi pemerintahan demokratis pasca-Marcos.

Perjuangan Politik lawan Perjuangan Kesejahteraan Ekonomi dalam Konteks Globalisasi

Kasus-kasus yang didiskusikan di atas menunjukkan betapa berartinya konflik sosial dan dampak-dampaknya bagi pengorganisasian buruh di Asia Tenggara. Kasus-kasus tersebut bahkan memperlihatkan bahwa dampak tersebut lebih penting dari kondisi ketersediaan dan permintaan (supply and demand) akan buruh dalam menentukan kekuatan dan pengaruh buruh. Pada akhirnya, gerakan buruh yang terorganisasi di Thailand dan Filipina, dua negeri dengan jumlah buruh berlebih, telah mampu menjadi lebih kuat dibanding di Malaysia yang memiliki pasar tenaga kerja yang umumnya ketat. Di Indonesia buruh terorganisasi dihambat oleh dua hal, yaitu dampak melimpahnya angkatan kerja dan, hingga tahun 1998, hadirnya negara otoritarian yang sangat tersentralisasi dan represif.

Sebagaimana sudah ditunjukkan, satu variabel kunci di sini ialah kekalahan kelompok Kiri dengan tingkat yang bermacam-macam telah memberikan ruang bagi upaya-upaya elite mendepolitisasi perjuangan buruh. Secara esensial, hal ini telah memberikan peluang bagi sekurang-kurangnya beberapa aspek dari model pluralis-liberal yang membatasi ruang gerak keserikatburuhan hanya pada soal kesejahtaraan ekonomi. Model tersebut terkait dengan pengalaman negeri-negeri Barat/Utara yang telah terindustrialisasi dan dengan konteks penyusunan kelembagaan negara kesejahteraan. Tentu bukanlah kebetulan bahwa aktivitas-aktivitas buruh terorganisasi di keempat negeri yang dibahas di sini semuanya didesak untuk mengadopsi satu konsep keserikatburuhan yang menekankan perjuangan ekonomi yang lepas dari agenda sosial dan politik yang lebih luas. Konsep ini kurang mengancam koalisi-koalisi anti-buruh yang dominan. Konsep tersebut barangkali tercermin dalam satu kasus di Asia Tenggara yang tidak dibahas di sini – yaitu negeri-kecil Singapura (lihat misalnya, Leggett, 1993) – di mana gerakan buruhnya telah sangat dikontrol sejak sebelum ‘berpisah’ dengan Malaysia pada tahun 1965 dan di mana struktur tertinggi organisasi buruhnya, NTUC (Kongres Serikat Buruh Nasional) masuk dalam kekuasaan negara.

Pada saat yang sama, globalisasi telah menciptakan tekanan lebih lanjut terhadap gerakan buruh di masyarakat Asia Tenggara yang baru mengindustri ini. Akan tetapi, Wood (1998) berargumen bahwa saat ini modal lebih membutuhkan negara dibanding pada masa-masa sebelumnya, dan hal ini akan membantu menstimulasi gerakan buruh di pelbagai penjuru dunia. Hal yang menjadi kunci menurut Wood ialah semakin meningkatnya kedekatan identitas antara kepentingan negara dan modal. Karena modal membutuhkan negara ‘untuk meretas jalan’ menuju ekonomi global dengan mengusung kebijakan perdagangan bebas yang neo-liberal, negara menjadi target perjuangan buruh. Hal ini menurutnya telah ‘mendorong rakyat turun ke jejalanan menentang kebijakan negara di berbagai negeri seperti Kanada dan Korea Selatan’ (1998: 13-15).

Namun demikian, posisi Wood ini tampak agak tidak sensitif pada kenyataan adanya hambatan-hambatan ekonomi dan politik yang dihadapi buruh di negeri-negeri Asia Tenggara yang dibahas di sini. Posisi ini juga mengabaikan implikasi sejarah yang berbeda yang berlaku pada kondisi politik yang otoriter atau semi-otoriter atau demokratik-liberal, untuk tidak menyebutkan warisan yang masih ada dari hasil perjuangan masa lalu terhadap masa sekarang. Ia juga menafikan pentingnya pengaturan dan ketepatan waktu dalam proses industrialisasi yang pesat. Sebagaimana yang diamati Winters (1996), saat industrialisasi terjadi di Utara tak ada dari negeri-negeri lainnya yang dilibatkan kecuali negeri terjajah penyedia bahan baku atau para konsumen barang-barang impor. Hal ini membuat buruh di Utara mampu berjuang ‘melawan kemelimpahan produksi’, membentuk kembali kondisi politik yang lebih luas dalam proses industrialisasi mereka ‘tanpa terhambat oleh persaingan langsung dari ketersediaan yang nyaris tak terbatas’ dari buruh di negeri-negeri jajahan yang secara politik jauh lebih lemah dan miskin. Maka, dalam beberapa hal, buruh negeri-negeri penjajah dan terjajah tersekat satu sama lain. Seperti dikemukakan Winters lebih lanjut, sekat itu memungkinkan ‘langkah besar para buruh di negeri Utara baik secara ekonomi maupun politik...’ di masa lalu (Winters, 1996: 218-19).

Karena langkah besar ke depan tersebut sekarang berada dalam bahaya untuk didorong mundur kembali, beberapa aktivis serikat buruh di berbagai penjuru dunia mungkin mulai berpikir bahwa merupakan ‘kekeliruan untuk membatasi’ diri mereka hanya ‘pada visi ekonomi’ (Da Silva, 1998: 47). Ini merupakan pengakuan implisit bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi dan tingkat kesejahteraan secara esensial juga merupakan sebuah perjuangan politik. Walaupun begitu, belum ada satu strategi yang mendasar yang telah ditemukan oleh buruh terorganisasi, di Utara maupun di Selatan, untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi. Langkah awal yang perlu dilakukan barangkali ialah memunculkan kembali tradisi keserikatburuhan politik dan meraih kembali ruang politik sebagai satu sasaran perjuangan buruh yang sah.***

*)Vedi R. Hadiz, adalah asisten profesor di Universitas Nasional Singapura.

Naskah ini pernah dipublikasikan di Jurnal SEDANE Vol.3 No.2, 2005. Dimuat kembali untuk IndoProgress, atas ijin penulis.

Dinamika Politik Dan Modal Di Sulawesi

2006-07-27T07:03:00.000-07:00

Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor pro-demokrasi?

George Junus Aditjondro

1. ADA lima faktor yang sangat berpengaruh terhadap dinamika ekonomi-politik di Sulawesi, yakni: (a). dominasi Partai Golkar dan satelit-satelitnya di hampir semua provinsi di Sulawesi; (b). ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di pulau ini; (c). dominasi korporasi-korporasi milik keluarga dan konco-konco Wakil Presiden Jusuf Kalla dan korporasi-korporasi yang dekat dengan tokoh politik nasional yang lain di pulau ini; (d). keragaman etno-linguistik yang tinggi di pulau ini, yang sering tumpang-tindih dengan keragaman agama, sehingga konflik-konflik ekonomi politik berbasis kelas dengan mudah dapat ditransformasikan menjadi konflik-konflik komunal atau sektarian; (e). siasat faksi-faksi militer untuk mengawetkan konflik-konflik komunal untuk menghancurkan resistensi penduduk setempat bagi masuknya modal besar di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar seperti PLTA.

Dominasi Golkar:

2. Dominasi Partai Golkar dan partai-partai satelitnya di hampir semua provinsi di Sulawesi, masih merupakan warisan dari era Soeharto, ketika A.A. Baramuli berhasil memenangkan Golkar di hampir semua provinsi di Indonesia bagian Timur lewat blok IRAMASUKA (Irian Maluku, Sulawesi, Kalimantan). Di masa transisi dari Soeharto ke B.J. Habibie, yang asal kepresidenannya juga karena diorbitkan oleh Soeharto, Golkar tetap berhasil mempertahankan hegemoninya dalam kepemimpinan politik di Sulawesi. Selanjutnya, dalam era pasca-Soeharto, kepemimpinan politik di Sulawesi di-share oleh Golkar dengan PDI-P dan partai-partai kecil yang boleh dikata merupakan satelit Golkar, seperti PKPI dan Partai Demokrat, sementara partai-partai berbasis agama, seperti PDS dan PKS hanya berjaya di beberapa tempat saja, seperti Poso (PDS). PDI-P sendiri, susah dibedakan dari Golkar, akibat banyaknya ‘kutu loncat’ dari Golkar yang masuk ke PDI-P. Begitu pula Partai Demokrat, yang di Sulawesi Selatan menokohkan Fanny Habibie, adik kandung mantan Presiden B.J. Habibie, yang tidak pernah dituntut pertanggungjawabannya atas tragedi tenggelamnya kapal Tampomas dengan korban jiwa yang luar biasa. Sehingga secara de facto, kader-kader Golkar dari ketiga poros baru – A (ABRI), B (Birokrasi), dan G (Golkar, dari tiga poros terdahulu, yakni Kosgoro, MKGR, dan Korpri) – tetap mendominasi elit politik di kelima provinsi di Sulawesi. Apalagi sistem pemilu dan undang-undang kepartaian kita belum memungkinkan munculnya partai-partai lokal yang berbasis pada aspirasi rakyat setempat yang spesifik, sebab yang cabang-cabang partai di luar Jawa praktis merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan elit partai di Pusat.

Ekspansi modal dari luar Sulawesi:

3. Ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di Sulawesi, paling tampak di sektor pertambangan. Di bidang pertambangan mineral, mulai dari nikel s/d emas, kita bisa melihat dominasi maskapai-maskapai tambang dari Amerika Utara, yakni Inco di pertambangan nikel serta Newmont di pertambangan emas, serta Rio Tinto, maskapai tambang raksasa yang bermodal Australia dan Inggris. Wilayah kontrak karya PT Inco Indonesia seluas 6,6 juta hektar meliputi tiga provinsi yang meliputi busur timur Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah (16,76%), Sulawesi Selatan (54,17%), dan Sulawesi Tenggara (29.06%) (Sangaji 2002: 136).

4. Kenyataan bahwa PT Inco sedang bersiap-siap untuk membangun PLTA Karebbe di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Luwu Timur, yang memerlukan izin pemerintah pusat untuk pelepasan kawasan hutan lindung (Investor Indonesia, 5 Juli 2006), dan juga sedang menanti pasokan listrik dari PLTA Poso (Aditjondro 2005), dapat dijadikan indikator bahwa dalam waktu dekat perusahaan tambang bermodal Kanada itu juga mau membuka Blok Bahudopi di Sulawesi Tengah dan Blok Pomala’a di Sulawesi Tenggara. Namun perlu dicatat bahwa penyerobotan lahan penduduk seputar Sorowako di awal Orde Baru (Sangaji 2002: 146-50) masih ditentang oleh rakyat setempat, dengan dukungan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Untuk Korban Masyarakat Tambang (FSKMT). Mereka berdemonstrasi di gedung DPRD Sulawesi Selatan, 15 September tahun lalu (Radar Sulteng, 16 Sept. 2005). Sehingga potensi penggalangan solidaritas antara rakyat setempat, buruh, dan mahasiswa di Palu dan Makassar, harus diperhitungkan oleh maskapai tambang itu dalam rencana ekspansinya.

5. Soal Newmont di Teluk Buyat, kita juga sudah banyak membaca. Yang masih kurang diperhatikan orang adalah kemungkinan masuknya perusahaan-perusahaan tambang raksasa di pegunungan antara Polewali dan Mamasa, di mana pertikaian soal tapal batas kedua kabupaten hasil pemekaran, tampaknya sudah (atau sedang?) reda, untuk menambang bijih emas yang memang tersebar secara sporadis di seantero ‘pinggang’ Pulau Sulawesi, khususnya di daerah Sulawesi Barat, Toraja bagian Utara, serta Kabupaten Donggala dan Poso bagian Selatan. Dua perusahaan yang banyak disebut-sebut adalah Rio Tinto, yang bermodal Inggris dan Australia, serta Newmont yang bermodal AS. Menurut informan kunci saya di Mamasa, Bupati Mamasa telah memberikan izin prinsip bagi Newmont. Sedangkan Rio Tinto membekingi salah seorang calon Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu, satu perusahaan dari Jepang yang baru mulai melakukan survei di Kecamatan Aralle, di daerah sengketa antara Polewali dan Mamasa.

Kemungkinan juga, elit Jakarta juga punya kepentingan ekonomi di sana, sebab di sebelah utara daerah itu, terdapat konsesi tambang batubara kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, adik ipar Jusuf Kalla. Bosowa juga memiliki konsesi tambak udang seluas 10 ribu hektar di Kabupaten Mamuju (Aditjondro 2006b).

6. Tidak jelas, perusahaan mana saja yang akan dapat konsesi tambang di daerah itu. Tapi yang jelas, semua kegiatan pertempuran maupun eksplorasi kekayaan alam daerah itu semakin memporakporandakan daerah pegunungan yang dulu terkenal dengan federasi ‘tujuh hulu sungai’ (pitu ulunna salu), yang pernah menjadi sekutu dagang dari federasi ‘tujuh muara sungai’ (pitu ba’bana binanga) dari kerajaan-kerajaan Mandar di pesisir Sulawesi Barat (George 1996: 26-30; Alimuddin 2005: 4-7). Di samping itu, pertambangan di hulu sungai pasti akan punya dampak sampai ke muara, seperti terbukti dari tambang Freeport McMoRan di Papua Barat dan tambang BHP Billiton di Ok Tedi, PNG.

7. Di bidang pertambangan migas, kita melihat munculnya korporasi-korporasi domestik, seperti Medco milik Arifin Panigoro dan keluarganya di Teluk Tolo dan daratan Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), serta PT Elnusa, anak perusahaan Pertamina, yang sudah memulai eksplorasi di Selat Malaka dan Teluk Bone. Untuk mengfasilitasi pengeboran minyak bumi di Teluk Tolo, terumbu karang Tiaka telah ditimbun oleh perusahaan kongsi Pertamina dan kelompok Medco menjadi “pulau buatan”.

Pengapalan perdana minyak mentah produksi Lapangan Tiaka dari pulau buatan itu berlangsung hari Kamis, 12 Januari lalu. Sehingga untuk pertama kali dalam sejarah perminyakan Indonesia, Sulawesi mencatatkan diri sebagai daerah penghasil minyak mentah. Lapangan minyak Tiaka diperkirakan dapat memproduksi minyak mentah sebanyak sepuluh juta barrel. Produksi minyak mentah lapangan tersebut sudah mencapai 2.000 barrel per hari (bph), yang akan terus ditingkatkan menjadi 5.000 bph. Selain minyak
mentah, potensi gas di daratan Banggai yang juga dikelola oleh kongsi yang sama, berpotensi menghasilkan 3,7 trilyun kaki kubik gas alam. Untuk itu akan dibangun fasilitas kilang gas alam cair (LNG) di Luwuk (Kompas, 13 Jan. 2006).

8. Sayangnya, pers jarang mencatat kerugian para nelayan akibat boom migas di lepas pantai Sulawesi, khususnya di Selat Makassar dan Teluk Bone. Di lepas pantai Mamuju, Sulawesi Barat, roppong-roppong (rumpon-rumpon) milik nelayan Mandar tahun lalu dipotong belayang (tali pengikat batu pemberat) oleh kapal survei PT Elnusa Geosains. Alasan pemutusan secara sefihak itu adalah bahwa rumpon-rumpon itu mengganggu pelayaran kapal survei tersebut. Sedangkan di Teluk Bone, lebih banyak lagi rumpon nelayan yang jadi korban kegiatan eksplorasi PT Elnusa Geosains, yang dilakukan untuk
PT Minyak & Gas (Migas) RI. Jumlah rumpon yang rusak sebanyak 102 unit, milik 85 orang nelayan, dengan nilai kerugian mencapai milyaran rupiah. Saking lamanya menunggu turunnya ganti rugi yang tak kunjung tiba dari pimpinan perusahaan itu dari Jakarta, yang telah berjanji akan datang ke Bone tanggal 3 Januari lalu, para nelayan yang sudah habis kesabarannya berdemonstrasi ke DPRD Kabupaten Bone dan merusak pagar gedung itu (Tribun Timur, 18-19 Des. 2005, 6 & 8 Februari 2006; Fajar, 28
Desember 2005; komunikasi pribadi dengan Muh. Ridwan Alimuddin di Mamuju, 14 Juli 2006; tentang teknologi tradisional penangkapan ikan orang Mandar dengan roppong, serta adopsi teknologi tradisional itu oleh nelayan Pinrang dan Bone, lihat Alimuddin 2005: 79-90, 2006).

9. Sementara itu, kerugian nelayan di ketiga desa sekitar (eks) terumbu karang Tiaka di Teluk Tolo, yakni Baturube, Kolo Bawah, dan Pandauke, sama sekali tidak diberitakan oleh pers. Nelayan di ketiga desa itu ada 300 orang, sedangkan kerugian setiap hari setiap hari 10 kg, sementara satu kg ikan dijual kepada pedagang penampung ikan setinggi Rp 15 ribu untuk dijual ke Pasar Luwuk setinggi Rp 17 ribu per kg, maka kerugian mereka selama setahun = 365 x 300 x 10 x Rp 15 ribu = Rp 16,
425 milyar! Ini bukan kerugian yang kecil bagi para nelayan di Kecamatan Bungku Atas, atau bagi nelayan pondok di manapun di Indonesia (Gogali t.t.).

10. Makanya, tidak mustahil kalau korporasi-korporasi domestik lain akan mulai melakukan eksplorasi migas di Teluk Tomini serta di lepas pantai Sulawesi Barat dan Pantai Barat Sulawesi Tengah. Soalnya, sumur minyak pertama dibor di tahun 1902 di dekat muara Sungai Lariang di Pasangkayu, sekarang ibukota Kabupaten Mamuju Utara, provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, suatu ladang gas telah ditemukan oleh maskapai migas Inggris, BP, di timur laut Danau Tempe, yang memungkinkan
produksi amoniak untuk sebuah pabrik pupuk urea (Whitten, Henderson & Mustafa 2002: 11).

11. Berbicara soal pupuk berarti bicara soal pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan. Berbicara soal perkebunan, perhatian kita tidak bisa lepas dari Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, yang telah jadi ajang dua konflik antara korporasi perkebunan, yang didukung oleh aparat bersenjata, dan rakyat setempat. Konflik pertama menyangkut introduksi kapas transgenic oleh Monsanto, salah satu maskapai agrobisnis terbesar di dunia, tanpa melalui AMDAL. Maskapai itu telah divonis denda US$ 1,5 juta di kandangnya sendiri, AS, karena terbukti menyuap 140 orang pejabat di Indonesia dalam kurun waktu 1997 hingga 2002 (Gatra, 3 April 2004: 64-65, 29 Jan. 2005: 84-85).

Anehnya, tidak terdengar bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan dalam era yang dipersoalkan itu, yakni Soleh Solahuddin, Bungaran Saragih, Nabiel Makarim, dan Sony Keraf dikenakan sanksi apa-apa. Para petani di Bulukumba dan enam kabupaten lain, yakni Gowa, Takalar, Bantaeng, Bone, Soppeng dan Wajo, bahkan ditinggal dengan ribuan ton kapas busuk.

12. Berbeda dengan konflik kapas transgenic yang berjalan secara ‘damai’, konflik antara PT London Sumatra (LonSum) soal ekspansi kebun karet mereka di Bulukumba berjalan secara keras. Perlawanan petani membuahkan korban jiwa ketika pasukan Brimob secara sewenang-wenang memukuli dan menembaki petani yang berusaha merebut tanah mereka kembali. Akibat tindakan kekerasan Brimob pada hari Senin, 21 Juli 2003 itu, empat orang meninggal dunia, banyak orang menderita luka-luka, 14 orang dimasukkan ke penjara, dan sejumlah aktivis pro-demokrasi yang selama itu mendampingi perjuangan
rakyat Bulukumba, terpaksa ‘tiarap’ karena dimasukkan di daftar pencarian orang (DPO (van Gelder dkk 2005: 49; Tempo, 10 Agustus 2003: 36).

13. Sementara itu, sejarah perlawanan rakyat pedesaan di Sulawesi Tengah terhadap kebijakan pemerintah yang memihak investor, dimulai dengan perlawanan rakyat di dataran Seseba seluas 400 hektar di Kabupaten Banggai, menghadapi gelombang-gelombang penggusuran oleh berbagai perusahaan. Masyarakat Seseba sejak dulu mengenal klasifikasi lahan dataran itu sesuai dengan fungsinya, yakni hutan rakyat yang dimiliki secara komunal; tanah adat, yang difungsikan masyarakat untuk menanam
palawija (milik komunal, di mana warga masyarakat secara bergantian menanam dan memanen hasil) dan tanaman tahunan (milik perorangan); serta perkebunan masyarakat yang digunakan warga masyarakat untuk menanam tanaman tahunan dalam skala besar, seperti kelapa, coklat, kemiri, dan kopi (Gogali t.t.).

14. Sejak 1982, rakyat Seseba silih berganti ‘dirayu’ dan diancam untuk menyerahkan lahannya oleh PT Delta Subur Permai, dengan melibatkan militer dari Koramil Batui, serta dengan mengeksploitasi wibawa tradisional Raja Banggai, Hideo Amir. Rakyat Seseba tetap melawan dengan merebut kembali tanah mereka dan menanaminya dengan padi ladang dan palawija. Perlawanan mereka diorganisir oleh Forum Persaudaraan Petani Miskin, yang lima pimpinannya sempat dihukum penjara di tahun 2003 selama lima bulan. Sampai pertengahan 2004 rakyat Seseba terus melawan, walaupun tekanan semakin berat.
Soalnya, daerah mereka diincar oleh kelompok Medco yang sedang melakukan eksplorasi minyak bumi di daratan dan lepas pantai Banggai, untuk dijadikan pusat pemukiman karyawan mereka. Lokasi Seseba juga dekat dengan rencana pelabuhan Pertamina dan rencana pelabuhan samudera untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui (idem).

15. Perlawanan rakyat Seseba, segera disusul perlawanan rakyat desa di daerah Bungku Tengah dan Selatan (dulu di Kabupaten Poso, kini masuk Kabupaten Morowali) menghadapi PT Tamaco Graha Krida, yang mendapat konsesi kelapa sawit seluas 13.230 hektar, sehingga 1743 orang petani kehilangan lahan. Mereka mengorganisasi diri menjadi Forum Petani Plasma Kelapa Sawit. Tahun 1999, sebanyak 5000 orang anggota Forum itu mendatangi kantor pusat perusahaan perkebunan tersebut. Mereka memprotes kebijakan perusahaan dalam pembagian lokasi plasma, memprotes luas Lahan Inti Plasma yang
melebihi 40% dari luas plasma, serta memprotes perusahaan yang memprioritaskan transmigran dari NTT, NTB dan Jawa. Aksi itu dibalas dengan demo tandingan oleh para petani transmigran peserta plasma, yang diorganisasi oleh perusahaan dan pemerintah setempat. Aksi massa para anggota Forum dilanjutkan dengan aksi massa besar di Poso, ibukota Kabupaten Poso yang waktu itu masih meliputi Kabupaten Morowali (idem).

Dominasi bisnis keluarga JK & tokoh nasional lain:

16. Setelah melihat gambaran di atas betapa kencangnya arus ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara ke Sulawesi, marilah sekarang kita lihat betapa dominannya korporasi-korporasi milik keluarga Jusuf Kalla dan kroni-kroninya di Sulawesi. Ini terlihat paling jelas di sektor infrastruktur, khususnya lagi dalam pembangunan proyek-proyek pembangkitan listrik tenaga air (PLTA) berikut saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi (SUTT /SUTET)nya.

Sejak Jusuf Kalla dilantik sebagai Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2004, dan terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dua bulan kemudian, PT Bukaka Teknik Utama milik Jusuf Kalla dan adik-adikna mulai kebanjiran order membangun PLTA di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu, bekas pusat kerajaan Luwu’ di Kabupaten Luwu’ Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; sebuah PLTA kecil berkapasitas 1 MW di Desa Mappung, Tompobutu, di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai; sebuah PLTA berskala menengah berkapasitas 8 MW di Bantaeng; serta sebuah PLTA kecil di Salu Anoa di Mungkutana, Kabupaten Luwu’ Utara. Saat ini, Bukaka sedang membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW.

Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA berkapasitas 25 MW, dibantu pembangunan jalan sepanjang 10 KM oleh Pemerintah Kabupaten (Aditjondro 2006c).

17. Menurut rencana, Bukaka juga akan membangun PLTA berkapasitas 200 MW dengan investasi sebesar US$ 300 juta di Sungai Saddang, sekitar 4 Km dari Makale, ibukota Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang diharapkan bisa rampung pada tahun 2010. Untuk itu, Pemprov Sulawesi Selatan telah menandatangani nota kesepakatan dengan konsultan rekayasa Jepang, Nippon Koei, dua tahun lalu (6 Febr. 2004). Untuk itu fihak konsultan berharap agar Pemprov Sulsel dan Pemkab Tana Toraja dapat
mendukung pembebasan tanah di lokasi proyek yang dikenal dengan nama “PLTA Malea”, yang meliputi satu kelurahan (Awa Tiromanda) dan dua lembang (Randanbatu dan Talion) di Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Saloputti. Selain berdampak terhadap perladangan-hutan (agroforestry ) penduduk yang terdiri dari campuran kayu, kopi, kemiri, coklat, enau, bamboo, sengon, dan vanili, pembendungan Sungai Saddang itu juga punya efek sosio-psikologis. Di badan sungai di Lembang Randanbatu terdapat
tempat yang dalam legenda orang Toraja diyakini sebagai tempat munculnya putri Sandabilik, isteri Datu Pamula Tana (idem).

18. Itu baru order pembangunan PLTA buat Bukaka, belum lagi order pembangunan pembangkit listrik lain buat kelompok Bosowa milik saudara ipar Jusuf Kalla, Aksa Mahmud yang kini Wakil Ketua MPR-RI. Kelompok itu sedang membangun PLTU berkapasitas 20 MW di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 1,6 trilyun dan seluruh biayanya didanai oleh kelompok itu sendiri. Tahap pertama PLTU berkapasitas 100 MW yang menggunakan batubara diharapkan selesai tahun 2007 dan tahap kedua yang juga berkapasitas 100 MW direncanakan selesai tahun 2008, atau
paling lambat awal 2009. Dari total 200 MW yang dibangkitkan, PT Semen Bosowa di Maros mendapat jatah listrik 70 MW dengan harga 60 sen dollar AS per MW. Sisa energi sekitar 130 MW dijual kepada PLN Wilayah Sulselra dengan harga 4,3 – 4,4 sen dollar AS per MW (idem).

19. Namun bukan hanya bisnis keluarga besar Jusuf Kalla-Aksa Mahmud yang berjaya di Sulawesi. Di Manado, Mall di Boulevard, hasil reklamasi pantai Teluk Manado, melibatkan Theo Syafei sebagai Presiden Komisaris, dan anak Theo, Nano, sebagai direktur.

20. Seperti juga di Indonesia bagian Barat, pembangunan proyek-proyek pembangkitan listik skala besar di Sulawesi juga sering menghadapi resistensi masyarakat petani yang tergusur atau terancam lingkungan hidupnya. Di Sulawesi Selatan berturut-turut dikenal konflik antara petani di tepi Danau Towuti dengan PLTA Larona yang dibangun oleh maskapai pertambangan nikel bermodal Kanada, PT Inco, serta perlawanan petani terhadap pencabutan hak-hak atas tanahnya untuk pembangunan PLTA Bakaru dan bendungan Bili-bili (lihat Aditjondro 2001). Sedangkan di Sulawesi Tengah dikenal perlawanan petani di tepi Danau Lindu terhadap pembangunan PLTA Lore Lindu (Sangaji 2000), serta kini perlawanan rakyat di hulu Sungai Poso terhadap pembangunan PLTA Poso. Perlawanan ini akan segera disusul perlawanan terhadap pembangunan SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dari Sungai Poso ke Soroako (Sulawesi Selatan) dan Pomala’a (Sulawesi Tenggara), yang dikoordinasi oleh Front Advokasi PLTA & SUTET (FAPS).

Keragaman etno-linguistik di Sulawesi & potensi konflik horizontal yang tinggi:

21. Resistensi rakyat setempat terhadap berbagai proyek ‘pembangunan’ lain yang padat-lahan, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan dan pengolahan kayunya, serta PLTA ikut dipengaruhi oleh keragaman etno-linguistik di Sulawesi, di mana hak ulayat masing-masing kelompok etno-linguistik (= suku) masih jauh lebih dihormati ketimbang di Jawa. Berbeda dengan di Jawa, keragaman etno-linguistik di Sulawesi jauh lebih tinggi dari pada di Jawa, dengan keragaman
paling tinggi di Sulawesi Tengah, dengan sekitar 50 kelompok etno-linguistik. Keragaman etno-linguistik itu juga seringkali tumpang tindih dengan keragaman agama, di mana suku tertentu cenderung dominan beragama Islam dan yang lain Kristen, tergantung dari sejarah perjumpaannya dengan ‘agama-agama dunia’ tersebut. Akibatnya, konflik kelas di kantong-kantong masyarakat petani (peasant) dan peladang di gunung (hilltribes) di Sulawesi Tengah – dan juga di Sulawesi Barat – mudah dibelokkan
menjadi konflik horizontal yang berdarah-darah, akibat tumpang tindihnya kategori “kelas”, “etnisitas” dan “agama”.

22. Selama tiga tahun terakhir, di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sering tercetus konflik berdarah antara migran Bugis dengan dua subsuku asli Kabupaten Donggala, yakni orang Kaili Ledo yang menghuni dataran rendah dan orang Kaili Da’a yang habitat aslinya di pegunungan. Untuk mengurangi tekanan penduduk di pegunungan, banyak orang Da’a dipindahkan oleh pemerintah ke dataran rendah untuk menggarap tanah pertanian di sana. Namun kedua subsuku asli Donggala itu sulit bersaing dengan para migran, yang lebih tinggi tingkat kewiraswastaannya dan lebih mudah memperoleh sertifikat buat tanah persawahan dan perkebunan mereka di dataran rendah. Sementara itu, orang Da’a dengan sistem hak adat mereka tidak terbiasa mengurus sertifikat tanah. Begitu pula orang Ledo, yang secara tradisional merasa “tuan tanah” di sana. Akibat kesenjangan ekonomi dan perbedaan persepsi tentang pemilikan tanah, sering terjadi apa yang dianggap oleh petani Bugis sebagai “pencurian” tanaman mereka. Reaksi mereka paling keras, yakni membunuh para “pencuri”, apabila yang “dicuri” adalah tanaman coklat, komoditi primadona di Sulawesi Tengah. Di bulan Oktober 2004, terjadi dua kali pembunuhan di Kecamatan Biromaru, yakni di Desa Jono-oge dan di desa Sidondo, yang diduga berlatarbelakang konflik agraris begini, yakni awal Oktober dan tanggal 31 Oktober (lihat Aditjondro 2006a).

23. Tadi telah disinggung tentang kewiraswastaan orang Bugis. Ini berkaitan dengan suatu permasalahan bagi banyak masyarakat petani di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Luwu, dan Sulawesi Tengah, yakni penjualan tanah. Proses pelepasan tanah di kedua daerah ini telah berjalan dengan gencar selama dua dasawarsa terakhir, akibat ‘penjeblosan’ masyakatnya ke dalam ekonomi uang, yang merupakan ‘paspor’ ke banyak bidang lain. Buat yang beragama Islam, penjualan tanah dilakukan menjelang musim haji, agar mereka dapat menunaikan ibadah haji. Sedangkan secara lintas agama,
penjualan tanah dilakukan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Lalu, setelah anak-anak itu mencapai jenjang pendidikan tertentu, tanah orang tua dijual lagi untuk membayar sogokan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini telah saya amati mulai dari Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), sampai dengan di Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah). Seorang pegawai Departemen Agama di Kabupaten Luwu Utara menjual tanahnya untuk membiayai kuliah anak-anak puterinya di STAIN Datokarama di Palu. Setelah puteri tertuanya tamat, ia menjual tanahnya lagi untuk membayar ‘biaya masuk’ agar puterinya itu bisa diangkat menjadi dosen STAIN tersebut. Tragisnya, tidak lama setelah diterima menjadi dosen STAIN, puteri kesayangannya meninggal dunia. Saking sedihnya, sang ayah dan sang ibu menyusul anaknya ke alam baka (idem).

24. Di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali (hasil pemekaran dari Kabupaten Poso), pelepasan tanah adat tiga suku asli di sana - To Pamona, To Lore, dan To Mori -- berjalan paling gencar dengan dampak marjinalisasi penduduk asli pegunungan (indigenous highlander) yang paling parah di seantero Pulau Sulawesi, dibandingkan dengan orang Toraja dan Minahasa. Ada tujuh faktor penyebab marjinalisasi tersebut. Pertama, melunturnya ketaatan pada hukum adat menyangkut tanah menyebabkan banyak tanah komunitas pribumi beralih ke tangan para pendatang. Kedua, pergeseran orientasi dari petani ke pegawai negeri atau pegawai gereja mendorong para orang tua menjual tanah keluarga untuk membiayai pendidikan anak mereka, serta selanjutnya, setelah anak mereka lulus S-1, menyogok para petugas penerimaan PNS baru. Ketiga, tanah juga dijual untuk membiayai pesta pernikahan di kalangan orang Pamona, di mana gengsi keluarga besar dianggap semakin terangkat kalau dapat menjamu sebanyak mungkin tamu. Keempat, masyarakat di daerah terpencil yang dulu harus berjalan kaki puluhan kilometer ke pasar, mudah dibujuk untuk melepaskan tanah secara cuma-cuma, karena sangat mendambakan pembangunan jalan yang dapat meringankan perjalanan ke pasar dan sekolah terdekat. Kelima, pembangunan Jalan Trans Sulawesi yang melintasi Kabupaten Poso serta jalan koridor PT Kebun Sari yang menghubungkan Lembah Napu dengan jalan Palu-Poso. Keenam, pelepasan tanah subsuku Onda’e di Kecamatan Pamona Timur untuk pemukiman kembali korban gusuran PT Inco dari Bungku Tengah dan Bungku Selatan.
Ironisnya, ratusan hektar tanah di sana kemudian dikuasai oleh keluarga-keluarga pejabat Kabupaten Poso, yang dulu meliputi Morowali. Ketujuh, mirip seperti di atas, pelepasan tanah orang Mori secara cuma-cuma, dijual oleh para pejabat asal Morowali kepada PTP untuk perkebunan kelapa sawit (lihat Aditjondro 2006a).

25. Bukan hanya suku-suku yang habitatnya jauh dari ibukota provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami marjinalisasi karena ‘pembangunan’. Suku Kaili yang merupakan penduduk asli Kota Palu dan Kabupaten Donggala, telah mengalami marjinalisasi yang luar biasa, akibat pemekaran kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibarengi dengan proses urbanisasi yang menggebu-gebu.

Proses marjinalisasi ini paling parah dialami oleh subsuku Kaili Ledo dan Kaili Rai yang turun temurun menghuni dataran rendah seputar Teluk Palu. Lebih tragis dari pada suku-suku asli Poso, orang Ledo sering menjual tanahnya kepada pendatang, sekedar untuk menyambung hidup, sebab di berbagai sektor ekonomi mereka sudah tersingkir oleh pendatang. Ini sering menimbulkan ketegangan antara para migran dari Sulawesi Selatan, dengan orang Ledo yang merasa dirinya ‘tuan tanah’ kota Palu (idem).

26. Sementara orang Kaili di dataran rendah tergusur oleh proses urbanisasi kota Palu, subsuku-subsuku Kaili di Pegunungan Kamalisi – yakni Da’a, Inde, dan Unde – mengalami masalah lain lagi.

Dengan pola hidup mereka sebagai peladang bergilir (rotational farming), serta sistem kepercayaan mereka yang asli dengan ritus-ritusnya yang disesuaikan dengan kalender perladangan mereka, mereka seringkali menjadi korban prasangka masyarakat mayoritas (mainstream). Pertama, mereka seringkali dicap sebagai perusak hutan, dan harus dimukimkan ke dataran rendah, jauh dari pegunungan yang merupakan habitat mereka yang asli. Kedua, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengipas arus sektarianisme dengan sebelas fatwanya, orang Kaili pegunungan yang masih menghormati adat istiadat
nenek moyang mereka, di samping ajaran agama Islam, sering dicap sebagai penganut “aliran sesat” (idem).

27. Kriminalisasi masyarakat pribumi dan sekaligus kriminalisasi aliran “sesat” ini dapat berpengaruh negatif terhadap kebebasan masyarakat-masyarakat pegunungan itu untuk bercocok tanam berdasarkan kearifan nenek moyang mereka. Kriminalisasi ganda ini dialami oleh kelompok masyarakat Unde di Desa Salena, yang masih termasuk wilayah Kota Palu. Belum lama ini, desa ini diserang oleh sejumlah personil Polsek Palu Barat, akibat informasi yang berlebihan tentang peranan seorang dukun dan guru silat, bernama Madi. Perlawanan kelompok Madi yang menyebabkan tiga orang polisi dan seorang pengikut Madi tewas, menyebabkan penduduk desa itu lari ke hutan, sementara kampung mereka dijarah oleh dua kelurahan tetangganya. Sampai hari Jumat, 6 Januari lalu, ketika penulis berkunjung ke sana, Desa Salena masih diduduki satu peleton polisi, yang melarang penduduk berkebun di gunung, supaya mereka tidak berkomunikasi dengan Madi, yang masih berhasil mempertahankan kebebasannya (idem).

28. Dalam kasus Salena itu, kriminalisasi ‘aliran sesat’ dan kriminalisasi masyarakat pribumi tampak dengan jelas. Sampai akhir Januari yang lalu, nama MADI tetap dipelintir menjadi MAHDI dalam liputan harian Radar Sulteng edisi 26 Januari 2006, yang dapat memberikan kesan kepada pembaca bahwa dukun dan guru silat suku Unde itu mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Sedangkan nama empat di antara sembilan orang terdakwa, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi sengaja diberi gelar-gelar adat, seolah-olah memang ada komplotan yang terorganisasi di antara masyarakat Unde
untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang’sah’. Sahido (30) diberi gelar PENDEKAT RANUBAYA, Bambang (21) diberi gelar PENDEKAR CAKAR DARAH, Asanudin (25) diberi gelar PENDEKAR PATI NAMBI, dan Nanga yang baru berumur 17 tahun diberi gelar PENDEKAR CENCONG. Jadi, selain kriminalisasi, kini juga terjadi stigmatisasi orang Kaili pegunungan.

29. Nasib orang Kaili diharapkan tidak akan setragis nasib orang Betawi, setelah Banjela Paliuju, yang berdarah Kaili Da’a, terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ia dapat menghapus stigmatisasi masyarakat-masyarakat pribumi di provinsi ini, yang selama ini hanya menjadi pelengkap penyerta, bahkan tidak jarang menjadi pelengkap penderita, dalam pembanguan.

30. Sementara itu, pembeli tanah yang paling agresif di daerah Sulawesi Tengah adalah para migran Bugis, Makassar, dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Sifat kewiraswastaan mereka membuat mereka lebih cepat melihat peluang bisnis di situ, ketimbang penduduk asli, yang tadinya masih merasa masih memiliki tanah luas. Cukup terkenal pemeo orang Bugis, “buat apa mi tinggi sekolahmu, kalau tidak ada sokola’mu [pohon coklatmu]”. Karena itu, hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan terwakili dalam nama toko, warung, dan rumah makan di sepanjang ruas Jalan Trans-Sulawesi, dari Poso sampai ke Palu. Hampir setiap pemilik properti itu memiliki sejumlah batang pohon coklat, yang
penanamannya dirangsang oleh PT Hadji Kalla, sebagai pembeli buah coklat mereka. Kebetulan, peluang bisnis ini cepat dilihat oleh perusahaan milik keluarga M. Jusuf Kalla itu, karena anak perusahaan mereka, PT Bumi Karsa, yang diserahi pemerintah membangun jalan Trans-Sulawesi.

Peranan militer dalam menunjang eskalasi konflik-konflik horizontal:

31. Seperti yang telah disinggung di depan, keragaman etno-linguistik yang tumpang tindih dengan kelas dan agama itu sangat berpotensi menjadi konflik terbuka, keras, dan bersenjata, apabila memang diarahkan ke situ. Indikasinya adalah bahwa penempatan pasukan-pasukan ‘pengamanan’, memang mengarah ke sana. Dengan berbagai cara, pertikaian-pertikaian lokal di antara berbagai komunitas diarahkan untuk dikembangkan ke sana. Dari penelitian saya di Kabupaten Poso, bersama kawan-kawan dari Yayasan Tanah Merdeka dan para pengungsi Poso di perantauan, ada beberapa cara yang ditempuh,
yakni (a) dimulai dengan pembiaran agar kedua kelompok saling curiga danberjaga-jaga, (b) dilanjutkan dengan pembiaran terhadap latihan merakit bom dan senapan, setelah maket pembuatan SS-1 dari PT Pindad tiba-tiba beredar di Poso, lalu (c) pembiaran terhadap peredaran senjata secara gelap, dilanjutkan dengan (d) penjualan atau pembagian senjata dan amunisi, lalu (e) pelatihan terhadap kelompok-kelompok milisi setempat , sampai dengan (f) menjadi eksekutor terhadap tokoh-tokoh dari kedua komunitas, sehingga curiga dan dendam meledak sampai ke ubun-ubun.

32. Pecahnya konflik berdarah di antara dua atau lebih komunitas kemudian memberikan dalih untuk penempatan pasukan, baik dari militer maupun polisi. Pasukan-pasukan non-organik itu kemudian menjadi betah untuk berlama-lama bertugas di daerah konflik, sebab ada pendapatan tambahan yang bisa diperoleh, hanya dalam keadaan konflik. Sementara para atasan menyunat uang operasi para bawahan di lapangan, para bawahan – dengan restu atasan -- mengembangkan 14 jenis ‘bisnis kelabu’ yang telah saya amati di Palu, Poso, Morowali, dan Banggai, yakni (a). pemerasan secara langsung; (b).
perlindungan bagi prostitusi terselubung, khususnya di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah; (c). perlindungan bagi sabung ayam; (d). bisnis satpam; (e). perburuan dan penyelundupan fauna dan flora langka, seperti kayu hitam dari kawasan Poso Pesisir dan ikan sogili dari Danau Poso; (f). perdagangan hasil hutan hasil illegal logging; (g). pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas; (h). bisnis pengawalan; (i). penyewaan mobil milik perwira-perwira polisi yang masih bertugas aktif; (j). penyewaan senjata dan ‘jasa’ menteror orang-orang yang menghalangi korupsi dana bantuan pengungsi, atau untuk memelihara iklim ketakutan secara umum di Poso dan Palu, seperti terbukti dari kasus Ray Efendi, Ilo, dan Iskandar Rauf di Poso dan Palu; (k) pungutan di pos-pos penjagaan; (l). proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat yang sudah jadi pengusaha; (m). bisnis proteksi korporasi, terutama yang melakukan investasi di Sulawesi Tengah bagian Timur; sampai dengan (n). perdagangan ilegal senjata dan amunisi (Aditjondro 2004, 2006c; Sangaji 2005).

33. Bisnis kelabu aparat keamanan di Sulawesi Tengah sudah menjadi penyakit menular. Paling tidak, menular ke Sulawesi Barat. Pengutipan pungutan-pungutan liar di pos-pos penjagaan, yang pernah begitu marak di Kabupaten Poso, telah terjadi pula di di daerah konflik Mambi-Aralle-Tabulahan di Provinsi Sulawesi Barat, di mana rakyat mengeluh karena hewan peliharaan mereka sering diambil paksa oleh anggota-anggota Brimob yang bertugas di sana. Bisnis kelabu itu menyertai bisnis terang, karena belakangan ini, Zipur Kodam Wirabuana mendapat borongan membangun jalan poros yang
menghubungkan Mambi, Aralle dan Tabulahan (Aditjondro 2006a, 2006b).

34. Baik di darat, maupun di laut militer dan polisi berjaya untuk melindungi bisnis berskala besar. Operasi pemutusan tali rumpon nelayan di Bone oleh Dinas Perikanan setempat, Jumat malam, 12 Desember 2005, dikawal oleh 45 orang tentara dan polisi dari Korem, Kodim 1407 Watampone, dan Detasemen Polisi (Denpom) Watampone, dipimpin langsung oleh Dandim Letkol (Art) Yasyid Sulistyo, dengan menggunakan empat perahu nelayan (Tribun Timur, Minggu, 18 Desember 2005).

Korporasi-korporasi yang diuntungkan dari eskalasi konflik-konflik horizontal:

35. Sementara rakyat Poso sangat dirugikan oleh kerusuhan dan gangguan keamanan yang tidak kunjung reda, segelintir korporasi besar telah menancapkan kaki di Kabupaten Poso serta kabupaten-kabupaten lain di sebelah timurnya, di bawah perlindungan dua batalyon: Yoninf 711/Raksatama dan Yoninf 714/Sintuwu Maroso. Soalnya, kalau tadinya di seluruh Sulawesi Tengah hanya ada satu batalyon TNI/AD, yakni Yoninf 711/Raksatama, maka sejak kerusuhan Poso batalyon itu sudah dimekarkan menjadi
dua. Batalyon yang lama bertugas memelihara keamanan para pemodal besar di wilayah Sulteng bagian Barat, dari Toli-toli s/d Donggala, batalyon yang baru, Yoninf 714/Sintuwu Maroso yang berbasis di kota Poso, menjaga keamanan para pemodal besar dari Kabupaten Poso s/d Kabupaten Banggai Kepulauan.

36. Empat kelompok bisnis yang diuntungkan oleh pemekaran Batalyon itu adalah kelompok CCM (Central Cipta Murdaya) milik suami isteri Murdaya Widyawimarta (d/h Poo Tjie Gwan) dan Siti Hartati Tjakra Murdaya (d/h Chow Lie Ing); kelompok Medco milik keluarga Arifin Panigoro; kelompok Artha Graha yang dipimpin oleh Tomy Winata dan melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD, yang sedang menyiapkan tambang marmer dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Morowali; serta kelompok Bukaka milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sedang membangun PLTA berkapasitas 780 Mega
Watt di Sungai Poso (Aditjondro 2005).

37. Kelompok CCM tidak sungkan-sungkan merangkul mantan jenderal dan mantan gubernur Sulawesi Tengah dalam bisnis mereka. Dalam perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations seluas 52 ribu hektar di Kabupaten Buol dan Toli-Toli, Ronny Narpatisuta Hendropriyono, anak Kepala BIN waktu itu, Letjen (Purn) A.M. Hendropriyono duduk sebagai komisaris, bersama mantan Gubernur Sulteng, Azis Lamadjido. Bukan itu saja kepentingan bisnis kelompok CCM di Sulawesi Tengah. Selain konsesi hutan PT Bina Balantak Raya seluas 72.500 hektar di Desa Lamala Balantak, Kabupaten Banggai, yang
didirikan tahun 1980, CCM juga berencana membangun pabrik semen di Kabupaten Donggala, dengan modal Rp 1,5 trilyun, di bawah bendera PT Cipta Central Murdaya Semen (Aditjondro 2006c).

38. Selain CCM, kelompok Medco, maskapai pertambangan migas swasta terbesar di Indonesia milik keluarga Arifin Panigoro sudah mulai menghitung pemasukan mereka. Kelompok ini beroperasi di lepas pantai Kabupaten Morowali serta di daratan Kabupaten Banggai dalam JOB (joint operation body) dengan Pertamina. Kamis, 12 Januari lalu, JOB Pertamina-Medco E & P Tomori Sulawesi melakukan pengapalan perdana minyak mentah dari Lapangan Tiaka dengan volume 75 ribu barel. Pengapalan perdana itu membuka sejarah perminyakan di Sulawesi, karena Lapangan Tiaka merupakan lapangan minyak pertama di pulau ini. Lapangan ini mulai berproduksi pada tanggal 31 Juli 2005. Minyak mentahnya dikirim untuk diolah di Kilang UP-III PT Pertamina (Persero) di Plaju, Sumatera Selatan (Kompas, 13 Jan. 2006).

39. Adakah korelasi antara pemekaran batalyon dengan pengamanan konglomerat-konglomerat tersebut? Ada. Di dataran Seseba, Kabupaten Banggai, para petani sudah beberapa kali melakukan protes terhadap perampasan tanah pertanian dan tambak mereka oleh pengusaha-pengusaha setempat. Tanggal 3 Oktober 2002, sekitar 35 orang petani Seseba melakukan mogok makan di gedung DPRD Sulawesi Tengah di kota Palu. Untuk menakut-nakuti mereka, sekitar 125 orang personil TNI dan Polri melakukan
simulasi pelatihan perang-perangan di Batui, dekat dataran Seseba, yang dihadiri Bupati Banggai, Kol. Sudarto, SH waktu itu, Komandan Kodim, Kapolres Banggai, dan sejumlah unsur Muspida. Latihan perang-perangan ini bermaksud menakut-nakuti rakyat Seseba, yang kehilangan 200 hektar lahan perkebunan dan perumahan mereka untuk pemukiman karyawan Pertamina (Gogali t.t.).

40. Kelompok Bukaka milik keluarga Jusuf Kalla, juga menikmati perlindungan militer di Kabupaten Poso. Kalau tadinya militer yang secara organik berkedudukan di Kabupaten Poso hanya meliputi personil Markas Batalyon 714/Sintuwu Maroso di pinggiran kota Poso dan satu kompi di Pendolo, setelah bom Tentena satu kompi tambahan ditempatkan di Desa Saojo, dekat lokasi proyek PLTA Poso-1 dan Poso-2. Personil kompi itu siap membantu 15 pos penjagaan militer, polisi, dan satpam yang berada di lokasi proyek PLTA Poso-2 di Sulewana (Aditjondro 2005a: 11-2).

41. Hubungan yang mesra antara modal dan militer tampak setelah 650 orang anggota FAPS (Front Advokasi PLTA & SUTET) dari sebelas desa di sepanjang Sungai Poso melakukan aksi di Desa Sulewana, Selasa, 18 April lalu. Mereka menuntut pembangunan PLTA itu dihentikan, sampai PT Bukaka Teknik Utama menyelesaikan masalah ganti rugi tanah (Kompas, 19 April 2006). Bukaka meminta waktu dua minggu, untuk membahas tuntutan FAPS. Namun tentara tidak menunggu lama untuk memberikan reaksi. Hari
Kamis, 20 April 2006, Yoninf 714/Sintuwu Maroso menggelar latihan perang-perangan di dekat pusat pemukiman pengungsi Poso di ex lapangan terbang MAF di kota Tentena. Sejak Rabu malam, 19 April lalu, pasukan-pasukan sudah didrop di Tentena, ibukota Kecamatan Pamona Utara, dengan menggunakan mobil PT Bukaka. Malam itu juga diumumkan dengan corong dari mobil yang keliling kota Tentena, agar masyarakat jangan kaget jika mendengar bunyi letusan senjata api, karena TNI sedang latihan perang-perangan (kom. pribadi dengan informan-informan di Palu dan Tentena, 19 April 2006). Perang urat syaraf begini mirip seperti dilakukan penguasa di Seseba. Di mana rakyat menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap dampak sebuah proyek pembangunan, di situ aparat bersenjata melakukan latihan perang-perangan.

So what?

42. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh aktivis-aktivis pro-demokrasi di Sulawesi? Banyak.

Pertama-tama, para aktivis pro-demokrasi di Sulawesi harus mulai membongkar mitos tentang akar-akar penyebab ketidakamanan di Sulawesi yang bersifat sektarian, dengan fokus khusus ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Sebab berbagai mitos tentang ketidakrukunan di antara komunitas agama, yang tersebar ke Jawa lewat berbagai media, termasuk media sektarian, justru tidak menguntungkan penciptaan perdamaian serta penyelesaian konflik-konflik di Sulawesi sendiri.

Kedua, kampanye secara nasional untuk penegakan supremasi sipil, dengan tekanan pada penghapusan komando territorial, dibarengi dengan tekanan ke arah profesionalisasi polisi sehingga lebih terlatih dalam pengendalian kerusuhan tanpa cara-cara membunuh atau melumpuhkan orang secara permanen, sudah saatnya ditingkatkan.

Ketiga, para aktivis pro-demokrasi di aras akar rumput sangat memerlukan bantuan informasi dan investigasi oleh kawan-kawan yang dekat dengan pusat-pusat informasi penanaman modal dan bisnis di Jakarta. Ini sangat perlu untuk membantu kawan-kawan di akar rumput menyiapkan komunitas-komunitas basis menghadapi rencana-rencana investasi itu, termasuk persiapan untuk menggunakan hak mereka menolak proyek dan program yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan setempat.

Keempat, perlu kampanye bersama antara kawan-kawan di akar rumput, di kota-kota strategis di Sulawesi, dan di Jakarta, untuk melawan pembangunan bercorak neo-liberalistis, yang didukung oleh rezim komprador SBY-JK.

Selain membongkar sinerji antara modal, militer, dan milisi-milisi di Sulawesi Tengah, kampanye bersama itu perlu difokuskan ke arah legalisasi pendirian partai-partai lokal di Sulawesi, yang lebih berkiblat ke sosialisme ketimbang feodalisme lokal penunjang kapitalisme nasional dan global.

Last but not least, kelima, perlu pengukuhan nilai-nilai demokratis di kalangan kawan-kawan aktivis pro-demokrasi di Sulawesi sendiri, untuk mengcounter nilai-nilai primordial yang mengagung-agungkan peranan politisi atau saudagar asal Sulawesi, melebihi komitmen kepada kepentingan rakyat di aras akar padi.

Yogyakarta, 15 Juli 2006.

Referensi:
Aditjondro, George Junus (2001). Go with the Flow: The Fluctuating and Meandering Nature of Indonesia’s Anti-Large Dam Movement. Makalah untuk Lokakarya dalam rangka Jubileum KITLV dengan tema “Air sebagai Pemberi Kehidupan dan Kekuatan Yang Mematikan serta Hubungannya dengan Negara, Dulu dan Sekarang” di Leiden, Negeri Belanda.
---------------- (2004). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur”, Wacana, Jurnal Ilmu Sosial
Transformatif, No. 17, Th. III, hal. 137-78.
---------------- (2005). "Setelah Gemuruh Wera Sulewana Dibungkam: Dampak Pembangunan PLTA Poso & Jaringan SUTET di Sulawesi." Kertas Posisi Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
-----------------(2006a). "Sulawesi, Taman Mini permasalahan agraria di Nusantara." Makalah untuk Seminar Pembaruan Agraria yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Bantaya di Palu, 26 Januari.
-----------------(2006b). "Terlalu Bugis-sentris, kurang ‘Perancis’. Makalah untuk bedah buku karangan Christian Pelras, Manusia Bugis, di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis, 16 Maret.
-----------------(2006c). "Bagaikan Gatotkaca, yang terbang di atas saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, mereka seperti tak tersentuh oleh hukum di negeri ini." Makalah untuk Seminar dalam rangka Sarasehan Korban SUTET Indonesia, yang diselenggarakan oleh Solidaritas Advokasi Korban SUTET
Indonesia (SAKSI) di Posko Selamatkan Rakyat Indonesia (SRI), Jl, Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, hari Minggu, 23 April.
--------------- (2006d). "Tibo & penyerangan pesantren Walisongo jilid II: Mengungkap kepentingan ‘tritunggal’ modal, militer, dan milisi di balik pengawetan ketidakamanan di Sulawesi Tengah." Makalah yang sudah diterbitkan secara bersambung di Tabloid Udik di Kupang dan Harian Komentar di Manado.
Alimuddin, Muhammad Ridwan (2005). "Orang Mandar, orang laut: Kebudayaan bahari Mandar mengarungi gelombang perubahan zaman." Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
---------------- (2006). “Rumpon dan Konflik”, Radar Sulbar, 17, 18, 20 Maret 2006.
van Gelder, Jan Willem, Eric Wakker, Matthijs Schuring dan Myrthe Haase (2005). Kutukan Komoditas: Panduan bagi Ornop Indonesia. Amsterdam: Profundo dan AIDEnvironment.
George, Kenneth M. (1996). "Shoswing signs of violence: The cultural politics of a
twentieth-century headhunting ritual." Berkeley: University of California Press.
Gogali, Nerlian (n.d.). "Marmer, Migas, dan Militer di Ketiak Sulawesi Timur: Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor." Naskah yang belum diterbitkan.
Sangaji, Arianto (2000). "PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah." Yogyakarta & Palu: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Yayasan Tanah Merdeka & WALHI Sulawesi Tengah.
------------- (2002). "Buruk Inco, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
-------------- (2005). “Menimbang Madi secara Obyektif”, Kompas, 29 Oktober.
Sikopa, Suaib Dj. (2006). "Ada ri Tana Kaili." Yogyakarta:PT Pilar Media.
Whitten, Tony, Greg S. Henderson & Muslimin Mustafa (2002). "The Ecology of Sulawesi." Hong Kong: Periplus.

Curriculum Vitae
George Junus Aditjondro

Tempat & tgl lahir: Pekalongan, 27 Mei 1946.

Pendidikan:
1. 1991: Master of Science (M.S.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses belajar tentang pengembangan masyarakat di antara pimpinan dan staf Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
2. 20 Januari 1993: Philosophical Doctor (Ph.D.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses pendidikan publik tentang dampak pembangunan bendungan Kedungombo di Jawa Tengah.

Pekerjaan:
1. 1971-1979: Jurnalis Majalah TEMPO.
2. 1981-1989: Pekerja Pengembangan Masyarakat, a.l. Sekretariat Bina Desa (Jakarta), WALHI, dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
3. 1989-2002: Dosen Program Pasca-sarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Murdoch University (Perth, Western Australia), dan University of Newcastle (Newcastle, NSW, Australia).
4. Sejak 1994, meneliti penyebaran harta jarahan keluarga dan kroni Soeharto ke belasan negara di dunia.
5. Sejak November 2002: Konsultan Penelitian & Penerbitan Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
6. Sejak September 2005: ikut mengampu mata-mata kuliah Marxisme, Metodologi Penelitian, dan Gerakan Sosial Baru di Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya (IRB), Program Pasca Sarjana, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Karya Tulis:
Ratusan artikel, buku, bab, kata pengantar, prolog dan epilog tentang Timor Leste, Papua Barat, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, lingkungan hidup, HAM, bisnis militer, gerakan sosial baru (new social movements), gerakan kiri di Indonesia dan Amerika Latin, pendidikan radikal, ekologi politik migas, serta korupsi sistemik para Presiden RI.